Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom berkewajiban melaksanakan kebijakan dekonsentrasi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan memacu daya saing. Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka kebijakan dekonsentrasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melalui prosedur yang benar. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui implementasi kebijakan dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta dan mengentahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai bagian dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dekonsentrasi di Propinsi DKI Jakarta antara lain mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan ekonomi. Sementara faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kondisi faktor komunikasi secara umum yang berlangsung dalam pelaksaan kebijakan dekonsentrasi masih lemah, baik ditinjau dari kejalasan penyampaian sasaran kebijakan, keberadaan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, dan koordinasi antarbagian terkait. Kondisi sumber daya juga masih lemah, terutama jika dilihat dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial, sedangkan untuk sarana dan prasarana sudah cukup memadai.Untuk aspek disposisi secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, terutama bila dilihat dari sisi dukungan, komitmen, dan transparansi. Namun, dalam hal pemahaman, terasa masih kurang memadai. Sementara untuk faktor struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung untuk implementasi kebijakan dekonsentrasi, baik dilihat berdasarkan ketersediaan standar operasional prosedur (SOP), pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi dan kejelasan aturan mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dekonsentrasi perlu diperbaiki, baik untuk faktor komunikasi, sumber daya, disposisi maupun struktur birokrasi. Untuk faktor komunikasi yang perlu diperbaiki adalah kejelasan sasaran kebijakan, menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, serta meningkatkan koordinasi antarbagian yang terkait dengan pelaksaaan dekonsentrasi. Untuk faktor sumber daya, yang penting diperhatikan adalah penambahan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas SDM yang sudah ada. Sejalan dengan itu perlu pula dukungan finansial yang lebih memadai untuk menunjang kemungkinan pemekaran bidang dekonsentrasi dan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Untuk faktor disposisi, yang diperlukan terutama meningkatkan pemahaman pegawai Bagian Dekonsentrasi dengan cara menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai dekonsentrasi lengkap dengan mateteri-materi lain yang relevan dengan keperluan implementasi dekonsentrasi. Untuk faktor struktur birokrasi, yang penting dilakukan adalah menyusun standar operasional prosedur (SOP), membangun pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi yang lebih harmonis dan dinamis serta memperjelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi."

"Tesis ini membahas tentang alokasi dana dekonsentrasi Diretorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dengan mengumpulkan dan menganalisa data alokasi dana dekonsentrasi nasional, kementerian sampai pelaksanaan program dan kegiatannya serta keterkaitannya dengan urusan pemerintah bidang pendidikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana dekonsentrasi belum dialokasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007, yaitu membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, terkait dengan bekurangnya kewenangan pemerintah pusat sebagai akibat desentralisasi, di sarankan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penetapan alokasi dana dekonsentrasi untuk menghapus dana dekonsentrasi atau menetapkan suatu formula untuk menentukan besarnya alokasi yang akan diberikan pada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Menentukan sanksi terhadap ketidak sesuaian pengalokasian dana dekonsentrasi baik pada tahap perencanaan maupun penerapannya.

---

This Thesis is talking about the deconcentration fund allocated by The Ministry of National Education, Directorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah in the year of 2009 and its commit to the Government's Rule No 38 / 2007. This is the quantitative Descriptive analysis by collecting and analizing the data of deconcentration fund. The data is consist of the allocation to the implementation program and activities in detail and compare it with the ministry of national education authority stated by Government's rule No 38/1007. The result shows that the deconcentration's fund allocation is not committed to the government's rule No. 38/2007. That is all because the government's education policy, which states the government to allocate its 20% government budget to education is contradictive with the reduce of the Government authority couse by Government's decree No.38/2007. The other reason is because there is no punishment for the uncommitted action. So that, by considering the reduce of the governments authority, the writer sugest to the person in charge, to eliminate the deconcentration fund. The alternative suggestion is to make a formula to state the deconcentration fund to be given to the province government and create a punishment for any uncommitted action to the rules."

"Karya Akhir ini bertujuan untuk menentukan indikator-indikator yang dapat diterapkan untuk melakukan penilaian terhadap akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan menganalisis akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator yang sudah ditentukan tersebut.Evaluasi ini merupakan evaluasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan konsep evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan/program. Teknik evaluasi yang digunakan adalah peta strategi dan logika program.Hasil evaluasi yang diperoleh secara keseluruhan adalah pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak akuntabel, karena target capaian terhadap indikator yang ditentukan tidak tercapai. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan pertanggungjawaban daerah penerima dana dekonsentrasi terhadap penggunaan dana dekonsentrasi tersebut kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

---

This thesis is aimed at determining indicators applicable for assessing the accountability of deconcentration in The Ministry of Energy and Mineral Resources and analysing the accountability of the deconcentration using the established indicators.This evaluation applies qualitative method by mean of summative evaluation concept, evaluation conducted in the end of activity/program implementation. Evaluation technique used is strategic map and program logic.The whole result of the evaluation is the deconcentration in the Ministry of Energy and Mineral Resources not accountable since targeted established indicators cannot be achieved. This is because the absence of accountability reports from province which used deconcentration fund to The Ministry of Energy and Mineral Resources."

"Berdasarkan PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pasal 7 ayat (4) menyebutkan "Gubernur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Dekonsentrasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan, Pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta secara operasional sampai tahun anggaran 2001 dilaksanakan oleh Kanwil-kanwil Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ada di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.Seiring diberlakukannya otonomi daerah, pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi di DKI Jakarta secara signifikan telah bergeser dan berubah fungsi dari Kanwil menjadi fungsi Dinas-Dinas di Propinsi DKI Jakarta. Perubahan tersebut jelas membawa implikasi dalam pelaksanaan dekonsentrasi di DKI Jakarta. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana implementasi penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan dekonsentrasi di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta oleh Dinas-dinas teknis kepada Gubemur melalui Biro Keuangan. Mengingat pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan juga pencatatannya terpisah dari APED, serta penyalurannya juga tidak melalui kas daerah maka berimplikasi Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta relatif mengalami kesulitan untuk mengetahui realisasi penyerapan dana dekonsentrasi dan sangat tergantung dan masukan berupa laporan dari unit pengguna dana dekonsentrasi tersebut.Bertolak dari latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian ini apakah sebenamya unit pengelola proyek dana Dekonsentrasi dapat atau tidak metaksanakan kebijakan tersebut, dan apakah implementasi dad sistem pelaporan pelaksanaan proyek pembangunan dana Dekonsentrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan ?Secara operasional penelitian yang digunakan mengunakan metode survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dan populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang utama. Hasil dari survei akan diarahkan untuk mendukung analisis penelitian yang dilakukan secara deskriptif.Obyek penelitian ini secara umum terbagi atas dua kategori yaitu pertama Biro Keuangan dan kedua adalah unit pelaksana proyek dekonsentrasi di DK1 Jakarta, dimana menurut data tahun anggaran 2002 berjumlah 30 (tiga puluh) proyek dekonsentrasi.Dari hasil analisis bahwa imptementasi sistem pelaporan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan maupun unit-unit pengelola proyek Dekonsentrasi di Dinas-dinas teknis untuk tahun anggaran 2002 masih belum melaksanakan peraturan ditetapkan. Biro Keuangan melakukan pencatatan dana Dekonsentrasi tidak berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Pemimpin Proyek. Begitu pula dengan Dinas-Dinas Teknis, masih mengirimkan laporannya secara langsung kepada Departemen/Lembaga Teknisnya masing-masing setiap bulannya.Untuk mengukur dapat tidaknya suatu kebijakan mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan dari hasil penelitian berdasarkan jawaban dari para responden adalah sebagai berikut :Secara umum komunikasi di unit keproyekan tergolong baik terbukti dengan nilai rata-rata variabel sebesar 41,93,Sumber daya yang mendukung unit keproyekan diperoleh nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 28,33. Dari rata-rata nilai tersebut mencerminkan bahwa sumber daya yang mendukung sistem pelaporan proyek dekonsentrasi tergolong cukup baik.Adapun sikap yang berkembang di unit keproyekan dikategorikan cukup baik dengan indikator diperolehnya rekapitulasi skor jawaban responden dengan nilai rata-rata sebesar 19,00. Hasil ini mengindikasikan pula bahwa sikap para pelaksana yang terkait dengan pelaporan proyek dekonsentrasi cukup kondusif.Terakhir adalah variabel struktur birokrasi dimana didapat kesimpulan bahwa struktur birokrasi yang mendukung sistem pelaporan proyek dekonsentrasi tergolong baik, karena nilai rata-ratanya berada pada interval antara 23 sampai dengan 30 yang terkategori baik.Merujuk hal tersebut di atas, dapat dipertimbangkan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing-masing unit yaitu dengan mengadakan pertemuan secara periodik dan perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek Dekonsentrasi di DKI Jakarta melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur. Tim Koordinasi ini merupakan wadah Pintas sektoral/unit dan lintas lembaga dalam rangka merumuskan langkah-langkah konkrit bagi terwujudnya koordinasi yang optima! antar unit dalam pelaksanaan pelaporan proyek Dekonsentrasi di DKI Jakarta. Adapun aspek lain yang menyangkut kinerja dari unit-unit pengelola proyek dekonsentrasi dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah relatif baik tersebut perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, karena akan memberikan pengaruh positif bagi kinerja pelaporan proyek dekonsentrasi di masa mendatang."

"Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akan tetapi, masih banyak kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta dengan pendekatan model sistem. Hal yang dilihat antara lain: instrumen kebijakan sumber daya dan manajemen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam informasi yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri ataS data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer diga1i dari berbagai informan yang berkompeten, yakni: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah. Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Samsat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan telah ada, akan tetapi dipersepsikan hanya berlaku untuk BPLHD, penegakan hukum yang belum di1aksanakan secara sebenarnya dikarenakan sistem dan koordinasi yang belum maksimal, sumber daya manusia dan dana yang masih kurang, serta tidak adanya rencana strategis sehingga belum maksimalnya manajemen dan koordinasi. Oleh karena itu, da1am implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang efektif, beberapa faktor tersebut perlu diperhatikan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.

---

The Government of DKI Jakarta Province had released some policies regarding to prevent and remedy air pollution. However, there are much problems related with urban air quality in DKI Jakarta Province. So that, purpose of this study will know implementation of urban air quality management policy related to transportation by system model approach. The matter will be studied are policy instruments, resources and management.

This study is qualitative study to delv more information tboughtfully. In this studY, primary and secondary data will be used. Primacy data are collected from in depth interview with competent sources such as Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biro Hukum, Badan Pengelola. Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan and Samsat. Secondary data are collected by conducting documents.

The study result showed that policy instrument has existed, but they are perceived only effective fot BPLHD, real law enforcement has been not implemented because system and coordination are not maximalized, human and money resources are minimal, and there is no strategic planning so that management and coordination are not maximalized. Therefure, to make implementation of urban air quality management policy become effective, the factors should be respected by related parties especially policy makers and policy implementors."

"Tesis ini membabas gambaran permasalahan implementasi kebijakan cara Pembuatan obat tradisional yang baik di Propimi DKI Jakarta tabun 2009, mengingat sampai tabun 2008 secara nasional baru 2,9% industri yang mendapatkan Sertifikat cara Pembuatan obat tradisional yang baik, sedangkan di Propinsi DKI Jakarta baru I ,9 %. Penelitian ini adalah penelltian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan babwa rendahnya implementasi cara pembuatan obat tradisional yang baik disebabkan belum optimalnya sosialisasi kebijakan, masih beratnya industri menerapkan kebijakan dan masih lemabnya monitoring kebijakan..Belum optimal sosialisasi karena belum jelasnya kegiatan pengembangan obat asli Indonesia, minimnya anggaran dan kurangnya koordinasi Beratnya industri rnenerapkan kebijakan karena keterbatasan dana dan rendahnya komitmen pemilik Masih lemahnya monitoring karena keterbatasan anggaran dan data yang terpercaya dan terkini belum jelasnya koordinasi antar instansi dan belurn adanya sanksi yang jelas. Diketahui juga skala penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik sangat dipengaruhi oleh komitmen pernilik yang diwujudkan dangan dana yang dialokasikan untuk menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik.

---

This thesis discussed describing problems of policy implementation on practices of manufacturing good traditional medicine at province of DKI Jakarta in 2009, considering until 2008 nationally where almost 2,9% of industries which got certificates on Practices of Manufacturing Good Traditional Medicine, where 1,9% of them was at province of DKI Jakarta. This study was a qualitative research with descriptive design. Study result indicated that low implementation on Practices of Manufacturing Good Traditional Medicine was caused by socialization of policy was not optimal yet, industry was still herd in implementing policies and monitoring policy was still low.

Socialization was not optimal yet because development activities of Indonesian traditional medicine did not be understood yet, inadequate budget and the lack of coordination. Industry was still herd in implementing policies because of limited funds and low commitment of owner. Monitoring was still weak because of limited budget and the latest and trusted data, coordination inter institution was not explained and there was no sanction yet. It also found that scale of implementation on practices manufacturing of good traditional medicine was affected by owner commitment which was implemented by allocated funds to implement practices manufacturing good traditional medicines."

"Masih tingginya proporsi Multi Basiller (MB) diatas 80 persen dari tahun 2009 sampai 2012 di Provinsi DKI Jakarta, mengindikasikan bahwa peluang penularan penyakit kusta cukup tinggi dan program pengendalian penyakit kusta masih belum berjalan optimal sesuai dengan kebijakan pengendalian penyakit kusta. Mengidentifikasi permasalahan implementasi pengendalian penyakit kusta ditinjau dari aspek aktor, konteks, konten dan proses. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa dari aspek aktor, konteks, konten dan proses belum berjalan baik yang mengakibatkan program nasional dan di Propinsi DKI Jakarta belum searah sehingga target pengendalian penyakit kusta belum tercapai.Saran sebagai program memerlukan pengembangan karena dari ketersediaan tenaga dan dana belum memadai serta belum ada kebijakan teknis pengendalian penyakit kusta. Kesimpulan : Pengendalian penyakit kusta memerlukan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan agar tercapai target pengendalian penyakit kusta yaitu kebijakan. Oleh karena itu disarankan pelaksanaan pengendalian dilaksanakan secara komprehensif dari pusat, dinas kesehatan, sudin sampai level puskesmas serta menetapkan tujuan pengendalian penyakit kusta dalam bentuk eliminasi atau eradikasi dan kebijakan teknis pengendalian penyakit kusta.

---

The proportion of multibacillary (MB) leprosy in the Province of Jakarta Special Capital Region from 2009 to 2012 is well above 80 percent. This indicates that the risk of contracting leprosy among urban people is still high and that leprosy control programs have not brought significant improvement. Current programs have limited capacity to reach the objectives specified in leprosy control policies. The purpose of this study is to identify the problems in current leprosy control programs in terms of actors, contexts, contents, and process. This study applies the qualitative method.

Results show that all aspects of leprosy control programs (actor, context, content, and process) are still far from satisfactory. It is also found that leprosy control programs, both at national and provincial levels, lack effective coordination, which prevent them from achieving their objectives. This study analyzes leprosy control programs using four variables: actor, context, content, and process, which are found to be unsatisfactory because of lack of coordination.

This finding clearly suggests that a considerable improvement needs to be carried out for a more effective leprosy control programs in Indonesia. However, there remain three main obstacles: unqualified human resources, insufficient fund, and lack of practical policies on leprosy control. These setbacks call for more comprehensive and practical guidelines and regulations to improve the quality of leprosy control programs at all levels of bureaucracy, from the central government to local Public Health Centers. Additionally, policymakers also need to define the right approach for leprosy control programs?either elimination or eradication? and to develop a more comprehensive and practical policies on leprosy control."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi kebijakan pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi isi kebijakan terpenuhinya kepentingan pemerintahan daerah, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tercapainya perubahan yang diharapkan, dan terpenuhinya sumberdaya-sumberdaya yang mendorong kebijakan secara efektif. Selain itu dari dimensi konteks implementasinya peran gubernur beserta perangkat daerahnya (walikota, camat, dan lurah) ikut mendorong, implementasi kebijakan secara efektif. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan ini, yaitu dari dimensi isi kebijakan komitmen dari pelaksana elemen kedinasan masih kurang dan kesadaran masyarakat untuk mau lebih peduli akan pentingnya kesehatan terutama dalam pengendalian penyakit DBD belum mempunyai kesadaran yang sama. Sedangkan, dari dimensi konteks implementasinya kerjasama dengan pihak swasta masih kurang, masih kurangnya promosi dan sosialisasi diberikan kepada masyarakat, minimnya edukasi yang diberikan kepada Jumantik, dan penerapan sanksi yang belum dilaksanakan.

---

This study aims to discuss the policy implementation of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Disease Control Policy in Jakarta. This research uses a positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews. This study describes the implementation of policies aimed at controlling the Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) disease in the Province of Jakarta. The result is that policy implementation is going well. It can be seen from the dimensions of policy contents, including the fulfillment of the interests of local government, the public can experience the benefits directly, the achievement of expected changes, and compliance resources that promote effective policies. Apart from the dimensions of policy contexts, the governor's role of the region (the mayor, sub district, and village heads) contributed to the implementation of effective policies. However, there are still some shortcomings in the implementation of this policy, which can be seen in the dimensions of policy contents, including the lack of commitment of policy implementer, and lack of public awareness. Meanwhile, in the dimension of policy contexts, can be seen in the lack of private sector cooperation, lack of promotion and socialization provided to the community, lack of education given to the Jumantik (experts observers larvae), and the application of sanctions that have not been implemented."