Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN di Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III (1980) dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program BOS pada SDN di kota Jakarta Selatan cukup efektif, meskipun tidak cukup sempurna. Hal ini terbukti dari kondisi yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan, dalam pelaksanaannya program BOS mengalami hambatan dari aspek komunikasi dan sumber daya, untuk aspek sikap dan struktur birokrasi cukup efektif. Dalam meningkatkan efektivitas implementasi program BOS pada Sekolah Dasar, pemerintah seyogyanya melakukan sosialisasi sampai tingkat sekolah dan segera merealisasikan tenaga administrasi pengelola BOS di sekolah.

---

This research discusses on School Operational Fund program implementation in state elementary schools in South Jakarta. This research uses theory from George Edward III ( 1980 ) with qualitative method. This research concludes that the program implementation is effective enough, even tough it is not yet perfect. This can be seen that there are some unexpected conditions in implementing that program as the program is facing some obstacles, from communication and resources aspects, meanwhile it is effective from behavioral and bureaucracy structural aspect. To boost implementation effectiveness in elementary schools, the government must give relevant information and deploy program administrator at schools."

"ABSTRAKProgram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebvjakan pemerintah dalam rangka me/aksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan. Kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk terutama penduduk miskin. Hai tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajlb Belajar Pendidlkan Dasar Sembiian Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memperoleh pendid/kan. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program BOS yang dlmulai pada Ju!! 2005, bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiah Serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelengarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembifan Tahun.Permasalahan muncul ketika program BOS berjalan beberapa waktu dengan timbulnya pro dan kontra terhadap pelaksanaan program BOS ini. Timbulnya pro dan kontra tersebut karena adanya indikasi bahwa program BOS tidak teriaksana dengan baik atau tidak efektivi Berdasarkan latar belakang tersebut, tesis ini dilakukan untuk meneliti pelaksanaan program BOS dengan melihat tingkat keberhasilan yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan berdasarkan indicator klnerja tersebut menghasi/ sekolah yang berhasil dan sekolah yang tfdak berhasil dalam pelaksanaan program BOS. Kemudfan anal/sis regresi logfstik dilakukan untuk mengetahui faktor~faktor apa saja yang membedakan atau yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program BOS diantara kedua kategori sekofah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program BOS dipengaruhi ofeh tingkat pendidikan orang tua murid dan bcsarnya SPP/iuran. Semakfn tinggi tingkat pendidikan orang tua murid maka semakin tinggi probabilitas suatu suatu sekolah berhasil dalam pelaksanaan program BOS, dan semakln tinggi SPP/iuran maka semakin kecil probabilitas suatu suatu sekolah berhasil da/am pelaksanaan program BOS."

"ABSTRAKSebagai upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun, pemerintah menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Bruce W. Tuckman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan program BOS berjalan efektif, meskipun tidak cukup sempurna. Hal ini terbukti pada kondisi di lapangan, bahwa pemanfaatan BOS untuk pengadaan buku teks 3 mata pelajaran tidak efektif karena buku teks yang dapat disediakan oleh sekolah tidak memenuhi jumlah siswa dan kurang berkualitas. Pemerintah seyogianya mengalokasikan dana yang lebih memadai untuk memaksimalkan pemanfaatan program BOS serta perlunya pemisahan BOS buku agar pengadaan buku teks pelajaran lebih optimal pemanfaatannya.

---

ABSTRACT

As an effort to completely implement the 9-year compulsory education, the government launched school operational fund aiming at easing community?s burden in funding education in the framework of upgrading the quality of 9-year compulsory education. This research uses Bruce W. Tuckman theory. Data collection technique used are indepth interview, documentation and library study.

The research concludes that the program implementation has been effective, even though it is not perfect yet. This can be seen that the program implementation for three subjects textbooks procurement was not effective because the number of the books provided by the schools was not enough for the students and the book`s low quality. The government should allocate more adequate fund to maximise the program implemetation and it is needed to have separate program for textbook procurement."

"Tesis ini mengevaluasi penyaluran dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pasca perbaikan dalam metode penyaluran BOS pada tahun 2012, dengan mengambil sample 18 SMP Negeri di Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan menyebar kuesioner pada para pemangku kepentingan (tim manajemen BOS, Kepala atau Bendahara Sekolah dan orang tua murid) dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BOS pada SMP Negeri Jakarta Barat telah berjalan lebih cepat dari tahun sebelumnya dan juga dari ketentuan yang ada tiap triwulannya. Berdasarkan realisasi penggunaannya, porsi terbesar pemanfaatan dana BOS tahun 2012 adalah untuk pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer (mencapai 27%). Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada satu sekolah pun yang menggunakan BOS di luar ketentuan. Dampak BOS tidak hanya dirasakan oleh sekolah tetapi juga masyarakat. Bagi sekolah BOS dapat membantu membiayai peningkatan intensitas dan kualitas belajar mengajar di sekolah. Sekolah maupun orang tua siswa yang menjadi responden juga menyatakan bahwa dengan adanya BOS orang tua menjadi lebih ringan dalam membiayai sekolah--apalagi saat ini memang benar-benar tidak ada pungutan apa pun di sekolah negeri. Terkait dengan perbaikan dalam kecepatan waktu penyaluran BOS, responden menyatakan bahwa faktor utama pendukung hal tersebut adalah adanya perbaikan mekanisme penyaluran BOS dari ke Kas Umum Negara ke Kas Umum Provinsi yang selanjutnya disalurkan langsung ke sekolahsekolah, dan juga diperlakukannya BOS sebagai dana hibah yang syarat pencaiannya tidak memerlukan proposal maupun penyerahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

---

This thesis evaluates the distribution and the utilization of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah--BOS) at State Junior High School in West Jakarta subsequent to the modification of the BOS distributional method in 2012. This study is descriptive in nature. The data and information is collected through questioners, in dept interview and literature study. This study finds out that the modified method has speed up the distribution of BOS compared to that of the previous year and to the time that the regulation asserts. There are two factors contribute to these achievements: (i) the way BOS is distributed as block grant from central government to provincial government and than to school; and (ii) schools will automatically receive BOS with no obligation for submitting proposal as conditional clauses. In terms of its utilization, the largest portion of BOS (27%) is used for compensating the nonpermanent school`s employees (pegawai honorer`s honoraria). There is no school under the study that utilizes BOS for financing items which is not parallel with the regulation. BOS has also been considered to increase both quality and quantity of school activities. Finally, the program has also been found to be effectively waived students from the school fee."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP dan sederajat. Dengan adanya alokasi waktu anak yang terbagi atas schooling time, working time dan leisure time, meningkatnya anak yang bersekolah dapat memengaruhi jumlah anak bekerja. Menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia dan interval tahun 2006-2014 dilakukan penelitian mengenai pengaruh program BOS terhadap pekerja anak, dalam penelitian ini pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan bersekolah. Hasil penelitian ini adalah realisasi dana program BOS signifikan memengaruhi penurunan jumlah pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan signifikan memengaruhi peningkatan jumlah pekerja anak usia SMP bersekolah.

---

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program can increase educational attainment on junior secondary level. The children has time allocation that divided by schooling time, working time and leisure time. Therefore, the increasing number child go to school can affected number of child labor. Using panel data of 33 provinces in Indonesia with interval of 2006-2014, this research estimate the impact of BOS program on child labor in which the age of child labor is the age in junior secondary level. The result of this research is BOS program significantly affect the decrease on child labor who attend school at junior secondary level and significantly affect the increase on child labor who not attend school at junior secondary level."

"Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan program subsidi BOS pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan implementasinya kebijakan di Kota Tangerang Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian ini bersifat diskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dimana proses dan makna dari sudut pandang subyek lebih menonjol. Agar lebih fokus dan terarah, maka lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada sekolah-sekolah jenjang SMP di wilayah Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 buah sekolah yang menjadi sampel penelitian, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perincian 1(satu) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Serpong dan 1 (satu) buah dan 1 ( satu ) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Pondok Aren , Kota Tangerang Selatan . Penelitian tersebut diarahkan pada upaya untuk mengetahui implementasi kebijakan subsidi BOS pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan Subsidi Bantuan Operasional Sekolah yang juga disebut Bantuan Operasional Sekolah ( BOP ) merupakan kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota ( Perwal ) Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009. Tujuan diberikannya subsidi BOS ini adalah : meringankan beban orang tua siswa, menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, serta menuju Kota tangerang Selatan sebagai Kota Pendidikan. Subsidi BOS diprogramkan untuk seluruh SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Pada periode Juli-Desember 2009 ini merupakan periode I (semester I ). Sekolah yang menerima subsidi BOS masih terbatas pada SD dan SMP Negeri saja. Jumlah keseluruhan SD yang menerima Subsidi BOS adalah 285 sekolah dengan jumlah siswa 85.730 anak, dan 17 SMP Negeri dengan jumlah siswa 15.509 siswa . Subsidi diberikan kepada masing-masing sekolah tersebut berdasarkan jumlah siswa. Untuk SD Rp 10.000,00 per siswa per bulan, sedangkan SMP Rp 17.650,00 per siswa per bulan. Penerimaan rutin setiap SMP di Kota Tangerang Selatan setelah diberlakukannya Subsidi BOS dapat dihitung sebagai berikut : BOS Rp 47.900 + Subsidi BOS Rp 17.650 + SPP ( rata-rata ) Rp 40.000 + rata-rata angsuran uang sumbangan siswa baru Rp = Rp 144.550 ( seratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau Rp 1.734.600 per siswa per tahun. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu :Pertama, meskipun telah mendapatkan Subsidi BOS, komponen pembiayaan yang menjadi tanggungan orang tua siswa masih cukup besar, yaitu meliputi SPP dan iuran pengembangan dengan persentase 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. Dengan demikian potensi anak putus sekolah karena faktor biaya masih cukup besar. Jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin menjadikan diri sebagai Kota Pendidikan, maka Subsidi BOS pada tahun pelajaran 2010/2011 harus ditingkatkan secara signifikan. Kedua, implementasi Subsidi BOS untuk sekolah negeri dari SD dan SMP ini, dalam laporan dinas pendidikan mempunyai dampak positif bagi masyarakat dengan meningkatnya kegiatan, fasilitas belajar dan terpenuhinya kebutuhan operasional yang lain. Disamping itu implementasi Subsidi BOS juga mendapat tanggapan positif dari stakeholder pendidikan seperti masyarakat, LSM, pengamat pendidikan dan para orang tua siswa. Ketiga, dampak yang dapat dilaporkan dari adanya Subsidi BOS ini belum secara komprehensif, karena realisasi pemberian subsidi BOS baru berlangsung satu semester ( periode Juli-Desember 2009 ). Belum dapat disimpulkan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Namun hal hal positif yang dapat dicatat antara lain : terpenuhinya minimal biaya operasional pendidikan, tertanggulaninya anggaran untuk alat tulis kantor ( 30%), belanja modal ( 50%) dan ekstrakurikuler (20%). Untuk memaksimalkan pemanfaatan Subsidi BOS bagi kepentingan pembelajaran disarankan : Pertama, pengucuran Subsidi BOS hendaknya dilakukan setiap bulan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh sekolah secara nyata. Jika realisasi dilakukan dalam periode seperti sekarang ini, dimana satu semester dikucurkan sekaligus pada bulan-bulan terakhir pada periode tersebut, akan berpotensi menyulitkan sekolah dalam mencover dana yang telah dianggarkan dan rentan terhadap belanja-belanja yang fiktif. Kedua, implementasi subsidi BOS hendaknya lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung, sehingga subsidi akan dapat dinikmati oleh siswa dalam rangka mengembangkan kualitas dirinya.

---

This research aims to find out School Operational fund subsidy policy and its implementation in Southern Tangerang. This is a qualitative research that tries to expose relevant thorough symptoms through data collection and the researcher becomes the key instrument . This research is descriptive and it applies analysis in inductive approach.

The scope of this research is only limited to junior high schools in Southern Tangerang. There are two schools that become sample, one is state junior high school in Serpong District, one state junior high school in Pondok Aren district, Southern Tangerang. This research is to find out the implementation of school operational fund in state junior high schools in Southern Tangerang. School Operational fund is Southern Tangerang City Government stipulated in Mayor Regulation Number 466/Kep/127 Huk/2009. the fund is to lift parent`s burden in providing their student`s school fee, and to complete 9 year education compulsory program, and towards Southern Tangerang as a City of Education. School Operational Fund Subsidy is focused on all state and private elementary and junior high schools.

This July-December 2009 period was its first semeter and schools receiving the subsidy were still limited only to state elementary and junior high schools. 285 state elementary school have received the subsidy, with 85.730 students, and 17 junior high schools have received the subsidy with 15.509 students. Subsidy given was based on the number of students. Each elementary student received Rp 10.000 per month, while each junior high school student received Rp 17.650 per month. Routine income in every junior high school after the subsidy policy implementation can be calculated as follows:: School Operational Fund Rp 47.900 + Subsidy Rp 17.650 + School tuition around Rp 40.000 + new student`s average donation = Rp 144.550 or Rp 1.734.600 per student per year.

This research produces several findings :

First, despite receiving school operational subsidy , parents still have to pay a lot, and this payment includes school fee and development donation with percentage 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. There will be growing number of drop-out students. The amount of subsidy must be increased significantly, if South Tangerang local government want the city to be City of Education.

Second, Sccording to the national education office, the subsidy policy implementation has positive impact on learning activities, privision of learning facilities. The subsidy also won positive responses from education stakeholder, students, non-government organization, and so on.

Third, there is no report yet on the subsidy policy impact on learning activity, as the implementation was only for one semester. However, there are some positive impacts, like the fulfilled education operational fund, budget for stationery ( 30%), capital spending ( 50%) and extracurricular (20%).

To maximize the fund usage, these are some suggestions below : First, the subsidy should be disbursed monthly, so schools can allocate the fund. Second, the subsidy policy should be used for activities related to their learning process, so students can feel benefit of the subsidy."

"Sehagai upaya menghindari terjadinya putus sekolah (drop out) sebagai fenomena sosial dan sulitnya memperoleh akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu sebagai dampak Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM), maka pemerintah menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.Program BOS telah memasuki tahun kedua, dan untuk melihat tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya, maka diadakanlah penelitian. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana kondisi awal sebelum pelaksanaan program BOS?, (ii) bagaimana efisiensi program BOS dalam pendayagunaan sumber daya program?, (iii) bagaimana efektifitas program BOS terhadap keringanan dan pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa?, (iv) bagaimana dampak program BOS terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, dan (v) bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BOS?Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui kondisi awal sebelum pelaksanaan program BOS, (ii) mengetahui efisiensi program BOS dalarn pendayagunaan sumber daya program, (iii) mengetahui efektifitas program BOS terhadap keringanan dan pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa, (iv) mengetahui dampak program BOS terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, (v) mengetahui dampak program BOS untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, dan (vi) mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BOS.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung oleh pendekatan kuantitatif. Sedangkan tipe penelitian ini adalah penelitian evaluasi, dan jenis penelitian evaluasi yang digunakan adalah Analisis Kerangka Kerja Logis (Logical Framework AnalysisiLFA). lnforrnan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan respondennya adalah siswa mampu dan siswa tidak mampu, serta orang tua mampu dan orang tua tidak mampu. Pengambilan sampel dilakukan dengan cars teknik penarikan sampel pmbabilita yakni secara "teknik random atas dasar strata yang proporsional" (proportional stratified random sampling) dan sensus. Teknik sampling digunakan untuk menarik sampel dari populasi orang lua siswa dan siswa. sedangkan sensus dilakukan untuk kepala sekolah, guru, komile sekolah. orang tua dan siswa tidak mampu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan audiovisual.Hasil penelitian menyinipulkan hahwa (i) sebelum ada program BOS, orang tua siswa cukup antusias untuk menyekolahkan anak-anak mereka, dan sebelum ada BOS, siswa tidak mampu tetap dapat memperolch akses pendidikan dasar melalui subsidi silang, orang tua mampu membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu, (ii) profesionalitas dan kualitas para slaf yang terlibal dalam pelaksanaan program 130S cukup baik, struktur organisasi dan manajemen BOS cukup baik, dan mekanisme kerjanya berjalan sesuai prinsip administrasi dan manajemen organisasi yang baik, (iii) man faat yang diperoleh masyarakat melalui program BOS adalah adanya pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa tidak mampu, keringanan biaya operasional sekolah kepada siswa yang lain, dan tersedianya akses pendidikan dasar 9 tahun, (iv) dampak positif yang dirasakan oleh siswa adalah adanya peningkatan prestasi, motivasi, dan kepercayaan siswa, dan siswa dapat terhindar dari putus sekolah. Dampak negalif program adalah adanya ketergantungan sekolah terutama sekolah yang tergolong kaya dan percontohan, dana BOS yang jumlahnya relatif kecil dianggap tidak dapat mencukup pembiayaan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan (v) Faktor-faktor pendukung program dari sisi intemalnya adalah: SDM yang mengelolah BOS sangat berkualitas dan profesional, dan berjalannya mekanisme organisasi sesuai prinsip-prinsip administrasi yang baik. Faktor pendukung dari luar program adalah: terjalinnya kerjasama, komunikasi dan kordinasi yang baik dan harmonis antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Faktor penghambat program dari sisi intemalnya adalah minimnya pengetahuan orang tua tentang program BOS, dan faktor penghambat program dari sisi ekslernalnya adalah tidak adanya dukungan tim PKPS BBM dalam pelaksanaan program BOS di sekolah mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, alokasi dana BOS yang minim dan keterlambatan penyaluran dana BOS."

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sehingga konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Demikian pula kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan untuk kurun waktu 2004 -2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan ?Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun? dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan mulai tanggal 1 maret 2005, selain dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin, juga dikhawatirkan dapat berimplikasi pada terhambatnya upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional sekolah (BOS) dengan tujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Madrasah sebagai satuan pendidikan yang dikembangkan untuk membantu warga masyarakat dituntut dapat memenuhi kebutuhan pendidikan Namun di pihak lain data pada Kantor Departemen Agama Kota Depok (2006 : 6) menggambarkan bahwa keberadaan siswa madrasah di kota Depok mayoritas adalah siswa yang tidak mampu. Oleh karena itu penelitian ini mengambil setting di lembaga madrasah. Salah satu madrasah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Madrasah Tsanawiyyah Muhammadiyyah Beji Depok. Pada tahun pelajaran 2005/2006 madrasah ini mengalami kemajuan yang signifikan dari hasil proses belajar mengajarnya. Keberhasilan ini ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai UAN dan prosentase kelulusan, meningkatnya jumlah siswa yang mendaftar dan yang diterima, meningkatnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTA, menurunnya siswa pengulang, menurunnya angka drop out, dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Berangkat dari alasan itulah, maka topik penelitian ini adalah : ?EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH TSANAWIYYAH MUHAMMADIYYAH BEJI DEPOK?.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyyah (MTs) Muhammadiyyah Beji Depok. Penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif dan model evaluasi yang dikembangkan oleh pengelola program BOS tingkat pusat. Model evaluasi pada program ini di dalamnya mencakup lima aspek yaitu evaluasi input, proses, output, outcome dan impact. Karena program ini baru dilaksanakan pada dua tahun ini, maka penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan aspek input, proses, output dan outcome. Keempat aspek program ini masing-masing memiliki komponen dan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian program sekaligus mengukur efektifitas pelaksanaan program. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan intervensi komunitas serta evaluasi program. Teori kemiskinan, teori pemberdayaan dan intervensi komunitas digunakan dalam rangka untuk lebih mengenal program, sedangkan teori program evaluasi dan program teori. digunakan untuk keperluan analisis dalam penelitian evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input yang terdiri dari komponen juklak, managemen/organisasi. sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana secara keseluruhan telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan, kecuali pada sumber daya manusia (SDM) petugas unit pengaduan masyarakat sama sekali belum mendapat pelatihan. Aspek proses yang mencakup pelaksanaan seleksi dan alokasi, pelaksanaan unit pengaduan masyarakat, pelaksanaan pengadministrasian program dan pelaksanaan pengadministraian keuangan program telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan. Demikian pula pada aspek output dan outcome secara keseluruhan telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan. Terpenuhinya indicator ini karena didukung oleh aspek input yang efektif ini yang merupakan modal dasar sekaligus merupakan kekuatan yang sangat mendukung kepada efektifitas pelaksanaan program disamping keberhasilan pengelola program bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyyah Beji Depok membangun persepsi dan bekerja sama dengan fihak-fihak yang terkait (steakholder) serta mengelola pelaksanaan program sesuai dengan juklak. Sedangkan salah satu factor penghambat pelaksanaan program adalah ketiadaan dana operasional. Mengacu kepada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat direkomendasikan : Pertama, untuk Tim PKPS BBM tingkat pusat diharapkan program bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dipertahankan dan dilanjutkan, bahkan kalau perlu ditingkatkan jumlah bantuannya, Kemudian pengelola program (Tim PKPS BBM) tingkat sekolah/madrasah diberikan dana operasional dan diberikan buku juklak minimal 4 buah. Kedua, untuk Tim PKPS BBM Provinsi dan Kota diharapkan memberikan perhatian serius terhadap kondisi belum terpenuhinya jumlah alokasi bantuan sesuai dengan jumlah siswa dan diharapkan mengadakan pelatihan untuk pelaksana unit pengaduan masyarakat (UPM). Ketiga, untuk Tim PKPS BBM MTs Muhammadiyyah Beji Depok diharapkan buku rekening bantuan operasional sekolah (BOS) Madrasah Tsanawiyyah Beji Depok sebaiknya dipindahkan ke buku rekening kantor pos dan dalam penetapan seleksi penerima bantuan sebaiknya dilakukan home visit (kunjungan ke rumah) sebagai langkah pengecekan kembali data-data yang telah disampaikan ke madrasah.

---

Law No. 20/2003 on National Educational System stipulates that all citizens aged 7 to 15 have to get basic education. The consequence is that the government is obliged to educate children in elementary levels (SD/MI and SMP/MTs). Besides, the government strategic planning on education in the year 2004 ? 2009 states that the government tries to give the people any possible access on qualified education through the enhancement of nine years obligatory educational program and giving wider access to those who have not received any educational services maximally. The hike of fuel price on March 1, 2005 caused not only the decrease of poor people to get their basics needs but also the slow down of the government program on education due to the inability of the poor people to afford their children education. School Operational Assistance known as BOS aims to make the basic education free of charge for the poor people, so that they could complete their study based on the nine years compulsory education program. As one of the schools in the system, Madrasah (Islamic School) is expected to give the people education. Data from Depok Religious Affair Department (2006: 6) indicated that the majority of Madrasah students are coming from poor family. This research is conducted in Madrasah setting. One of the schools receiving BOS is MTs Muhammadiyyah Beji Depok. In 2005/2006, this school improved significantly in the teaching learning process. It was indicated by the increase of average score of UAN, the increase of student?s successful percentage, the increase of registered and accepted students, the increase of its graduates continuing to higher education, the decrease of drop out students, and the increase of society participation. Based on the consideration above, the topic of this study is THE EVALUATION OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE PROGRAM AT MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYYAH BEJI DEPOK This study is aimed to evaluate the implementation of BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok. This study is qualitative and uses evaluation model which is developed by the central board of BOS program. The model of evaluation of this program consists of five aspects which are input, process, output, outcome, and impact evaluation. Since the program has just been conducted for two years, the study will be focused on the implementation of input, process, output, and outcome aspects. Each of the four aspects has its own components and indicators. Working indicator functions as a tool to measure the program success and the effectiveness of the program.The theoretical frameworks used in this study include poverty theory, society empowerment theory, and community intervention as well as program evaluation. Poverty theory, empowerment theory, and community intervention are used in order to know more about the program, meanwhile evaluation program and program theory are used to analyze in evaluation research. Findings showed that input aspect that includes the components of implementation guidance, management/organization, human resources, and facility has fulfilled decided working indicators, but human resources in this case community complaint unit personnel have not got any training related to their jobs. Process aspect that includes the implementation of selection and allocation, the implementation of community complaint unit, the implementation of program administration and finance program has fulfilled the decided working indicators. In addition, output and outcome aspects have also fulfilled the decided working indicators. The fulfillment of the indicators which is backed up by the effective input is the basic of the effectiveness of the program implementation of BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok. It can create good image that can be useful in relation to stakeholders. The only threat factor is the unavailability of operational finance. Based on the findings of the study, it could be recommended that: First, those who are responsible in national level should keep BOS program sustainable and continual, and it will be better if the amount of the money given is increased. The organizers in the school level should be supported by operational finance and they should also be supported by at least 4 implementation guidance books. Second, those who are responsible both in provincial and municipality level should give their serious attention on the amount of money needed with the amount of students. They should also give such training to the community complaint unit personnel. Third, those who are responsible in BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok should change their bank account to post office account. They should also select carefully the recipients of BOS program by check and recheck the data through home visit."

"Since 2005 the government has implemented School Operation Subsidy program for the basic education. In 2009, with a significant increase in the amount of the subsidy, the government launched free education policy in the primary and junior high schools. Two of the issues to understand are how well the program has been implemented and the factors that influence the implementation in the junior high school. This research aims to describe the implementation of School Operation Subsidy program at the preparation and implementation stages at state junior high schools at the cluster of State Junior High School 1 Bojonggede Bogor, West Java in 2009 and identify factors that influence the implementation. This research is descriptive qualitative. Data were collected from School Operation Subsidy Teams at SMPN 1 Bojonggede, SMPN 1 Tajur Halang, dan SMPN 2 Bojonggede through indepth interviews. For triangulation purposes, indepth interviews were also conducted with the School Operation Subsidy Manager of Bogor District, Commissariat of SMPN 1 Bojonggede cluster, and School Committee. Interviews were audio recorded and an interview scheme was used in the interview. Recorded data were transcribed and categorized according to the implementation stages. The categorized data were then used to describe the implementation of School Subsidy Program. Analyses were then attempted to determine the compliance of the implementation. Finally the factors that influence the implementation were analyzed. This research adopts Provus Discrepancy Evaluation Model (1969). According to this model, a program evaluation is conducted to determine whether a discrepancy exists between some aspect of the program implementation and standards governing that aspect of the program. In terms of School Operation Subsidy program, the standards are regulations in the Guidelines of School Operation Subsidy 2009. The four variables influencing policy implementation proposed by Edwards (1980), communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, are used to analyze factors that influence program implementation at school. Research findings indicate that the School Operation Subsidy program is generally well implemented despite some practices which do not comply with the regulation, i.e. Implementation Guidelines of School Operation Subsidy 2009. The non- compliant practices include: (1) the School Operation Subsidy Team that does not have a student parent as a member in it, (2) the school principal does not issue the letter of oppointment for the School Operation Subsidy Team, and (3) the creation of an additional structure for the subsidy implementation by the district manager, i.e. commissariat, (4) the arrangment of additional socializations by the commissariat and non-govermental organizations, and (5) the financial report and fund disbursement that are arranged monthly. Generally schools allocate some of the subsidy for components other than the 13 items listed in the subsidy guidelines. In addition, despite the administrative accountability, subsidy management is not very transparent. Further analysis indicate that non-compliant practices are due to inadequate communication (poor transmission and infornation clarity), limited sources (staff and funds), negative attitudes of the subsidy implementors.

---

Sejak 2005 pemerintah melaksanakan program BOS bagi pendidikan dasar. Pada tahun 2009, dengan kenaikan dana BOS yang signifikan dari tahun sebelumnya, pemerintah mengimplementasikan pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP. Salah satu masalah yang belum diketahui dengan baik dalam kaitannya dengan implementasi program tersebut adalah seberapa baik program tersebut telah dilaksanakan dan apa saja yang mempengaruhi implementasinya di SMP. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program BOS pada tahap persiapan dan pelaksanaan di SMP-SMP Negeri dalam Komisariat SMP N 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tahun 2009 dan mengidentifikasi hal-hal yang menjadikan implementasi program sebagaimana ditemukan di lapangan. Penelitian ini deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari Tim Manajemen BOS SMPN 1 Bojonggede, SMPN 1 Tajur Halang, dan SMPN 2 Bojonggede Kabupaten Bogor melalui wawancara mendalam yang direkam dengan dipandu oleh pedoman wawancara. Untuk trianggulasi, data juga dikumpulkan dari manajer BOS di Kabupaten Bogor, Komisariat SMP Negeri 1 Bojong Gede, dan Komite Sekolah. Rekaman data ditranskrip secara penuh. Data selanjutnya dikategorisasikan menurut kategorisasi tahapan implementasi. Dengan data yang telah dikategorisasikan tersebut implementasi program BOS digambarkan dan kemudian dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan. Akhirnya hal-hal yang mempengaruhi implementasi dikaji. Penelitian ini mengadopsi model evaluasi diskrepansi dikembangkan oleh Provus (1969). Menurut model ini, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan/kinerja program sesuai dengan standar-standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Dalam hal pelaksanaan BOS, standar-standar yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Selanjutnya variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward, 1980) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi BOS di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BOS pada tingkat sekolah pada tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan secara umum berjalan dengan baik. Namun demikian, implementasi tersebut diwarnai oleh beberapa praktik yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Ketidaksesuaian tersebut terutama meliputi: (1) tidak adanya anggota dari unsur orangtua siswa selain Komite Sekolah dalam struktur tim manajemen, (2) tidak diterbitkannya SK tim manajemen BOS sekolah oleh kepala sekolah, (3) adanya tambahan struktur pengelola BOS, yaitu komisariat BOS, (4) adanya sosialisasi BOS tambahan oleh Komisariat dan LSM yang diakibatkan oleh belum memadainya sosialisasi yang diselenggarakan oleh Manajer BOS Kabupaten Bogor, (5) berlakunya ketentuan penarikan dana dan pelaporan penggunaan dana setiap bulan. Pada umumnya sekolah menggunakan sebagian dana BOS untuk membiayai kegiatan di luar 13 komponen pembiayaan yang ditetatapkan dalam panduan BOS 2009. Selain itu, walaupun akuntabel secara administratif, pengelolaan BOS di sekolah belum transparan. Analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian implementasi disebabkan oleh adanya komunikasi (transmisi dan kejelasan informasi) yang kurang memadai, keterbatasan sumberdaya (staf dan dana), dan sikap yang kurang positif dari pelaksana/pengelola."

"Skripsi ini membahas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan fasilitas sekolah yang dibeli dengan dana BOS di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo. Analisis pengelolaan yang dilakukan adalah mengenai penggunaan dana, pembukuan, pelaporan, dan sistem pengendalian internal di masing-masing sekolah. Sedangkan analisis mengenai pengelolaan fasilitas sekolah menganalisis langkah pengelolaan termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyimpanan, dan penghapusan fasilitas sekolah. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa performa pengelolaan dana BOS dan fasilitas terkait dana BOS di kedua sekolah belum berjalan terlalu baik. Ada beberapa kesalahan yang masih dilakukan oleh pengurus sekolah. Akan tetapi, asas akuntabilitas dan transparansi sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh kedua sekolah.

---

This paper discusses about the fund management of BOS and school facilities purchased using BOS funds, case study in SMPN 11 Yogyakarta and SMPN 1 Purworejo. Analysis is conducted on the use of funds, the accounting treatment and internal control systems at each school. Moreover, the analysis of the management of school facilities analyzes the accountability and transparency in the school facilities? management process including planning, procurement, maintenance, and removing of school facilities. From the analysis conducted, it is known that the performance of the BOS funds management and facilities purchased with BOS funds in both of schools is not well-performed. There are still some mistakes which have been made by school management. The principle of accountability and transparency has been well-implemented in both of schools."