Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai konsistensi pengawasan BPOM terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai peranan BPOM dalam mengawasi peredaran produk pangan kadaluwarsa. Dalam tesis ini penulis menggunakan teori Paternoster & Simpson tentang pilihan rasional kejahatan korporasi serta teori keadilan dari John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa tidak konsisten dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor keterbatasan anggaran dan faktor sarana dan prasarana. Selain itu juga bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang menjual produk pangan kadaluwarsa masih sangat ringan, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa BPOM seharusnya dapat berlaku adil.

---

This thesis discusses to hit supervision consistency BPOM towards product expired food. Troubleshoot in this thesis hits part BPOM in supervise expired food product circulation. In this thesis is author uses theory Paternoster Simpson about corporate crime rational choice and justice theory from John Rawls. This watchfulness uses qualitative method.Watchfulness result concludes that supervision that done by BPOM towards expired food product circulation not consistent caused by there are some factor, that is human resource factor, estimation limitedness factor and tool factor and infrastructure. Besides also that is down punishment towards. Executant that sell expired food stills as light as a feather, so that will not evoke scared effect. Watchfulness result imply that in do supervision towards expired product BPOM should can fair operative."

"Tesis ini membahas tentang pengawasan yang dilakukan terhadap produk makanan halal dalam rangka mengimplementasikan ketentuan pasal 30 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna memberikan perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis kuantitatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan adanya pengetahuan, dukungan berupa moril dan materiel dari pihak pemerintah serta berusaha untuk senantiasa menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antar sesama pelaksana pengawasan.

---

This thesis describes the surveillance conducted on halal food products in order to implement the provisions of article 30 of law number 8 of 1999 on Consumer Protection to provide protection for Muslim consumers in Indonesia. This research is quantitative juridicial research. The result suggest that the needed knowledge, moral support and material from of the government are always trying to establish coordination and good communication between the excecutive members."

"Skripsi ini menganalisis perlindungan konsumen terkait penggunaan plastik daur ulang sebagai bahan kemasan pangan oleh pelaku usaha. Belakangan ini, para pelaku usaha industri makanan mulai menggunakan plastik daur ulang sebagai kemasan pangan untuk menerapkan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pelaku usaha dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan dan menjamin kualitas kemasan pangan plastik daur ulang sama baik dan amannya bagi konsumen seperti halnya kemasan pangan plastik murni. Selain pelaku usaha, BPOM sebagai otoritas pengawas pangan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi keamanan dan mutu kemasan pangan plastik daur ulang. Untuk menganalisis hal tersebut, skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menelaah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan berbagai jurnal. Melalui penelitian dan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan terkait material dan migrasi plastik daur ulang sebagai kemasan pangan di Indonesia cukup komprehensif dan para pelaku usaha telah menjamin kualitas kemasan pangan plastik daur ulangnya melalui berbagai sertifikasi. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang kurang tepat dalam mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang yang wajib dicantumkan dalam kemasan pangan plastik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2010. Dengan tidak mencantumkan logo dan kode dengan benar sebagaimana diatur maka pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, menetapkan norma dan peraturan, serta memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran terkait plastik daur ulang sebagai kemasan pangan dalam lingkup bahan dan migrasinya, tetapi tidak terkait pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang. Untuk lebih meningkatkan perlindungan konsumen, sanksi dan pengawasan terhadap penggunaan logo tara pangan dan kode daur ulang perlu diterapkan dengan lebih tegas oleh pemerintah. Pelaku usaha juga harus meninjau kembali kemasan pangan plastik daur ulangnya untuk mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang yang sesuai.

---

This thesis analyzes consumer protection concerning the utilization of recycled plastic that is used as material for food packaging by business actors. Recently, business actors in the food industry have begun using recycled plastic as food packaging to implement environmental sustainability. In doing so, business actors are burdened with the obligation and liability to ensure and guarantee that the quality of recycled plastic food packaging is as good and safe for consumers as virgin plastic food packaging. Other than the business actors, BPOM, as the food supervisory authority, also has the responsibility to supervise the safety and quality of recycled plastic food packaging. To analyze this matter, this thesis uses a doctrinal research method that examines secondary data such as statutory regulations and various journals. Through the conducted research and analysis, it can be seen that the laws and regulations concerning the material and migration of recycled plastic as food packaging in Indonesia are quite comprehensive and business actors have guaranteed the quality of their recycled plastic food packaging through various certifications. However, several business actors still have not properly included the food-grade logo and recycling code on recycled plastic packaging as regulated by the Regulation of the Minister of Industry Number 24/M-IND/PER/2/2010. By not putting the logo and code correctly as regulated, business actors are not providing the correct and clear information to the consumers as required by the Consumer Protection Law. On the other hand, BPOM has the authority to supervise, establish norms and regulations, and impose sanctions towards any violations revolving around recycled plastic as food packaging within the scope of its material and migration, but not concerning the use of the food grade logo and recycling code. To further improve consumer protection, sanctions and supervision concerning the proper use of food-grade logo and recycling code need to be more firmly implemented by the government. Business actors must also review their recycled plastic food packaging to include the proper food-grade logo and recycling code."

"ABSTRAKPelaku usaha berkewajiban untuk mengolah dan mengedarkan pangan daridaging ikan sesuai dengan mutu dan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Mutu daripangan olahan ikan tersebut tentunya seiring dengan waktu tersebut dapatmengalami penurunan mutu, sehingga pangan olahan ikan tersebut tentunyamempunyai jangka waktu untuk layak dikonsumsi. Hal ini berarti bahwa panganolahan ikan tersebut dapat mengalami kedaluwarsa, sehingga tidak dapatdikonsumsi oleh konsumen. Kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut harusdiperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mempunyaihak-hak asasi yang harus ditaati oleh produsen dan pelaku usaha lainnyaberkaitan dengan kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut sesuai Pasal 4UUPK, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan atas konsumsi dari panganolahan ikan dan hak atas informasi. Adapun hak atas informasi dari konsumenditerapkan dalam kedaluwarsa pangan olahan ikan adalah konsumen berhakmengetahui secara jelas mengenai informasi dari tanggal kedaluwarsa secara jelasdan benar. Sedangkan, hak atas keamanan dan keselamatan dari makananberkaitan dengan konsumen berhak atas pangan olahan ikan yang bebas darikedaluwarsa. Pengaturan terhadap kedaluwarsa ini tidak terdapat pada peraturanperundang-undangan pada sektor perikanan, melainkan terdapat pada peraturanperundang-undangan sektor perlindungan konsumen dan sektor pangan. Apabilateijadi pelanggaran terhadap hak konsumen berkaitan dengan kedaluarsamakanan, maka Pelaku usaha tentunya bertanggungjawab atas kerugian darikonsumen. Akan tetapi, prinsip tanggungjawab dari pelaku usaha tidak strictliability, karena pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membuktikan diri tidakberrsalah atas kerugian dari konsumen. Proses peredaran pangan olahan ikan initentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah, sehingga konsumenmendapatkan jaminan untuk konsumsi pangan olahan ikan. Badan Pengawas Obatdan Makan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukanpengawasan terhadap peredaran pangan olahan ikan kedaluwarsa di pasaran."

"Studi ini berfokus pada merancang model rantai pasok Halal terintegrasi untuk produk makanan ayam yang mencakup seluruh proses rantai pasokan, dimulai dari pengadaan bahan baku yang dibutuhkan untuk produk makanan ayam hingga distribusi akhir produk kepada konsumen akhir. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh rantai pasokan mengikuti standar Halal, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis, model ini mempertimbangkan sifat dinamis dari rantai pasokan, termasuk faktor-faktor seperti perubahan permintaan dan tingkat inventaris. Sebuah studi kasus tentang produk makanan ayam menguji efektivitas model ini. Temuan-temuan tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan persyaratan Halal pada setiap tahap sesuai dengan kebijakan jaminan Halal di Indonesia.

---

This study focuses on designing an integrated Halal supply chain model for chicken food products that encompasses the entire supply chain process, starting from the sourcing of ingredients required for chicken food products and extending to the final distribution of the products to end consumers. The aim is to ensure that the entire supply chain follows Halal standards, from sourcing ingredients to distributing the final product. By using a dynamic system approach, the model considers the dynamic nature of the supply chain, including factors like demand changes and inventory levels. A case study on chicken food products validates the effectiveness of the model. The findings emphasize the importance of integrating Halal requirements at each stage according to halal assurance policy in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kerusakan pangan segar pada gudang pusat Transmart Carrefour sehingga peningkatan kualitas dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method yang bersifat deskriptif yang berdasarkan wawancara dan observasi serta data di lapangan. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan Pareto chart dan fishbone diagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang paling banyak terjadi pada produk pangan segar di gudang pusat Transmart Carrefour adalah busuk dan memar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa produk pangan segar mengalami kebusukan karena kualitas buah yang buruk dari pemasok, tenaga kerja yang kurang terlatih, proses penyimpanan yang kurang baik dan proses transportasi yang kurang memadai. Sementara itu, masalah memar pada pangan segar disebabkan oleh tenaga kerja yang kurang terlatih dan terawasi, serta proses transportasi yang kurang baik, metode penyusunan atau penumpukan yang kurang tepat dan material kemasan yang kurang baik.

---

This study aims to determine the factors that cause damage to perishable food in the Transmart Carrefour distribution center so that quality improvements can be achieved. The research method used is descriptive mixed method based on interviews and observations and data in the field. The approach of this research uses Pareto charts and fishbone diagrams. The results show that the most common problems in perishable food products at the Carrefour Transmart distribution center are rotten and bruised. The results from rotten problem are poor fruit quality from suppliers, poorly trained laborers, poor storage processes and inadequate transportation processes. Meanwhile, the problem of bruising on perishable food is caused by a poorly trained and supervised laborers, poor transportation processes, inaccurate preparation or stacking methods and poor packaging materials."

"ABSTRAKTelur ayam merupakan salah satu produk peternakan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Telur sangat mudah diperoleh dan harganya murah sehingga terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Telur dapat diubah menjadi pangan fungsional dengan cara memberikan ayam ras sebagai sumber telur perlakuan berupa pemberian ransum ditambah dengan sediaan mikroemulsi limbah minyak ikan. Limbah minyak ikan terlebih dahulu dimurnikan sebelum dijadikan sediaan. Hasil analisa kandungan asam lemak didalam telur dengan GCMS menunjukkan bahwa telur yang dihasilkan oleh ayam yang diberikan sediaan mikroemulsi memiliki kandungan omega-3 jauh lebih tinggi dibandingkan telur yang dihasilkan oleh ayam yang hanya diberikan ransum dan konsentrat tanpa dibuat sediaan mikroemulsi"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peran Badan POM terhadap upaya perlindungankonsumen produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Produk kosmetikyang aman harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yangterkait. Bahan yang digunakan untuk kosmetik haruslah bahan yang memenuhiketentuan mutu dan keamanan sehingga tidak membahayakan konsumen, sesuaidengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan POM sebagai badanyang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif atau dikenal pula dengan penelitian hukumkepustakaan. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian yang bersifat deskriptifkarena bertujuan untuk mendeskripsikan aspek hukum dalam perlindungankonsumen produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Hasil daripenelitian ini menyarankan adanya koordinasi Badan POM dan pemerintah,khususnya dengan instansi Direktorat Bea dan Cukai, Polisi dan Pengadilan,dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalamupaya perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik yangmengandung bahan berbahaya. Selain itu, harus lebih konsisten dan tegas dalammenerapkan ketentuan hukum yang berlaku agar penerapan sanksi dapatmemberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of drugs and food examiner department to safeguardconsumer cosmetic products containing hazardous materials. Safe cosmeticproducts must meet the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protectionand Law No. 36 of 2009 on Health, as well as other legislation related. Thematerials used for cosmetic ingredients must comply with quality and safety thatdoes not harm the consumer, in accordance with regulations issued by drugs andfood examiner department as a body tasked to oversee food and drug trafficking.This study uses a normative or also known as legal research literature. This studyis also referred to as fieldwork descriptive as it aims to describe aspects ofconsumer protection laws in cosmetic products that contain hazardous materials.The results of this study suggest the existence of coordination drugs and foodexaminer department and the government, particularly the office of theDirectorate of Customs and Excise, the Police and the Courts, by applying theprinciples of coordination, integration, and synchronization in the consumer legalsafeguards against cosmetic products that contain hazardous materials.Furthermore, it should be consistently and decisively in implementing theprovisions of applicable law that sanctions can provide a deterrent effect tobusinesses that commit violations."

"[ABSTRAKProduk perishable adalah produk yang akan mengalami kerusakan atau penurunan kualitas sehingga tidak layak atau aman untuk dikonsumsi karena perubahan kondisi yang terjadi terhadap produk. Salah satu contoh produk perishable yang paling umum adalah makanan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang konsep biodegradable active & intelligent packaging untuk digunakan pada produk makanan, terutama produk muscle-based. Jenis plastik yang dibuat adalah plastik oxo-degradable. Melalui survei menggunakan kuesioner dan analisis AHP, diketahui fitur active packaging dan intelligent packaging yang dianggap paling penting secara berurutan adalah antimicrobial packaging dan spoilage/freshness indicator, yang dibuat dengan penambahan bahan antimikroba berbahan dasar perak dan indikator berbahan dasar antosianin terhadap masterbatch plastik pada proses ekstrusi.

---

ABSTRACTPerishable products are products which eventually degrade in quality and safety as time passes by. One example of perishable product is food. This research aims to design the concept of biodegradable active & intelligent packaging used for food products, particularly muscle-based products. The type of biodegradable plastic chosen is oxo-degradable. Based on survey conducted through questionnaire and AHP analysis, the most important features for active and intelligent packaging, in sequence, are antimicrobial packaging and spoilage/freshness indicator. These features can be integrated to aforementioned oxo-degradable by the addition of silver-based antimicrobial agent and anthocyanine-based pH indicator into plastic masterbatches during extrusion process., Perishable products are products which eventually degrade in quality and safety as time passes by. One example of perishable product is food. This research aims to design the concept of biodegradable active & intelligent packaging used for food products, particularly muscle-based products. The type of biodegradable plastic chosen is oxo-degradable. Based on survey conducted through questionnaire and AHP analysis, the most important features for active and intelligent packaging, in sequence, are antimicrobial packaging and spoilage/freshness indicator. These features can be integrated to aforementioned oxo-degradable by the addition of silver-based antimicrobial agent and anthocyanine-based pH indicator into plastic masterbatches during extrusion process.]"