Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The writing titled "Contribution of Subject Writing on students was conducted based on the importance of writing ability for students...."

"Pemilu Presiden 2019 memunculkan konflik antar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 02. Kontestasi politik tersebut menimbulkan reaksi masyarakat, sehingga memunculkan pasangan calon presiden fiktif dan wakil presiden fiktif, Nurhadi Aldo. Akun fiktif Nurhadi Aldo menggunakan media sosial sebagai platform kampanye, mengunggah program-program fiktif yang seakan-akan mereka merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nyata. Nurhadi Aldo menggunakan satire dalam program fiktif yang mereka buat sebagai bentuk kritik dan sekaligus humor terhadap kondisi Indonesia. Konten Nurhadi Aldo akan dikaji memanfaatkan pemikiran sosiologi humor oleh beberapa sosiolog di bidang sosiologi humor, peacemaking criminology oleh Fuller, kontestasi politik oleh Daxecker dan kriminologi visual oleh pemikiran beberapa kriminolog di bidang kriminologi visual. Disimpulkan dengan, Pasangan Calon fiktif Nurhadi Aldo merupakan reaksi masyarakat terhadap konflik yang terjadi, membentuk pasangan calon baru yang digunakan sebagai kritik dan humor terhadap kondisi Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2019.

---

The 2019 Presidential Election led to conflicts between two of the candidate's supporters. Indonesian society reacted towards the political contestation with a fictional presidential candidate, Nurhadi Aldo. Nurhadi Aldo operated using social media as their campaign platform, creating fictional presidential programs as if they are the real deal. This paper utilizes the sociology of jokes, peacemaking criminology, and visual criminology to analyze Nurhadi Aldo. Nurhadi Aldo used satire within their fictional programs to criticize and humor towards Indonesia's problems. Nurhadi Aldo's content will be studied using the sociology of humor by several sociologists in humor, Fuller's peacemaking criminology concept, Daxecker's political contestation, and visual criminology by the thoughts of several criminologists in the field of visual criminology. It can be concluded that Nurhadi Aldo's fictional Candidate Pair is a form of public reaction towards the election conflicts, forming a new candidate pair that is used as criticism and humor about Indonesia's conditions ahead of the 2019 Presidential Election."

"Penelitian ini mengkaji penyelenggaraan program beasiswa Hé-MAn sebagai bentuk pengelolaan kegiatan berderma dalam konteks pendekatan ekonomi-ekonomi kemanusiaan (Ekonomi-Ekonomi Kemanusiaan) di masa pandemi COVID-19. Program beasiswa Hé-MAn hadir sebagai aksi filantropis untuk menjawab permasalahan ekonomi mahasiswa dengan memberikan bantuan biaya pendidikan. Meskipun berada di bawah kerangka berderma yang spontan dan berbasis solidaritas, pengelolaan program ini tidak terlepas dari adanya pengaturan yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta menghindari penyalahgunaan dana. Tujuan sosial utama dari program ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka. Meskipun niat awalnya mulia, pengaturan yang ada untuk menjaga pertanggungjawaban justru memunculkan dinamika moral di antara para penerima, pengelola, dan donor beasiswa. Dinamika ini mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara niat baik filantropis dan implementasi yang adil dan transparan.

---

This study examines the dynamics of the Hé-MAn scholarship program as a form of charity within the context of Ekonomi Kemanusiaan, particularly during the COVID-19 pandemic, which has broadly impacted economies, including student finances. The Hé-MAn scholarship program emerged as a philanthropic initiative to address the economic challenges faced by students by providing educational financial aid. Although it operates under the framework of charity, the management of this program involves regulations aimed at ensuring transparency and accountability, and preventing the misuse of funds. The primary social goal of this program is to provide students with the opportunity to continue their higher education. Despite its noble intentions, the existing regulations to maintain accountability have led to moral dynamics among recipients, administrators, and donors. These dynamics highlight the challenges of balancing philanthropic intentions with fair and transparent implementation."

"Pemilihan umum legislatif merupakan ajang lima tahun sekali yang menjadi hajat besar bagi rakyat Indonesia. Sebagai Daerah Tingkat II, kedudukan kabupaten/kota menjadi sangat penting karena kedudukannya dekat sekali dengan rakyat. Karena itu, pemilihan legislatif di tingkat kabupaten/kota tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu yang menyelenggarakan pemilihan umum legislatif adalah Kabupaten Purworejo. Di Kabupaten Purworejo terdapat enam dapil, satu di antaranya adalah dapil 4. Penelitian berupaya menggambarkan faktor-faktor modal sosial apa saja yang menyebabkan kemenangan yang K.H. Akhmat Tawabi pada pemilihan umum anggota legislatif di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Purworejo. Dengan menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan teori modal sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial merupakan faktor penting dalam kemenangan K.H. Akhmat Tawabi pada pemilihan umum legislatif di Dapil 4 Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat tiga modal sosial yang dimiliki oleh K.H. Akhmat Tawabi. Pertama, modal sosial berkaitan dengan status sebagai kiai. Kedua, modal sosial berkaitan dengan pengalaman menjadi kepala desa selama dua periode. Ketiga, modal sosial berkaitan dengan jaringan PPP. Melalui jaringan-jaringan yang dimiliki, diikat oleh norma-norma yang berlaku di dalamnya, serta kepercayaan yang timbul akibat interaksi dan komunikasi dalam jangka waktu yang lama, ketiga fitur dalam modal sosial tersebut menghasilkan kerja sama antara K.H. Akhmat Tawabi dengan pendukung. Ketiga fitur tersebut, menggerakkan orang-orang yang berhubungan dengan K.H. Tawabi terkait status sebagai kiai, pengalaman menjadi kepala desa, serta status beliau sebagai kader PPP, memilih beliau dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019. Ketiga modal sosial tersebut memiliki karateristik yang membedakan satu sama lain. Selain itu, ketiganya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

---

The legislative general election is an event every five years which is a big event for the Indonesian people. As a Level II Region, the position of the regency/city is very important because it is very close to the people. Therefore, legislative elections at the district/city level cannot be ignored. The one that holds legislative general elections is Purworejo Regency. In Purworejo Regency, there are six electoral districts, one of which is electoral district 4. The research seeks to describe the factors of social capital that led to K.H. Akhmat Tawabi in the general election of legislative members in Electoral District 4, Purworejo Regency. Using qualitative methods and based on social capital theory, this study shows that social capital is an important factor in K.H. Akhmat Tawabi in the legislative general election in Electoral District 4, Purworejo Regency. Based on the research results that have been done, there are three social capitals owned by K.H. Akhmat Tawabi. First, social capital is related to the status of a kiai. Second, social capital is related to the experience of being a village head for two periods. Third, social capital is related to PPP networks. Through the networks they have, bound by the norms that apply in them, as well as the trust that arises as a result of long-term interaction and communication, the three features of social capital result in cooperation between K.H. Akhmat Tawabi with supporters. These three features, move people associated with K.H. Tawabi related to his status as a kiai, his experience as a village head, as well as his status as a PPP cadre, electing him in the 2019 legislative elections. The three social capitals have characteristics that differentiate one another. Apart from that, the three of them also have their own advantages and disadvantages."

"Pemilihan umum atau pemilu di tahun 2019, khususnya pemilihan presiden oleh nomor urut 1 dan 2 merupakan pesta demokrasi untuk masyarakat Indonesia. Informasi seputar politik tentunya ramai di kehidupan nyata dan di ranah cyberspace. Perkembangan zaman yang maju mendukung segala penyebaran pesan kampanye politik melalui cyberspace dengan media sosial sebagai wadah berbagi informasi. Namun, pesan kampanye politik yang tersebar tidak sedikit mengandung suku, agama, ras (SARA) dan politik identitas yang tujuannya membuat konflik satu sama lain. Informasi seputar kampanye politik di ranah cyberspace yang memuat infromasi berita palsu atau hoaks. Fenomena ini kemudian, menghadirkan upaya-upaya literasi digital oleh lembaga Kepolisian RI dan Kominfo melalui cyberspace. Tulisan ini berfokus pada konten visual yang diunggah pada platform media sosial, situs resmi, dan situs berita oleh kedua instansi tersebut, sebagai upaya literasi digital. Kerangka pemikiran dan analisis pada tulisan ini dilandasi oleh tiga konsep yaitu post truth, pengendalian sosial di ranah cyberspace yang memuat legal measures, informal request, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social – malware attacks, dan kriminologi visual yang memuat visuality dan remaking. Hasilnya, pengendalian sosial di ruang siber pada masa pemilu 2019 oleh Kepolisian RI dan Kominfo dengan visualisasi konten yang diunggah, dapat membantu kedua instansi tersebut dalam memberikan literasi digital terkait konten hoaks ke masyarakat.

---

The general eletions in 2019, spesifically the presidential election number 1 and 2, is a democratic party for the people of Indonesia. Information about politics is certainly spread in real life and in the realm of cyberspace. The development of the modern era bolsters all the deployment of political campaign messages through cyberspace with social media as a platform for sharing information. Nevertheless, the political campaign messages that were spread contain a lot of ethnicity, religion, race (SARA) and identity politics with the aim of creating conflicts with each other. This phenomenon presents digital literacy efforts by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions through cyberspace. This paper focuses on visual content uploaded on social media platforms, official websites and news sites by the two agencies, as a digital literacy effort. The framework and analysis are based on three concepts, namely post truth, social control in the realm of cyberspace which includes legal measures, informal requests, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social - malware attacks, and visual criminology that include visuality and remaking. As a result, social control in cyberspace during the election of 2019 by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions with the visualization of uploaded content, it can help the two agencies in providing digital literacy related to hoax content to the society."

"Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility ("CSR") semakin banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari maraknya isu global yang menekankan adanya tanggung jawab lebih dari perusahaan. Sehingga keberadaan perusahaan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan ekonomi saja namun juga harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingannya (?stakeholder?). Akan tetapi kegiatan CSR yang banyak berkembang saat ini masih bersifat karitatif sehingga kurang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal salah satu tujuan dasar keberadaan CSR adalah untuk memberikan suatu dampak pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kemudian tingginya masalah lingkungan yang sering muncul seiring dengan berjalannya kegiatan usaha perusahaan mendorong pemerintah Indonesia untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan kegiatan CSR sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan. Kewajiban tersebut merupakan suatu hal yang positif sebagai salah satu bentuk upaya negara, dalam hal ini pemerintah, untuk meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata (welfare state). Namun demikian keberadaan kewajiban CSR tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan pelaksana dan/atau pendukung yang memadai. Akibatnya para pengusaha masih kesulitan dalam menentukan konsep dan teknis pelaksanaan dari CSR itu sendiri. Salah satu kebijakan pendukung dari ketentuan kewajiban CSR bagi perusahaan adalah kebijakan dalam bidang perpajakan. Guna menyelaraskan adanya kewajiban atas CSR tersebut maka pemerintah memberikan insentif berupa pemberian pengurangan pajak terhadap kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Di Indonesia sendiri, pajak dipandang sebagai suatu pungutan wajib kepada masyarakat yang secara hukum harus ditetapkan berdasarkan legitimasi seluruh masyarakat. Tujuannya tidak lebih agar pungutan pajak tersebut tidak membebani masyarakat. Dengan demikian dalam proses menciptakan masyarakat yang sejahtera pun harus dilakukan dengan ketentuan legalitas yang benar.

---

Corporate Social Responsibility or CSR is now commonly applied by many of corporations here in Indonesia. This phenomena is influenced by global issues which are emphasizing corporates must have more social responsibilities. Role of corporations is not only gaining economic profit but also have to consider the interest of the stakeholders. But the activity of CSR developing nowadays is still charitable and it is not likely to increase welfare. It is known that one of main goal of CSR is to give a sustainable developmental influence to the community. High number of environmental problems are proportional with the corporate activities. These make the Indonesian government establish regulation of implementation of CSR activitiy as a corporate obligation. This is a positive way as one of the state efforts, especially the government, to increase and to create welfare state. However, the established regulation is not followed with adequate executive and/or supporting policies. As a consequency, the corporations are still have problems in determining concepts and technical implementations of CSR. One of supporting policies of the regulation of CSR is in taxation. In order to run the obligation of CSR, the government gives an incentive in form of tax reduction on the CSR activities which is done by the corporates. In Indonesia, tax is seen as a compulsory levies to the community which is hsve to legally set based on community legitimacy. The aim is to make sure that the taxes are not burdening the community. Thus, in order to create the community welfare then it must done by exact legality provision."

"ABSTRAKKekhalifahan merupakan bagian dari Islam. Ibnu Khaldun dalam Mukaddimah menyatakan bahwa masalah kekhalifahan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ashabiyyah, yaitu solidaritas sosial. Kelompok Islamic State of Iraq and Syiria ISIS mengklaim sebagai kekhalifahan Islam yang baru. Ashabiyyah antar pendukung ISIS menjadi kunci kekuatannya. Dengan menggunakan konsep ashabiyyah Ibnu Khaldun, disimpulkan bahwa munculnya pendukung ISIS di Indonesia, karena penyalahgunaan solidaritas agama, yang menimbulkan radikalisasi beragama. Penjabaran konsep ashabiyyah menurut Ibnu Khaldun diharapkan dapat membaca penyalahgunaan solidaritas agama, yang digunakan ISIS dalam merekrut umat Islam di seluruh dunia, dan refleksi kritis untuk mengatasinya.

---

ABSTRAKThe Caliphate is part of Islam. Ibn Khaldun in Mukaddimah states that the issue of the caliphate can not be separated from the lsquo a abiyyah, that social solidarity. The Islamic State of Iraq and Syiria ISIS group claims as a new Islamic caliphate. lsquo A abiyyah between ISIS supporters is a key of their strength. By using ashabiyyah of Ibn Khaldun, it concluded that arising of ISIS supporters in Indonesia due to the abuse of religious solidarity that leading religious radicalization. The explanation of lsquo a abiyyah from Ibn Khaldun expected to view the abuse of solidarity used by ISIS in recruiting Muslims, and critical reflection to overcome it."

"Isu faksionalisme yang ada dalam sebuah organisasi, terutama dalam partai politik seperti pada Partai Komunis Cina (PKC), seperti tak ada habisnya dijadikan bahan penelitian. Hal ini disebabkan masih adanya data-data yang masih belum dibuka untuk umum dan juga karena faksionalisme dalam PKC mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan partai politik lainnya. Contohnya adalah pertentangan antar faksi pada masa Revolusi Kebudayaan 1966-1976 dan Tragedi Tiananmen 1989. Keduanya mendapat perhatian besar karena jatuhnya begitu banyak korban jiwa baik dari pihak intern partai maupun luar partai seperti intelektual, mahasiswa, dan rakyat biasa. Porsi yang besar atas kedua peristiwa seperti mengecilkan faksionalisme yang berlangsung masa awal PKC antara 1921-1949, padahal dari periode awal inilah dapat dilihat bagaimana awalnya faksionalisme terjadi dalam partai tersebut dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya.Penggambaran atau deskripsi serta analisa atas faksionalisme dengan menggunakan teori faksionalisme dapat membuka cakrawala dan pemahaman atas isu tersebut. Pihak-pihak yang bertentangan secara garis besar memang terbagi dua yaitugaris Soviet dan garis non Soviet, tapi dari pembahasan selanjuinya dapat diamati bahwa yang terjadi tidak sesederhana itu.Munculnya Mao Zedong sebagai pemenang dari persaingan antar faksi ini membuatnya dipuja-puja rakyat, akan tetapi belakangan Mao justru menimbulkan masalah akibat keinginannya untuk selalu menang. Dapat dilihat Mao sebagai seorang tokoh yang berpengaruh besar merupakan faktor yang menyebabkan munculnya faksi, sekaligus mempengaruhi hasil faksi. Beberapa faktor lain memang ikut berpengaruh. Walau demikian Mao menjadi tokoh terpenting dalam PKC dari sekian tokoh lainnya yang ikut berperan dalam persaingan antar faksi ini."

"Garis massa adalah salah satu dari sekian banyak istilah ciptaan Mao Zedong yang terdapat dalam perbendaharaan istilah komunisme Cina. Sekalipun demikian, istilah ini termasuk istilah yang paling sering diucapkan oleh para pemim_pin Cina dan paling sering tertera dalam dokumen-dokumen penting. Hal ini berlaku terutama pada masa Mao Zedong ma_sih hidup, namun masih diteruskan sampai saat ini. Dalam bagian Program Umum dari Anggaran Dasar Partai Komunis Cina tahun 1982, secara eksplisit ditegaskan bahwa Partai tetap mendidik massa dalam gagasan komunis dan mengi_kuti garis massa dalam pekerjaannya. (Beijing Review, XXV (38): 10) Dalam usahanya mengadakan penilaian kembali terhadap kedudukan Mao dalam sejarah Cina dan sekaligus juga kedudukan pemikiran Mao dalam Partai Komunis Cina dewasa ini, Sidang Pleno VI Komite Sentral XI pada 1981 mengeluarkan sebuah dokumen yang berjudul Resolusi tentang Beberapa Masalah Sejarah Partai Sejak Berdirinya Negara atau Guanyu jianguo yilai dang de ruogan lishi wenti de jueyi ).Dalam resolusi ini diakui beberapa hal yang menjadi pokok-pokok penting dalam pemikiran Mao. Garis massa dalam hal_"