Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penetapan tin'gkat kesehatan BUMN seperti yang te.rdapatdalam Instruksi Pr:esiden no. 5 tahun 1988 tanggal 26 Oktober1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan BUMNdidasarkan pada perhitungan tingkat rentabilitas, likuiditasdan solvabilitas (RLS) yang dicapai perusahaan selama tigatahun.Hasil penilaian yang diperoleh dengan menggunakan metodeRLS tersebut dinilai masih memiliki kelemahan, karena sifatnyayang memukul rata semua BUMN tanpa membedakan jenis usaha dansifat pelayanan aktivitasnya.Berdasarkan permasalahan demikian, penulis mencobamengemukakan suatu alternatif penyajian laporan keuangan nilaitambah dengan tujuan agar ada suatu tolak ukur yang jelasmengenai tingkat keberhasilan BUMN tanpa maksud memberikanperkecualian terhadap adanya ketidakefisienan pada BUMNtertentu.Penulisan skripsi ini disusun atas dasar penelitianke.pustakaan dan stud i lapangan, berupa tanya j awab denganLaporan Nilai..., Ika Hikmawati, FEB UI, 1993 pihak-pihak yang cukup kompeten dengan topik yang ditulis.Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa denganbergesernya tujuan perusahaan dari memaksimumkan tingkat labake pemberian kesejahteraan kepada beberapa kelompok yangterlibat dalam proses kegiatan perusahaan maka peranan laporannilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan menjadisemakin penting.Dalam hubungannya dengan pemeriksaan akuntin atas laporankeuangan BUMN yang dilaksanakan BPKP, diperlukan adanya suatukajian dan penelitian menyangkut pemanfaatan atau penyajianlaporan'nilai tambah. Penelitian ini sebaiknya mengkaji dampakyang mungkin timbul atas diterbitkannya laporan nilai tambahbagi pemakai laporan keuangan BUMN yang bersangkutan. Agarpenelitian sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sebaiknyaIAI sebagai organisasi profesi di Indonesia yang sekaligusmembawahi komite PAl juga melakukan penelitian untuk maksudmaksudpelaporan eksternal BUMN.Apabila dikemudian hari BPKP dan IAI mengharuskandisajikannya laporan nilai tambah, sebaiknya diatur secarategas format dan bagaimana mengklasifikasikan laporan nilaitambah. Dengan demikian hanya sedikit diberikan alternatifalternatifpemilihan yang dapat mengarah pada ketidakseragaman, sehingga para pemakai akan mudah untuk mempergunakan informasi yang dalam laporan nilai tambahan"

"Program penanggulangan tuberkulosis paru mempunyai tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis dengan cara memutuskan mata rantai penularan, sehingga tidak merupakan masalah lagi bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk mendeteksi dan mengobati tuberkulosis, strategi pengobatan yang dianjurkan oleh WHO adalah dengan penerapan DOTS (Direct Observe Treatment Shartcourse). Dalam DOTS tersebut faktor pencatatan dan pelaporan merupakan strategi yang penting dalam pemantauan dan evaluasi program penanggulangan tuberkulosis. Suskesnya strategi ini sangat bergantung kepada perilaku dan sikap dari petugas kesehatan yang melakukan pencatatan dan pelaporan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program tuberkulosis dalam upaya pencatatan laporan TB-01 di Puskesmas. Penelitian ini menggunakan disain cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan jumlah responden seluruh petugas pelaksana tuberkulosis di puskesmas wilayah Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pemeriksaan data sekunder laporan pencatatan TB-01, dan kemudian dilakukan wawancara mendaiam kepada 7 orang petugas TB puskesmas untuk memperkuat hasil penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kinerja mayoritas petugas pelaksana program tuberkulosis dengan rata-rata usia 44,5 tahun dan tingkat pendidikan rata-rata SLTA/SMK serta lama masa kerja lebih dari 5 tahun, adalah baik, namun kinerja 44,7% petugas tuberkolusis adalah buruk. Faktor-faktor yang diteliti untuk mengetahui hubungan dengan kinerja petugas pelaksana program tuberkulosis adalah umur, pendidikan, lama kerja, motivasi, kepemimpinan, supervisi, imbalan dan sarana. Sedangkan faktor-faktor yang paling berhubungan dalam menentukan kinerja petugas program tuberkulosis dalam pencatatan laporan TB-01 adalah supervisi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja petugas pelaksana program tuberkulosis berimbang antara petugas yang berkinerja baik dan buruk. Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas adalah pelatihan, motivasi dan supervise. Sedangkan faktor yang paling berhubungan dengan kinerja petugas adalah supervise kemudian motivasi. Dengan melihat kesimpulan penelitian ini, maka disarankan bagi puskesmas untuk meningkatkan kinerja petugas dengan cara membuat dan melaksanakan standar operasionai baku, meningkatkan pembinaan, kerjasama tim dan memberikan penghargaan atas prestai kerja kepada petugas, selain juga memperbaiki kualitas pencatatan laporan dengan siklus PDCA. Adapun untuk Suku Dinas Kesehatan Masyarakat disarankan untuk memfasilitasi pertemuan berkala guna meningkatkan kualitas pencatatan, meneruskan pelatihan petugas secara berkelanjutan dan selalu melaksanakan program studi banding untuk meningkatkan kualitas. Sedangkan untuk Dinas Kesehatan, disarankan agar sosialisasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan strategi DOTS tetap dinformasikan keseluruh UPK dan guna meningkatkan kualitas informasi suatu Sistem Informasi Kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh UPK agar secepatnya dapat diselesaikan.

---

The aim of the lung tuberculosis prevention program was to reduce the mortality or sickness number caused by tuberculosis by way of cutting off the chain infection, in order to reduce the people healthcare problem in Indonesia. To detect and cure the tuberculosis, the cure strategy recommended by the WHO is implementing the DOTS (Direct Observe Treatment Short course). The reporting and report writing in DOTS was the important strategy in observing and evaluating tuberculosis prevention program. The success of this strategy relies on the behavior and attitude of the health officers who report and do the writing of the report.

The purpose of this research is to obtain understanding on factors related with the performance of tuberculosis program's officers in the Puskesmas TB-01 report writing. This research was using a cross-sectional design with qualitative and quantitative approach with respondent were the entire tuberculosis officers at the South Jakarta's Puskesmas. Data collections were carried out by examining the secondary data on TB-01 report writing, and followed by in-depth interview to 7 officers to verify the examination results.

The research shown that majority performance of tuberculosis program officer which average age were 44.5 years old and high school level of education and with length of service of 5 years was excellent, however the performance of 44.7% of the tuberculosis program officer were unsatisfactory. Factors examined from measuring the tuberculosis program officer's performance were age, education, length of service, motivation, leadership, supervision, rewards-recognitions and facilities. However, factor which related most with tuberculosis program officer's performance in TB-O1 report writing was supervision.

Research results summarized that the tuberculosis program officer's performance were balanced between excellent and unsatisfactory performers. Factors related to officer's performance were training, motivation and supervision, but the dominant factors in officer's performance were supervision followed by motivation. Looking into the results summaries, it is therefore suggested that the Puskesmas should improved officer's performance by way of developing and implementing the standard operational procedures, increased activities in supervision and team works, giving rewards and recognition to officers' performance, as well as to improve the quality of report writing using a PDCA cycle.

As to the District Public Health, it was suggested to facilitated regular meeting to improve the officers' report writing quality, continue the sustainable training for officers and carrying out the comparative study exercise for performance improvement. For the Province Health Office, it was suggested that it continues the policy related to the DOTS' implementation be informed to every Health Services Units and to improve the information quality, a Health Information System which can be access by every Health Services Units be developed quickly."

"Rumah Sakit sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai berbagai sumberdaya yang kualitasnya sangat berperan dalam pelayanan tersebut. Keberhasilan pelayanan kesehatan yang bermutu ditentukan oleh berbagai faktor antara lain sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan fasilitas yang baik, kebijakan serta manajemen rumah sakit. Berbagai poliklinik di rumah sakit merupakan unit yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, termasuk di antaranya adalah poliklinik gigi. Untuk itulah diharapkan poliklinik gigi memiliki kemampuan guna menjalankan kegiatan tersebut secara baik bagi kepuasan pasien dan keuntungan rumah sakit.Melihat dari menurunnya cakupan produksi tahun 2002-2003 menunjukan adanya sesuatu yang harus ditemukan mengenai kinerja Poli Gigi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Untuk itulah dilakukan penelitian ini, yakni agar diperoleh informasi tentang gambaran kinerja Poli Gigi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.Janis penelitan ini adalah kualitatif dan dilakukan di Poli Gigi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Informan yang diambil berjumlah 19 orang meliputi pasien, perawat gigi (tekniker gigi), dokter gigi, penanggung jawab poliklinik, Ketua Komite Medik, Wakil Kepala Personalia dan Umum, Kepala Unit Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran serta Kepala Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.Hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan FGD menunjukan bahwa kondisi keuangan Poli Gigi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta adalah sangat menguntungkan dan dari segi absensi dokter gigi dengan penilaian Six Sigma dinilai kurang baik.Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyabab utama kondisi diatas adalah sangat kurangnya kontrol dan evaluasi berupa lindakan konkrit untuk mengatasi masalah yang ada, dalam hal ini terpenting adalah mengacu kepada kepuasan pelanggan (pasien).Penelitian ini menyarankan bahwa untuk meningkatkan kinerja poli gigi di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta adalah perlunya meningkatkan kontrol dan evaluasi dari pihak pimpinan rumah sakit dengan pihak pelaksana sesuai dengan kondisi dan situasi di poli gigi tersebut.

---

Hospital as one of the formal institution for healthy public services has some of resources that quality should be number one. Reach by success of the service depend on all the factor such as human resources it self, good equipment and facilities and of course some policies and management of the hospital. The Polyclinic, especially tooth care, as one of prime product, which near with public service, should be, has something to public can count on it. That's why, good and satisfied services for public is should and it's a must. Because it will be one of important income for hospital it self.

Based on reported in 2002-2003, that product and the visitor saw that there's no some increasing number at Dental Clinic of RS. Pelabuhan. Of course, this fact has same reason, especially the quality working as one of the big question on it. This is the reason why it has to be research to find out the answer immediately.

The research will take as descriptions with quality approach to find out all the fact. There's 19 samples kind of people, such as, patients, nurse with special ability with tooth care, dentist, dental clinic care manager, Chief of Medical Committee, HRD Manager, Chief of Public Service for customer and marketing, and of course, Director of Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.

The result, we can find that there's four items that could be prime indicator of dental clinic performance of Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. And most of it - three of it - in-quality product.

The conclusion of the research that the major-cause of that problem is good communications such as there's no enough control from up to the bottom, and real evaluations to solve the problems. And of course this with in feels satisfied by public.

The suggestions will attendance on this research, such as raising dental clinic performance at Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta and the COMMUNICATIONS as the result of this research. The entire if have to be adjusting with the hospital conditions."

"Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didirikan berdasarkan keputusan Presiden R.I. No. 27 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 bertujuan untuk menyehatkan perbankan melalui kebijakan restrukturisasi, menyelesaikan kredit bermasalah dan mengupayakan pengembalian hutang negara yang tersalur di sektor perbankan. BPPN dengan kewenangannya yang besar yaitu memiliki sifat lex specialis (berlaku aturan khusus) telah menjalankan program restrukturisasi terhadap bank-bank yang telah direkapitalisasi dengan obligasi pemerintah. Restrukturisasi yang dimaksudkan untuk menyehatkan perbankan nasional tersebut dilakukan dengan memelihara dan merestrukturisasi asset yang dialihkan dan kewajiban dari bank-bank; mengkonsolidasikan dan menggabungkan (merger) atau menjual saham bank yang diambil alih; dan merekapitalisasi bank. Biaya penyehatan perbankan nasional tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 794,96 trilyun. Penilaian kinerja perbankan Indonesia dalam pengelolaan restrukturisasi oleh BPPN yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sebagian tolak ukur CAMELS (capital, asset quality, management, equity, liquidity dan sensitivity to market risks) dengan Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tahun 2004 berada pada peringkat 2 (dua) dengan nilai 35,71. Angka ini menunjukkan bahwa perbankan nasional dalam pengelolaan restrukturisai BPPN tahun 1999-2003 tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun mempunyai kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin."

"Tesis ini menganalisis perumusan kebijakan perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 di Komisi VI DPR RI. Metode penelitian kualitatif dengan kerangka penafsiran konstruktivisme digunakan untuk mengetahui argumentasi dan gagasan aktor kebijakan dalam merumuskan perubahan undang-undang tersebut dalam konteks menjembatani konstitusi ekonomi yang berkarakter sosialis dengan neoliberalisme yang tumbuh menjadi mazhab tunggal ekonomi dunia. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan tata kelola BUMN merupakan argumentasi utama perubahan undang-undang. Temuan berikutnya adalah gagasan untuk memperkuat pengawasan rakyat melalui DPR RI dan posisi negara untuk menghadapi neoliberalisme yang tumbuh sebagai mazhab tunggal ekonomi dunia. Hal ini didasarkan kepada konstitusi ekonomi dan pengalaman banyak negara yang mampu mengambil banyak manfaat ekonomi dari neoliberalisme dan kapitalisme seraya meneguhkan peran negara. Relasi negara, rakyat dan pasar yang berjalan seimbang dengan porsi terbesar ada pada negara adalah karakter dari perubahan undang-undang ini. Di samping itu ditemukan pula bahwa kapasitas dan wawasan aktor kebijakan menjadi faktor penentu dalam proses perumusan kebijakan bukan lagi ideologi partai. Penelitian ini memprediksikan pengelolan BUMN pasca perubahan Undang-Undang BUMN akan semakin berkualitas.

---

This thesis analyzes the policy of law amendment no 19 of 2003 in commission VI of the House of Representatives. Qualitative constructivism method is used to know the argumentations and ideas of the policy actors in formulating the amandment of law to bridge the socialist constitution of the economy with neo-liberalism that grows into a single school of world economy. The results found that improvements in State Owned Enterprises (SEOs) governance are the main arguments for the amandment. The next finding is the idea of strengthening people's oversight through the House of Representatives and the position of the state to deal with the growing neoliberalism as a single school of world economy. It is based on the economic constitution and the experience of many countries that are able to take many economic benefits from neoliberalism and capitalism while reinforcing the role of the state. Relation of the state, people and markets that run in balance with the greatest position in the state is the character of the amendment of this law. Besides, it was also found that the capacity and insight of policy actors become the decisive factor in the process of policy formulation, it is no longer the ideology of the party. This study predicts the management of SOEs after the law amandmemt of state-owned companies will be more qualified."

"Dalam penyelesaian penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur terdapat permasalahan adalah tidak dapat dilakukakannya penyelesaian dibawah nilai saham pada saat konversi karena dapat dianggap telah melakukan haircut hutang pokok dan merugikan keuangan Negara. Permasalahan ini diakibatkan karena piutang Bank BUMN sampai saat ini masih dianggap sebagai piutang Negara. Tidak sinkronnya beberapa Undang-Undang terkait keuangan Negara menyebabkan adanya pengertian yang berbeda mengenai kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN, terutama pengertian kekayaan Negara yang dipisahkan menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Penelitian yuridis normatif dengan mengidentifikasi penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kesimpulan dari tesis ini adalah status hukum penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah bukan merupakan bagian dari keuangan Negara. Permasalahan adanya anggapan ldquo;merugikan negara rdquo; dalam penyelesaian penyertaan sementara bank bukan merupakan kerugian Negara tapi merupakan resiko/kerugian bisnis. Perlindungan hukum terhadap Direksi/Pejabat Bank BUMN dalam pelaksanaan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur adalah didasarkan pada doktrin Business Judgment Rule dan peranan Notaris dalam pelaksanaan penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur adalah memastikan keabsahan dari penyertaan saham bank pada perusahaan debitur, sehingga disarankan agar Bank BUMN hendaknya menambahkan persyaratan-persyaratan khusus dalam Perjanjian Penyertaan Modal Sementara yang dapat melindungi kepentingan Bank apabila terjadi penurunan nilai saham.

---

In the completion of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap, the problem is that there is no settlement under the value of the shares at the time of conversion as it may be deemed to have carried out the principal debt haircut and harmed the State 39 s finances. This problem is caused by the receivable of Bank of State Owned Enterprise until now still considered as State receivable. The lack of synchronization of several laws relating to State finances causes a different understanding of the State 39 s wealth that is separated on state owned enterprises, particularly the definition of State property separated by Law no. 19 of 2003 on State Owned Enterprises and Law No.17 Year 2003 on State Finance.

Research Methods in writing this thesis is a normative juridical research by identifying Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap as state assets separated under Law No.19 of 2003 on State Owned Enterprises and Law No.17 of 2003 on State Finance.

The conclusion of this thesis is the legal status of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap based on Law No. 19 Year 2003 concerning BUMN is not a part of State finance. The problem of the assumption of harm the state finance in the settlement of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is not a loss of the State but is a risk loss of business. Legal protection of Directors Officials of State Owned Banks in the implementation of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is based on the Business Judgment Rule doctrine and the role of Notary in the implementation of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is to ensure the validity of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap, The BUMN Bank should add the special conditions in the Debt To Equty Swap Agreement which may protect the interests of the Bank in the event of a decline in the value of the shares."

"PT Yodya Karya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa konsultan engineering dan manajemen, secara garis besar mempunyai 2 (dua) misi yaitu: mencari keuntungan (profit oriented) dan misi sosial sebagai agen pembangunan (agent of development).Dalam penyusunan laporan keuangannya, PT Yodya Karya (Persero) menerapkan konsep ekuitas entity concept dan proprietary concept. Penerapan konsep ini hanya menggambarkan misi perusahaan untuk mencari keuntungan semata (profit oriented). Penerapan konsep ekuitas tersebut kurang tepat dan lengkap karena belum menggambarkan misi sebagai agen pembangunan.Untuk mengetahui konsep ekuitas mana yang tepat dengan misi sebagai agen pembangunan, maka dilakukan penelitian mengenai konsep-konsep ekuitas dan bentuk laporan keuangannya serta pengukuran kinerjanya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Dan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:1. Laporan keuangan PT Yodya Karya (Persero) seharusnya disusun juga dengan mengambil sudut pandang masyarakat/lembaga social ekonomi (enterprise concept) yaitu suatu sudut pandang akuntansi yang memandang perusahaan sebagai suatu lembaga social ekonomi.2. Apabila PT Yodya Karya (Persero) menggunakan entity concept dan proprietary concept, walaupun pada tahun 2001 dan 2000 Perusahaan tetap dalam kategori "Sehat AA", namun secara skor total mengalami penurunan, yaitu dari skor 93 turun menjadi 92. Dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Yodya Karya (Persero) pada tahun 2001 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kinerja Perusahaan pada tahun 2000.3. Tetapi, apabila PT Yodya Karya (Persero) menggunakan enterprise concept, maka pada tahun 2001 berdasarkan laporan nilai tambah dan analisa rasio nilai tambah, kinerja PT Yodya Karya (Persero) mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja Perusahaan pada tahun 2000. Selain itu juga, semua rasio nilai tambah yang dihitung mengalami peningkatan."