Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sehingga konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Demikian pula kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan untuk kurun waktu 2004 -2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan ?Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun? dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan mulai tanggal 1 maret 2005, selain dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin, juga dikhawatirkan dapat berimplikasi pada terhambatnya upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional sekolah (BOS) dengan tujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Madrasah sebagai satuan pendidikan yang dikembangkan untuk membantu warga masyarakat dituntut dapat memenuhi kebutuhan pendidikan Namun di pihak lain data pada Kantor Departemen Agama Kota Depok (2006 : 6) menggambarkan bahwa keberadaan siswa madrasah di kota Depok mayoritas adalah siswa yang tidak mampu. Oleh karena itu penelitian ini mengambil setting di lembaga madrasah. Salah satu madrasah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Madrasah Tsanawiyyah Muhammadiyyah Beji Depok. Pada tahun pelajaran 2005/2006 madrasah ini mengalami kemajuan yang signifikan dari hasil proses belajar mengajarnya. Keberhasilan ini ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai UAN dan prosentase kelulusan, meningkatnya jumlah siswa yang mendaftar dan yang diterima, meningkatnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTA, menurunnya siswa pengulang, menurunnya angka drop out, dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Berangkat dari alasan itulah, maka topik penelitian ini adalah : ?EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH TSANAWIYYAH MUHAMMADIYYAH BEJI DEPOK?.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyyah (MTs) Muhammadiyyah Beji Depok. Penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif dan model evaluasi yang dikembangkan oleh pengelola program BOS tingkat pusat. Model evaluasi pada program ini di dalamnya mencakup lima aspek yaitu evaluasi input, proses, output, outcome dan impact. Karena program ini baru dilaksanakan pada dua tahun ini, maka penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan aspek input, proses, output dan outcome. Keempat aspek program ini masing-masing memiliki komponen dan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian program sekaligus mengukur efektifitas pelaksanaan program. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan intervensi komunitas serta evaluasi program. Teori kemiskinan, teori pemberdayaan dan intervensi komunitas digunakan dalam rangka untuk lebih mengenal program, sedangkan teori program evaluasi dan program teori. digunakan untuk keperluan analisis dalam penelitian evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input yang terdiri dari komponen juklak, managemen/organisasi. sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana secara keseluruhan telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan, kecuali pada sumber daya manusia (SDM) petugas unit pengaduan masyarakat sama sekali belum mendapat pelatihan. Aspek proses yang mencakup pelaksanaan seleksi dan alokasi, pelaksanaan unit pengaduan masyarakat, pelaksanaan pengadministrasian program dan pelaksanaan pengadministraian keuangan program telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan. Demikian pula pada aspek output dan outcome secara keseluruhan telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan. Terpenuhinya indicator ini karena didukung oleh aspek input yang efektif ini yang merupakan modal dasar sekaligus merupakan kekuatan yang sangat mendukung kepada efektifitas pelaksanaan program disamping keberhasilan pengelola program bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyyah Beji Depok membangun persepsi dan bekerja sama dengan fihak-fihak yang terkait (steakholder) serta mengelola pelaksanaan program sesuai dengan juklak. Sedangkan salah satu factor penghambat pelaksanaan program adalah ketiadaan dana operasional. Mengacu kepada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat direkomendasikan : Pertama, untuk Tim PKPS BBM tingkat pusat diharapkan program bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dipertahankan dan dilanjutkan, bahkan kalau perlu ditingkatkan jumlah bantuannya, Kemudian pengelola program (Tim PKPS BBM) tingkat sekolah/madrasah diberikan dana operasional dan diberikan buku juklak minimal 4 buah. Kedua, untuk Tim PKPS BBM Provinsi dan Kota diharapkan memberikan perhatian serius terhadap kondisi belum terpenuhinya jumlah alokasi bantuan sesuai dengan jumlah siswa dan diharapkan mengadakan pelatihan untuk pelaksana unit pengaduan masyarakat (UPM). Ketiga, untuk Tim PKPS BBM MTs Muhammadiyyah Beji Depok diharapkan buku rekening bantuan operasional sekolah (BOS) Madrasah Tsanawiyyah Beji Depok sebaiknya dipindahkan ke buku rekening kantor pos dan dalam penetapan seleksi penerima bantuan sebaiknya dilakukan home visit (kunjungan ke rumah) sebagai langkah pengecekan kembali data-data yang telah disampaikan ke madrasah.

---

Law No. 20/2003 on National Educational System stipulates that all citizens aged 7 to 15 have to get basic education. The consequence is that the government is obliged to educate children in elementary levels (SD/MI and SMP/MTs). Besides, the government strategic planning on education in the year 2004 ? 2009 states that the government tries to give the people any possible access on qualified education through the enhancement of nine years obligatory educational program and giving wider access to those who have not received any educational services maximally. The hike of fuel price on March 1, 2005 caused not only the decrease of poor people to get their basics needs but also the slow down of the government program on education due to the inability of the poor people to afford their children education. School Operational Assistance known as BOS aims to make the basic education free of charge for the poor people, so that they could complete their study based on the nine years compulsory education program. As one of the schools in the system, Madrasah (Islamic School) is expected to give the people education. Data from Depok Religious Affair Department (2006: 6) indicated that the majority of Madrasah students are coming from poor family. This research is conducted in Madrasah setting. One of the schools receiving BOS is MTs Muhammadiyyah Beji Depok. In 2005/2006, this school improved significantly in the teaching learning process. It was indicated by the increase of average score of UAN, the increase of student?s successful percentage, the increase of registered and accepted students, the increase of its graduates continuing to higher education, the decrease of drop out students, and the increase of society participation. Based on the consideration above, the topic of this study is THE EVALUATION OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE PROGRAM AT MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYYAH BEJI DEPOK This study is aimed to evaluate the implementation of BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok. This study is qualitative and uses evaluation model which is developed by the central board of BOS program. The model of evaluation of this program consists of five aspects which are input, process, output, outcome, and impact evaluation. Since the program has just been conducted for two years, the study will be focused on the implementation of input, process, output, and outcome aspects. Each of the four aspects has its own components and indicators. Working indicator functions as a tool to measure the program success and the effectiveness of the program.The theoretical frameworks used in this study include poverty theory, society empowerment theory, and community intervention as well as program evaluation. Poverty theory, empowerment theory, and community intervention are used in order to know more about the program, meanwhile evaluation program and program theory are used to analyze in evaluation research. Findings showed that input aspect that includes the components of implementation guidance, management/organization, human resources, and facility has fulfilled decided working indicators, but human resources in this case community complaint unit personnel have not got any training related to their jobs. Process aspect that includes the implementation of selection and allocation, the implementation of community complaint unit, the implementation of program administration and finance program has fulfilled the decided working indicators. In addition, output and outcome aspects have also fulfilled the decided working indicators. The fulfillment of the indicators which is backed up by the effective input is the basic of the effectiveness of the program implementation of BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok. It can create good image that can be useful in relation to stakeholders. The only threat factor is the unavailability of operational finance. Based on the findings of the study, it could be recommended that: First, those who are responsible in national level should keep BOS program sustainable and continual, and it will be better if the amount of the money given is increased. The organizers in the school level should be supported by operational finance and they should also be supported by at least 4 implementation guidance books. Second, those who are responsible both in provincial and municipality level should give their serious attention on the amount of money needed with the amount of students. They should also give such training to the community complaint unit personnel. Third, those who are responsible in BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok should change their bank account to post office account. They should also select carefully the recipients of BOS program by check and recheck the data through home visit."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP dan sederajat. Dengan adanya alokasi waktu anak yang terbagi atas schooling time, working time dan leisure time, meningkatnya anak yang bersekolah dapat memengaruhi jumlah anak bekerja. Menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia dan interval tahun 2006-2014 dilakukan penelitian mengenai pengaruh program BOS terhadap pekerja anak, dalam penelitian ini pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan bersekolah. Hasil penelitian ini adalah realisasi dana program BOS signifikan memengaruhi penurunan jumlah pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan signifikan memengaruhi peningkatan jumlah pekerja anak usia SMP bersekolah.

---

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program can increase educational attainment on junior secondary level. The children has time allocation that divided by schooling time, working time and leisure time. Therefore, the increasing number child go to school can affected number of child labor. Using panel data of 33 provinces in Indonesia with interval of 2006-2014, this research estimate the impact of BOS program on child labor in which the age of child labor is the age in junior secondary level. The result of this research is BOS program significantly affect the decrease on child labor who attend school at junior secondary level and significantly affect the increase on child labor who not attend school at junior secondary level."

"ABSTRAKProgram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebvjakan pemerintah dalam rangka me/aksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan. Kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk terutama penduduk miskin. Hai tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajlb Belajar Pendidlkan Dasar Sembiian Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memperoleh pendid/kan. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program BOS yang dlmulai pada Ju!! 2005, bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiah Serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelengarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembifan Tahun.Permasalahan muncul ketika program BOS berjalan beberapa waktu dengan timbulnya pro dan kontra terhadap pelaksanaan program BOS ini. Timbulnya pro dan kontra tersebut karena adanya indikasi bahwa program BOS tidak teriaksana dengan baik atau tidak efektivi Berdasarkan latar belakang tersebut, tesis ini dilakukan untuk meneliti pelaksanaan program BOS dengan melihat tingkat keberhasilan yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan berdasarkan indicator klnerja tersebut menghasi/ sekolah yang berhasil dan sekolah yang tfdak berhasil dalam pelaksanaan program BOS. Kemudfan anal/sis regresi logfstik dilakukan untuk mengetahui faktor~faktor apa saja yang membedakan atau yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program BOS diantara kedua kategori sekofah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program BOS dipengaruhi ofeh tingkat pendidikan orang tua murid dan bcsarnya SPP/iuran. Semakfn tinggi tingkat pendidikan orang tua murid maka semakin tinggi probabilitas suatu suatu sekolah berhasil dalam pelaksanaan program BOS, dan semakln tinggi SPP/iuran maka semakin kecil probabilitas suatu suatu sekolah berhasil da/am pelaksanaan program BOS."

"ABSTRAKPenelitian ini mengambil fokus tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan belanja pemerintah serta Bantuan Operasional Sekolah terhadap nilai Ujian Nasional Murni siswa Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP , di 33 provinsi pada kurun waktu 2008 sampai 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode estimasi data panel. Peneliti melakukan estimasi pooled least square, fixed effect method, dan random effect method sebagai metode estimasi regresi data panel.Persamaan regresi terdiri dari nilai UN SD dan SMP sebagai variabel terikat dan alokasi DAK Pendidikan lagt-2 serta BOS sebagai variabel bebas dan menambahkan variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan Belanja Pendidikan untuk masing-masing provinsi. Temuan utama penelitian adalah variabel BOS berpengaruh positif terhadap nilai UN SD walaupun tidak signifikan dan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai UN SMP. Sedangkan variabel DAK pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kedua nilai UN, baik SD maupun SMP. Adapun variabel kontrol yaitu PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap hasil UN SD maupun UN SMP. Variabel kontrol kedua Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap hasil UN SD dan SMP, walaupun tidak signifikan secara statistika.Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan Pemerintah baik pusat dan daerah perlu meningkatkan kualitas persiapan hingga penyaluran BOS dan DAK Pendidikan yang tepat sasaran sebagai instrumen membantu peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, Pemerintah baik pusat dan daerah dapat lebih memberdayakan belanja daerah bagi peningkatan kualitas pembelajaran siswa melalui proksi Ujian Nasional tingkat SD dan SMP.

---

ABSTRACTThis research aim is to understanding the effect of educational specific grant DAK Pendidikan and government funding scheme school operational assistance grant BOS , toward national examination score on elementary SD and junior high school SMP across 33 provinces in Indonesian during 2008 2011. Our research uses quantitative method by utilizing estimation of panel data. The researcher runs three estimations pooled least square, fixed effect methods and random effect methodsas a method of panel fata regression.Regression equation consists of two dependent variables such as national examination score UN SD and UN SMP and also two independent variable such as DAK Pendidikan lagt 2 , BOS and added Regional GDP per capita and education spending each provinces as a control variable.The main findings are educational specific grant DAK Pendidikan has a positive significant effect toward national examination score for elementary and junior high school. However, government funding scheme school operational assistance grant BOS has a positive signifcant effect on junior high schiil national examination score, but not significant for elementary school examination score. In addition, the first control variable Regional GDP per capita has positive significantly affected on elementary national examination score and junior high school examination score. For another control variable education spending has positive significantly affected on junior high school examination score, but not positive significant for elementary school.From the findings, recommendations are as follow both central and local governments are needed to maximize BOS and DAK Pendidikan as an instrument to enhance education quality. Moreover, researcher urges the government should revitalize education spending for each provinces in order to improve the quality of education using proxies of elementary and junior high school examination score."

"Penelitian ini menganalisis korelasi bantuan pendidikan dengan basis syarat need dan merit di Universitas Indonesia terhadap pendapatan individu dan ketimpangan pada tingkat program studi. Studi ini menggunakan metode pooled cross section regression dengan data Tracer Study Universitas Indonesia. Hasil menunjukkan penerima bantuan berbasis need memiliki pendapatan yang lebih rendah sedangkan penerima bantuan merit memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan non-penerima bantuan. Pada penelitian ini juga ditemukan korelasi positif antara proporsi bantuan pendidikan need terhadap ketimpangan prodi. Namun tidak ditemukan korelasi antara proporsi bantuan merit dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat program studi. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari dua jenis bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, khususnya di Universitas Indonesia.

---

This research analyzes the correlation of educational aid based on need and merit at the University of Indonesia with individual income and inequality at the study program level. This research uses pooled cross-section regression method with data from the Tracer Study at the University of Indonesia. The results show that need-based aid recipients have lower incomes, while merit-based aid recipients have higher incomes compared to non-recipients. The study also found a positive correlation between the proportion of need-based educational aid and income inequality at the study program level. However, no correlation was found between the proportion of merit-based aid and income inequality at the study program level. The study provides a deeper understanding of the impact of these two types of education assistance at the university level, especially at the University of Indonesia."

"Pemerintah Meiji melaksanakan beberapa kebijakan baru tentang pendidikan yang dilaksanakan mendasar secara sosial, yaitu dengan mengubah kesadaran dari setiap orang terhadap fungsi negara. Orang Jepang yang pada masa pemerintahan Tokugawa masih berfikir kedaerahan, pada masa Meiji diharuskan mempunyai pemikiran atau kesadaran nasional (satu kebijakan pendidikan yang bersifat nasionalistik). Perubahan kesadaran dari kedaerahan menjadi nasional inilah yang merupakan hasil terpenting yang dilakukan oleh pemerintah Meiji dalam bidang pendidikan.

---

The Meiji administration issued some new policies on education which were basically carried out socially by transforming the awareness of each citizen on the role of the state. The Japanese during the Tokugawa era were still bound by provincialism, whereas in the Meiji era they were obliged to have a national consciousness based on a nationalistic educational policy. The transformation of the provincial awareness to the nationalistic one is the most significant change carried out by the Meiji administration in the domain of education."

"ABSTRAKMasih tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bintan dan rendahnyaanggaran kesehatan masyarakat di daerah menyebabkan Puskesmas belummaksimal dalam menjalan fungsi strategisnya. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk melihat efektifitas BOKdalam percepatan MDGs di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tahun2011 dan Tahun 2012. Hasil penelitian diketahui bahwa Bantuan OperasionalKesehatan belum efektif dalam mendukung percepatan MDGs. Hal ini disebabkankarena pegawai masih berorientasi pada uang lumpsum, peruntukkan kegiatanlebih besar diluar program tujuan MDGs dan menurunnya anggaran kesehatandari APBD setalah ada BOK. Saran: agar Dinas Kesehatan melakukan advokasikepada legislatif dan executive untuk mempertahankan dan meningkatkananggaran kesehatan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerjaprogram yang dibiayai BOK dan meningkatkan pembinaan ke lapangan untukmemaksimalkan pencapaian MDGs 2015.

---

ABSTRACTThe persistently high maternal mortality rate in the District of Bintan andlow areas of public health budget led health centers have not been up in runningthe strategic function. The study was a qualitative research design with casestudies that aim to see the effectiveness of the BOK in the acceleration of MDGsin Bintan regency in Riau Islands Province 2011 and Year 2012. Survey resultsrevealed that the Operational Health Support not been effective in supporting theacceleration of the MDGs. This is because employees are oriented journey?sexpences, greater activity outside the designated program goals MDGs anddeclining health budgets from existing budgets After BOK. Advice: HealthDepartment to advocate for legislative and executive to maintain and improve thehealth budget, supervise and evaluate the performance of programs financed byBOK and improve guidance to the field to maximize the achievement of theMDGs by 2015."

"Pelaksanaan Dana bantuan operasional sekolah tidak luput dari pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah, yang terpenting adalah dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah dengan tepat untuk dapat menunjang tercapainya tujuan berdasarkan program dana bantuan operasional sekolah dengan efektif dan efisien dilakukan berdasarkan rencana kergiatan anggaran sekolah supaya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sampai evaluasi. pada pelaksanaannya, dana bantuan operasional harus dipercayakan kepada kementerian terkait dengan tanggung jawab atas program bantuan operasional sekoalh dan dalam pengaturan alokasi pendanaan operasional kepala sekolah sebagai memengang tanggung jawab. Pembuatan Rencana kegiatan sekolah diperlukan untuk pedoman supaya tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan operasional sekolah bertujuan sebagai pemberian kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orang tua ataupun walinya tidak mampu dikarenakan terdapat kesenjangan pada tingkat pendidikan dari masyarakat mampu dan tidak mampu. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah menjadi sangat penting untuk memenuhi kriteria efektif, efisien, akuntabel serta transparansi. 

---

The implementation of the School Operational Assistance Fund is inseparable from good public services and in accordance with applicable regulations. In utilizing the School Operational Assistance Fund, the most important thing is to use the School Operational Assistance Fund appropriately to be able to support the achievement of objectives based on the Operational Assistance Fund Program efficiently and effectively and carried out based on the School Budget Activity Plan so that it is used as a guideline in implementation to evaluation. In its implementation, the Operational Assistance Fund must be entrusted to the relevant Ministry with responsibility for the Operational Assistance Fund Program in accordance with the applicable provisions, namely the technical guidelines for the School Operational Assistance Fund and in regulating the allocation of operational funding the school principal holds responsibility. Making a school activity plan is needed for guidance so that there are no deviations in the utilization of the School Operational Assistance Fund. School operational assistance aims to provide equal opportunities for students whose parents or guardians cannot afford it because there is a gap in the level of education of the rich and poor. Therefore, the utilization of the School Operational Assistance Fund is very important to meet the criteria of effectiveness, efficiency, accountability and transparency."

"ABSTRAKBantuan luar negeri awalnya merupakan pemikiran mulia untuk membantu negara miskin dalam meningkatkan standar hidup. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan negara donor mempunyai peran penting dalam pemberian bantuan. Studi ini menelaah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aliran dana bantuan bilateral untuk negara-negara penerima. Analisa kami menunjukkan bahwa dalam memutuskan pengalokasian bantuan negara donor saling bergantung satu sama lain. Perilaku saling mengikuti tersebut mungkin terkait dengan bukti-bukti bahwa negara-negara donor mengakomodasi kepentingan pribadi mereka sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan dari pemberian bantuan, terutama ekspor ke negara penerima. Pada taraf tertentu, perilaku tersebut mungkin mengungkapkan persaingan kepentingan-kepentingan negara donor. Berdasarkan kenyataan bahwa negara-negara donor tidak sepenuhnya memperhatikan kebutuhan pembangunan negara penerima, persaingan tersebut beresiko terhadap negara penerima.

---

ABSTRACTThe origination of foreign aid was as a concern of noble thought to help the poor improve the standard of living. However, it is inevitable that donors’ interests play an important role on aid allocations. This study examines the factors that may affect bilateral aid flows to recipient countries. Our analysis shows that donors’ decisions on aid allocation rely on each other. This herding behavior may be related to the evidences that donors reveal their self-interests in order to gain benefits from aid giving, especially exports to recipients. In some extent, such behavior may reveal the competition among donors. While in fact donors do not pay much attention on recipients’ developmental requirements, the rivalry puts more risks on recipient countries."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, termasuk partisipasi sekolah anak disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program BOS yang diberikan kepada SLB terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak disabilitas pada tingkat kabupaten/kota di tahun 2020-2021. Dengan menggunakan metode analisis data panel, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa BOS untuk SLB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APS anak penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang memperoleh dana BOS minimal sebesar Rp 120juta. Kabupaten/kota yang menerima dana BOS minimal Rp 120juta menandakan bahwa sekolah pada kabupaten/kota tersebut telah memenuhi minimal fixed cost yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional sekolah. Namun demikian, meskipun kabupaten/kota sudah memperoleh besaran dana BOS minimal sesuai fixed cost, ternyata dana BOS tidak dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas. Variabel independen lainnya yang berpengaruh signifikan yaitu persentase disabilitas berat, persentase disabilitas yang tinggal di wilayah urban, rasio ketersediaan sekolah inklusi, rata-rata lama sekolah, dan regional. Sedangkan variabel independen lainnya yang tidak signifikan yaitu rasio guru-siswa SLB, rasio ketersediaan SLB, PDRB per kapita, dan usia harapan hidup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besaran dana BOS untuk SLB masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional sekolah, jenjang pendidikan dan jenis kebutuhan/gangguan; masih belum maksimalnya pendataan SLB untuk dapat menerima dana BOS; serta masih besarnya biaya personal pendidikan yang perlu dikeluarkan oleh keluarga dengan penyandang disabilitas. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya evaluasi terhadap besaran dana BOS untuk SLB dengan menghitung kebutuhan riil operasional, jenjang sekolah dan jenis kebutuhan/gangguan penyandang disabilitas, perlu dimaksimalkannya pendataan SLB dan siswa penyandang disabilitas agar dapat menerima BOS, serta perlu ditingkatkannya bantuan untuk keluarga dengan penyandang disabilitas untuk membantu mengurangi biaya personal pendidikan.

---

School Operational Assistance (BOS) is a government program that aims to increase school participation, including school participation for children with disabilities. This study aims to find out how much influence the BOS program provided to SLB has on the School Participation Rate (APS) of children with disabilities at the district/city level in 2020-2021. Using the panel data analysis method, this study shows that BOS for special schools does not have a significant effect on the APS of children with disabilities in 2020- 2021 in regencies/cities that receive a minimum BOS fund of IDR 120 million. Districts/cities that receive BOS funds of more than IDR 120 million indicate that schools are sufficient to meet the minimum fixed costs required for school operations. Even though schools have received the minimum amount of BOS funds according to the fixed cost, they cannot increase the school participation of children with disabilities in districts/cities. Other independent variables that have a significant effect are the percentage of severe disabilities, the percentage of disabled living in urban areas, the ratio of the availability of inclusive schools, the average length of schooling, and the region. Meanwhile, other independent variables that were not significant were the teacher-student ratio of SLB, the ratio of availability of SLB, GRDP per capita, and life expectancy. These results indicate that the amount of BOS funds for special schools is still relatively small when compared to the operational needs of schools, educational levels and types of needs/disorders; the data collection for SLB is still not maximal to be able to receive BOS funds; as well as the large personal costs of education that need to be paid by families with disabilities. This research has implications that it is necessary to evaluate the amount of BOS funds for SLB by calculating real operational needs, school level and types of needs/disorders of persons with disabilities, it is necessary to maximize data collection on SLB and students with disabilities so that they can receive BOS, and it is necessary to increase assistance to families with disabilities to help reduce personal education costs."