Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 175057 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Okky Chahyo Nugroho
"Tesis ini membahas pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan di Wilayah Hukum Jakarta Pusat beserta faktor pendukung dan penghambat yang ditemui. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi evaluasi di setiap pranata /lembaga Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat proses peradilan belum tercapai, meskipun didukung oleh kebijakan yang diterbitkan di setiap pranata/lembaga namun perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat dan diterbitkan merupakan suatu kebijakan yang berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan (need based approach). Pendekatan berbasis kebutuhan sifatnya sangat terbatas dan hanya memenuhi target jangka pendek. Dari berbagai pengalaman, strategi pembangunan dengan pendekatan berbasis kebutuhan kerap menimbulkan berbagai masalah lanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang, karena tidak di dukung oleh sumber daya yang memadai, sarana dsb. Dengan adanya putusan hakim dalam dua kasus yang diangkat dalam tesis ini, merupakan contoh nyata proses peradilan tetap tidak dapat dihindari bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga putusan hakim menyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar terlindungi haknya, memang memerlukan pemahaman dan pengertian aparat penegak hukum tentang perlindungan anak dan didukung adanya peraturan perundangan tentang peradilan anak yang jelas, sehingga dapat diharmonisasikan dengan peraturan perundangan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh setiap pranata mengandung arti yang dalam bagi perlindungan dengan didasari pendekatan hak asasi anak, bahwa anak sebagai subyek hukum bukan obyek hukum. Tentunya harus didukung oleh faktor hukumnya, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

This thesis discusses the implementation of child protection law in dealing with the judicial process in the Central Jakarta Jurisdiction and supporting factors and obstacles encounter. This research is research with a qualitative approach using the method of evaluation studies at each institution/agency Criminal Justice System for Children. The results show that the implementation of child protection laws to deal with during the judicial process is not reach, even if support by policies issue in each of the institutions/agencies, but the protection and best interests of the child neglect. This is because policies are made and issued a policy based on needsbased approach. Needs-based approach is very limited and only meet short-term targets. From various experiences, the development strategy-driven approach often led to further problems in the medium term and long term, because it is not supported by adequate resources, facilities and so on. With the verdict in two cases raise in this thesis, an example of the judicial process remains unavoidable for children who have to deal with the law, so that the guilty verdict and sentence to imprisonment. Handling a child is confront with a legal right to be protect, it requires understanding and understanding of law enforcement officers on child protection and supported the legislation on child justice clear, so that rules can be harmonized with the legislation on human rights and child protection. In addition, the policy made by each institution has a deep meaning for the protection of the rights based approach to children, that children as legal subjects rather than objects of law. Course must be support by legal factors, law enforcement facilities, community and culture."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T26656
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Hasanah
"Perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sejatinya telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), ABH pada proses peradilan pidana memiliki hak atas identitasnya tidak boleh dipublikasikan di media cetak maupun elektronik, bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran kewajiban atas kerahasiaan identitas ABH diacam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun, kemudian berbagai permasaahan muncul, berkaitan dengan pemberitaan di media massa yang mencatumkan identitas ABH secara jelas baik berupa nama lengkap, nama orang tua, alamat bahkan foto wajah ditunjukkan dengan 10 (sepuluh) kasus pada pemberitaan di media online yang telah melanggar kerahasiaan identitas ABH. Wartawan dalam melakukan fungsinya sebagai media untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat harus taat pada Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas ABH harus dilakukan karena ABH rentan mengalami diskriminasi sebagai akibat dari adanya cap/pelabelan buruk dari masyarakat terhadap diri pribadi ABH. Berdasarkan hasil penelitian, hak ABH untuk tidak dipublikasikan identitasnya di media masih sering terjadi. Hal tersebut dikarenakan wartawan kurang memahami peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak maupun Peraturan Dewan Pers Nomor:1/Peraturan-DP/II/29 Tentang Pedoman, Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), sanksi yang dikenakan bagi pengingkaran kewajiban perlindungan atas identitas ABH memang sudah secara jelas diatur dalam Pasal 97 UU SPPA, namun pada implementasinya masih sering terjadi pelanggaran, jika berkaitan dengan pers maka sepanjang pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan masih dalam ruang lingkup kegiatan jurnalistik atau karena pekerjaannya jika terjadi pelanggaran yang bertanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers meliputi bidang usaha maupun redaksi, sanksi etik yang diberikan kepada wartawan diserahkan kepada organisasi wartawan terkait, sehingga sanksi yang diberitan kepada wartawan tidak sama. Pertanggungjawaban Perusahaan pers hanya terbatas pada Pasal 18 Ayat (2) dan (3) UU Pers dengan ancaman pidana denda sedangkan redaktur/pemimpin redaksi dapat dikenakan pertanggungjawaban diluar Pasal 18Ayat (2) dan (3) UU Pers dengan diancam pidana penjara maupun denda.

Protection of the identity of children (minors) regarding criminal action is regulated in Article 19 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Children who are in the criminal justice process have the right to protect their identity. Those who violate the regulation to protect the identity of children's personal information are threatened with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a maximum fine of IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah). However, then various problems arose related to reports in the mass media which stated children's identity clearly in the form of full name, parents' names, addresses, and even facial photos shown in 10 (ten) cases in online media reports which had violated the confidentiality of children identity. Journalists, carrying out their function as media to disseminate information to the public, must comply with the Journalistic Code of Ethics and Legislation relating to Children's Protection; protection of the confidentiality of the identity of children must be carried out because children are vulnerable to experiencing discrimination as a result of being labeled/badly labeled by society towards the child personal self. Based on research results, the children's right not to have their identities published in the media still occurs frequently. It’s because journalists do not understand the regulations relating to child protection and the Press Council Regulation Number 1/Peraturan-DP/II/29 concerning Guidelines for Child-Friendly Reporting (PPRA), the sanctions imposed for denying the obligation to protect the child's identity are already in place. It is clearly regulated in Article 97 of the “SPPA” Law. However, in it’s implementation, violations still often occur if it is related to the press, as long as the reporting carried out by journalists is still within the scope of journalistic activities or because of their work; if a violation occurs, the person in charge of the company is responsible. The press covers both the business and editorial sectors. The ethical sanctions given to journalists are handed over to the relevant journalist organizations so that the sanctions given to journalists are not the same. The responsibility of press companies is only limited to Article 18, Paragraphs (2) and (3) of the Press Law, which carries the threat of a fine. At the same time, the editor/editor-in-chief can be held accountable outside of Article 18 Paragraphs (2) and (3) of the Press Law with the threat of imprisonment or a fine."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Jakarta: Sahabat Remaja, Unicef, 1999
305.23 KON
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Sahabat Remaja, Unicef, 1999
305.23 KON
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 2008
305.23 UJI
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Depkominfo, 2007
362.76 PED
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dzikrina Laili Kusumadewi
"Anak-anak tidak dapat dihindarkan dari penggunaan berbagai macam teknologi yang telah berkembang saat ini. Atas penggunaan teknologi tersebut, maka disertai pula dengan ancaman penyalahgunaan data pribadi seseorang yang mungkin akan muncul setelahnya. Ancaman tersebut cukup meresahkan, terutama bagi anak-anak yang dalam pandangan hukum dianggap sebagai individu yang tidak cakap. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak mengatur dan menjelaskan secara rinci perlindungan-perlindungan yang bisa anak dapatkan atas keamanan data pribadinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang aturan anak, sanksi, dan ganti rugi dalam perlindungan data pribadi; ketentuan hak-hak anak; dan perbandingan implementasi. Tujuannya untuk memberikan penjelasan mengenai apa saja ketentuan yang telah diatur dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia, yang kemudian akan dibandingkan dengan ketentuan dalam General Data Protection Regulation (GDPR). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, berdasarkan bahan kepustakaan hukum, dengan pendekatan komparatif atau perbandingan. Hasil yang di dapat adalah bahwa ketentuan untuk anak dalam UU PDP masih belum memadai untuk melindungi data pribadi anak secara tegas dan jelas, yang mana berbanding terbalik dengan ketentuan dalam GDPR. Akibatnya, tidak ada pengimplementasian yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemerintah perlu membentuk dan mengesahkan undang-undang baru yang terfokus membahas mengenai perlindungan data pribadi anak.

Childrens are inseparable from using various kinds of technology. The use of this technology also has a negative impact, which is misuse of one's personal data. This threat is quite troublesome, especially for children, in the eyes of the law, that are considered as incompetent individuals. Unfortunately, Regulation Number 27/2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) does not regulate and explain in detail the protections that children can get for the security of their personal data. Therefore, this research will discuss child regulations, sanctions, and compensation in protecting personal data; child rights provisions; and the comparison of implementation. The aim is to provide an explanation of what provisions have been regulated and how they are implemented in Indonesia, which will then be compared with the provisions in the General Data Protection Regulation (GDPR). This study uses a juridical-normative method, based on legal literature, with a comparative approach. The result obtained is that the provisions for children in the PDP Law are still inadequate to protect children's personal data explicitly and clearly, which is inversely proportional to the provisions in the GDPR. As a result, there is no significant implementation in everyday life. Thus, the government needs to form and pass a new law that focuses on discussing the protection of children's personal data."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewa Ayu Santi Wiranti Rendang
"Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan dan disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan penyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berhuhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang SPPA serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

Children as young generation has strategic role that guarantees the sustainability of the existence of the nation in the future and knows exist by the international community with the appearance of a convention which is emphasizing the position of a child as hukan beings who should get the protection of their rights. Dotted refuse from a problem child interest and developed the concept of restorative justice and diversion is an alternative concept of handling children in conflict with the law so that children does not go through the judicial process that will cause a bad stigma to the child. With regard to the role of the police investigation in applyiong the concept of diversion against children conflict with the law can be assessed on how the application of diversion concept conducted by a police investigation against children in conflict with the law in Indonesia and the application of diversion concept is carried out by a police investigation against children in conflict with the law matters by applying diversion. This research using research judicial normative supported by field research conducted by way of doing an interview with an informer, analysis of data used is data qualitative analysis by the method of primary and secondary."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Zahira Salsabila Usman
"Perlindungan anak merupakan program yang telah dijalankan oleh beragam organisasi baik pemerintahan maupun swasta dan menjadi salah satu fokus utama di seluruh belahan dunia. Di Indonesia, Lembaga pemerintah dan LSM bersama-sama menjadi penggerak berjalannya program perlindungan anak Indonesia. Salah satu LSM yang mempunyai program tersebut adalah Save the Children dengan program yang bernama Coaching for Life. Untuk menilai apakah suatu program tepat sasaran seperti yang diharapkan, maka dibutuhkan evaluasi program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Coaching for Life, yang ditinjau dari dimensi efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan alat evaluasi menggunakan main categorical analysis dan SWOT disertai analisis konsep partisipasi dan pembangunan kapasitas. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa program Coaching for life, telah berjalan efektif dan efisien, serta memberi dampak positif serta berkelanjutan untuk jangka panjang. Materi yang digunakan dalam kegiatan program cukup aplikatif sehingga dapat mengasah kemampuan penerima program dan dipraktikan secara langsung. Praktik langsung membuat manfaat yang diterima melekat dengan penerima program dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga, hal tersebut mendorong terbentuknya kebertahanan pada anak dan terciptanya lingkungan yang positif bagi anak.

Child protection programme has been obtained by various organization, both government and private sector, and the child protection programe has been the main focus all over the world. In Indonesia, government organization and NGOs both take an important role on the running of Indonesian child protection programme. One of the NGO that have this programme is Save The Children with the programme named Coaching for Life. To asses the programme accordance with the goals and target, programme evaluation needed to be done. This research is meant to evaluate Coaching for Life programme which will be reviewed with a few dimention of evaluation such as effectivity, efficiency, impact, and sustainability. This research used qualitative method, with main categorical analysis and SWOT analysis as tools of evaluation, there is also an analysis on participation and capacity building concept. The result of this research found that the implementation of Coaching for Life programme has been effective and efficient, along with giving positive impact and sustainability for a long period of time. The subjects that are used in program activity are quite applicable in the real life. Therefore, the subjects that are given can sharpen the skills of the program participant where they can directly practice their skill in their real life. Direct practice can make the result of this program stick with them for a long period of time with the result that this practice will encourage the shaping of children resilience and creating a positive environment for children."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>