Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demi mempercepat produksi minyak dan gas nasional, pengembangan proyek gas di Indonesia memiliki peran yang penting untuk dijalankan. Peningkatan harga minyak dunia merupakan suatu beban bagi Negara dalam subsidi bahan bakar untuk kebutuhan konsumsi kendaraan bermotor dan pembangkitan listrik. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran menjadi perhatian yang signifikan bagi Pemerintah. Oleh karena itu, Blok C yang memiliki potensi cadangan Minyak dan Gas, dimana Operatornya adalah EFG (Perusahaan Minyak International) untuk eksploitasi minyak dan PT XYZ (Perusahaan Minyak Nasional) untuk eksploitasi gas, terutama untuk lapangan unitisasi Blok C dan Blok PQR haruslah dikembangkan dengan segera untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan energi nasional. Produksi gas akan mendukung industri kelistrikan dalam hal ini PT PLN dan juga mendukung perusahaan-perusahaan pupuk.Berdasarkan analisa, pengeluaran kapital (CAPEX) yang diperlukan dalam proyek pengembangan gas adalah sebesar US$ 3.065 juta dan pengeluaran operasional (OPEX) sebesar US$ 1.842 juta. Dengan model keekonomian yang dibangun berdasarkan aturan PSC Blok C, jika perhitungan keekonomian dilakukan dengan basis standalone maka hasilnya adalah proyek tidak layak untuk dijalankan. Namun dengan pendekatan basis total blok akan menghasilkan suatu proyek yang layak untuk dijalankan. PSC Blok C dibentuk dengan basis Blok bukan berdasarkan lapangan atau basis standalone. Kedua basis akan digunakan dalam perhitungan dan analisa. Analisa sensitivitas juga dilakukan untuk melihat dampak dari perubahan harga gas, angka CAPEX dan OPEX terhadap parameter keekonomian seperti NPV, IRR, PI dan PP. Analisa sensitivitas memperlihatkan bahwa perubahan harga gas akan memiliki dampak yang besar terhadap indikator keekonomian untuk NPV, IRR, PI dan PP.

---

In order to expedite the national Oil & Gas Production, the development of Gas Project in Indonesia has an important role to play. The increase of world oil price has become a burden to the State in the subsidy of fuel for vehicle consumption and also for electricity. On the other hand, economic growth and the reduction of unemployment give significant concern to the government. Therefore, the C Block which holds reserve not only of oil but also gas, of which the block is operated by EFG (an International Oil Company) for oil exploitation and PT XYZ (National Oil Company) for gas exploitation, particularly for the unitization of fields namely C Block and PQR block, has to be developed immediately in order to overcome the shortage in the national energy. The gas production will support the electricity industry in this case PT PLN and will also support fertilizer companies.Based on analysis, the capital expenditure needed for the Gas Development Project amounts to US$ 3,065 million and the operating expenditure amounts to US$ 1,842 million. With an economic model built based on C Block PSC term, if economic calculation is run on a standalone basis, the result would conclude not feasible and the project can not go further, but the total block approach would conclude that the project is feasible and can go further.The C Block PSC is constructed on a block basis rather than on field (Standalone) basis. Both basis will be used in the calculation and analysis. The sensitivity analysis is also being conducted to see the impact of change in Gas Price, CAPEX and OPEX value against economic parameters such as NPV, IRR, PI, PP The Sensitivity shows that the change in Gas Prices will mainly affect indicators for NPV, IRR, PI and PP as well."

"Tujuan utama dari studi kasus ini adalah untuk menentukan pola restrukturisasi keuangan dan usaha yang tepat bagi PT XYZ, sehingga PT XYZ dapat berubah dari perusahaan yang kesulitan keuangan menjadi perusahaan yang dapat beroperasi secara normal dengan keuntungan dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Data perusahaan serta data dan informasi dari luar perusahaan dianalisa menggunakan beberapa metoda dan tahapan. Disimpulkan bahwa restrukturisasi keuangan yang tepat untuk PT XYZ adalah dengan membagi 3 pinjaman terhutang, yaitu: sebesar 51% menjadi pinjaman yang diangsur selama 6 tahun, 24% menjadi "obligasi berseri I", dan 25% menjadi "obligasi berseri II". Obligasi berseri yang disebutkan di sini adalah obligasi yang tidak diperdagangkan di bursa, terdiri dari beberapa obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda, yaitu mulai tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh. Obligasi berseri I dan obligasi berseri II berbeda dalam hal besarnya kupon. Dalam hal restrukturisasi usaha, direkomendasikan kepada PT XYZ untuk melakukan integrasi kebelakang (backward integration) dengan menawarkan sebagian sahamnya kepada satu-satunya pemasok bahan baku yang dimilikinya.

---

The main objective of this study is to determine the appropriate financial and business restructuring of PT XYZ, so that it can move PT XYZ from current financial distress condition to a normal operation with sustainable growth and profitability. The company?s and external supporting data and information were analyzed using some methods and steps. It is concluded that the appropriate financial restructuring for PT XYZ is to divide the existing loan outstanding to the 3 types of loan, which are:

51% of it as a 6 years installment loan,

24% of it as a "multi series bonds I", and

25% of it as a "multi series bonds II".

Multi series bonds that are mentioned here are private bonds, are not traded in the capital market, and consist of a several bonds with different year of maturity from year 2 to year 10. Multi series bond I and multi series bonds II are different in the coupon rate. In terms of the business strategy, it is recommended for PT XYZ to do a backward integration by offering part of its shares to its one and only raw material supplier."

"Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan Perbankan Syariah memiliki banyak kontribusi kepada keuangan Internasional. Namun, ini diikuti oleh industri lain seperti pasar modal dan juga perusahaan. Oleh karena itu, perlu memahami bagaimana Corporate Governance Islam harus mengikuti oleh industri, Dalam tulisan ini, menguraikan beberapa Corporate Governance Islam di ASIA dan Negara GCC serta didirikan selama tahun ini, ada: Indonesia, Malaysia dan Pakistan. Dan dari GCC adalah: Saudi Arabia, Dubai dan Bahrain."

"Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan Perbankan Syariah memiliki banyak kontribusi kepada keuangan Internasional. Namun, ini diikuti oleh industri lain seperti pasar modal dan juga perusahaan. Oleh karena itu, perlu memahami bagaimana Corporate Governance Islam harus mengikuti oleh industri, Dalam tulisan ini, menguraikan beberapa Corporate Governance Islam di ASIA dan Negara GCC serta didirikan selama tahun ini, ada: Indonesia, Malaysia dan Pakistan. Dan dari GCC adalah: Saudi Arabia, Dubai dan Bahrain."

"Eksekusi jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembanganya pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, Lembaga keuangan mikro Swamitra (LKM Swamitra) menyalurkan kredit untuk golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, berdasar prinsip collateral dari 5’C,debiturnya wajib menyediakan agunan minimal sebesar jumlah kredit jaminan. jenis jaminan yang diberlakukan hanya berupa suatu BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor), diikat menurut ketentuan hukum UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, di LKM Swamitra diteliti untuk mengetahui Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit dan Implikasi penyelesaian eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia menggunakan metode pendekatan normatif terapan untuk mengkaji penerapan peraturan hukum yang terkait dengan Jaminan Fidusia dan lembaga Keuangan Mikro dengan penerapannya oleh para pihak menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif. Pelaksanaan jaminan fidusia di LKM Swamitra tidak dituangkan dalam Perjanjian tersendiri melainkan hanya dituangkan di dalam perjanjian kredit dan Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan ke kantor fidusia sesuai ketentuan UUJF Pasal 11 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (3), Hal ini disebabkan oleh proses pengikatan jaminan menurut hukum yang berlaku memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan market Swamitra adalah debitor menengah kebawah yang kreditnya relative kecil. implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia ialah Debitor apabila wanprestasi dengan melalui beberapa tahap, tahap pertama kreditur akan melakukan pendekatan persuasif dan jika debitur belum memenuhi kewajibannya maka tahap kedua yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama (SP 1), masih belum menanggapi maka akan dikeluarkan surat peringatan ke dua (SP 2) yang menyatakan bila debitur tidak segera melunasi maka benda yang menjadi jaminan akan dieksekusi atau dilelang sebagai bentuk pelunasan utang dari debitur serta memberikan surat penarikan jaminan.

---

Fiduciary execution is an important issue along with the rise of fiduciary credit in the credit agreement , Swamitra microfinance institution ( MFI Swamitra ) lending to the economically weak / small businesses , according to the principle of 5'C collateral , the debtor is required to provide collateral minimum number of credit guarantee . types of guarantees imposed only in the form of a reg ( motor vehicle owner's book ) , bound by legal provisions of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary (UUJF). Fiduciary execution is not registered to the Fiduciary Registration Office, in MFI Swamitra investigated to determine Fiduciary Implementation of the loan agreement and the completion of the execution of Fiduciary Implications are not registered to use the Fiduciary Registration Office normative approach applied to examine the application of legal regulations related to Security fiduciary and Microfinance agencies with the implementation by the parties to use the primary data and secondary data were analyzed qualitatively normative.

Implementation fiduciary in MFI Swamitra not set forth in a separate agreement but merely set forth in the credit agreement and the Fiduciary fiduciary office is not registered pursuant to Section 11 and Explanation UUJF Article 37 paragraph ( 3 ) , This is caused by the process of legally binding guarantees prevailing time-consuming and cost you a bit , while the market Swamitra debtor medium is the relatively small credit . completion of the execution of fiduciary implications are not registered to the Fiduciary Registration Office if the debtor is in default with through several stages , the first stage will be a persuasive approach creditors and if the debtor has not fulfilled its obligations then the second stage is to give the first warning letter ( SP 1 ) , is still not respond to the warning letter will be issued to two ( SP 2 ) that states if the debtor does not repay it immediately became objects that would guarantee executed or auctioned as a form of debt repayment from the debtor as well as provide a letter of guarantee withdrawal."

"Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya good financial governance, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja sangat memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan kinerja (output). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi antara realisasi anggaran (92,86%) dengan capaian output (75%) dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab permasalahan serta merumuskan strategi perbaikannya. Teori New Public Management (NPM) digunakan untuk melihat apakah penerapan penganggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan karakteristik NPM, yang diukur dari capaian output dibandingkan realisasi anggaran. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode single case study di Kementerian Perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa target yang ditetapkan tidak tepat sasaran dan anggaran tidak sepenuhnya fokus digunakan untuk mendukung output. Strategi perbaikan yang diusulkan adalah usulan perubahan target sasaran dan indikator kinerja (output) yang berorientasi outcome serta pengoptimalan peran pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian belum berjalan maksimal dan belum memenuhi sepenuhnya karakteristik NPM sehingga belum dapat meningkatkan good financial governance.

---

Financial reform mandates the importance of good financial governance, one of which is performance budgeting. Performance budgeting system is very concerned about the relationship between funding (input) and performance (output). The main problem in this study is the inconsistency between budget realization (92.86%) and output achievements (75%) in performance budgeting implementation in the Indonesian Ministry of Industry. This study aims to analyze the causes of the problem and formulate improvement strategies. New Public Management (NPM) theory is used to see whether the implementation of performance budgeting is in accordance with the characteristics of the NPM, which is measured by the achievement of output compared to budget realization. The research approach is qualitative with a single case study method at the Indonesian Ministry of Industry. The results of the study indicate that some of the targets set are not right and the budget is not fully focused used to support outputs. Proposed improvement strategies are proposed change in targets and performance indicators (output) to outcome oriented as well as optimizing the role of monitoring and supervision in the implementation of activities in the work unit. It can be concluded that the implementation of performance-based budgeting in the Ministry of Industry has not run optimally and has not fully met the characteristics of the NPM so that it has not been able to improve good financial governance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyusun alokasi anggaran yang dibutuhkan dalammenghasilkan output layanan KPPN dengan menerapkan sistem Activity-BasedBudgeting yang berlandaskan pada model Time-Driven Activity-Based Costing,serta untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam Rencana Kerja Anggaranyang akan dihasilkan dengan menerapkan sistem ini. Penelitian dilakukan denganstudi kasus pada KPPN Bandung I sebagai unit instansi vertikal DitjenPerbendaharaan di wilayah Provinsi Jawa Barat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif denganmengumpulkan data-data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasilangsung pada objek penelitian, serta diperoleh dari database sistem informasimaupun pertinggal dokumen yang ada di KPPN Bandung I. Data-data yangdiperoleh kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan studi literatur mengenaipenerapan Activity-Based Budgeting System, khususnya di instansi pemerintahyang menjalankan kegiatan pelayanan kepada publik.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan jumlahpegawai dalam menjalankan serangkaian aktivitas utama untuk menghasilkanoutput layanan sesuai dengan standar prosedur operasi yang telah ditetapkan danvolume output yang ditargetkan pada tahun 2014. Hal ini menyebabkan jumlahanggaran yang dibutuhkan pada tahun mendatang meningkat jumlahnya sebesar13,47% dari jumlah anggaran pada tahun 2013. Meskipun terdapat peningkatananggaran, namun Rencana Kerja Anggaran KPPN Bandung I tahun 2014 telahcukup efektif karena telah mencakup sebagian besar sasaran strategis yangditetapkan untuk KPPN dalam Peta Strategi dan Balanced Scorecard. Anggaranini juga akan lebih efisien, karena jumlah biaya yang dianggarkan benar-benardisesuaikan dengan kebutuhan kapasitas sumber daya dalam menjalankanaktivitas pelayanan kepada publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPPN.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to develop the required budget allocation ingenerating output of services of the State Treasury Office (STO) by implementingActivity-Based Budgeting System based on the model of Time-Driven Activity-Based Costing, as well as to determine the effectiveness and efficiency of theBudget Work Plan that will be generated by applying this system. The study wascarried out by conducting a case study on Bandung I STOs as a vertical institutionof Directorate General of Treasury in West Java region.The method used in this study is a qualitative method by collecting primary andsecondary data through interviews and direct observation on the research object,as well as retrieved from the information system?s database and documentsarchives at Bandung I STOs. The data obtained were then processed and analyzedin accordance with the study of literature on the implementation of Activity-BasedBudgeting System, especially in the government institutions running publicservice activities.The results of this study indicate that there is still a shortage of skilled employeesto run a series of major activities in generating output of services, in accordancewith the standard operating precedures defined and targeted output volume in2014. This shortage will cause the total budget needed in coming year increased innumber by 13,47% compared to the total budget in 2013. Although there is anincrease in budget, but the 2014 Budget Work Plan of Bandung I STOs have beenquite effective, because it has already included most of the strategic objectives setfor the STO in the Strategy Map and Balanced Scorecard. This budget will also bemore efficient, because the amount of budgeted costs completely customized tothe needs of resource capacity in carrying out activities of service to the public, inaccordance with the duties and functions of the State Treasury Office."

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris yang diwakili oleh independensi dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak hubungan istimewa, dan financial distressed terhadap probabilita laporan keuangan yang bermasalah. Perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah dinilai berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bapepam-LK.Pengujian hipotesis dengan model regresi logistik yang menggunakan sampel sebanyak 120 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama dari tahun 2007-2011. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan transaksi dengan pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Independensi dewan komisaris dan kualitas audit terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Sedangkan, financial distress mempengaruhi positif dan signifikan terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah.

---

This study aims to determine board of commissioners composition which is represented by board of commissioners independence, female proportion on board of commissioners, and board of commissioners size , audit quality, related party transaction, financial distressed can effect probability of troubled financial statement. Companies with troubled financial statement assessed based on information obtained from Bapepam-LK.

Hypothesis testing with logistic regression model using a sample of 120 companies listed on Bursa Efek Indonesia during 2007-2011 The result of the this study showed that female proportion on board of commissioners, and board of commissioners size, and related party transaction does not affect the probability of troubled financial statement. Board of commissioners independence and audit quality is proven significant negative influence on probability of troubled financial statement. Thus, financial distress has positive and significant influence on probability of troubled financial statement."