Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini disusun penulis untuk menganalisa pelaksanaan layanan jasa pembayaran oleh Bank Indonesia sebelum dan sesudah implementasi aplikasi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), menganalisa permasalahan yang dihadapi aplikasi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) saat ini, dan menganalisa perbandingan aplikasi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dengan aplikasi Real Time Gross Settlement (RTGS) milik Bank Negara Malaysia (BNM), Monetary Authority of Singapore (MAS), Hong Kong Monetary Authority (HKMA), dan The European System of Central Bank (ESCB).Beberapa hal yang terjadi dalam pelaksanaan layanan jasa pembayaran sebelum diimplementasikannya aplikasi BI-RTGS sebagai berikut: 1. Credit risk atau resiko kredit, liquidity risk atau resiko likuiditas, 3. Systemic risk atau resiko sistematik, 4. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan 5. Distorsi kebijakan moneter.Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan layanan jasa pembayaran sesudah diimplementasikannya aplikasi BI-RTGS dengan menggunakan fasilitas Failure to Settle (FtS) arrangement yaitu Prefund dan Top Up sebagai berikut: 1. Meminimalisasi potensi terjadinya credit risk, liquidity risk, dan systemic risk serta distorsi terhadap kebijakan moneter, 2. Tersedianya data pendukung untuk kepentingan sektor moneter dan pengawasan bank, 3. Mendukung kebijakan moneter melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang harus tepat waktu, 4. Mitigasi risiko dan meningkatkan kemampuan risk management, 5. Pasar keuangan semakin efisien (efficient functioning of finansial market), 6. Efisiensi dan produktivitas (bagi business dan perekonomian), 7. Mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan 8. Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).Permasalahan yang dihadapi aplikasi BI-RTGS saat ini mencakup: 1. Pesatnya peningkatan volume transaksi BI-RTGS yang berdampak pada kapasitas pemrosesan infrastruktur aplikasi BI-RTGS saat ini, 2. Kehandaian infrastruktur saat ini dalam hubungannya dengan pemenuhan CP SIPS (khususnya untuk CP 7), 3. Masalah obsoleleness, disconttmied maintenance support dan performa dari infrastruktur jaringan komunikasi aplikasi BI-RTGS saat ini, 4. Masalah akan berakhirnya maintenance support dari host Computer aplikasi BI-RTGS saat ini, dan 5.Masalah keterbatasan infrastruktur aplikasi BI-RTGS yang telah dioperasikan dengan jangka waktu relatif lama.Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penulis menyarankan adanya pengembangan aplikasi BI-RTGS yang baru (aplikasi BI-RTGS New Generation) yang bertujuan untuk: 1. Mempertahankan dan meningkatkan performa serta kehandalan infrastruktur aplikasi BI-RTGS serta meningkatkan aspek pengamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan aplikasi BI-RTGS; dan 2. Mengembangkan aplikasi BI-RTGS New Generation yang efisien, cepat, aman, dsn andal serta terintegrasi dengan aplikasi keuangan lainnya di bidang pasar modal (stock exchange), perbankan, asuransi, foreign exchange, rnoney market, penempatan pada pasar uang (placement), treaswy single account (TSA), swilching, dan sebagainya agar dapat mengakomodasi perkembangan perekonomian Indonesia di masa depan dan dapat mendukung Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia.Selain itu, pengembangan aplikasi BI-RTGS New Generation terkait pula dengan: 1. Adanya new devetopments dalam large-value payment systenis (LVPS) global, sebagaimana dapat dilihat dari pengembangan-pengembangan lebih lanjut aplikasi RTGS yang telah dilakukan oleh beberapa negara guna mengakomodasi kebutuhan perekonomian ke depan bahwa aplikasi BI-RTGS, 2. Upaya antisipasi terhadap adanya kebutuhan dari perbankan pengguna aplikasi BI-RTGS akan infrastruktur dan penyelenggaraan aplikasi BI-RTGS ke depan yang semakin cepat, aman dan efisien, dan andal serta terintegrasi dengan aplikasi keuangan lainnya, dan 3. Upaya antisipasi terhadap implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 dimana saat ini infrastruktur aplikasi keuangan di Indonesia termasuk aplikasi BI-RTGS diharapkan dapat terkoneksi dengan infrastruktur aplikasi keuangan negara-negara ASEAN lainnya."

"Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan audit pada BI-RTGS di PT X terhadap standar audit Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, yang selanjutnya disebut SPFAIB, dan COBIT for Assurance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan perbandingan antara assurance step pelaksanaan audit pada BI-RTGS di PT X terhadap standar audit SPFAIB dan COBIT for Assurance, sehingga dapat dinilai kesesuaiannya dan ketidaksesuainnya dan dianalisis alternatif perlakuannya apabila tidak sesuai. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melaui kuisioner dan wawancara langsung ke PT X dan studi literatur terkait.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit pada BI-RTGS di PT X terhadap standar audit SPFAIB sesuai sebesar 94 persen dan COBIT for Assurance sesuai sebesar 89 persen. Walaupun begitu, masih terdapat sejumlah kecil assurance step yang tidak sesuai dengan pelaksanaan audit pada BI-RTGS di PT X, yang masih perlu disesuaikan dan memiliki risiko yang berdampak signifikan pada teknologi informasi dan pengendalian internal teknologi informasi, bahkan juga terhadap operasional bisnis PT X.

---

This research discusses about the analysis of audit practices compatibility on BI RTGS in PT X towards SPFAIB and CobiT for Assurance Audit Standards. Researcher used the method of comparison between assurance step of audit on BI RTGS in Company X towards SPFAIB and COBIT for Assurance audit standards, therefore researcher can valued the compatibility or the incompatibility then to analyze the alternative of application if any inconformity existed. This research was done by gathering data from questionnaire, direct interview to Company X, and in depth literature study.

The result of the research suggests that the audit processes of BI RTGS at Company X are 94 percent compatible with SPFAIB and 89 percent compatible with COBIT for Assurance. Despite the aforementioned result, there are still limited assurance steps which are not compatible with the audit process of BI RTGS at Company X. Thus, further alignments are needed. Also, researchers believe some misalignment could cause significant risk to the information technology and internal control of IT. Furthermore, it bears business risk to PT X."

"Kelancaran sistem pembayaran memegang peran penting dalam perekonomian. Salah satu instrumen sistem pembayaran yang memiliki porsi terbesar adalah BI- RTGS. Karena itu,skripsi ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembayaran di Indonesia, khususnya tanggung jawab bank umum terhadap nasabah dalam BI-RTGS dengan kaitannya terhadap kesiapan bank dalam menciptakan sistem pembayaran yang handal. Mengangkat masalah mengenai peran perbankan dalam sistem pembayaran menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan tanggung jawab hukum bank umum dalam aktifitas RTGS, menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak bank umum yang belum melaksanakan tanggung jawab hukum dalam melakukan ganti kerugian kepada nasabah.

---

The smooth operation of payment system is essential in economy. BI-RTGS is part of payment system that plays a big role in Indonesian economy. This study aim is to understand the implementation of payment system in Indonesia, particularly in bank?s responsibility in BI-RTGS and to understand Indonesian bank?s capability and readiness in creating a reliable payment system. This study discussed about bank?s role in payment system based on Indonesian Law and bank?s law responsibility in RTGS using literature method. This study found that many banks have not implementing the obligation about providing compensation yet, even though the obligation about compensation already assigned by law."

"Sebagai pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Mengingat sampai saat ini belum terdapat ketentuan atau undang-undang yang mengatur transfer dana secara umum, maka dalam pelaksanaan kegiatan transfer dana melalui sistem BI-RTGS masih terdapat beberapa permasalahan hukum antara lain : bagaimana hak dan kewajiban serta perlindungan hukum para pihak dalam sistem pembayaran dengan BI-RTGS.Metode analisis data bersifat deskritif normatif digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan narasumber di Bank Indonesia, penelitian dari buku-buku mengenai sistem pembayaran, laporan Studi banding, serta produk hukum yang berkaitan dengan BI-RTGS untuk disajikan secara deskritif.Hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari tesis ini adalah hak dan kewajiban peserta (Bank Indonesia dikecualikan) telah diatur secara rinci dalam Bye Laws, sedangkan hak dan kewajiban nasabah pengguna jasa transfer melalui peserta belum diatur secara jelas serta perlindungan hukum terhadap Bank Indonesia atas resiko kegagalan pembayaran yang disebabkan oleh kesalahan sistem belum diatur. Sedangkan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam transfer dana melalui BI-RTGS masih terdapat ketidakjelasan terhadap proses pembuktian oleh hakim apabila terjadi perkara di pengadilan."

"Pada sistem pembayaran non tunai, layanan jasa pembayaran terbaru yang ditawarkan oleh Bank Indonesia adalah Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Sistem BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Sistem BI-RTGS saat ini merupakan muara dari seluruh penyelesaian transaksi nilai besar keuangan di Indonesia. Sebagai sistem settlement yang bersifat strategis dan kritikal serta berdampak luas, perhatian terhadap pengelolaan risiko operasional dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS perlu terus ditingkatkan, mengingat terjadinya risiko operasional secara tidak langsung akan memberikan stimulus terhadap terjadinya risiko likuiditas dan risiko kredit yang berkibat pada terganggunganya stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.Tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen risiko operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS secara garis besar mengikuti Australian/New Zealand Risk Management Standard (AS/NZS 4360:1999). Proses identifikasi dan evaluasi risiko dilakukan dengan menggunakan metode control self assessment (CSA) dalam bentuk penyebaran kuesioner kepada beberapa karyawan Bank Indoensia yang memiliki pengetahuan cukup baik tentang Sistem BI-RTGS.Dari hasil kuesioner tersebut kemudian diperoleh daftar 5 risiko terbesar berdasarkan nilai risiko yang ada yang kemudian ditentukan strategi penanganan beserta biayanya. Selanjutnya, untuk mendapatkan alokasi biaya terbaik terhadap tiap strategi penanganan risiko, maka dilakukan optimasi alokasi biaya dengan beberapa asumsi dana yang tersedia untuk mengelola risiko. Proses optimasi ini dilakukan dengan menggunakan proses OptQuest pada Crystal Ball 2000. Studi ini diharapkan akan dapat membantu Bank Indonesia untuk mengurangi risikorisiko operasional dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

---

In non-cash payment system, Bank Indonesia now is offering a new service which is called Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) System. BIRTGS System is a settlement process of payment which is done individually (per transaction) and real time. Now days, BI-RTGS System is an estuary of all high value payments' settlement in Indonesia. As a strategic and critical settlement system, failure on BI-RTGS System will give a stimulus of liquidity risk and credit risk which will disturb Indonesian finance widely. That's why attention on operational risk management in BI-RTGS System implementation needs to be improved. Overall.

Steps which are taken in managing operational risk of BI-RTGS System's implementation are following Australian/New Zealand Risk Management Standard (AS/NZS 4360:1999). Identification and evaluation process are done by using control self assessment (CSA) method. This method is done by spreading questioners to some employees in Bank Indonesia whose have good knowledge about BI-RTGS System.

The result of questioners then used for listing 5 top risks based on its scores. Next, treatment plans for these 5 top risks and cost all_Cation at each treatment are considered. To get the best cost all_Cation, optimization of cost all_Cation with several budget assumptions is done by using OptQuest process in Crystal Ball 2000. Hopefully, this study will be able to help Bank Indonesia to decrease operational risks in BI-RTGS System's implementation."

"Menjadikan sistem pembayaran aman, efisien, cepat dan handal merupakan tanggung jawab dan tugas Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Oleh karena itu, Bank Indonesia merealisasikan suatu in struktur yang handal yang memungkinkan terciptanya mekanisme transfer dana dalam jumlah besar secara seketika (real time) antar bank-bank dengan Bank Indonesia yang dikenal dengan nama Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Sistem RTGS merupakan sistem yang direkomendasikan oleh Bank for International Settlement (BIS) dan telah lama diterapkan oleh negara-negara maju. Selain itu, implementasi sistem RTGS dapat mengakomodasikan kepentingan Bank Indonesia untuk menurunkan resiko dalam sistem pembayaran khususnya yang selama ini terjadi pada sistem kliring dengan metode multilateral neting.Kelancaran pelaksanaan sistem BI-RTGS, bergantung kepada peserta BI-RTGS yaitu adalah Bank umum. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan sistem BI¬RTGS khususnya yang mengatur hak dan kewajiban antara Bank Indonesia sebagai penyelenggara dan bank umum sebagai peserta. Bersamaan dengan penerapan sistem BI¬RTGS pada tanggal 17 November 2000, disusun suatu peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta BI-RTGS dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI¬RTGS,yang dikenal dengan nama Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation atau yang dikenal sebagai Bye-Laws.Dalam melakukan penelitian tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum para pihak yang berkepentingan dalam transfer dana melalui BI-RTGS masih terdapat adanya ketidak jelasan dalam masalah proses pembuktian oleh Hakim apabila perkara dibawa kemeja pengadilan. Kekuatan mengikat dari Bye-Laws secara yuridis dapat dikatakan sangat lemah, dirasakan belum memberikan kekuatan yang memaksa kepada para peserta tersebut. Di dalam salah satu ketentuan dari kesepakatan ini menegaskan bahwa segala keputusan yang diambil oleh Komite Bye-laws merupakan keputusan akhir atau final dan mengikat kepada seluruh bank peserta Sistem BI-RTGS."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa keuangan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Kebijakan tersebut mengatur mengenai kewajiban Bank Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa implementasi Pajak Pertambahan Nilai atas jasa keuangan BI-RTGS sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 telah sesuai dengan asas certainty dan hambatan apa yang dihadapi pada implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidakpastian mengenai subjek, objek dan prosedur dalam implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa keuangan BI-RTGS.

---

This study discusses the analysis of policy implementation of Value Added Tax on financial services Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. The policy governing the obligations of Bank Indonesia for VAT purposes. The purpose of research is to analyze the implementation of Value Added Tax on financial services in accordance with the BI-RTGS Law. 42 of 2009 in accordance with the principles of certainty and obstacles encountered in the implementation. This research is a descriptive qualitative approach using qualitative data. Results of this study concluded that there is still uncertainty about the subject, object and procedures in the implementation of Value Added Tax policy to financial services BI-RTGS."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penetrasi bank asing terhadap risiko bank domestik. Dengan menggunakan data panel pada bank dari 3 negara di Asia yang memiliki tingkat penetrasi asing paling tinggi pada periode 2006 ndash; 2016, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Hong Kong, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penetrasi bank asing terhadap risiko bank domestik. Selanjutnya, penelitian ini juga lebih lanjut meneliti jenis penetrasi bank asing yang memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap risiko bank domestik. Berdasarkan hasil yang didapat, ditemukan bahwa bank asing yang masuk melalui merger dan akuisisi memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan ketika bank asing masuk melalui investasi greenfield.

---

This research investigates the impact of foreign bank penetration on the risk of domestic banks. By using bank level panel data from Indonesia, Malaysia, and Hong Kong, which have one of the highest number of foreign bank penetration in Asia during 2006 ndash 2016, this research finds significant evidence that foreign bank penetration indeed affects the risk of domestic banks. Then, the research also further examines which type of foreign bank penetration has more significant effect towards domestic banks risk. It was found that the impact of foreign banks that enter the domestic banks market via merger and acquisition is more significant, compared to when they enter via greenfield investment. "

"Dalam tugas Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, diperlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal demi efektivitas pelaksanaan tugas. Berkenaan dengan hal tersebut, diterapkan sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) di Indonesia mulai tanggal 17 November 2000 dengan nama Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Dalam rangka penyempurnaan, kini Bank Sentral membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Transfer Dana. Kejahatan dalam bidang transfer dana kini bertambah dengan munculnya kasus pada Bank Rakyat Indonesia dengan modus manipulasi pengucuran kredit dan penyalahgunaan dana transfer RTGS oleh ‘orang dalam’. Melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/PID.B/2004/PN.JKT.PST, Ir. Deden Gumilar Sapoetra selaku Pimpinan Cabang BRI Segitiga Senen terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan praktik penyalahgunaan RTGS, perlu dikaji pengaturan sistem pembayaran elektronik Real Time Gross Settlement secara keseluruhan di Indonesia serta sejauh mana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam kasus BRI tersebut guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan sistem pembayaran RTGS pada studi kasus BRI. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Proses transfer dana melalui RTGS akan ditinjau berdasarkan mekanisme maupun secara prinsip transfer dana guna melihat apakah transfer dana terlaksana secara efektif. Pelaksanaan transfer dana sendiri menuntut kepatuhan para pihak akan hak dan kewajibannya masing-masing. Namun, adakalanya proses transfer dana tidak efektif karena pelanggaran kewajiban pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan memanfaatkan celah yang ada pada sistem kontrol internal bank yang bersangkutan. Pengaturan sistem pembayaran elektronik RTGS dinilai masih belum memadai mengingat aspek pidana dan alat bukti dalam transfer dana belum diakomodasi oleh dasar hukum berupa Undang-Undang. Selain itu, penyimpangan dana transfer RTGS bukan dilakukan terhadap sistem BI-RTGS, namun terhadap fungsi kontrol internal bank yang bersangkutan karena pada prinsipnya sistem BI-RTGS tidak memungkinkan adanya kecurangan karena terdapatnya jaminan keamanan dan proteksi terhadap sistem RTGS."