Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak sekali pelaku usaha yang terlibat dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam sistem ini berisi muatan seluruh data pada Perseroan Terbatas, sehingga pemerintah dapat melakukan sebuah pengawasan. Sistem ini akan menghasilkan produk hukum berupa keputusan dan/atau pemberitahuan yang mempunyai kekuatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mana meneliti aturan yang mengatur tentang Sistem Administrasi Badan Hukum, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Pelayanan pada sistem ini mempunyai kelemahan dalam menjamin kepastian hukum apabila terdapat perbuatan melawan hukum, karena seluruh tindakan pemerintah hanya melalui sistem dan seharusnya dilakukan pemeriksaan secara manual melalui dibentuknya aturan yang baru.

---

In the economic development in Indonesia, many business actors are involved in the form of Limited Liability Companies, because the main objective is making of profit. The state can regulate and supervise the business activities of limited liability companies, namely through the application of legal rules to the Legal Entity Administration System at the Directorate General of General Legal Administration (AHU), Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Legal Entity Administration System, hereinafter abbreviated as SABH, is the Company's electronic information technology services provided by the Directorate General of General Legal Administration. In this system, it contains all data on Limited Liability Companies, so that the government can carry out an oversight. This system will produce legal products in the form of decisions and / or notifications that have legal force. This study uses a normative juridical method, which examines the rules governing the Legal Entity Administration System, that is Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 which has undergone 2 (two) changes. Services in this system have weaknesses in ensuring legal certainty if there is an act against the law, because all government actions are only through the system and properly manual inspection through the formation of new rules.

"

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bagian dari penerimaan negara yang dikelola dalam mekanisme APBN dan berada dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam perspektif hukum keuangan publik dan bagaimana pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU berdasarkan mekanisme APBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memungut PNBP yang berasal dari jenis pelayanan jasa hukum Badan Hukum, Perdata umum, Notariat, Harta Peninggalan, Fidusia, Pengambilan Sidik Jari untuk Dirumus, Partai Politik, Pewarganegaraan, Status Kewarganegaraan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Badan Usaha Nonbadan Hukum. Adapun pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU telah sesuai dengan mekanisme APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta memenuhi prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

---

Non-Tax Revenue (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) in Indonesia, is accounted as state receivables that is managed by the mechanism of State Budgeting and it is in the field of State Financing. This research is meant as an effort to determine how Non-Tax Revenue management in Directorate General for Legal Administrative Affairs in the perspective of Public Financial Law and how the Directorate General for Legal Administrative Affairs manages the Non-Tax Revenue through the mechanism of State Budgeting. In conducting such research, we are utilizing the normative juridical approach that is supported by several field studies. The research concluded that due to the regulating law in Indonesia, Directorate General for Legal Administrative Affairs have the authority to collect Non-Tax Revenue from the services provided in the field of and related to Corporation, Private Law, Notary, Inheritance, Fiduciary, Dactylography, Political Party, Citizenship, Civil Servant Investigators, and Non-Legal Entity affairs. In that sense, the management of Non-Tax Revenue in Directorate General for Legal Administrative Affairs have been in line and in accordance to the mechanism of State Budgeting that includes planning, implementing, and responsible in fulfilling the main principle of Good Governance."

"This article explains on the implementation of Law number 42 regarding Security of Fiducia by Circular Letter of Directorate General of Public Administrative law dated 15 March 2005 Nomar: C.HTOI.10-22. concerning Standardization towards Procedure of Fiducia Registrations. That circular has been objected to giving more clear on fiducia procedures due to optimal level. But the debate then aroused by substance inside of which is giving stressing on data examinations regarding goods which have been secured by fiducia. Those situation then has influenced many interpretations from business actors, notary and almost parties. On the author's opinion those circumstance has aroused uncertainty due to the fiducia registration and sealed."

"ABSTRAKStudi dilakukan di unit pelayanan Sisminbakum yang merupakan bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Studi ini menggunakan Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai alat ukur pelayanan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia, dengan harapan proses pengajuan permohonan pengesahan dan persetujuan Badan Hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sisminbakum menggunakan sistem internet, dimana proses pendaftaran permohonan hingga terbitnya SK dapat diakses melalui internet. Dibalik adanya kelebihan-kelebihan yang ada pada Sisminbakum, pada kenyataannya masih dijumpai permasalahan pengurusan Badan Hukum yang menyebabkan berlarutnya proses permohonan.Untuk itu tujuan dan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui hambatan yang ada di dalam prosedur pelayanan Sisminbakum dan untuk mengetahui Prosedur Operasional Standar (POS) pelayanan pada Sisminbakum hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey dan wawancara.Untuk mengetahui hambatan-hambatan pada pelayanan Sisminbakum, dilakukan analisis Prosedur Operasional Standar (POS) yang meliputi analisis lingkungan opersional, analisis Kebutuhan Organisasi, dan analisis Peraturan Perundang-undangan.Analisis hasil penelitian diperoleh hambatan-hambatan dalam POS (Prosedur Operasional Standar) pelayanan Sisminbakum. Penulis memberikan rekomendasi perubahan POS Sisminbakum dengan POS yang penulis namakan sebagai "POS Rekomendasi. Diharapkan dengan POS Rekomendasi pelayanan Sisminbakum menjadi lebih baik

---

ABSTRACT

Study conducted at Sisminbakum service unit which forms of public service which carried out by Sub Directorate Law Agency, Directorate General of Public Administration Law. This study applies Procedure of Standard Operational as measure tool of Sisminbakum service.

Sisminbakum formed based on needs and demands which arise in the community and entrepreneurs in Indonesia, which look forward to the legal application process and approval by Law Agency effectively and efficiently. Sisminbakum uses internet system which registration process until issued the decision letter could be accessed through the internet. In spite of redundancy which has at Sisminbakum, but in reality still find the problems of Law Agency process that cause of the application process lengthy.

Therefore, the purposes for this research are to identify of the barriers which have in the service procedure of Sismibankum and to identify the research outcome of Procedure of Standard Operational service at Sisminbakum. Data collection conducted by survey and interview manner.

To identify the barriers on Sisminbakum service, performed by analysis of Procedure of Standard Operational which includes of analysis of operational environment, organization needs and legislation.

Analysis of research outcome obtained from barriers in Procedure of Standard Operational at Sisminbakum service. The writer gives changes recommendation of Procedure of Standard Operational which called "Recommendation of Procedure of Standard Operational". Hopefully with this Recommendation of Procedure of Standard Operational could be better."