Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia dan Malaysia telah terlibat dalam sebuah sengketa mengenai batas maritim di Laut Sulawesi. Sengketa tersebut berasal dari klaim atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang tumpang tindih sehingga berakibat kepada konsesi minyak, persitegangan militer, hingga penangkapan ikan illegal. Negosiasi untuk menentukan batas maritim telah dilakukan sejak lama; dimulai dengan negosiasi pra-1969 yang berujung pada sengketa kedaulatan atas pulau Sipadan & Ligitan, hingga negosiasi yang dimulai pada tahun 2005 hingga kini. Skripsi ini akan menganalisa prinsip-prinsip penentuan batas maritime, serta proyeksi dari negosiasi atau mekanisme lainnya untuk menyelesaikan sengketa di Laut Sulawesi.

---

Indonesia aod Malaysia are witness to ao ongoing dispute over maritime boundary in Sulawesi Sea. The dispute revolves around overlapping claims over exclusive economic zone aod continental shelf, resulting into conflicts on oil concessions, military skirmishes, aod illegal fishing. Negotiations to delimit maritime boundary has been done for a long time: from the pre-1969 negotiations that ended up in the sovereignty claims over Sipadao & Ligitan, to the current negotiations initiated in 2005. This thesis will analyze the principle of maritime boundary delimitation, aod the future projection of negotiations aod other possible mechaoisms to resolve the dispute in Sulawesi Sea."

"ABSTRAKThe 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea tidak menentukan suatu metode tertentu untuk menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Namun demikian, Mahkamah dan Majelis internasional secara konsisten menerapkan two-step approach untuk menyelesaikan sengketa batas maritim. Berdasarkan metode ini, suatu proses delimitasi dimulai dengan menarik garis median sementara dan dilanjutkan dengan memeriksa relevant circumstances untuk menentukan apabila garis tersebut harus disesuaikan, agar tercapai hasil yang adil. Menerapkan two-step approach untuk menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Palau, artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat dua relevant circumstances yang mengharuskan penyesuaian garis median sementara, yakni ketimpangan panjang pantai terkait dan keberadaan pulau lepas pantai yang berukuran kecil.

---

ABSTRAK

The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea does not provide any specific method of delimitation of the Exclusive Economic Zone. However, International Court and Tribunal have consistently followed a two-step approach to resolve maritime boundary disputes. According to this method, the delimitation process begins by drawing a provisional median line and followed by examining the relevant circumstances to determine whether the provisional line needs to be adjusted, in order to achieve an equitable result. Adopting two-step approach to delimit the Exclusive Economic Zone boundary between Indonesia and Palau, this thesis concludes that there are two relevant circumstances requiring the adjustment of the provisional median line, namely the disparity in the lengths of the respective coasts and the presence of small offshore islands. Keywords: Two-step approach, maritime boundary delimitation, Indonesia?s maritime boundaries, relevant circumstances."

"Garis pangkal merupakan garis yang ditarik dari fitur-fitur konfigurasi pantai yang sangat penting karena penarikannya tersebut memungkinkan suatu negara untuk mengklaim zona maritim miliknya yang diukur dari garis pangkaL tersebut. Akan tetapi, garis pangkal ini memiliki kendala dalam menghadapi fenomena kenaikan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan karena menumpuknya gas emisi rumah kaca dan menyebabkan suhu permukaan bumi dan suhu permukaan air laut meningkat sehingga menyebabkan mencairnya es dan gletser di bumi. Dari kejadian tersebut lahirlah fenomena yang dinamakan kenaikan air laut. Berdasarkan data yang dilakukan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC dalam Fifth Assessment Report, dikatakan bahwa pada tahun 2100 kenaikan air laut dikatakan mencapai 0,52m hingga 0,98m. Disini kenaikan air laut membawa suatu implikasi hukum mengenai kemungkinan adanya pergeseran pada garis pangkal dikarenakan tergenangnya wilayah garis pantai yang digunakan sebagai tempat untuk menarik garis pangkal, sehingga besar kemungkinan terjadinya hilangnya klaim yuridis pada zona maritim. Negara-negara sekarang sudah harus mulai sadar pada dampak yang disebabkan oleh kenaikan air laut sehingga negara dapat mengantisipasi dampak dari kenaikan air laut.

---

Baseline is a line drawn from the coastal configuration features which are very important because the drawing of baseline allows a coastal state to claim its own maritime zone as measured from that line. However, baseline face phenomena called sea level rise caused by the climate change. Climate change is caused by the accumulation of greenhouse gas emissions in the atmosphere and causing the earth 39 s surface temperature and sea surface temperatures to increase causing the melting of ice and glaciers.

Based on survey data Fifth Assessment Report conducted by the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC , it is said that in 2100 the rise of sea water reach 0.52m to 0.98m. Here the rise of seawater brings a legal implication of the possibility in a shift of the baseline due to the inundation of the coastline used as a place to draw the baseline itself, resulting in the possibility of losing the juridical claims in the maritime zone. Right now, coastal states now must begin to be aware of the impacts caused by rising sea level so that coastal states can anticipate and reduce the impact of rising sea level."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi ketentuan prompt release pada Konvensi Hukum Laut pada zona ekonomi eksklusif negara Australia, Malaysia, dan Indonesia. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normative dan penulisan yang bersifat deskriptif. Data dalam penelitan ini didapat dengan melakukan studi dokumen sebagai data utama dari penulisan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Australia, Malaysia, dan Indonesia memiliki ciri khas masing-masing dan perbedaan dalam implementasi ketentuan prompt release. Implementasi tersebut juga ditemukan tidak sesuai dengan perkembangan interpretasi yang dilakukan oleh ITLOS terhadap ketentuan prompt release.

---

This thesis discusses the implementation of the prompt release provisions of the Law of the Sea Convention in the exclusive economic zones of Australia, Malaysia, and Indonesia. With normative legal research method and descriptive writings, the data in this study were obtained by conducting a document study as the main data of qualitative writing. The results showed that both Australia, Malaysia, and Indonesia have their own characteristics and differences in the implementation of prompt release provisions. The implementation was also found to be inconsistent with the development of the interpretation made by ITLOS on the prompt release provisions."