Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Banda Aceh merupakan kota yang sempat dijadikan kota garnisun pada masa Belanda dan menyimpan bukti sejarah terkait Perang Aceh. Perang Belanda di nusantara terlama yang menghabiskan banyak biaya dalam proses penaklukkan dan pembangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan tata Kota Banda Aceh 1873-1942 beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan kajian arkeologi sejarah dengan teori urban morphology, yang berfokus pada persebaran unsur-unsur fisik pembentuk tata kota Banda Aceh. Tahapan dalam penelitian ini terdiri atas pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan interpretasi data. Pengumpulan data meliputi data primer bangunan-bangunan kolonial dan peta-peta lama, data sekunder berupa sejarah dan gambar-gambar lama. Pengolahan data dilakukan dengan mengklasifikasikan bangunan ke dalam beberapa kategori fungsi. Penelitian ini menggunakan analisis komparatif komponen kota dengan pendekatan keruangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sejak Belanda mendarat di kota Banda Aceh terdapat dua corak kebudayaan pada tata Kota Banda Aceh. Corak tradisional Islam sederhana yang terlihat sejak abad 16 M-tahun 1874 dan corak kota kolonial yang semakin kompleks pada tahun 1874 -1942. Perkembangan ini muncul dari arah selatan kediaman gubernur ke berbagai arah. Perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial kebudayaan.

---

The city of Banda Aceh is a city that was used as a garrison city during the Dutch era and has historical evidence related to the Aceh War. The longest Dutch war in the archipelago which cost a lot of money in the process of conquest and development. This study aims to explain the development of urban planning in Banda Aceh from 1873 to 1942 and the factors that influenced it. This research is a study of historical archeology with the theory of urban morphology, which focuses on the distribution of physical elements forming the urban planning of Banda Aceh. The stages in this study consisted of data collection, data processing, data analysis, and data interpretation. Data collection includes primary data on colonial buildings and old maps, secondary data in the form of history and old pictures. Data processing is done by classifying buildings into several function categories. This study uses a comparative analysis of city components with a spatial approach. The results of the study explain that since the Dutch landed in the city of Banda Aceh, there have been two cultural patterns in the layout of the city of Banda Aceh. The simple traditional Islamic style that was seen since the 16th century AD-1874 and the increasingly complex colonial city style in 1874-1942. These developments emerged from the south of the governor's residence in various directions. This development was influenced by several factors, namely, political, economic, environmental, and socio-cultural factors."

"Penulisan mengenai sejarah Kota Samarinda selama, kurun waktu 30 tahun (1950-1980) lebih diarahkan untuk menguraikan tentang kajian sejarah lokal yang membahas masalah pertumbuhan dan perkembangan penduduk. pemerintahan, perekonomian, sosial, dan pendidikan Kota Samarinda. Rentang waktu yang dikaji dalam tinjauan dan studi ini sejak tahun 1950 yang sejak berniula Kota Samarinda menjadi Ibukota Daerah Istimewa Kutai untuk menjalankan pemerintahan administrasi pemerintahan yang baru, yang semula pusat pemerintahannya berada di Tenggarong. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan Samarinda sebagai Ibukota Daerah Istimewa Kutai. Demikian pula pada tahun 1957, berdasarkan Undang-Undang no. 5 tahun 1956 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Desember 1956 No. Des-52/10/56 terhitung inulai tanggal 1 Januari 1957 Samarinda ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Darurat no.3 tahun 1953 Lembaran Negara no. 47 tahun 1953 dan undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan Timur, maka pada tanggal 21 Januari 1960 dalam suatu sidang khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai. telah melaksankan upacara penandatanganan naskah serah terima wilayah daerah tingkat 11 di Kalimantan Timur, dan penghapusan Daerah Istimewa Kutai serta penetapan Samarinda menjadi Kotapraja dan Samarinda Sebagai ibukotanya pada tanggal 21 Januari 1960 kemudian pada tahun 1969 Kotapraja Samarinda berubah menjadi Kotamadya Samarinda, hingga tahun 1980 masih berstatus sebagai kotamadya.Adapun kajian gambaran umum Kota Samarinda lebih diarahkan pada geografi kota Samarinda dan perkembangan fisik Kota Samarinda. Sedangkan masalah pemerintahan untuk melihat kehidupan pemerintahan baik sebagai kotamadya maupun pemerintahan tingkat Provinsi Kalimantan timur, masalah pertumbuhan penduduk, lebih diarahkan untuk mengetahui peningkatan jumlah penduduk dan sebab bertambahnya jumlah penduduk. Sedangkan kajian perekonomian Kota Samarinda untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kajian sosial untuk mengetahui kehidupan sosial masyarakat Samarinda yang majemuk dan multikultural. Kajian masalah pendidikan di Kota Samarinda lebih diarahkan pada perkembangan jumlah lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini sebagai usaha pemerintah kola Samarinda untuk mendorong masyarakat supaya menyekolahkan putra-putrinya di Kota Samarinda. Dengan demikian perubahan pertumbuhan dan perkembangan Kota Samarinda merupakan suatu interaksi antara peran pemerintah dan struktur sosial masyarakat baik secara individu-individu maupun secara kolektif, untuk membentuk wujud nyata tentang pertumbuhan dan perkembangan Kota Samarinda.

---

Writing concerning Town history of Samarinda during range of time 30 year ( 195U-1980) more instruct to elaborate concerning local history study the studying the problem of growth and growth of resident of governance of economics, social, and education of Town of Samarinda. Span time which studied in this study and evaluation since year 1950 which since beginning Town of Samarinda become Capital of Special Region of Kutai to run governance of new public administration, which initially center the governance of residing in Tenggarong. On that account government specify Samarinda as Capital of Special Region of Kutai. That way also in the year 1957, pursuant to Law of no. 5 year 1956 and Domestic ministerial decree is December 12, 1956 No. Des52/10/56 counted on the January 1, 1957 Samarinda specified as Capital of East Kalimantan province. Of him pursuant to Emergency Decree of no.3 year 1953 statute book of no. 47 year 1953 and number code 27, year 1959 concerning forming of Areas mount 11 in Kalimantan East, hence on January 21, 1960 in a special conference of DPRD Special Region of Kutai have executed ceremony signing of regional taking over copy of area mount II in East Kalimantan , and abolition of Special Region of Kutai and also stipulating of Samarinda become and municipality of Samarinda As capital of him on January, 21, 1960 later;then in the year 1969 Municipal of Samarinda turn into Municipality of Samarinda, till year 1980 still have status to as municipality.

As for study is image of town public of Samarinda more aimat at town geografi of Samarinda and growth of town physical of Samarinda, while governance problem to see life of good governance as municipality and governance of store level of East Kalimantan Province, problem of growth of resident, more instruct to know the make-up of residents amount and .cause increase him of is amount of residents. While study economics of Town of Samarinda to know growth of economics in life of society. Later;Then study of social to know life of society social of Samarinda which is and majemuk of multicultural. Study is problem of education in Town of Samarinda more aim at growth of amount institute educations of elementary school store;level till college. This matter as governmental effort of town in Samarinda to push society so that send to school the him in Town of Samarinda. Thereby change of growth and growth of Town of Samarinda is a interaction among role of and government of structure society social, either through individual and collectively, for real configuration concerning growth and growth of Town in Samarinda."

"Pelabuhan Ampenan merupakan pelabuhan utama di pulau Lombok Sejak ditetapkan menjadi pusat kegiatan perdagangan aekitar abad ke-19, aktivitas pelabuhan terus meningkat. Perkembangan pelabuhan tersebut mendorong Pemerintah Hindia Belanda ( berkuasa tahun 1894 - 1942 ) mengeluarkan kebijakan - kebijakan terhadap pelabuhan, seperti mengadakan perbaikan dan pembangunan sarana pelabuhan termasuk jaringan komunikasinya, sehingga proses pengangkutan komoditi dapat berjalan lancar dari pelabuhan ke pedalaman. Semua biaya berasal dari kas daerah Lombok dan penebusan kerja rodi, sedangkan pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umurn Lombok dan penduduk setempat. Setelah dikeluarkan kebijakan tersebut, aktivitas perdagangan ekspor dan impor terlihat mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa sebelumnya, meskipun kondisi itu tidak (selalu berlangsung stabil karena faktor intern dan ekstern yang mempengaruhinya Selain itu, pelabuhan Ampenan juga berperan dalam kegiatan pelayaran di Nusantarapada masa kolonial. Puncak perdagangan ekspor - impor terjadi pada periode 1920 - 1930. Terjadinya krisis ekonomi 1930 berpengaruh pada pelabuhan Ampenan, yakni penurunan drastis kegiatan ekspor - impor. Tanda - tanda pulihnya perekonomian baru nampak pada tahun 1936. Perkembangan pelabuhan telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota Ampenan. Pada gilirannya, muncul masalah - masalah kota yang menyebabkan kota mempunyai dinamikanya sendiri. Meskipun demikian, Pemerintah Hindia Belanda dapat mengatasinya sampai berakhirnya kekuasaan"