Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit domestik merupakan salah satu besaran yang ikut membentuk uang primer, dan uang primer adalah penentu uang beredar, yang pada akhirnya mempengaruhi laju inflasi. Dalam mengatur keseimbangan moneter, Bank Sentral memakai kredit domestik, dengan terlebih dahulu menetapkan target tertentu untuk tingkat pertambahannya. Tulisan ini mencoba meneliti sejauh mana pengaruh perubahan kredit terhadap komponen-komponen Neraca Pembayaran. Untuk melihat hubungan kredit dengan Neraca Pembayaran, pertama sekali dilakukan deskripsi kebijaksanaan kredit yang telah ditempuh pemerintah Indonesia, kemudian diperbandingkan posisi komponen-komponen Neraca Pembayaran baik sebelum maupun sesudah penetapan kebijaksanaan tersebut. Disamping itu dilakukan juga pengujian statistik dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menetapkan suatu formula untuk mencari besaran Pendapatan Nasional (Y) tersebut dan Impor (H), kemudian membandingkan dengan yang aktualnya. Cara kedua hasil adalah perkiraan pengujian "pangkat dua terkecil biasa" dengan memakai Y dan M sebagai variabel terikat dan masing-masing Ekspor (X), Pemasukan Modal (K) serta Pertambahan Kredit (D) sebagai variabel bebas. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa pengendalian agregat moneter, akibat terbukanya Indonesia terhadap perekonomian dunia melalui Neraca Pembayaran, lebih efektif melalui pertambahan kredit dibandingkan bila melalui uang nominal. Sementara untuk komponen kredit itu sendiri, model yang dipakai hanya bagus diterapkan untuk mencapai target impor dibandingkan dengan pendapatan secara lansung. Dan untuk mempengaruhi besaran impor dari tiga variabel yang dipakai, yang paling dominan adalah pertambahan kredit. Pertambahan kredit di dalam negeri akan menurunkan total impor. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa pertambahan kredit domestik akibat kenaikan penerimaan sektor luar negeri tidak berhasil dikendalikan oleh Bank Sentral untuk tidak menaikkan inflasi secara keseluruhan. Penerimaan sektor luar negeri yang meningkat akan menaikkan laju inflasi di dalam negeri. Laju inflasi yang naik meningkatkan permintaan agregat. Dan karena sisi suplai domestiknya tidak mencukupi, maka masyarakat mendapatkannya melalui impor. Disamping perlu dicari model yang lebih tepat untuk perekonomian Indonesia, perlu kiranya variabel yang diuji ditambah, juga diambil hanya data-data yang kurun waktunya sama."

"Tesis ini membahas identitas nasional yang terdapat dalam naskah teks sejarah perumusan dasar negara Pancasila tentang sistem tanda dan makna yang terdapat dalam naskah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dengan menggunakan analisis semiotika Peirce, dapat disimpulkan bahwa makna yang didapatkan dari perumusan naskah tersebut menunjukkan proses komunikasi menggunakan sistem tanda yang saling mendukung satu sama lain. Proses pembangkitan makna dalam persidangan yang berlangsung menghasilkan rumusan Pancasila yang disepakati sebagai dasar Indonesia Merdeka, dan menjadi simbol identitas nasional. Penelitian ini memiliki implikasi teoritis yang membedah naskah sejarah ke dalam level teks untuk kemudian dianalisis proses semiosisnya dalam beberapa tahap dan menginterpretasikan tanda tersebut ke dalam suatu pemaknaan tanda yang saling menguatkan. Penelitian ini memberi rekomendasi bagi akademisi yang tertarik untuk mengkaji naskah teks sejarah Indonesia yang menjadi konsensus nasional dengan memperhatikan proses perumusan dan penyusunannya sehingga menjadi refleksi dalam mengatasi permasalahan bangsa.

---

This thesis discuss national identity contained in the manuscript of the text the history of the state basic formulation of Pancasila about system of signs and meanings that was found in the manuscript. This research is the qualitative study with the design descriptive. Using the Peirce semiotics analysis, it can be concluded that meaning obtained from the formulation of a manuscript is indicated processes of communication using system of signs of mutual support each other. The process of the generation of meaning in meetings that produce synthesis Pancasila agreed as the basis of Indonesia became independent, and become a symbol of national identity.

This research have an implication theoretical that dissected manuscript the history into the level of the text, then analyzed the process of semiosis in several stages and interpret the signs into a meanings of which corroborate. This research give recommendations for academics who are interested to study the manuscript of the text Indonesian history becomes national consensus by observing the process of formulation and its compilation becomes a reflection in solving the nation problems."

"Stabilitas sistem keuangan memiliki peran krusial untuk mewujudkan ketahanan perekonomian nasional. Salah satu elemen penting dalam stabilitas sistem keuangan adalah kebijakan makroprudensial, yaitu bidang ilmu yang fokus pada upaya mengantisipasi risiko sistemik yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem keuangan. Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial serta penguatan kewenangan berdasarkan best practices kewenangan bank sentral di negara lain dan tantangan sistem keuangan di era digital. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yakni mendasarkan pada hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial dilakukan melalui pengaturan instrumen kebijakan makroprudensial yang wajib dipatuhi oleh bank serta pengawasan atas pemenuhan kewajiban bank dimaksud. Selain itu, Bank Indonesia sebagai anggota KSSK, memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan salah satunya di bidang makroprudensial jasa keuangan. Selanjutnya untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih resilient, diperlukan penguatan kewenangan Bank Indonesia dengan menambahkan lembaga jasa keuangan non bank serta industri fintech dan aset kripto sebagai objek pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

---

Financial system stability plays a critical role in achieving national economic resilience. One of the important elements of financial system stability is macroprudential, which focuses on efforts to anticipate systemic risks that can cause disruptions in the financial system. This research analyzes the implementation of Bank Indonesia's authority as a macroprudential authority and the strengthening of authority based on the best practices of central bank in other countries, and the challenges of the financial system in the digital era. This research is using the doctrinal research method. Based on the results of the research, the implementation of the duties and powers of Bank Indonesia as a macroprudential authority is carried out through the regulation of macroprudential policy instruments that must be complied with by banks. In addition, Bank Indonesia as a member of KSSK has the duty to monitor and maintain the stability of the financial system, one of which is in the area of macroprudential financial services. Furthermore, in order to achieve a more resilient financial system, it is necessary to strengthen the authority of Bank Indonesia by adding non-bank financial services institutions, as well as the fintech industry and crypto assets, as subjects of macroprudential regulation and supervision."

"ABSTRAKIndonesia telah berkomitmen dan mengimplementasikan pertukaraninformasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan berdasarkanCommon Reporting Standard (CRS) melalui disahkannya Perppu No. 1 Tahun2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yangmemberikan dampak dihapuskannya ketentuan tentang rahasia bank. Hal yangpenting untuk diperhatikan adalah pengaturan tentang pengecualian rahasia bankuntuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia, Swiss danSingapura, kelebihan dan kekurangannya pengaturannya di Indonesia sertakaitannya dengan hak privasi nasabah bank.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan jenis data yangdigunakan adalah data sekunder. Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukanadalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studikepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan denganmasalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yaknimenarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadappermasalahan konkret yang dihadapi. Analisis dilakukan dengan pendekatanperundang-undangan dan pendekatan perbandingan.Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan rahasia bank dalam rangkapertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financialaccount information) di Indonesia, Swiss dan Singapura berdasarkan CRS yangtelah disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) di mana pada ketentuannya mengatur adanya pelanggaran pidana dengansanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang; pengaturan rahasia bank dalamrangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang berupa Perppu diIndonesia menjadi kelemahan dalam pengaturan pertukaran informasi keuangansecara otomatis, hal ini berbeda dengan Swiss dan Singapura yang sudah diaturdalam Undang-Undang tersendiri; hak privasi keuangan nasabah bisa dikecualikanuntuk kepentingan umum seperti dalam hal pajak asalkan tata cara danpelaksanaannya dilakukan secara proporsional, tidak membebani rakyat dan tetapdapat menjaga stabilitas perekonomian negara terutama kemajuan perekonomian dibidang perbankan.

---

ABSTRACTIndonesia has committed and implemented an automatic exchange offinancial information for tax purposes under the Common Reporting Standard(CRS) through the adoption of Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses InformasiKeuangan untuk Kepentingan Perpajakan, which resulted to the abolition ofprovisions for bank secrecy. The highlight is the exception to banking secrecyregulation for automatic exchange of financial information in Indonesia,Switzerland and Singapore, the cost and benefit of its arrangements in Indonesiaand its relation to the privacy rights of bank customers.This research is normative law research using secondary data. Based on itsnature, it is descriptive research purposed. Data collection processes wereconducted by literature study to collect and arrange data related to the problem. Thispaper applied deduction logic, general conclusions to concrete problems. Theanalysis approach consisted of two methods, legislation and comparative.The results of this study are bank secrecy regulations related to automaticexchange of financial information in Indonesia, Switzerland and Singapore basedon CRS designed by Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) in which its provisions govern the existence of criminal offenses withpunishments set out in the law; Indonesia bank secrecy regulations related toautomatic exchange of financial account information accounted to Perppu inIndonesia which caused susceptibility to this automatic exchange arrangement. Thisis in contrast to Switzerland and Singapore which are set out in a separate law;customer's financial privacy rights can be exempted for public interest in case oftax procedure, proportionally implemented without overlaid people, and able tomaintain the stability of the country's economy, especially economic developmentin banking."

"Tulisan ini bertujuan untuk memahami pandangan akademis terkait kondisi dan perkembangan regionalisme keamanan di Asia Tengah pasca-Perang Dingin. Literatur-literatur yang ditinjau terorganisasi dalam lima periodisasi, yakni 1991-1997, 1997-2001, 2001-2004, 2004-2011, dan 2011-2016. Sejak berakhirnya Perang Dingin, negara-negara internal kawasan harus mengelola keamanan regional secara mandiri. Regionalisme keamanan dianggap sebagai solusi yang memungkinkan atas isu-isu keamanan di kawasan tersebut. Meski demikian, para cendekiawan menganggap perkembangan regionalisme keamanan di Asia Tengah terhambat bahkan hingga saat ini. Penyebabnya berasal dari negara-negara internal dan eksternal kawasan. Di satu sisi, negara-negara internal memprioritaskan hubungan bilateral dan pemenuhan kepentingan domestik daripada integrasi regional. Di sisi lain, kuatnya kepentingan dan pengaruh aktor-aktor eksternal mdash;mulai dari Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, hingga beberapa organisasi multilateral mdash;semakin menghalangi penguatan regionalisme keamanan. Potensi persaingan antarnegara eksternal juga menambah kerumitan karena negara-negara internal masih akan memihak pada Rusia demi menjaga status quo kawasan dan keamanan masing-masing. Akibatnya, regionalisme keamanan cenderung semakin tersisihkan dari agenda keamanan kawasan.

---

This paper aims to understand the academic views regarding the condition and development of security regionalism in the post Cold War Central Asia. The reviewed literature is organized into five periodizations, which are 1991 1997, 1997 2001, 2001 2004, 2004 2011, and 2011 2016. Since the end of the Cold War, the region rsquo s internal states have to manage their regional security independently. Security regionalism was seen as a possible solution for the security issues in the region. However, scholars have perceived that the development of security regionalism in Central Asia is hindered even until now. The causes were rooted from the internal and external states. On one hand, internal states have been prioritizing on bilateral relations and the fulfillment of domestic interests instead of regional integration. On the other hand, strong influence and interests of external actors mdash namely Russia, China, United States, and some multilateral organizations mdash further impede the reinforcement of security regionalism. The likelihood of rivalries between external states also heightens the complexity because internal states will still side with Russia in order to maintain the region rsquo s status quo and their own security. As a consequence, the security regionalism gets even more sidelined from the region rsquo s security agenda."

"Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai hubungan antara ESG dan kinerja perbankan. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam literatur ketika mempelajari dampak pengungkapan ESG pada sektor perbankan dan jasa keuangan karena literatur yang ada relatif terbatas dibandingkan dengan wilayah lain seperti Eropa dan Amerika Utara. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan regresi panel data untuk menguji dampak faktor environmental, social, dan governance (ESG) terhadap kinerja bank-bank di Far East Asia dan negara-negara ASEAN. Kami menyelidiki hubungan antara kinerja ESG dan empat ukuran kinerja bank: return on asset (ROA), return on equity (ROE), Tobin's Q, dan Stock Return. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa bank-bank dengan kinerja ESG yang lebih kuat memiliki pengaruh negatif pada kinerja keuangan, operasional dan kinerja pasar. jika dilihat dari ketiga pilarnya, ENV memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pasar. Sedangkan pada GOV menunjukkan pengaruh negatif terhadap kinerja pasar. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, investor, dan praktisi perbankan di wilayah tersebut. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya perusahaan perbankan di Far East Asia untuk memperhatikan dan meningkatkan praktik-praktik ESG mereka guna mengoptimalkan kinerja keuangan, operasional, dan pasar mereka. Dalam keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara faktor ESG dan kinerja perbankan di Far East Asia, dan menekankan pentingnya praktik-praktik ESG yang kuat dalam mencapai kinerja keuangan dan pasar yang berkelanjutan bagi perusahaan perbankan di wilayah tersebut.

---

There has been extensive research into the link between ESG and banking performance. Yet, there is still a gap in the literature when it comes to studying the impact of ESG disclosures on the banking and financial services sector as the existing literature is relatively limited compared to other regions such as Europe and North America. This study fills the gap by using data panel regression to examine the impact of environmental, social, and governance (ESG) factors on the banks’ performance in Far East Asia and ASEAN countries. We investigate the relationship between ESG performance and three measures of bank performance: return on assets (ROA), return on equity (ROE), Tobin's Q, and Stock Return. The results show that banks with stronger ESG performance have a negative influence on financial, operational and market performance. When viewed from its three pillars, ENV has a positive influence on market performance. While GOV shows a negative influence on market performance. The results of this study provide valuable insights for policy makers, investors, and banking practitioners in the region. The implication of the findings is the need for banking companies in Far East Asia to pay attention to and improve their ESG practices to optimize their financial, operational, and market performance. Overall, this study provides a deeper understanding of the relationship between ESG factors and banking performance in Far East Asia and emphasizes the importance of strong ESG practices in achieving sustainable financial and market performance for banking firms in the region."