Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi yang cukup pesat khususnya jaringan internet yang secara luas telah digunakan oleh sebagian besar masyarakat di belahan dunia telah membuka kesempatan untuk berbagai kegiatan diantaranya adalah transaksi perdagangan. Perdagangan elektronik didefinisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-barang (dan jasa) lewat jaringan internet. Perdagangan elektronik mencakup transaksi pembelian serta transfer dana lewat jaringan komputer. Pengertian di atas tidak sepenuhnya merupakan definisi tunggal tentang sistem ini hal ini disebabkan karena hampir setiap saat muncul bentuk-bentuk baru dari e-commerce yang tidak hanya terfokus pada jual-beli online. Walaupun pada prakteknya sistem perdagangan elektronik ini umumnya dilakukan dalam bidang retail seperti misalnya jual-beli buku, compact disk, peralatan elektronik dan barang-barang atau jasa-jasa lainnya melalui situs-situs toko online.Jepang adalah sebuah negara dengan tingkat penerapan teknologi informasi yang cukup tinggi dimana masyarakatnya memanfaatkan internet sebagai sarana perdagangan. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh otoritas perpajakan di Jepang dalam rangka menjangkau transaksi perdagangan elektronik,diantaranya membentuk suatu badan khusus untuk memantau kegiatan transaksi elektronik dan menggali potensi pajaknya.Demikian juga dengan negara Australia dimana penduduknya menganggap perdagangan elektronik adalah transaksi yang memberi banyak kemudahan dan keragaman produk yang ditawarkan. Hal ini membuat transaksi e-commerce semakin tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan bahkan kebiasaan penduduk Australia. Pihak otoritas perpajakan di Australia memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan transaksi elektronik dengan memberikan definisi yang jelas akan transaksi yang dilakukan serta peraturan terkait transaksi lintas negara.Di Indonesia transaksi perdagangan elektronik masih tergolong baru namun perkembangannya cukup pesat. Sebagaimana diketahui bahwa usaha ini memiliki ciri dan kerumitan tersendiri dalam operasional usahanya sehingga diperlukan pengetahuan dan pengalaman dalam menentukan pengenaan pajaknya. Sejauh ini peraturan perpajakan yang ada belum mengatur secara detail atas transaksi perdagangan elektronik. Hal ini sangat diperlukan menyangkut pengenaan pajak atas transaksi elektronik dan kepastian hukum atas transaksi yang dilakukan.Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi pemikiran atas aspek pajak dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk menggali potensi perdagangan elektronik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan study literatur, study lapangan dengan cara melakukan wawancara dari berbagai nara sumber yang berkompeten sehingga diharapkan diperoleh kesimpulan yang signifikan. Dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara membandingkan keadaan yang ada dengan pembanding yang sudah ada (comparative study) sehingga diperoleh hal-hal yang diharapkan dapat diterapkan/diaplikasikan dalam rangka penggalian potensi atas transaksi perdagangan elektronik.Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas diperoleh simpulan bahwa Indonesia belum menerapkan aturan secara mendetail dan belum melakukan langkahlangkah pengawasan dan penggalian atas transaksi perdagangan elektronik sebagaimana yang telah dilakukan negara Australia dan Jepang.Oleh sebab itu disarankan agar pihak otoritas perpajakan di Indonesia melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh kedua negara tersebut (Jepang dan Australia) yakni memberikan pengertian yang rinci dan mendetail atas kegiatan perdagangan elektronik dan melakukan langkah-langkah nyata untuk melakukan pengawasan atas transaksi elektronik tersebut dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

---

The Growth of technology specially internet network which widely have been applied by most public in the world have opened opportunity for various activities such as electronic-commerces transaction. Electronic commerce is defined as mode for selling and buy goods (and services) through the internet network. Electronic commerce include purchasing transaction and also fund transfer through the computer network. The definition above not fully is single definition concerning this system it is caused by approximant every time of new forms emergence from not e-commerces only focused at online merchants. Although at the practice of this Electronic commerce system generally done in the field of retail is like for example book merchant, compact disk, equipments of other services or goods and electronic by the online shops websites.Japan is a state with a high level of technology aplication where the public exploit nternet as supporting facilities for commerce. Various policies have been applied by taxation authoritieses in Japans for the agenda of reaching transaction of Electronic commerces, by forming a special bodies for watching activity of electronics transactions and the taxes potency exploration.And so it is with The Australian where the resident assume Electronic commerce is a kind of transaction giving many amenities and variance of products which on the market. This thing make e-commerce transaction progressively grow swiftly and become part of life even habit of Australian resident. The side of taxation authorities in Australian give big attention to growth of electronic transaction by giving clear transaction definition to which done and also related/relevant regulation of a cross-border transactions.In Indonesia, E-commerce is a new kind of transaction but the growth is fast enough. As known that this effort have separate complication and characteristic in the effort operational causing required by knowledge and experience in determining imposition of the tax. So far the taxation not yet arrange the regulation in detail to the transaction of Electronic commerce. This thing hardly required concerning imposition of tax to rule of law and electronic transaction.On that account this research done to give contribution of idea to the policys and tax aspect needing done to dig potency of The e-commerces.Approach of research which applied in this thesis is qualitative approach by doing study literature, study field by the way of doing interview from various resource persons which competences causing expected obtained significant conclusion. In this research also done by the way of comparing the situation with comparator which have applied for the agenda to explore the potency of e-commerce transaction.From research result by using methods explained above is known that Indonesia not yet apply order in detail and not yet do observation stages and dig of to transaction of Electronic commerce as which have been done by Australia and Japan. On that account suggested that the Indonesian taxation authorities do stages as have done both the state (Japan and Australian) namely give understanding which detail and clearly to the e-commerce activity and do reality stages for doing observation to the electronic transaction for the agenda of increasing acceptance from taxation sector."

"Teknologi informasi dan komunikasi saat ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Internet merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pengiriman data informasi dilakukan dengan lebih cepat dan elisien. E-commerce merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. E-commerce merupakan suatu transaksi perdagangan yang mempunyai kesamaan dengan transaksi konvensional. hanya media yang digunakan untuk transaksi tersebut berbeda. Penghasilan atas transaksi E-commerce merupakan penghasilan usaha seperti penghasilan atas transaksi konvensional. Karakterisasi penghasilan atas E-commerce merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menentukan sistem dan prosedur pemajakan serta hak pemajakan atas penghasilan tersebut. Penghasilan atas E-commerce dapat dikategorikan kedalam empat kategori yaitu penghasilan atas penjualan barang, penghasilan Royalti, penghasilan Jasa dan penghasilan Sewa. Sistem dan prosedur pemajakan atas masing-masing jenis penghasilan berbeda satu dengan lainnya. Pemajakan atas penghasilan Royalti dan jasa dan Sewa dipotong secara Withholding. Sedangkan penghasilan atas penjualan barang tidak dipotong secara withholding. Untuk penghasilan atas Royalti, Jasa serta Sewa Negara sumber mempunyai hak untuk memajaki, sedangkan atas penghasilan dari penjualan barang Negara sumber tidak mempunyai hak, kecuali ada Bentuk Usaha Tetap.Penelitian ini menggunakan nnetodologi dengan pendekatan deskriptif analisis dan meng gunakan data sekunder. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa faktor penentu untuk mengkategorikan penghasilan atas E-commerce dapat dilihat dari ciri-ciri transaksi yang dilakukan. Ciri-ciri dari suatu transaksi yang dikategorikan sebagai penjualan barang Royalti. Pemberian Jasa dan Sewa berbeda satu sama lain. Dengan mengetahui ciri-ciri dari suatu transaksi maka penghasilan atas transaksi tersebut dapat dikategorikan. Pemajakan penghasilan atas transaksi E-commerce di dalam negeri masih menggunakan peraturan yang ada seperti pemajakan atas laba usaha, penghasilan Royalti, penghasilan Jasa dan penghasilan sewa. Untuk Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan sesuai dengan peraturan domestik dan peraturan Tax Treaty yang telah dibuat."

""

"Dalam tesis ini, penulis melakukan analisis penggunaan instrument keuangan dan transaksi hybrid sebagai bagian dari strategi pembiayaan lintas negara dan perlakuan perpajakan yang mempengaruhinya. Dengan semakin meningkatnya globalisasi arus modal perkembangan produk-produk keuangan dan pilihan lokasi sebagai sumber pembiayaan, perusahaan dapat melakukan serangkaian transaksi dan penerbitan instrument hybrid lintas negara yang menimbulkan perlakuan perpajakan yang berbeda antar negara tetkait karakter, saat dan sumber penghasilan yang pada akhimya memunculkan timbulnya pengenaan pajak berganda dan tidak adanya pemajakan di kedua negara. Kondisi tersebut juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan cross-border tax arbitrage sebagai bentuk perencanaan pajak intenasional untuk memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan antara negara. Kami menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya General Anti Avoidance Rules (GAAR) dan fukus puda Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) di Indonesia, Wajib Pajak dapat menyusun struktur instrumen keuangan dan transaksi hybrid dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa ataupun tidak untuk tujuan semata-mata meminimalkan pembayaran pajak di lndonesia. Thin capitalization rule dan Controlled Foreign Corporation Rule tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan terlcait dengan fleksibilitas transaksi dan instrumen keuangan hybrid. Akhirnya, kami menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mernmusbn definisi hutang dan ekuitas untuk tujuan pajak dan menerapkan GAAR baik secam eksplisit dalam rumusan undang-undang perpajakan domestik maupun dikembangkan olen pengadilan pajak dengan pendekatan perposlve interpretation dan tidak hanya mendasarkan pada SAAR untuk mencegah abusive tax planning.

---

In this study, we analyze the use of hybrid financial instrument and hybrid transaction as part of cross border financing strategy and the taxation treatment which influences on such instruments or transactions. With regard to the increasing globalization the capitaJ flow. the development or financing products and the choice of location as the financing center, companies can conduct series of transaction and issue financial instruments that pose different tax treatment among countries due to the type or character, time and source of income. The differences can create double taxation and double non taxation fur hybrid cross border financing and transaction. Such conditions also enable the tax payers to have opportunity in conducting cross-border tax arbitrage as international tax planning to take the advantage of differences in income tax rules between countries. We conclude that the absence of General Anti Avoidance Rules (GAAR) and focus on Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) in Indonesia, taxpayers can structure their transactions whether with related parties or not solely to minimize tax liability through hybrid cross border financing. Thin capitalization rule and Controlled Foreign Corporation Rule may not achieve their intended objectives due to flexibility of hybrid financial instrument and hybrid transactions. To counter tax planning that leads to unacceptable loss of tax revenue or abusive tax planning through cross border hybrid financing, we propose to Government of Indonesia to develop the debt and equity provision and to implement GAAR whether in statutory rule under Income Tax Acts or Tax Court to implement Judicial Anti Avoidance Doctrine with purposive interpretation and not only rely on SAAR to prevent the abusive tax planning."

"Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada/tidaknya isu transfer pricing dalam suatu transaksi contract manufacturing, mengetahui praktik penggunaan bentuk kerjasama contract manufacturing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, baik di Indonesia maupun negara lainnya mengetahui bagaimana menerapkan analisis kesebandingan (comparability analysis) dalam penerapan prinsip harga wajar; menganalisis metode penentuan harga wajar apa yang sebaiknya digunakan untuk menentukan besarnya profit margin atas transaksi contract manufacturing ini; menganalisis praktik dan ketentuan perpajakan Indonesia yang terkait dengan ketentuan umum transfer pricing dan ketentuan khusus mengenai contract manufacturing yang kemudian dibandingkan dengan negara Amerika Australia. Canada, China dan Italia. Penelitian yang dilakukan berupa pendekatan kualitatif dengan deskriptif analitis, metode survei dan tanya jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan istimewa di antara para pihak dan tidak diberlaknkannya pembebenan harga wajar (arm's length) dalam transaksi contract manufacturing merupakan bukti bahwa telah timbul isu transfer pricing. Dalam penentuan besarnya profit margin yang wajar yang luirus dibebankan contract manufacturer kepada prinsipalnya,. diperlukan penetapan analisis kesebandingan (comparability analysis) dengan penekanan pada analisis fungsional. Berkaitan dengan pemilihan metode penentuan harga wajar yang harus digunakan untuk transaksi ini, haruslah dilihat kasus per kasus dan tergantung dari ketersediaan data pembanding. Meskipun demikian, metode berbasis transaksi lebih diutamakan untuk digunakan dihandlog metode berbasis profit. Dari penelitian terhadap ketentuan perpajakan pada keenam negara tersebut termasuk Indonesia, hampir semua negara tidak memiliki ketentuan perpajakan yang khusus terkait dengan contract manufacturing, kecuali Australia. Isu yang sering digunakan oleh otoritas pajak di negara-negara tersebut yang terkait dengan transaksi contract manufacturing ini adalah isu transfer pricing.

---

This thesis is aimed at identifying whether or not there is transfer pricing issue in the transaction of contract manufacturing arrangement; comprehending some types of contract manufacturing arrangement practices conducted by various multinational corporations, both in Indonesia or in many other countries; understanding how to implement comparability analysis in applying arm's length principle; analysing and fmally using the best method in finding arm's length price to determine profit margin on the contract manufacturing transaction; and as well as analysing the prevailing tax rules in Indonesia pertaining to transfer pricing transactions and special rules on contract manufacturing arrangement from which the outcome will be compared with USA, Australia, Canada, China and Italy. Research in this thesis will take furm of qualitative research with descriptive analyses, survey method and inquiry. The result turns out that there is a related party in the transactions between them and that the arm's length principle is not evident in the transaction of contract manufactnring arrangement. These circumstances become the proof that transfer pricing practice looms and exists. In detennining fair profit margin iliat should finally be charged into contract manufacturer and to its principal, it requires analyses of comparability, with the emphasis on functional analyses. Pertaining to the selection of methods used in determining arm's length price, ease by case should closely be elaborated and this step hinges on the availability of comparnble data. Even so, transaction·based method is preferable to use as compared with profit-based method. The result of researches in the said six countries. including Indonesia, is found that almost all the aforementioned cowttries do not have specific rules of tax concerning contract manufacturing arrangement, except Australia. The main issue concerning the contract manufacturing arrangement usually perceived by tax: authority of the said countries is nothing but the issue of transfer pricing."

"Sistem keuangan internasional telah mengalami perkembangan sejak dua dekade terakhir akibat adanya deregulasi pada pasar keuangan internasional dan semakin tidak ketatnya capital control dari masing-masing negara menyebabkan investasi internasional ikut berkembang. Investasi internasional masing-masing negara ASEAN berkembang seiring perkembangan investasi internasional Amerika Serikat dan Jepang. Penelitian ini mencoba mengkaji lebih jauh determinan-determinan yang mempengaruhi aliran investasi portfolio internasional dan bagaimana investor masing-masing negara anggota ASEAN, Amerika Serikat dan Jepang melakukan pilihan dalam international portfolio holding dengan menggunakan Gravity Model. Pada penelitian ini, aliran investasi portfolio internasional yang akan diteliti dibatasi pada aliran investasi portfolio internasional Indonesia dari negara-negara ASEAN (yaitu Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand), Amerika Serikat dan Jepang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari institusiinstitusi yang terkait dengan penelitian. Periode data tersebut yaitu dari 1992 sampai dengan 2005. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Gravity Model tidak dapat menjelaskan dengan baik aliran investasi portfolio internasional Indonesia dari Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand, Amerika Serikat dan Jepang. Fenomena Home bias ternyata terjadi pada para investor di Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina."

"Penelitian mengenai kehidupan kaum imigan Jepang di dalam kamp-kamp relokasi semasa pecah Perang Dunia II di Amerika Serikat telah dilakukan semenjak bulan Maret 2000, tujuannya ialah untuk mengungkapkan sejarah orang-orang Jepang yang menjadi bagian dari masyarakat Amerika Serikat yang sempat mendapat perlakuan diskriminatif secara besar-besaran dengan menempatkan mereka di sepuluh kamp khusus pada kurun waktu Perang Dunia II akibat ketakutan dari sebagian masyarakat kulit putihnya yang lebih didasari oleh prasangka rasial. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber dari berbagai literatur maupun `web-site' di internet yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang Jepang khususnya yang ada di Amerika Serikat. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan metode ilmu sejarah. Sumber yang dipergunakan ada yang berupa sumber primer yakni tulisan yang telah dibukukan tentang pengalaman kehidupan di dalam kamp relokasi oleh imigran Jepang yang mengalami sendiri peristiwa tersebut dan beberapa dokumen resmi Pemerintah Amerika Serikat yang berkaitan dengan relokasi. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku teks yang membahas baik secara umum maupun khusus tentang imigran Jepang dan kamp relokasi, selain beberapa novel dan cerita pendek yang ditulis sendiri oleh imigran Jepang. Dampak dan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pengevakuasian sebanyak 112.000 orang keturunan Jepang di Amerika Serikat ke berbagai kamp relokasi adalah adanya keinginan dari sekitar 5.589 orang Amerika berketurunan Jepang untuk melepas kewarganegaraan Amerika Serikatnya pada tahun 1945. Sebanyak 9.300 dari mereka siap menjalani repatriasi ke Jepang setelah kehilangan segala harta benda dan juga kekecewaan yang sulit diukur atas perlakuan terhadap mereka. Kehidupan di kamp relokasi ternyata juga telah banyak memberi perubahan pada pola perilaku budaya di sebagian internir Jepang, seperti yang dialami oleh kaum perempuan generasi pertama (Isser) yang menjadi lebih mau terbuka, aktif dan bersedia bersosialisasi dengan lingkungannya yang merupakan kebalikan dari kaum laki-lakinya. Sikap yang cenderung untuk lebih menunjukkan bahwa imigran Jepang setia kepada Amerika Serikat diperlihatkan pada umumnya oleh para imigran generasi kedua (Nisei) yang bergabung di dinas kententaraan Amerika Serikat dalam kancah Perang Dunia II baik di Eropa maupun yang di Asia-Pasifik. Sikap maupun tindakan yang mendiskriminasikan seseorang atau suatu golongan apalagi didasarkan pada prasangka rasial, pada dasarnya mereduksi nilai-_nilai kemanusiaannya sendiri walau itu sudah menjadi kenyataan sosial. Berdasarkan pemahaman tersebut, selayaknya segala macam pendiskriminasian dimanapun dan apapun bentuknya harus diupayakan untuk dihentikan."