Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTantangan utama pengembangan pesawat tanpa awak saat ini adalah daya jelajah dari pesawat tanpa awak. Salah satu penyebab terbatasnya daya jelajah adalah lemahnya sistem komunikasi antara pesawat dan ground station. dalam pennelitian ini dirancang sistem downlink data yang di integrasikan dengan kendali adaptif seingga dapat menambah daya jelajah dari pesawat tanpa awak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen untuk mendapatkan rancangan dan pilot plan sistem downlink data yang dikombinasikan dengan kendali adaptif sehingga ercipta perangkat downlink data cerdas yang dapat meningkatkan daya jelajah pesawat tanpa awak. Dari penelitian in didapatkan bahwa kalman Filter merupakan algoritma terbaik yang digunakan dalam mendesain sebuah sistem downlink adaptif."

"Menjelang diberlakukannya pasar bebas pada tahun 2020 dan juga AFTA pada tahun 2003, maka setiap perusahaan di Indonesia harus mempersiapkan diri untuk mampu bersaing secara bebas tanpa dapat lagi diproteksi oleh pemerintah melalui berbagai aturan yang dibuat. Pada saat tersebut perkembangan sebuah perusahaan akan sangat bergantung pada cara-cara perusahaan tersebut menyiasati perubahan-perubahan di dalam lingkungan bisnis yang akan terjadi. Hal ini berlaku pula dalam bisnis penerbangan komersial, khususnya penerbangan berjadwal di Indonesia. Pada saat ini dengan diberlakukannya kebijakan udara terbuka yang terbatas, semakin banyak perusahaan penerbangan asing yang menerbangi jalur penerbangan di Indonesia. PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai salah satu perusahaan penerbangan berjadwal milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selain memiliki fungsi bisnis, juga menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan. Hal ini merupakan suatu dilema bagi perusahaan karena tidak dapat beroperasi pada skala ekonomis. Sehingga perusahaan harus melakukan strategi pemasaran khusus dalam rangka menghadapi persaingan global. Teknik penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi pendahuluan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines, dan berupaya pula untuk melihat permasalahan yang ada. Studi lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dimaksudkan untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran pada perusahaan. Dengan bantuan sumber data yang berupa data primer yang diperoleh dari subjek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perusahaan sedang mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain adalah kondisi perekonomian, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif bagi dunia usaha, menurunnya daya beli masyarakat serta kesalahan dalam manajemen perusahaan itu sendiri. Akibat dari kondisi penurunan ini, perusahaan harus membuat serangkaian perubahan yang bersifat manajerial terutama yang menyangkut masalah strategi pemasaran jasa angkutan penerbangan berjadwal. Adapun strategi pemasaran yang seharusnya dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines adalah dengan mengupayakan angkutan barang/kargo udara dalam setiap penerbangan reguler berjadwal, karena hanya dengan cara ini perusahaan dapat bertahan dalam kondisi usaha yang sedang menurun dan bahkan akan sangat membantu perusahaan dalam segi peningkatan perolehan laba yang akan dipergunakan untuk menutupi kerugian operasional yang terjadi selama ini serta untuk ekspansi usaha."

"[Pemberian kredit oleh perbankan membutuhkan dukungan kepastian hukum yangsetidaknya meliputi kepastian mengenai bentuk pengikatan jaminan yang dapatdilakukan, kelengkapan lembaga yang mendukung pelaksanaan pengikatanjaminan tersebut, kedudukan bank selaku kreditor pemegang jaminan, Pokokpermasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah kedudukan kreditor dalampembebanan kepentingan internasional atas obyek pesawat udara yang timbulakibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, serta bagaimanakahperlindungan terhadap kreditor pemegang kepentingan internasional atas obyekpesawat udara yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan.Penulisan Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan datasekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Dalam melakukan analisa, sumber hukum primer utama yang digunakan adalahUndang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Kitab Undang-undangHukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Undang-undang Nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggunan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang BerkaitanDengan Tanah, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,Walaupun UU Penerbangan telah menyatakan bahwa pembebanan kepentinganinternasional atas obyek pesawat udara yang timbul dari perjanjian pemberian hakjaminan kebendaan menimbulkan hak prioritas kepada penerimanya, pengaturandalam UU Penerbangan masih menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukankreditor yang menerima pembebanan kepentingan internasional tersebut untukmenjamin utang atau kredit yang diberikannya, karena peraturan perundangundangantidak memberikan penjelasan mengenai bentuk hak jaminan kebendaanyang dapat digunakan dalam perjanjian pemberian hak jaminan kebendaanberdasarkan UU PenerbanganPenulisan Tesis ini memiliki tujuan untukmemperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut The extension of credit by banks, requires the support of at least the legalcertainty which includes certainty about the form of security that can beexercised, the avalibility of institutions that support the implementation of theexecution of the security, the position of the bank as creditor holders of collateral,The subject matter discussed herein, is how the position of creditors in theimposition of international interest on aircraft object arising from the securityagreement, as well as how is the protection of the interests of creditor as theholders of international interest againts aircraft arising from the securityagreement. The wiriting of this thesis use a normative juridical research approachwith secondary data as the primary data source obtained through libraryresearch. In conducting the analysis, the main source of primary law used is LawNo. 1 of 2009 on Aviation, Code of Civil Law (Burgerlijke Wetboek), Law No. 4 of1996 on the Hak Tanggungan, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Although theAviation Law has stated that the imposition of international interest on aircraftobject arising from the security agreement granting the right of priority to therecipient, the regulation in the Aviation Law still raises questions about theposition creditors who receive the imposition of international interest arising fromsecurity agreement for guaranteeing a debt or credit that it provides, because thelegislation does not define the form of security interest that might be used in the inthe security agreement under the Aviation Law. The writing of this thesis has theaim to obtain answers to these problems. , The extension of credit by banks, requires the support of at least the legalcertainty which includes certainty about the form of security that can beexercised, the avalibility of institutions that support the implementation of theexecution of the security, the position of the bank as creditor holders of collateral,The subject matter discussed herein, is how the position of creditors in theimposition of international interest on aircraft object arising from the securityagreement, as well as how is the protection of the interests of creditor as theholders of international interest againts aircraft arising from the securityagreement. The wiriting of this thesis use a normative juridical research approachwith secondary data as the primary data source obtained through libraryresearch. In conducting the analysis, the main source of primary law used is LawNo. 1 of 2009 on Aviation, Code of Civil Law (Burgerlijke Wetboek), Law No. 4 of1996 on the Hak Tanggungan, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Although theAviation Law has stated that the imposition of international interest on aircraftobject arising from the security agreement granting the right of priority to therecipient, the regulation in the Aviation Law still raises questions about theposition creditors who receive the imposition of international interest arising fromsecurity agreement for guaranteeing a debt or credit that it provides, because thelegislation does not define the form of security interest that might be used in the inthe security agreement under the Aviation Law. The writing of this thesis has theaim to obtain answers to these problems. ]"

"Secara garis besar skripsi ini akan membahas mengenai sejarah perkembangan teknologi dibidang industri pesawat terbang di Indonesia. Dunia dirgantara merupakan salah satu bidang yang mendapatkan perhatian khusus Pemerintah Indonesia. IPTN sebagai badan usaha milik negara mendapatkan tugas untuk menguasai teknologi tinggi tersebut. Untuk mengejar Technological Gap IPTN menggunakan konsep alih teknologi yang dinamakan Progressive Manufacturing Program. Melalui PMP Indonesia mampu menciptakan sebuah pesawat terbang sendiri bernama N-250 dalam jangka waktu 19 tahun. Konsep yang digunakan IPTN ini membuat Indonesia menjadi salah satu dari 15 negara yang mampu menciptakan pesawat terbang sendiri pada tahun 1995.

---

Generally this thesis will discuss about the history of the development of technology in the aircraft industry in Indonesia. World Aerospace is one of the areas that get the attention of Government Indonesia. IPTN as State-owned enterprises get the task to master high technology. To pursue the Technological Gap by IPTN using the concept of a technology called ' Progressive Manufacturing Program. Through the PMP Indonesia is able to create its own aircraft, the N-250 for a period of 19 years. The concept used by IPTN made Indonesia one of the 15 countries which are able to create his own aircraft in 1995."

"Kecelakaan Pesawat terbang ada1ah salah satu dari kecelakaan organisasi yang telah menyebabkan banyak dari korban jiwa.70-80% kecelakaan pesawat disebabkan oleh Kesalahan Manusia {Johnson. 2003; Sarter. 2000), Keselamatan operasional penerbangan sangat tergantung pada usaha untuk memperkecil kesalahan di semua bagian dari sistem penerbangan, termasuk bagian perawatan pesawat. Perawatan dan Inspeksi pesawat merupakan bagian dari sebauh organisasi yang kompleks, dimana seorang teknisi pesawat dalam melaksanakan pekerjannya berada dalam kondisi dengan tingkat interaksi (hands-on) yang sangat tinggi, tekanan waktu dan beberapa kondisi sulit lainnya, kombinasi antara situasi ini dengan tendensi umum terjadinya kesalahan manusia dapat memicu terjadinya beberapa kesalahan. Strategi pencegahan yang telah dilakukan setama ini tidak dapat menjamin system keselamatan penerbangan I 00% bebas dati kesalahan, sebab kesalahan tidak dapat dieleminasi keseluruh-an. Kita memerlukan strategi pencegahan untuk menangani kesalahan yang terjadi untuk mengurangi dampak yang dpat ditimbu1kan atau memperbaiki kesalahan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, strategi ini dinamankan manajemen kesalahan. Orientasi Kesalahan (Sikap terhadap kesalahan dan bagaimana penanganannya) adalah indikasi dari budaya manajemen error sebuah perusahaan, dan Jika sebuah perusahaan ingin melakukan perubahan terhadap manajemen kesalahannya, perusahaan tersebut perlu melakukan pengukuran terhadap orientasi kesalahan (Rybowiak et al., 1999). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran orientasi kesalaha pada Teknisi Helikopter PT, SST dan bagaimana perbedaan dalam lama bekerja di perusahaan, 1ama bekerja sebagai teknisi helicopter.posisi fungsional teknls, dan tingkat pendidikan berhubungan dengan orientasi error pekerja. Sebanyak 56 orang Teknisi Helikopter PT. SST di minta untuk menjawab pertanyaan mengenai orientasi error mereka dengan menggunakan Error Orientation Questionaire versiIndonesia, yang berisikan 8 variabel mengenai sikap terhadap error dan penanganannya yaitu Error Competence, Learning From Error, Error Risk Taking, Error Strain, Error Anticipation, Covering Up Error, Communication About Error, dan Thinking About Error.

---

Aircraft accident is one of organizational accident which causes plenty of fatalities, 70-80% of the accident is caused by Human Error {Johnson, 2003; Sarter, 2000}. Aviation safety depends on minimizing error in all facets of the system, including in aviation maintenance. Aviation maintenance tasks are part of a complex organization, where individuals perform varied tasks in an environment with highly hands-on. time pressures and sometimes difficult ambient conditions, these situational characteristics. in combination with generic human erring tendencies, result in varied forms of error. Error Prevention strategy cannot guarantee the aviation safety systems is 100% free of error, eror still occur because error can not be totally eliminated. We need strategy of handling the error occurrence to decrease negative consequences of error or recovery from error to reach the goal, this strategy called error management. Error orientation (Attitudes towards errors and how oe deals with them) is indication of a company's error management culture, and if a company altempts to change its error management culture. the company needs a measure of error orientation (Rybowiak et. al 1999). This paper explores error orientation profile in PT. SST's Helicopter Engineer and how differences in work experience in the company, work experience as helicopter engineer, technical position in PT. SST maintenance organization structure, and formal education background may contribute to different error orientation. A total of 56 volunteers from PT. SST's Helicopter Engineer were asked co describe their workplace error orientation with the Indonesian version of the EOQ, which consists 8 Variable of error orientation: Error Complence, Learning From Error, Error Risk Taking, Error Strain, Error Anticipation, Covering Up Error, Communication About Error, dan Thiinking About Error."

"Tesis ini meneliti tentang transaksi syariah sebagai alternatif transaksi dalam praktik pengadaan pesawat udara haji di PT X, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan jenis yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif dan menggunakan jenis data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Latar Belakang penulisan tesis ini adalah mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam dimana potensi dana haji berupa BPIH, dana pengembangan dan DAU sangat besar. Namun faktanya terjadi inefisiensi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk dalam sektor transportasi udara. PT X sebagai operator pesawat udara haji selama ini melakukan praktik pengadaan pesawat udara haji dengan dua jenis transaksi atau perjanjian yaitu Perjanjian Pengangkutan Udara Haji antara PT X dan Kementerian Agama dan Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT X dengan Pemberi Sewa Guna Usahanya. Penyebab transaksi-transaksi tersebut belum menimbulkan efisiensi biaya transportasi udara kepada jemaah haji selama ini, berdasarkan penelitian karena, mekanisme tahapan pengadaan pesawat udara yang panjang dengan jangka waktu proses pengadaan yang pendek setiap tahun menimbulkan biaya yang tinggi, terdapat posisi yang yang tidak seimbang bagi PT X baik terhadap Kementerian Agama maupun terhadap Pemberi Sewa Guna Usaha (Lessor)-nya, terdapat perbedaan metode pengaturan pengenaan tarif/harga yang dipergunakan antara kedua jenis perjanjian dan belum sesuainya dengan Hukum Perikatan Islam. Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dimana wajib dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain termasuk dalam sektor transportasi angkutan udara. Bentuk transaksi syariah yang dapat diterapkan sebagai alternatif dalam transaksi pengadaan pesawat udara haji adalah berupa transaksi Sewa Guna Usaha (Leasing) Syariah (IMBT), Istishna?, Mudharabah dan Wakaf. Transaksi IMBT sangat tepat dalam pengadaan pesawat udara haji di Indonesia, karena mekanismenya lebih sederhana dan lebih rendah resikonya bagi para pihak. Berdasarkan hal ini, maka sangatlah penting untuk melakukan pola kerjasama antara PT X dan BPKH dalam pengadaan pesawat udara haji di masa akan datang dengan mengoptimalkan dana pengembangan BPIH dan DAU dengan pembelian pesawat udara yang digunakan untuk ibadah haji dan umrah.

---

This thesis researches the Islamic transaction as an alternative transactions in the practice of hajj aircraft aquisition in the PT X, using the method of literature study with the type of juridical-normative and descriptive-prescriptive and using secondary data by means of data collection study of documents and interviews. Background of this thesis is considering that Hajj is the pillar of Islam in which have much pilgrims and potential funds in the form of BPIH, fund development and DAU. Meanwhile, there are the fact of inefficiency in Hajj program including in the air transport sector. PT X as an aircraft operator of hajj program in the transport sector performs the hajj aircraft acquisition practices with two types of transaction or agreement that are Hajj Air Transport Agreement between PT X and the Ministry of Religion and the Lease Agreement between PT X and its Lessor. The causes of these transactions have not yet produced the efficiency of air transport costs to the pilgrims during recently years, based on the research are the mechanisme of aircraft acquisition process is too long-stages but the time consumed is too short for each year. It was producing a high cost process, there is an unbalanced position for PT X both to the Ministry of Religion and to its Lessor, there is different methods of setting the tariffs/prices between the two types of agreements and also there is incompatibility with the Islamic contract law. With the enactment of Law No. 34 Year 2014 concerning the Hajj Financial Management which shall be established The Hajj Financial Management Board (BPKH) who will be authorized to place and invest the hajj financial accordance with Islamic principles through cooperation with other institutions included in the air freight transport sector. The Forms of Islamic transactions that can be applied as an alternative transactions in the practice of hajj aircraft acquistion are in the form of transaction Islamic Leasing (IMBT), Istishna', Mudharabah and Wakaf. IMBT is very precise transactions in the Hajj aircraft acquisition, because the mechanism is simple and lower risk for each parties. Based on this consideration, it is important to perform a pattern of cooperation between PT X and BPKH in the Hajj aircraft acquisition in the future by optimizing BPIH, development funds and DAU, by means of the purchase of aircraft that will be used as the hajj and umrah program."

"Semakin kompleks kehidupan manusia, maka semakin kompleks pula bidang pekerjaan yang terspesialisasi dan harus ditangani dengan keahlian khusus. Salah satu bidang pekerjaan yang terspesialisasi secara khusus bagi wanita dalam sektor jasa transportasi udara adalah pramugari.PT. Garuda Indonesia, yang merupakan salah satu perusahaan penerbangan terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara dilihat dari jumlah armadanya, memberi kesempatan kepada wanita Indonesia untuk membina karier secara profesional sebagai pramugari. Banyak wan ita Indonesia yang termotivasi untuk memanfaatkan kesempatan tersebut termasuk wan ita asal Manado.Adapun jaringan informasi yang mereka terima sebelum tahun 1991, bersifat informal yakni melalui kenalan ataupun saudara yang bekerja di PT. Garuda Indonesia. Dengan penambahan pesawat berbadan lebar pada tahun 1992, maka informasi tentang penerimaan pramugari bersifa.t formal (melalui mass media).Latar belakang sejarah budaya yang berkembang di daerah Minahasa telah menjadikan watak orang Manado pada umumnya dan lebih khusus lagi wanita Manado terbuka, berani, dan luwes dalam pergaulan. Demikian pula hak serta kedudukan wanita tidak berbeda dengan kaum pria. Dengan demikian lingkungan sosial membenarkan wanita melakukan pekerjaan secara profesional di luar rumah.Adapun faktor faktor yang mendorong mereka menjadi pramugari adalah:- Ingin mendapatkan status sosial dalam masyarakat, Mereka menganggap pekerjaan pramugari adalah pekerjaan bergengsi, karena hanya wanita yang berpenampilan menarik yang bisa menjadi pramugari.- Menjadi pramugari memungkinkan mereka dapat jalan-jalan secara gratis, sekaligus menambah pen gal aman .- Ingin mendapatkan uang (dorongan ekonomi).Secara keseluruhan dorongan yang menyebabkan prestasi kerja rnereka rata-rata baik adalah sistem nilai Raai Paar Katilau dan Raai Paar Makdit-Kiit Werert, Sistem nilai tersebut merupakan tradisi lisan yang telah telah berkembang di daerah Minahasa dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi kegenerasi selanjutnya.Dalam penelitian lapangan yang dilaksanakan di PT. Garuda Indonesia Jakarta, ditemukan bahwa wanita Manado yang melamar pekerjaan pramugari setiap waktu penerimaan berjurnlah rata-rata di atas 20 orang. Tetapi yang terjaring tes masuk hanya berjumlah rata-rata dua sampai tiga orang. Secara kuantitas mereka hanya sedikit, namun berdasarkan temuan data di lapangan, prestasi kerja mereka rata-rata baik. Sebagai contoh jenjang kepangkatan tertinggi dalam profesi pramugari pertama-tama diraih oleh pramugari asal Manado. Dalam lembaga Chief terdapat beberapa pramugari Manado yang berpangkat asisten purser."