Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pengawasan yang dilakukan terhadap produk makanan halal dalam rangka mengimplementasikan ketentuan pasal 30 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna memberikan perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis kuantitatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan adanya pengetahuan, dukungan berupa moril dan materiel dari pihak pemerintah serta berusaha untuk senantiasa menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antar sesama pelaksana pengawasan.

---

This thesis describes the surveillance conducted on halal food products in order to implement the provisions of article 30 of law number 8 of 1999 on Consumer Protection to provide protection for Muslim consumers in Indonesia. This research is quantitative juridicial research. The result suggest that the needed knowledge, moral support and material from of the government are always trying to establish coordination and good communication between the excecutive members."

"Tesis ini membahas mengenai konsistensi pengawasan BPOM terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai peranan BPOM dalam mengawasi peredaran produk pangan kadaluwarsa. Dalam tesis ini penulis menggunakan teori Paternoster & Simpson tentang pilihan rasional kejahatan korporasi serta teori keadilan dari John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa tidak konsisten dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor keterbatasan anggaran dan faktor sarana dan prasarana. Selain itu juga bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang menjual produk pangan kadaluwarsa masih sangat ringan, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa BPOM seharusnya dapat berlaku adil.

---

This thesis discusses to hit supervision consistency BPOM towards product expired food. Troubleshoot in this thesis hits part BPOM in supervise expired food product circulation. In this thesis is author uses theory Paternoster Simpson about corporate crime rational choice and justice theory from John Rawls. This watchfulness uses qualitative method.Watchfulness result concludes that supervision that done by BPOM towards expired food product circulation not consistent caused by there are some factor, that is human resource factor, estimation limitedness factor and tool factor and infrastructure. Besides also that is down punishment towards. Executant that sell expired food stills as light as a feather, so that will not evoke scared effect. Watchfulness result imply that in do supervision towards expired product BPOM should can fair operative."

"Studi ini berfokus pada merancang model rantai pasok Halal terintegrasi untuk produk makanan ayam yang mencakup seluruh proses rantai pasokan, dimulai dari pengadaan bahan baku yang dibutuhkan untuk produk makanan ayam hingga distribusi akhir produk kepada konsumen akhir. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh rantai pasokan mengikuti standar Halal, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis, model ini mempertimbangkan sifat dinamis dari rantai pasokan, termasuk faktor-faktor seperti perubahan permintaan dan tingkat inventaris. Sebuah studi kasus tentang produk makanan ayam menguji efektivitas model ini. Temuan-temuan tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan persyaratan Halal pada setiap tahap sesuai dengan kebijakan jaminan Halal di Indonesia.

---

This study focuses on designing an integrated Halal supply chain model for chicken food products that encompasses the entire supply chain process, starting from the sourcing of ingredients required for chicken food products and extending to the final distribution of the products to end consumers. The aim is to ensure that the entire supply chain follows Halal standards, from sourcing ingredients to distributing the final product. By using a dynamic system approach, the model considers the dynamic nature of the supply chain, including factors like demand changes and inventory levels. A case study on chicken food products validates the effectiveness of the model. The findings emphasize the importance of integrating Halal requirements at each stage according to halal assurance policy in Indonesia."

"Terdapat enam proses utama dalam proses produksi tepung terigu, salah satunya adalah proses pengemasan. Pada proses pengemasan terdapat permasalahan berupa tingkat cacat hasil pengemasan yang melebih batas maksimal perusahaan. Adanya cacat hasil pengemasan yang melebihi batas maksimal dapat mempengaruhi kualitas serta biaya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini digunakan metode Lean-DMAIC yang bertujuan untuk mengurangi tingkat cacat hasil pengemasan. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi proses pengemasan dengan peta proses operasi dan diagram SIPOC, serta mengidentifikasi persyaratan pelanggan dengan Critical to Quality. Permasalahan difokuskan pada subproses sealing dan filling. Penelitian dilanjutkan dengan Failure Mode and Effect Analysis untuk menganalisis potensi penyebab kegagalan pada subproses sealing dan filling serta memberikan usulan perbaikan. Hasil dari penerapan perbaikan tersebut yaitu menurunkan cacat hasil pengemasan sebesar 0,29 ; menurunkan biaya material akibat cacat sebesar 59 ; dan meningkatnya sigma level sebesar 0,25?.

---

Packing process is one of six main processes in flour process production. There is a problem in packing process which rate of output defect was exceed the maximum tolerance that has been set by the company. Rate of output defect can affects quality and cost of the product. This study applies Lean DMAIC method to solve the problem. The objective of this research is to decrease rate of packing output defect. The study begin by identifying packing process using Operation Process Chart and SIPOC diagram, and identifying customer rsquo s requirement using Critical to Quality tool. Problem is focused on sealing and filling subprocess. This study using Failure Mode and Effect Analysis to analyze the potential causes of failure on sealing and filling subprocess and proposed several improvement. Result shows that the implemented improvements give several benefits for company, such as reducing 0,29 of defect rate in packing process, reducing 59 waste cost of material, and increasing 0,25 of sigma level."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama UUPK, dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah peredaran daur ulang produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa sangat merugikan konsumen baik ditinjau dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Sehubungan dengan itu perlu adanya sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran daur ulang makanan kadaluwarsa. Sanksi hukum tersebut dimaksudkan untuk melindungi konsumen agar kerugian dapat dicegah atau ditekan seoptimal mungkin.

---

The focus of this study is the aspects of consumer protection law toward distribution of expired recycle food from the view of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection. This research use juridical normative, which observe and explore regulations, particularly Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, and the additional regulation related with distribution of expired recycle food problem. The distribution of expired recycle food suffer consumer from the health and economic factors. Based on those factor its is necessary to give sanction to producer who recycle expired food. The sanction of is to protect consumer in order to minimize the lost."

"ABSTRAKTelur ayam merupakan salah satu produk peternakan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Telur sangat mudah diperoleh dan harganya murah sehingga terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Telur dapat diubah menjadi pangan fungsional dengan cara memberikan ayam ras sebagai sumber telur perlakuan berupa pemberian ransum ditambah dengan sediaan mikroemulsi limbah minyak ikan. Limbah minyak ikan terlebih dahulu dimurnikan sebelum dijadikan sediaan. Hasil analisa kandungan asam lemak didalam telur dengan GCMS menunjukkan bahwa telur yang dihasilkan oleh ayam yang diberikan sediaan mikroemulsi memiliki kandungan omega-3 jauh lebih tinggi dibandingkan telur yang dihasilkan oleh ayam yang hanya diberikan ransum dan konsentrat tanpa dibuat sediaan mikroemulsi"

"Skripsi ini menganalisis perlindungan konsumen terkait penggunaan plastik daur ulang sebagai bahan kemasan pangan oleh pelaku usaha. Belakangan ini, para pelaku usaha industri makanan mulai menggunakan plastik daur ulang sebagai kemasan pangan untuk menerapkan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pelaku usaha dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan dan menjamin kualitas kemasan pangan plastik daur ulang sama baik dan amannya bagi konsumen seperti halnya kemasan pangan plastik murni. Selain pelaku usaha, BPOM sebagai otoritas pengawas pangan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi keamanan dan mutu kemasan pangan plastik daur ulang. Untuk menganalisis hal tersebut, skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menelaah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan berbagai jurnal. Melalui penelitian dan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan terkait material dan migrasi plastik daur ulang sebagai kemasan pangan di Indonesia cukup komprehensif dan para pelaku usaha telah menjamin kualitas kemasan pangan plastik daur ulangnya melalui berbagai sertifikasi. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang kurang tepat dalam mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang yang wajib dicantumkan dalam kemasan pangan plastik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2010. Dengan tidak mencantumkan logo dan kode dengan benar sebagaimana diatur maka pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, menetapkan norma dan peraturan, serta memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran terkait plastik daur ulang sebagai kemasan pangan dalam lingkup bahan dan migrasinya, tetapi tidak terkait pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang. Untuk lebih meningkatkan perlindungan konsumen, sanksi dan pengawasan terhadap penggunaan logo tara pangan dan kode daur ulang perlu diterapkan dengan lebih tegas oleh pemerintah. Pelaku usaha juga harus meninjau kembali kemasan pangan plastik daur ulangnya untuk mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang yang sesuai.

---

This thesis analyzes consumer protection concerning the utilization of recycled plastic that is used as material for food packaging by business actors. Recently, business actors in the food industry have begun using recycled plastic as food packaging to implement environmental sustainability. In doing so, business actors are burdened with the obligation and liability to ensure and guarantee that the quality of recycled plastic food packaging is as good and safe for consumers as virgin plastic food packaging. Other than the business actors, BPOM, as the food supervisory authority, also has the responsibility to supervise the safety and quality of recycled plastic food packaging. To analyze this matter, this thesis uses a doctrinal research method that examines secondary data such as statutory regulations and various journals. Through the conducted research and analysis, it can be seen that the laws and regulations concerning the material and migration of recycled plastic as food packaging in Indonesia are quite comprehensive and business actors have guaranteed the quality of their recycled plastic food packaging through various certifications. However, several business actors still have not properly included the food-grade logo and recycling code on recycled plastic packaging as regulated by the Regulation of the Minister of Industry Number 24/M-IND/PER/2/2010. By not putting the logo and code correctly as regulated, business actors are not providing the correct and clear information to the consumers as required by the Consumer Protection Law. On the other hand, BPOM has the authority to supervise, establish norms and regulations, and impose sanctions towards any violations revolving around recycled plastic as food packaging within the scope of its material and migration, but not concerning the use of the food grade logo and recycling code. To further improve consumer protection, sanctions and supervision concerning the proper use of food-grade logo and recycling code need to be more firmly implemented by the government. Business actors must also review their recycled plastic food packaging to include the proper food-grade logo and recycling code."

"ABSTRACTSejak disahkan, masih banyak ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diabaikan oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah pencantuman klausula baku dalam karcis parkir. Apabila terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, selama ini konsumen menjadi pihak yang selalu dirugikan, karena pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir menolak untuk memberikan ganti rugi dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab konsumen sebagaimana klausula yang tercantum dalam karcis parkir. Untuk itulah dilakukan penelitian mengenai perlindungan bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap pengunaan klausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di wilayah kota Jakarta untuk menjawab beberapa permasalahan yaitu, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 di Jakarta, jasa layanan parkir yang ada saat ini termasuk dalam perjanjian sewa menyewa atau penitipan, dan apakah Perda No.5 Tahun 1999 tentang Perparkiran bertentangan dengan UUPK. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan alat wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsumen pengguna jasa layanan parkir kendaraan bermotor seringkali merasa dirugikan dengan penggunaan klausula baku dalam karcir parkir, karena jika terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, konsumen akan menemui kesulitan untuk menuntut ganti rugi, karena pelaku usaha selalu berdalih bahwa kehilangan kendaraan yang diparkir adalah tanggung jawab konsumen sendiri, sesuai ketentuan dalam karcis parkir, sehingga di sini tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir. Hubungan hukum yang terjadi dalam jasa layanan parkir adalah perjanjian sewa menyewa, karena didalam sewa menyewa terdapat proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha atas jasa sewa lahan parkir tersebut. Perda DKI Jakarta saat ini masih bertentangan dengan UUPK, dalam hal mengesahkan klausula baku. Kondisi ini perlu dibenahi misalnya dengan mencantumkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam karcis parkir, disamping perlunya secara selektif dan efisien dilakukan sosialisasi UUPK di kalangan masyarakat konsumen dan pelaku usaha.

---

ABSTRACT

Act No. 8/1999 on Consumer Protection (ACP) still contains some provisions disregarded by business people since it was legalized in 1999. One of the disobedient actions is the standard clause inclusion on the parking ticket. So far, if the vehicle parked is missing, consumer becomes the disadvantaged party, because the parking service provider refuses to disburse compensation by the reason that the consumer is also responsible for the safety of his or her vehicle, according to the clause attached on the parking ticket. Considering the background, a research on legal protection for the parking service users against the use of standard clause added on the parking ticket according to the Act No. 8/1999 on Consumer Protection (ACP) in Jakarta City was carried out, to response few questions, how legal protection for the parking service users against standard clause added on the parking ticket according to Act No.8/1999 in Jakarta, the parking service in Jakarta is included in leasing contract or deposited contract, and does jurisdiction laws of Jakarta No.5/ 1999 contradictory with consumer protection. Data in use are primary and secondary data. Primary data are obtained from field research using interview and questionnaire instrument, while secondary data are taken through literature study. The result of the research indicates that consumer as the user of the parking service sometimes to feel a loss with the uses of the standard clause added on the parking ticket, because if the vehicle parked is missing, the consumer will have difficulty to disburse compensation, because the parking service provider always prevaricate that the loss of parked vehicle is become the consumer?s responsibility itself, according to the clause attached on the parking ticket, so there is no legal protection for the consumer as the user of the parking service. The parking service in Jakarta is included in leasing contract, because there is a payment process which done by consumer to the parking service provider. Jurisdiction laws of Jakarta at this time still contradictory with the consumer protection that which in ratification on standard clause. This condition needs to be fixed, such as with inserting the consumer and the parking service provider?s rights and compulsory, beside that it is necessary to socialization the Act Consumer Protection (ACP) in consumer and provider?s society with selective and efficient."

"ABSTRAKPentingnya kehalalan pangan yang tidak dikemas seperti pangan yang dijual di sebuah restoran menjadikan sertifikat halal restoran sebagai jaminan kehalalan pangan yang diproduksi di restoran. Sertifikat halal restoran yang bersifat sukarela menjadikan belum maksimalnya jaminan bagi konsumen muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal restoran erat kaitannya dengan hak-hak konsumen muslim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berimplikasi pada kewajiban pelaku usaha restoran untuk melakukan keterbukaan informasi seputar kehalalan pangan yang diproduksinya dan menjaga kehalalan pangan yang memang ditujukan untuk konsumen muslim.

---

ABSTRACTThe importance of the halal food that is not packaged as food sold in a restaurant make halal certificate of restaurants as a guarantee of the halal food produced in the restaurants. The certificate of halal restaurants which is voluntary make inadequate guarantee for moslem consumers. This research is the juridical normative research. The results showed that the certificate of halal restaurants closely related to the right of moslem consumer rights as stated in article 4 of Act No. 8 of 1999 on consumers protection and get an obligation to restaurant business players to give the disclosure of information about halal status of their food produced and maintain the halal food that is intended for Muslim consumers."

"Padi merupakan komoditas pangan dengan produksi terbesar di Indonesia. Produksi padi pada tahun 2019 mencapai 49,8 juta ton. Pada tingkat global, padi di konsumsi oleh setengah dari populasi di seluruh dunia. Penelitian mengenai fenologi padi bermanfaat sebagai referensi produksi yang akan datang dan pengembangan lingkungan berkelanjutan. Penelitian mengenai fenologi telah berkembang dari faktor sampai dengan metode termasuk dengan pengindraan jauh. Pengindraan jauh merupakan instrument efektif dalam pemantauan sumberdaya alam. Penelitian ini menggunakan indeks vegetasi dari citra satelit Sentinel 2 untuk mendapatkan fenologi padi berbasis indeks vegetasi NDVI dan indeks air NDWI, yang selanjutnya dapat melakukan pendugaan waktu tanam dan waktu panen padi dengan analisis spasial dan temporal pada wilayah dengan topografi yang beragam dan menggunakan citra satelit resolusi tinggi. Fenologi padi berbasis indeks menunjukkan bahwa nilai NDVI membentuk kurva parabolic sedangkan NDWI membentuk linear berdasarkan umur dan fase tanam padi. Fenologi berbasis NDVI memiliki nilai r² yang lebih tinggi dibandingkan NDWI. Namun, secara parsial, indeks NDVI dan NDWI dapat digunakan untuk melakukan pendugaan waktu tanam dan panen dengan nilai ambang batas dengan hasil akurasi keseluruhan 78% dan koefisien kappa 0,5. Pada musim tanam kering bulan April sampai dengan September, secara keseluruhan terdapat pergantian tanam secara berututan pada satu daerah aliran irigasi, pergantian tanam secara acak dalam satu daerah aliran irigasi, dan tanam secara serempak dalam satu bulan pada satu daerah aliran irigasi yang mengindikasikan terjadinya penyesuaian terhadap ketersediaan pengairan dari aliran irigasi khususnya pada tanam yang dilakukan pada saat bulan kering. Pendugaan waktu panen padi menunjukkan terdapat wilayah padi diluar dari rentang umur 90-120 hari setelah tanam.

---

Rice is a food commodity with the largest production in Indonesia. Rice production in Indonesia in 2019 reached 49,8 million tons. At the global scale, rice is consumed by half of the world’s population. Research on rice phenology in useful as a reference for future production and sustainable environmental development. Research on phenology has evolved from factors until methods including remote sensing. Remote sensing is an effective instrument in monitoring natura resources. This study uses the vegetation index NDVI and water index NDWI from Sentinel 2 satellite images, which can estimate the planting and harvesting time of rice with spatial and temporal analysis in areas with diverse topography and using high resolution satellite images. The index based rice phenology shows that the NDVI value forms a parabolic curve while NDWI forms linearly based on the age and phase of rice planting. NDVI based phenology has a higher r² value than NDWI based phenology. However, partially the NDVI and NDWI indices can be used to estimate planting and harvesting time with a threshold value with overall accuracy of 78% and a kappa coefficient of 0,5. In the dry growing season from April to September, there are successive planting changes in one irrigation basin, random planting in one irrigation basin, and simultaneous planting in one month in one irrigation basin indicating and adjustment for the availability of water form the irrigation, especially for planting during the dry month. Estimation of rice harvesting time shows there are areas of rice outside the age range of 90 – 120 days after transplanting.

"