Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari penelitian ini adalah membahas dan menganalisa pelaksanaan kebijakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja di Departemen Keuangan, dengan cakupan analisa mencakup kewenangan-kewenangan dalam fungsi perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan kebijakan itu sendiri baik mengenai proses perencanaan dan penganggaran, hubungan antar kelembagaannya sampai dengan pengukuran dan evaluasi kinerja serta membandingkan dengan praktek-praktek terbaik yang telah dilakukan di beberapa negara.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya perubahan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan fungsi perencanaan dan penganggaran, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan koordinasi di antara Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

---

The Focus of this research is to discuss and analyze the policy implementation of the Work Plan and Budget Line Ministries / Agencies arrangement through the performance based budgeting approach at The Ministry of Finance. The Coverage of analysis include the authorities in the planning and budgeting function as it is mandated in Law number 17 year 2003 about The National Finance and law number 25 year 2004 about National Development Planning System, the implementation of this policy in terms of planning and budgeting process, the relationship among institutions and performance measurement and evaluation, also comparison with the best practices implemented in some countries.This research is a qualitative which used descriptive design. The data was obtained from extended interview. The findings of this research suggest the importance of changes in some laws related to planning and budgeting function, improvement of human resources and the improvement of coordination between Ministry of Finance and National Development Planning Agency."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja yang disepakati bersama pihak-pihak terkait di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan soft system methodology untuk mencapai sebuah rekomendasi sebagai analisis logis systematically desirable dan disepakati oleh semua pihak terkait culturally feasible . Penelitian ini menghasilkan rekomendasi berupa langkah-langkah pembuatan Standard Operating Procedure SOP terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DMPTTL dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik PPIS , dan langkah-langkah untuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to optimize the preparation of the Work Plan and Budget in order to implement the performance based budgeting mutually agreed by all involved parties in Statistics of Kalimantan Tengah Province. This research uses soft system methodology approach to produce recommendations as logical analysis systematically desirable and those recommendations are agreed by all involved parties culturally feasible . Recommendations resulted from this research are steps in creating Standard Operating Procedure SOP related to the preparation of the Work Plan and Budget for DMPTTL program and PPIS program, and steps to improve the human resources capability."

"Tesis ini membahas implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja studi kasus Depnakertrans, dengan fokus penelitian terhadap tiga pilar penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu: adanya indikator kinerja, adanya standar biaya dan, adanya evaluasi kinerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2010, sistem penganggaran baru dengan tiga pilar penyusunan anggaran berbasis kinerja dimaksud, belum sepenuhnya diterapkan. Hasil penelitian menyarankan perlu kepastian regulasi dan pedoman yang mudah dipahami oleh Kementerian/Lembaga, perlu restruktusisasi program dan kegiatan, dan perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

---

The thesis elaborate the implementation of performance-based budgeting system a case study of the Ministry of Labor Affairs and Transmigration, with a topic of research to the three pillars of performance-based budgeting system which are performance indicator, standard cost, and performance evaluation. The research used a qualitative approach with descriptive design.The research result shows that from 2006-2010 budgeting system with those 3 pillars haven't fully been adapted. As the Result from this research advice the needs of regulation assurance, guidelines easily understand by the ministry, also restructuring of the program, activities and developing of human resources capacity."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi anggaran berbasis kinerja di LAPAN (studi kasustahun 2013). Tujuannya adalah untuk memahami implementasi anggaran berbasis kinerjayang telah diterapkan berdasarkan prinsip dan komponen anggaran berbasis kinerja. Selainitu penelitian ini juga mendeskripsikan kendala yang terjadi dalam mengimplementasikananggaran berbasis kinerja.Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah pendekatan post-positivisme dengan metodepengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,wawancara dan studi literatur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana akandilakukan eksplorasi dan analisis atas fakta mengenai implementasi anggaran berbasis kinerjadi LAPAN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi anggaran berbasis kinerjabelum sepenuhnya dilakukan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran diLAPAN tahun 2013, karena prakteknya baru sebatas berpedoman pada peraturan danpedoman yang ada, dan masih mengindikasikan adanya praktek anggaran tradisional.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation of performance-based budgeting in LAPAN (casestudy, in 2013). The purpose is to understand the implementaion of performance basedbudgeting which has been applied based on principle and component performance-basedbudgeting. Furthermore, study also describes the problems that occur in the implementationof performance based budgeting.The approaches that will be used in this study is post-posstive approach with qualitative datacollection methods. Data collection method is done by observation, interview, and literaturestudy. This research is a descriptive study which will be carried out an exploration andanalysis to the facts regarding the implementation of performance-based budgeting inLAPAN.The results showed that generically the implementation of performance-based budgeting hasnot been fully carried out on the preparation of work plans and budget document in LAPANin 2013, because the practice is merely based on the existing regulations and guidelines, andstill indicating a traditional budget practices.;This study discusses the implementation of performance-based budgeting in LAPAN (casestudy, in 2013). The purpose is to understand the implementaion of performance basedbudgeting which has been applied based on principle and component performance-basedbudgeting. Furthermore, study also describes the problems that occur in the implementationof performance based budgeting.The approaches that will be used in this study is post-posstive approach with qualitative datacollection methods. Data collection method is done by observation, interview, and literaturestudy. This research is a descriptive study which will be carried out an exploration andanalysis to the facts regarding the implementation of performance-based budgeting inLAPAN.The results showed that generically the implementation of performance-based budgeting hasnot been fully carried out on the preparation of work plans and budget document in LAPANin 2013, because the practice is merely based on the existing regulations and guidelines, andstill indicating a traditional budget practices."

"Reformasi administrasi di Indonesia memicu serangkaian perubahan, salah satunya adalah penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (Performance-based budgeting). Reformasi ini bertujuan menciptakan pengelolaan anggaran yang integritas, transparan, efisien, dan akuntabel untuk melayani kepentingan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem anggaran berbasis kinerja di tingkat daerah. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses reformasi. faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem anggaran tersebut, serta pembelajaran yang dapat diambil dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses reformasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, dengan analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 5 narasumber yang terdiri dari 4 pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dan 1 perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja melalui beberapa persiapan dan perbaikan hingga berhasil meraih catatan baik yang telah dicapai. Kondisi internal organisasi yang dianalisis menggunakan kerangka 7s Mckinsey juga telah menunjukan setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dikembangkan dan dilaksanakan secara optimal sehingga mendorong pelaksanaan reformasi sistem anggaran. Sebagai pembelajaran dalam melakukan reformasi, seluruh elemen organisasi saling berhubungan dan dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam melakukan reformasi.

---

Administrative reforms in Indonesia have triggered a series of changes, one of which is the implementation of performance-based budgeting. This reform aims to create budget management that is characterized by integrity, transparency, efficiency, and accountability to serve the public interest. This study focuses on the Provincial Government of DKI Jakarta, as one of the regions that has successfully implemented a performance-based budgeting system at the regional level. The objective of the research is to analyze the reform process, the factors influencing the successful implementation of the budgeting system, and the lessons that can be learned from the reform process undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta. The approach used in the research is post-positivist, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, with qualitative analysis. There were five informants, consisting of four officials from the Regional Financial Management Agency (BPKD) of DKI Jakarta and one representative from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN RB). The results of the study indicate that the implementation of the performance-based budgeting system went through several preparations and improvements until it achieved commendable records. The internal conditions of the organization, analyzed using the McKinsey 7S framework, also showed that every directive from the central government was developed and implemented optimally, thereby driving the budget system reform. As a lesson in undertaking reforms, all elements of the organization are interconnected and can influence the organization's success in carrying out reforms."

"Reformasi administrasi di Indonesia memicu serangkaian perubahan, salah satunya adalah penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (Performance-based budgeting). Reformasi ini bertujuan menciptakan pengelolaan anggaran yang integritas, transparan, efisien, dan akuntabel untuk melayani kepentingan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem anggaran berbasis kinerja di tingkat daerah. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses reformasi. faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem anggaran tersebut, serta pembelajaran yang dapat diambil dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses reformasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, dengan analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 5 narasumber yang terdiri dari 4 pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dan 1 perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja melalui beberapa persiapan dan perbaikan hingga berhasil meraih catatan baik yang telah dicapai. Kondisi internal organisasi yang dianalisis menggunakan kerangka 7s Mckinsey juga telah menunjukan setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dikembangkan dan dilaksanakan secara optimal sehingga mendorong pelaksanaan reformasi sistem anggaran. Sebagai pembelajaran dalam melakukan reformasi, seluruh elemen organisasi saling berhubungan dan dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam melakukan reformasi.

---

Administrative reforms in Indonesia have triggered a series of changes, one of which is the implementation of performance-based budgeting. This reform aims to create budget management that is characterized by integrity, transparency, efficiency, and accountability to serve the public interest. This study focuses on the Provincial Government of DKI Jakarta, as one of the regions that has successfully implemented a performance-based budgeting system at the regional level. The objective of the research is to analyze the reform process, the factors influencing the successful implementation of the budgeting system, and the lessons that can be learned from the reform process undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta. The approach used in the research is post-positivist, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, with qualitative analysis. There were five informants, consisting of four officials from the Regional Financial Management Agency (BPKD) of DKI Jakarta and one representative from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN RB). The results of the study indicate that the implementation of the performance-based budgeting system went through several preparations and improvements until it achieved commendable records. The internal conditions of the organization, analyzed using the McKinsey 7S framework, also showed that every directive from the central government was developed and implemented optimally, thereby driving the budget system reform. As a lesson in undertaking reforms, all elements of the organization are interconnected and can influence the organization's success in carrying out reforms."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterlibatan penyusunan anggaran berbasis kinerja, efektivitas reviu anggaran berbasis kinerja dan tingkat realisasi anggaran terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan terhadap bagian Administrasi di Kantor Pusat OJK yang terdiri atas 33 satuan kerja, dengan membagikan kuesioner yang dibagikan secara langsung sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data dalam penelitian ini yang digunakan untuk menguji hipotesisnya adalah regresi berganda.Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini membuktikan bahwa keterlibatan penyusun anggaran dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dan tingkat realisasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Namun, efektivitas reviu penyusunan anggaran berbasis kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Seluruhnya ditunjukkan oleh hasil signifikansi yang nilainya lebih kecil dari 0,05.

---

ABSTRACTThis research purposes to analyze the effect of the involvement of performance-based budgeting, the effectiveness of review of performance-based budgeting, and budget realization rate on job satisfaction. This research was conducted on the Administrative Division at the OJK Head Office which consist of 33 units of work, by distributing the questionnaires directly as a method of data collection. Analysis data in this research that has been used to answer the research hypothesis is multiple regression.Based on the analysis, this research proves that the effect of the involvement of performance-based budgeting and budget realization rate is positive and significant. However, the effect of effectiveness of review of performance-based budgeting is negative and significance. All result is shown by significance value that is smaller than 0,05."

"Dalam proyek konstruksi terdapat berbagai jenis kontrak, salah satunya adalah jenis kontrak lump sum. Kontrak ini adalah suatu kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh kegiatan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Dengan demikian maka semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor. Penggunaan jenis kontrak lump sum pada proyek konstruksi di satu sisi akan menguntungkan bagi Owner karena Owner dapat melimpahkan resiko yang terkait dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut kepada kontraktor. Namun pelimpahan resiko tersebut menimbulkan ketidakpastian profit yang akan didapat oleh kontraktor hal ini disebabkan kemungkinan terjadinya cost overruns. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan survey dengan melakukan pengumpulan data-data berupa penyebaran kuesioner. Selanjutnya dengan data-data yang telah dikumpulkan dilakukan analisa data dengan menggunakan beberapa metode analisa. Setelah dilakukan analisa, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu; 1. Kenaikan harga-harga dipasar, Kelemahan dalam proses pengendalian, dan Anggaran biaya pelaksanaan yang tidak realistik, merupakan sumber-sumber risiko yang memiliki level of risk tinggi, sehingga memerlukan perhatian yang serius. 2. Adanya hubungan / keterkaitan dan mempengamhi antara masing-masing sumber resiko. 3. Antisipasi yang dilakukan terhadap sumber resiko harus bersifat menyeluruh, karena keterkaitan antara sumber risiko yang satu dengan yang lainnya."

"Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri diterbitkan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya di Propinsi Sumatera Selatan diterbitkan surat edaran Gubemur nomor 010/SE/V1/2003 bahwa semua instansi harus melaksanakan sistem anggaran yang baru yaitu anggaran berbasis kinerja, dimana usulan anggaran semula disebut DUP (Daftar Usulan proyek), dan pada sistem anggaran yang barn disebut RASK(Rencana Anggaran Satuan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang penyusunan anggaran dengan sistem RASK dinar Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagai upaya untuk menggali lebih jauh unsur masukan, unsur proses, unsur keluaran serta masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan RASK Dinas Kesehatan propinsi Sumatera Selatan tahun 2004. Hasilnya pada unsur masukan adalah bahwa Penyusunan RASK Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004 dikoordinasikan oleh Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan, tenaga, dana, jadwal dan petunjuk pelaksanaan belum ada secara khusus, pada unsur proses didapatkan Koordinasi lintas sektoral dan Bimbingan teknis belum dilaksanakan dan pada unsur keluaran didapatkan bahwa anggaran publik telah lebih besar ( 81,4%) dari anggaran aparatur (18,6 %) serta anggaran untuk Upaya Kesehatan Masyarakat telah lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk Upaya Kesehatan Perorangan.Setelah didapatkan informasi ini, akan disampaikan kepada pihak Dinas kesehatan propinsi Sumatera Selatan, Bappeda Propinsi Sumatera Selatan serta Komisi E DPRD Propinsi Sumatera Selatan, untuk dijadikan masukan bagi penyusunan RASK tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik lagi.

---

Budgeting Analysis of the System of Unit Budgeting Plan for the Province of South Sumatera Health Office in 2004The Bill number 22 year 1999 regarding Local Government and the Bill number 25 year 1999 regarding Financial Balance between Central Government and Local Government that followed up with Government Regulation number 105 year 2000 as regards Local Financial Management and Responsibility. Then base on the Minister of Home Affairs' Decree number 29 year 2002 as regards the Guidelines of Local Financial Responsibility and Control, and Procedures of Local Expense and Revenue Budgeting and the Letter of Governor number 010/SE/VI/2003 that stated all institutions have to apply the new budgeting system which called performance base budgeting. The previous budget proposal called the list of project proposal but right now it is called System of Unit Budgeting Plan. For that reason, the writer was interested to assess further more about making of budgeting with System of Unit Budgeting Plan of the Province of South Sumatera Health Office in 2004.

The study was conducted using qualitative approach. It was to assess further more about input, process, and output aspects, as well as problems in making of Unit Budgeting Plan in the Health Office in the year 2004. The study result showed that input aspect as Unit Budgeting Plan was coordinated by Sub Division of Health Program Evaluation and Planning, however human resource, fund, schedule, and specific guidelines to do it were unavailable. Process aspect showed that inter-sector coordination and technical building was not conducted yet. Output aspect showed that budget for public (81.4%) had been higher than budget for human resources (18.6%), and budget for public health programs had been higher than budget for individual health programs.

The study result above could become inputs for related institutions in the province level such as the Province of South Sumatera Health Office, District Planning Board, and Commission E of District Parliament to make the better Unit Budgeting Plan in many years to come."

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada indikator kinerja dan outcome yang jelas serta terukur. Namun, indikator kinerja dan outcome di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 masih ditemukan indikator kinerja dan outcome yang sulit diukur seperti persentase masyarakat daerah yang melek informasi dan indikator kinerja utama yang terlalu mudah untuk dicapai seperti jumlah lembaga sosial yang menerima konten informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat dasar-dasar penganggaran berbasis kinerja yang belum terpenuhi yaitu performance measures serta faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain komunikasi dan sumber daya.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting emphasize on a clear performance indicator and clear outcome. However, performance based budgeting at Directorate General of Public Information and Communication still can be found a performance indicator and outcome that difficult to measure like persentage of local people who understand the information and key performance indicator that too easy to achieve it like number social institutions which receive information content. This research used post positivist approach with in depth interview and literature studies. The result of this research is one of the basic of performance based budgeting is not applied, which is performance measurement and the factors that influence the implementations are communications and resources. "