Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Pembangunan di Kota Depok belakangan ini mengalami banyak kemajuan, secara fisik maupun non fisik. Kota Depok berperan sebagai salah satu kota penyangga di wilayah Jabodetabek. Penelitian dilakukan untuk menganalisis perkembangan wilayah di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan arahan pengembangan struktur ruang dalam kebijakan RTRW di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode indeks komposit untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Kota Depok dan metode uji chi square untuk melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan lokasi kawasan arahan pengembangan struktur ruang. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah fasilitas sosial dan ekonomi, kependudukan, dan aksesibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan wilayah Kota Depok sejak 2009-2019 bergerak ke arah utara, selatan, dan tenggara, dilihat dari bertambahnya kelurahan yang tingkat perkembangan wilayahnya menjadi “Sedang”. Tahun 2009 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Abadijaya. Kemudian di tahun 2019 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Depok. Daerah PPK dan 4 SPK (SPK Cinere, SPK Cimanggis, SPK Tapos, dan SPK Cipayung) telah menjadi pusat perkembangan kota dan daerah yang mengalami perkembangan pun semakin meluas, dalam hal ini adalah kelurahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arahan struktur ruang kota depok dengan kondisi eksisting telah sesuai dan dapat mendorong perkembangan wilayah di daerah PPK dan SPK

---

Development in Depok City has recently experienced a lot of progress, both physically and non-physically. Depok City has a role as one of the buffer cities in the Jabodetabek area. This research needs to be done to analyze the regional development in Depok City and its suitability with the spatial structure development direction in the RTRW policy in Depok City. This study uses the composite index method to determine the level of development of the Depok City area and the chi-square test method to see the correlation between the level of regional development and the location on the directional area for the development of spatial structures. The variables in this study are the number of social and economic facilities, population, and accessibility. The results of this study indicate that the development of the city of Depok since 2009-2019 is to the noopen green space, south, and southeast, as sees from number of sub-districtwhose development levels have become “moderate”. The sub-district in 2009 with the highest development index was Sub-district Abadijaya. Then in 2019 the sub-district with the highest regional development index is Sub-district Depok. The PPK area and 4 SPKs (Cinere, Cimanggis, Tapos, dan Cipayung) have become the center of urban development and areas that are experiencing more widespread development, in this case are sub-district. So it can be said that the direction of the Depok City spatial structure with the existing conditions is suitable and can encourage regional development in the PPK and SPK areas."

"Penelitian bertujuan mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional, studi kasus peran Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) Kota Yogyakarta di Pasar Beringharjo Yogyakarta Tahun 2013 s.d. Juni 2014. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis menggunakan teori peran pemerintah dalam pembangunan.Hasil penelitian ini adalah (1) Dinlopas Kota Yogyakarta berperan menonjol sebagai inovator dan modernisator. (2) Program/kegiatan yang dilakukan Dinlopas Kota Yogyakarta dapat dibagi 3 (tiga), promosi keluar; pembangunan internal; program/kegiatan bersifat ke dalam dan ke luar. (3) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) menjadi persoalan Dinlopas Kota Yogyakarta. (4) Pedagang memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam mengembangkan pasar tradisional sehingga memiliki daya saing terhadap pasar modern. Peningkatan daya saing pasar tradisional perlu untuk dilakukan guna mendukung ketahanan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang mendukung pembangunan ekonomi daerah.

---

This study aims to determine the role of government in enhancing the competitiveness of traditional markets with a case study of the role of the Department of Market Management of Yogyakarta (Dinlopas Yogyakarta) in Beringharjo Yogyakarta from 2013 to June 2014. The method used in this study is qualitative. Meanwhile theory used is theory of the role of government in development.

The study found that (1) Dinlopas Yogyakarta has a prominent role as an innovator and modernisator. (2) Programs and activities undertaken by Dinlopas Yogyakarta to improve the competitiveness of Beringharjo market can be divided into three types, i.e. external promotion; internal development; internal and external programs. (3) The limited budget and human resources is an issue for Dinlopas Yogyakarta. (4) Wholesalers in Beringharjo have so high participation in developing traditional market that it can compete with modern market."

"Skripsi ini membahas tentang formulasi suatu kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011 tentang pendirian PDAM Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah Kota Depok mencetuskan ide untuk mendirikan PDAM Kota Depok pada tahun 2011 dan meneliti mengapa kebijakan ini belum dapat terimplementasi. Melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis terhadap proses formulasi dengan menggunakan tipikal model formulasi kebijakan yang ada dalam proses formulasi ini dan berbagai alasan yang membuat kebijakan ini belum terimplementasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi yang dilakukan melalui empat tahap dengan tipikal model formulasi yaitu model campuran antara model elite dan model kelembagaan. Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan kebijakan ini belum terimplementasi adalah belum adanya landasan hukum untuk mengambil alih aset yang dimiliki Kota Depok di PDAM Tirta Kahuripan dan manajemen organisasi yang belum disusun strukturnya.

---

This thesis discusses the formulation of public policy is a Regional Regulation No. 10 of Depok in 2011 on the establishment of PDAM in Depok City. This study aims to determine and analyze the things that are behind the regional government of Depok City PDAM had the idea to establish the city of Depok in 2011 and examines why this policy can not be implemented.

Through the approach used in this study is a qualitative approach, researchers can learn and perform analysis on the process of formulation by using a typical model of policy formulation is in the process of this formulation and a variety of reasons that make this policy has not been implemented.

The results of this study is the formulation process carried out through four stages of a typical model of the mixed model formulation of the elite models and institutional models. Meanwhile, things that cause this policy has not been implemented is the absence of legal basis to take over the Depok City?s assets held in PDAM Tirta Kahuripan and organizational management structure that has not been compiled."

"Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas maka kebijakan perencanaan yang diamabil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh darrah yang bersangkutan. Maka, penentuan sektor-sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan merupakan hal yang sangat diperlukan agar perencanan berjalan efektif dan efisien.Tujuan dari studi ini adalah: (a) mengetahui proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu; (b) melakukan identifikasi sektor-sektor unggulan daerah; (c) melihat perubahan pertumbuhan suatu daerah dibandingkan dengan tingkat di atasnya; (d) memberikan rekomendasi strategi perencanaan pembangunan berdasrkan sektor-sektor unggulan Kabupaten Indramayu.Dalam kurun waktu 5 tahun (1998-2002) laju perekonomian Kabupaten Indramayu rnempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar - 1,32 persen pertahun, nilai tersebut sangat minim. Sedangkan pertumbuhan rata-rata yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu yang sama sebesar 0,89 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi Kabupaten Indramayu terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi ]awa Barat sangat minim.Struktur perekonomian daerah Kabupaten Indramayu menunjukan bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih mempunyai peranan tertinggi terhadap PDRB diikuti oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor angkutan 1 dan komunikasi, sektor keuangan, sektor bangunan, serta sektor listrik, gas dan air bersih.Dari hasil analisis sektor basis dengan menggunakan model analisis LQ melalul pendekatan PDRB menunjukan bahwa Kabupaten Indramayu merniliki 2 sektor basis selam 5 tahun (1998-2002), yaitu: sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan pada sub sektor meliputi: sub sektor tanaman bahan makanan; peternakan; kehutanan; perikanan; minyak dan gas bumi; serta sub sektor penggalian.Dan hasil analisis Shift-Share diketahui pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Indramayu secara keseluruhan lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Provinsi Sawa Barat. Dilihat dari nilai Proportional Shift-nya (Sp) perekonomian Kabupaten Indramayu terkonsenterasi pada industri-industri yang memiliki pertumbuhan yang cepat di tingkat Provinsi Sawa barat di antaranya ; sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serktor engkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perbankan. Sedangkan secara agregat nilai Differentian Shift (Sd) bernilai negatif. Ini menunjukan Kabupaten Indramayu kurang umbuh secara pesat yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi lokasional yang kurang menguntungkan atau kurang dukungan sumber daya lokal. Sektorsektor tersebut diantaranya : sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor angkutan dan komunikasi.Berdasarkan analisis SWOT maka dapat diketahui bahwa strategi yang dipilih untuk sektor pertanian adalah S-T yaitu strategi yang mampu memanfaatkan kekuatan (Strength) yang dimiliki untuk meminimalkan segala ancaman (Threat) yang ada, diarahkan dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana, poeningkatan pendapatan pertanian melalui diversifikasi usaha pertanian, mengusahakan efisiensi usaha pertanian dengan bimbingan usaha dan melakukan sosialisasi dan promosi potensi sektor pertanian.Pada sektor pertambangan dan penggalian strategi yang dipilih adalah S-T yaitu strategi yang mampu memanfatkan kekuatan (Strength) yang dimiliki untuk meminimalkan segala ancaman (Threat) yang ada, diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya lam tambang lainnya, mengundang masuknya investor dalam pengembangan sumberdaya alam lainnya . Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran strategi yang dipilih adalah S-O yaitu strategi yang mampu memanfaatkan kekuatan (Strength) yang dimiliki dan memanfaatkan secara optimal peluang (opportunity) yang ada, dengan memanfaatkan lokasi yang strategis, pemberian kredit kepada usaha kecil menengah, melakukan sosialisasi terhadap barang-barang yang diproduksi di daerah supaya dapat dilihat dan dikenal oleh daerah lainnya.Proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu menggunakan proses bottom-up seperti yang dianjurkan dalam kerangka prosedural. Dalam proses konsultasi di mana setiap tingkat pemerintahan menyusun draft proposal pembangunan tahunan berdasarkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintah dibawahnya. Proses ini dimulai dari musyawarah pembangunan dusun (Musbangdus), musyawarah pembangunan desa (Musbangdes), yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa(BPD), LKMD, LSM, dan perwakilan kecamatan. Dalam praktik, pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan pola perencanaan tersebut melibatkan berbagai instansi sebagai berikut: Bappeda Kabupaten, Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Dinas Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada pengembangan kota kreatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan menggunakan teori Soft Condition di Indonesia. Kota kreatif pada penelitian ini diukur melalui konsentrasi industri kreatif dengan metode LQ. Secara khusus, penelitian ini ingin melihat apakah faktor soft memiliki peranan penting dalam pengembangan kota kreatif sebagaimana telah disebutkan dalam berbagai literatur bahwa kota kreatif perlu memiliki unsur soft dan hard. Dengan menggunakan metode estimasi OLS pada data Sensus Ekonomi 2006, penelitian ini menemukan industri kreatif di Indonesia tidak memiliki karakteristik yang sama. Untuk mendalami mengenai industri ini, peneliti membagi industri kreatif menjadi dua kategori yaitu industri kreatif berbasis budaya dan industri kreatif berbasis teknologi informasi mengikuti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fahmi 2016 . Hasil menunjukan bahwa sebagian teori dari Soft Condition dapat diaplikasikan pada kedua bentuk kota kreatif, akan tetapi variabel toleransi hanya berpengaruh positif pada industri kreatif berbasis teknologi informasi. Sebaliknya, dalam industri kreatif berbasis budaya toleransi justru menghambat perkembangan industri ini. Temuan lain dalam penelitian ini adalah kota kreatif berbasis teknologi informasi lebih diminati oleh mereka yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan kota kreatif berbasis budaya. Dalam persebarannya sendiri, konsentrasi industri kreatif berbasis teknologi lebih tinggi pada kotamadya dibandingkan dengan industri kreatif budaya yang sebagian besar berada di kabupaten.

---

ABSTRACTThis research focused on development of creative city and factors affecting it, using Soft Condition theory in Indonesia. Creative city in this research are measured by concentration of creative industry sectors, by using LQ, which is the aim of Indonesia rsquo s government policy for pursuing creative industry as its main competitive advantage in the region. Specifically, this research aims to see whether Soft Condition in a city matters for the development of creative city, as many have said that the combination between hard and soft factors. Using OLS regression analysis on 2006 Indonesia rsquo s Economic Census data, I have found that creative industry in Indonesia does not share identical characteristics. To further explore about this industry, I divide creative industry into two categories which is traditional culture based and creative based industry referring to the work done by Fahmi 2016 . The results showed that most of Soft Condition factor affects the development of these creative city, but tolerance only works well with creative based industry. On the contrary, in culture based industry, the tolerance might disincentive the development of creative cities. The research also found that in Indonesia, creative city based on creativity are more favorable for those who have a better education degree rather than to stay in culture based creative city. As for the distribution itself, creative based industry relatively concentrated on municipalities kota while culture based industry are concentrated on district kabupaten ."

"Penelitian ini mencoba membahas tentang Pengaruh Musyawarah Rencana (Musrenbang) Pembangunan di Kota Bandar Lampung serta melihat juga proses pembuatan kebijakannya. Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bottom up dan top down sehingga masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menyalurkan aspirasi untuk merancang kegiatan/program yang dianggap sebagai prioritas daerah satu tahun kedepan unutk membentuk Rencana Kerja Pemerintah daearah (RKPD). Peneliti berpendapat Musrenbang tidak selalu efektif dalam memengaruhi perumusan kebijakan sebab beberapa kondisi dalam tahap Musrenbang seringkali bersifat seremonial semata. Musrenbang sering kali diperlakukan sebagai acara rutin yang dilakukan pemerintah, tanpa memastikan atau memperhatikan apakah masyarakat telah berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan partisipasi politik dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti Studi pustaka, jurnal dan literatur resmi, rilis resmi dan tidak resmi dari lembaga pemerintahan (Dinas PU dan Bappeda), dan berita . Hasil dari temuan ini adalah usulan Musrenbang banyak yang tidak terealisasi di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak bekerja dengan baik.

---

This study tried to explain impact of Development Planning (Musrenbang) in Bandar Lampung City in terms of policy making process. Musrenbang is a forum that conducted by government with bottom up and top down procedures, which are the community and the government working together in guiding aspirations from all stakeholders including the civil society. The important issues as the results of Musrenbang will be drafting which are considered as the regional development priorities for the next year calling Regional Governmental Work Plan (RKPD). The researcher argue that Musrenbang has not always been effective to influence the policy formulation due to several conditions, based on the Musrenbang implementations have just being ceremonial. Musrenbang tends to become as routine events by the government without paying much attention to whether stakeholders (communities) who participated in, meanwhile its aspirations not seriously being considered by the Government to the next process to come. Researcher use some theories in political science such as public policy and political participation as the perspective, and by collecting data through in-depth interviews and analysis secondary data such as literature studies, official journals and data, official and unofficial releases from government institutions (Dinas PU and Bappeda). The result of this study is, some issues in Musrenbang have not been elevated as unrealized on Public Works Service Work Plan, which means Musrenbang is not really effective at implementation."

"ABSTRAKInfrastruktur diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang meliputi jalan, listrik dan jaringan air bersih. Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini membahas peran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan, pertumbuhan sektor industri dan sektor jasa kota-kota di propinsi Jawa Timur dengan analisis ekonometrika menggunakan data panel pada periode tahun 2000-2012. Variabel terikat yang digunakan adalah PDRB secara keseluruhan, nilai tambah sektor industri, dan nilai tambah sektor jasa. Sedangkan variabel bebasnya adalah panjang jalan, energi listrik yang terjual, dan jumlah produksi air yang terjual. Variabel kontrol yang digunakan yaitu kenaikan BBM tahun 2005 dan angkatan kerja. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara keberadaan infrastruktur dan angkatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi.

 

 

 

---

Infrastructure is absolutely necessary, especially in an effort to improve the economy of a region which includes roads, electricity and sanitation. The existance of infrastructure in general can be a positive impact on economic growth. This research discusses the contribution of infrastructure on regional economic growth, industrial sector growth, and services sector growth in urban area in East Java provinces with econometric analysis using panel data in the period 2000 to 2012. Dependent variable used are overall Gross Regional Domestic Product (GDRP), industrial sector added value, and services sector added value. Independent variable used are the length of road, the number of sold electricity energy, and the number of sold water production. Control variable used are the oil price increasing on 2005 and labor force. Result of this study can be concluded that there is a positive relationship between infrastructure existance and labor force with economic growth.

 

"

"Kota Gorontalo sebagai Ibukota Provinsi telah melalui sebuah kajian muitidisplin dengan pertimbangan disamping karena letaknya yang strategis juga karena kota ini memiliki fasilitas elementer yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pemerintahan provinsi secara efektif dan efisien. Dengan penetapan ini tentunya akan berdampak pada aktifitas dan struktur. ekonomi Kota Gorontalo yang tentu saja mernerlukan strategi pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada.Sehubungan dengan hal di atas, yang menjadi tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah menganaiisa kondisi perekonomian Kota Gorontalo dengan mengidentifikasikan sektor-sektor basis dan sektor unggulan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regional Ekonomi untuk melihat profil ekonomi daerah seperti analisa struktur ekonomi, analisa pertumbuhan ekonomi, analisa Location Quotient (LQ), analisa Shift share, Analisa Multiplier.Analisa Ekonomi Regional di Kota Gorontalo Selama Periode Tahun 1984 --2000 menunjukkan hasil sebagai berikut :- Struktur Ekonomi didominasi oleh Sektor perdagangan, hotel dan restoran (31,12 %.) sektor Jasa-jasa (26,46 %) serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi (18,77 %.)- Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,02 % (Provinsi Sulut 6,42 %). Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada Tahun 1996 sebesar 9,89 % dan berangsur-angsur menurun hingga Tahun 1998 menjadi hanya sebesar 2,71 % (provinsi -2,29 %), Tahun 2000 telah mencapai 5,62 %Pengelompokkan yang didasarkan pada kiasifikasi Tahun 1930-an maka peranan masing-masing kelompok selama periode tersebut adalah sebagai berikut :- Sektor Primer (Pertanian, Pertambang) = 6,25 %- Sektor Sekunder (Industri & Bangunan) = 10,27 %- Sektor tersier (Sisanya) = 83,48 %Nilai multiplier sektor basis Kota Gorontalo berkisar antara 1,1030 - 1,2250 artinya bahwa apabila terjadi peningkatan produksi sektor basis sebesar satu unit akan memberikan dampak peningkatan perekonomian secara keseluruhan sebesar 1,1030 - 1,2250 unit.Hasil penggabungan analisis Kontribusi, Rata-rata pertumbuhan, dan analisa LQ, dan Shift Share diperoleh urutan sektor unggulan di Kota Gorontalo sebagai berikut :1). Sektor- Pengangkutan dan Komunikasi,2). Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran,3). Sektor Indutsri pengolahan,4). Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,5). Sektor Jasa-jasa.Secara agregat nilai Proportional share (Sp) dan nilai Differential share (Sd) Kota Gorontalo adalah negatif, hai ini menandakan bahwa secara agregat sektor- sektor yang ada di Kota Gorontalo tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tingkat provinsi. Namun jika dilihat nilai setiap sektor, maka ada sektor yang pertumbuhannya lebih cepat dari tingkat provinsi yakni sektor Industri pengolahan, sektor Listrik, gas dan air minum, sektor Bangunan, Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang ditunjukkan oleh nilainya Shift (S) yang positif.Untuk lebih memacu perekonomian Kota Gorontalo seiring dengan perkembangan Kota sebagai Ibukota provinsi maka Pernerintah Daerah sebaiknya memprioritaskan pengembangan sektor-sektor basis yang juga sebagai sektor unggulan, dengan urutan prioritas sebagai berikut sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor jasajasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan."