Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The establishment of Universitas Terbuka has been taken into consideration by society due to its open and distance education systems offered. these special characteristics are well suited the Indonesian archepelago, which consists of islands and islets..."

"Kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konep-konsep ilmu yg pernah dipelajari. kemampuan tersebut diukur berdasarkan kemempuan berpikir kritis secara konprehesip dan kemampuan kemampuan menganalisis serta memberikan alternatif solusi yang tepat terhadap permasalahan aktual di bidangnya. Ujian TAP"

"Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) sebagai lembaga pengawasan eksternal pemerintah memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara. Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XI/2012, kewenangan menilai kerugian negara seakan turut diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) yang berdampak pada polemik tumpang tindih kewenangan antara BPK dan BPKP dan berujung pada disharmonisasi serta ketidakpastian hukum proses penilaian kerugian negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada (1) perbandingan kedudukan BPK dan BPKP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (2) pengaturan mengenai kewenangan menilai kerugian negara pada BPK dan BPKP dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; serta (3) sistem pemeriksaan berjenjang untuk mewujudkan penilaian kerugian negara yang memberi kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian adalah (1) berdasarkan struktur ketatanegaraan, BPK merupakan lembaga negara (organ negara) sedangkan BPKP merupakan lembaga pemerintahan atau organ administrasi negara yang berada di dalam kekuasaan eksekutif; (2) peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan menilai kerugian negara pada BPK dan BPKP dengan klasifikasi yang berbeda, di mana BPKP hanya dapat melakukan pemeriksaan indikasi adanya kerugian negara tanpa dapat menetapkan jumlah kerugian negara, sedangkan BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara; (3) demi terwujudnya kepastian hukum penilaian kerugian keuangan negara dan untuk mengharmonisasikan kewenangan BPK dan BPKP, perlu diaplikasikan sistem pemeriksaan berjenjang yang menempatkan BPKP sebagai pemeriksa luar yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam melakukan pemeriksaan atas indikasi kerugian negara dan BPK yang akan menetapkan adanya kerugian negara dan jumlah kerugian negara.

---

The Audit Board of Indonesia (“BPK”) as external government supervisory agency has the authority to assess and determine state losses. However, since the issuance of the Constitutional Court Decision No.31/PUU-XI/2012, the authority to assess state losses has also been given to the Financial and Development Supervisory Agency (“BPKP”) which occurred to the overlapping authority polemic and resulted in disharmony and legal uncertainty in the assessing state losses process. This study focused on (1) the comparison of BPK and BPKP position in the Indonesian constitutional system; (2) Indonesia’s regulations regarding the authority to assess state losses on BPK and BPKP; (3) how tiered examination system could harmonize state loss assessment that provides legal certainty. The research’s method is juridical-normative and its results are (1) based on the constitutional structure, BPK is one of main state organ while BPKP is a state administrative organ; (2) Indonesia’s regulations give the authority to assess state losses to BPK and BPKP with different classifications, where BPKP’s authority is limited to assess state losses without being able to determine the amount, while BPK has the authority to assess and determine state losses; (3) for actualizing legal certainty in the assessment process of state losses and to harmonize the authority of BPK and BPKP, it is necessary to apply tiered examination system that places BPKP auditor as an external examiner who works for and on behalf of BPK in conducting state losses audit and BPK will determine the existence and the amount of state losses."

"Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menandai bentuk baru dari upaya integrasi perdagangan di Asia Timur. Perjanjian dagang tersebut merefleksikan upaya konkret dari negara anggota kawasan untuk mengonsolidasikan jalur perdagangan yang sebelumnya telah dibentuk dan mengarahkan mereka menuju integrasi yang lebih mendalam. Skripsi ini menganalisis pertimbangan yang melandasi keputusan Jepang dalam menyetujui pembentukan dan dimulainya negosiasi RCEP. Analisis ini penting untuk dilakukan mengingat beberapa studi mempertanyakan keuntungan perdagangan dari RCEP bagi Jepang. Selain itu, pola interaksi Jepang di kawasan selama ini menunjukkan karakteristik yang menegasikan Cina. Menggunakan kerangka analisis difusi kebijakan jalur kompetisi milik Solis & Katada (2009), penelitian ini menelusuri faktor internasional dan domestik yang melahirkan keputusan Jepang dalam menyetujui dimulainya negosiasi RCEP. Studi ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada studi dokumen, baik dokumen resmi maupun publikasi ilmiah, dan ditriangulasi melalui wawancara. Penelitian menemukan bahwa persetujuan Jepang terhadap pembentukan dan dimulainya negosiasi RCEP merupakan wujud tindakan strategis yang ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing serta posisinya di hadapan tekanan-tekanan kompetitif yang bersifat multidimensional, utamanya yang berasal dari tindakan dan posisi negara rivalnya, Cina. Kebutuhan untuk merespons tekanan tersebut pada akhirnya menghasilkan pertimbangan dalam ranah ekonomi, politik-keamanan, dan legal untuk menyetujui pembentukan dan dimulainya negosiasi RCEP

---

marked another stage of trade integration in East Asia. The agreement signified the efforts of regional member countries to consolidate the existing trade routes to direct them to deeper integration. This thesis analyses considerations that underlie Japan’s decision in approving the launching of the RCEP. Such a study is important considering that the trade advantages of RCEP for Japan is still debateable in several prior studies. Additionally, the pattern of Japan’s interaction in the region has shown characteristics that negated China. This study employs policy diffusion framework by Solis & Katada (2009) as the analytical framework that guides examinations on the international and domestic factors driving Japan’s decision to approve the launching of the RCEP. In so doing, this study uses qualitative methodology with data acquired through desk studies and triangulated through interviews. Findings of the study show that Japan's approval of the launching, and consequently the establishment, of the RCEP was a form of strategic action aimed at maintaining and enhancing its competitiveness and position in the face of multidimensional competitive pressures, primarily arising from the actions and position of its rival country, China. The need to respond to these pressures ultimately resulted in a set of considerations in the economic, political-security, and legal spheres that led Japan to approve the establishment of the agreement and begin negotiation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan PSAK 1 (Revisi 2009) terhadap hubungan penghasilan komprehensif lain dan manajemen laba akrual. Pengaturan ini mengatur perubahan lokasi penyajian penghasilan komprehensif lain yang ditujukan agar penyajian informasi lebih jelas dan transparan; sehingga menekan perilaku manajemen laba, khususnya manajemen laba akrual yang biasa dilakukan oleh bank. Sampel yang digunakan adalah bank-bank Indonesia dengan periode observasi 2010-2013; dengan jumlah observasi 168 firm-years.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh antara penyajian penghasilan komprehensif lain terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 1 (Revisi 2009).This study aims to examine the impact of PSAK 1 (Revision 2009) on the relationship between Other Comprehensive Income and accrual earnings management. In brief, this standard was revised to facilitate clear articulation and transparency; in hoping to curb earnings-management?s behavior, especially accrual earnings management that often conducted by banks. A sample of banking industry is used with a period observation of 2010-2013 and a total observation of 168 firm-years.

Results consistently show that there is an indifferent effect on presentation of Other Comprehensive Income on earnings management before and after the revision."

"Latar Belakang: Resiliensi merupakan salah satu faktor penting yang berhubungan dengan proteksi terhadap munculnya gangguan jiwa maupun berkurangnya gejala. Saat ini instrumen yang umum digunakan untuk menilai resiliensi pada individu adalah Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), namun properti psikometri pada instrumen tersebut masih belum jelas untuk versi bahasa Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai validitas serta reliabilitas instrumen CD-RISC 25 versi bahasa Indonesia.Metode: Dilakukan validitas isi instrumen dengan melibatkan delapan orang pakar dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang terhadap 125 subjek mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan metode pengambilan sampel stratified random sampling untuk uji validitas konvergen serta reliabilitas konsistensi internal, dan sebanyak 30 subjek untuk reliabilitas test-retest. Subjek diminta untuk mengisi instrumen CD-RISC 25 versi bahasa Indonesia dan Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), dan mengisi ulang CD-RISC 25 setelah 1 bulan.Hasil: Hasil validitas isi mendapatkan I-CVI 0.75 hingga 1 dan S-CVI/Ave 0.96. Validitas konvergen memperoleh nilai r = 0.539; p < 0.001. Nilai Cronbach’s Alpha untuk reliabilitas konsistensi internal adalah 0.917. Reliabilitas test retest menunjukkan intraclass correlation 0.732, dan mayoritas pernyataan memiliki nilai r > 0.3.Kesimpulan: Instrumen CD-RISC 25 versi bahasa Indonesia memiliki validitas serta reliabilitas yang baik untuk menilai resiliensi.

---

Backrground: Resilience is one of the important factors which is associated with the protection of mental illness development and reduced symptoms. In present, the widely used instrument to assess resilience is Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), however its psychometric properties is not known for the Indonesian version. This study aims to provide validity and reliability of CD-RISC 25 Indonesian version.

Methods: Content validity was performed by including eight experts from Psychiatry Department, Faculty of Medicine University of Indonesia. This study was a cross-sectional study with 125 subject of Faculty of Medicine University of Indonesia students using stratified random sampling for convergent validity and internal consistency reliability, and 30 subjects for test-retest reliability. The subjects were asked to complete CD-RISC 25 instrument and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), and asked to complete CD-RISC 25 once more after 1 month.

Results: The value of I-CVI was 0.75 until 1 and S-CVI/Ave was 0.96 for content validity. Convergent validity showed the value of r = 0.539; p < 0.001. Cronbach’s Alpha for internal consistency reliability was 0.917. Test-retest reliability showed 0.732 for intraclass correlation, and majority of statments showed r > 0.3.

Conclusion: The instrument of CD-RISC 25 Indonesian version has good validity and reliability for assessing resilience."

"ABSTRAKTesis ini membahas jumlah opsi pada format tes Pilihan-Ganda (PG) yang lebih optimal digunakan pada Ujian Nasional SMA di Indonesia. Dua format tes PG 5-opsi, yang masing-masing berisi 50 butir soal, digunakan sebagai instrumen penelitian. Salah satu dari format tes PG 5-opsi tersebut kemudian dimodifikasi menjadi format tes PG 4-opsi dengan cara menghapus satu pilihan pengecoh (distracter) yang tidak berfungsi pada tiap butir soal. Kedua format tes PG yang berbeda tersebut diberikan kepada 2 kelompok di 2 SMA Negeri. Untuk menegaskan hasil penelitian, kuesioner diberikan secara acak kepada 120 siswa SMA dan 15 guru bahasa Inggris SMA. Hasil dari kedua format tes PG tersebut dikorelasikan dengan hasil analisis data kuesioner. Dalam penelitian ini, Classical method dan Rasch model digunakan untuk membandingkan tingkat kesulitan butir soal, daya diskriminasi soal, keefektifan distrakter dan reliabilitas diantara kedua format tes PG tersebut. Terdapat perubahan yang signifikan pada item difficulties (p<0.05) dan item discrimination diantara kedua format tes PG.Penelitian ini menemukan bahwa format tes PG 4-opsi lebih sulit daripada format tes PG 5-opsi. Format tes PG 4-opsi lebih praktis dan lebih optimal diteskan di UN SMA karena memiliki pilihan-pilihan pengecoh yang lebih masuk akal.

---

ABSTRACTThe focus of this study is determining the most optimal number of options in Multiple-Choice test format for Indonesian national examinations in senior high schools. Two five-option MC formats English UN tests, which consist of 50 items per test format, were used as the elicitation devices in this study. One of the fiveoptionformats was then converted to the four-option MC format by eliminating the non-functioning distracters in each item. The two different MC test formats were given to 2 groups within 2 SMAN schools. To confirm the results of the study, questionnaires were randomly disseminated to 120 SMA students and 15 English teachers. The results of the two MC test formats were correlated to the results of the questionnaires data analysis. The results suggested that the fouroption format were more difficult than the five-option format. The Classicalmethod and Rasch model were applied to compare item difficulties, item discrimination, distracter measure correlation and reliabilities across the two MC test formats. There was significant change observed in item difficulties (p<0.05), item discrimination across the two MC test formats. Considering the practicalityfor developing MC tests with more plausible distracters, four-option MC format was concluded to be optimal."

"Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian yang mengikat para pihak untuk melakukan jual beli dikemudian hari manakala terdapat kondisi yang menghalangi terlaksananya jual beli secara seketika. Perjanjian jual beli seyogyanya dibuat secara notaril untuk dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian pembuktian diantara para pihak. Namun pembuatan perjanjian pengikatan jual beli secara notaril menjadi tidak bermanfaat manakala notaris tidak melaksanakan jabatannya dengan seksama dan tidak memenuhi syarat verlijden dalam pembuatan akta. Dari situ maka perlu ditelaah lebih lanjut perihal akibat hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan autentisitas akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan yang selanjutnya dikaitkan dengan kesesuaian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 351 Pk/Pdt/2018 terhadap pertanggungjawaban notaris atas akta yang tidak dibacakan sesuai dengan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan perundang-undangan. Penulisan tesis ini berbentuk penelitian hukum yuridis normatif yakni dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa perjanjian jual beli tetap berlaku sah dan mengikat bagi para sepanjang perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Dengan tidak dipenuhinya syarat formil suatu akta autentik, maka hal tersebut akan menyebabkan akta perjanjian pengikatan jual beli menjadi akta dibawah tangan dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurna suatu akta autentik. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh notaris dalam proses pembuatan akta autentik, maka para pihak dapat mengajukan gugatan kepada notaris untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata dan secara adminsitratif. Gugatan kepada notaris sebaiknya dilaksanakan setelah adanya putusan yang menyatakan batalnya akta notaris yang disebabkan karena ketidak telitian notaris didalam pembuatan akta.

---

A pre-sale agreement is an agreement that binds the parties to make a sale later on while there are conditions that prevent the execution of the sale and purchase for a while. The sale and purchase agreement should be made notarized to be able to better guarantee legal certainty and certainty of proof between the parties. However, the making of a notarial advance purchase agreement becomes useless while the notary does not perform his department properly and does not meet the verlijden conditions in the making of the act. From there, it is necessary to study further on the legal consequences and liability of the notary in relation to the authenticity of the act of sale and purchase agreement, which is further related to the suitability of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 351 Pk / Pdt / 2018 on the notary's liability with with the Laws of the Notary Department and legislation. The writing of this thesis is in the form of normative juridical law research with qualitative methods to analyze data and types of analytical descriptive research. From the research that has been done, it is known that the sale and purchase agreement remains valid and binding for those as long as the agreement is signed by the parties who made it. By not fulfilling the formal requirements of an authentic act, then it will cause the deed of sale and purchase agreement to be an act under hand and lose the power of perfect proof of an authentic act. In the event of a breach by a notary in the process of making an authentic deed, then the parties may file a lawsuit against the notary to seek civil and administrative responsibility. A lawsuit against a notary should be carried out after a decision stating the annulment of a notary deed caused due to notary scrutiny in the making of the deed"