Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"A simulation model has been developed in Korea, named Korea Institue of public simulation model (KIPFSIM), which aims to estimate the effects of taxes and transfers in Korea...."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi hukum terhadap imbalan dalam bentuk kenikmatan yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam klaster pajak penghasilan, dengan penekanan pada aspek kepastian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan kesimpulan berdasarkan 6 (enam) dimensi kepastian hukum, yaitu (1) dimensi materi/objek hukum belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai; (2) dimensi subjek hukum memberikan kepastian hukum yang memadai, (3) dimensi pendefinisian belum memberikan kepastian hukum, (4) dimensi perluasan/penyempitan juga belum memberikan kepastian hukum, (5) dimensi ruang lingkup belum memberikan kepastian hukum, dan (6) dimensi penggunaan bahasa hukum masih belum mampu memberikan kepastian hukum. Berdasarkan temuan penelitian ini, terlihat bahwa kebijakan pajak penghasilan terbaru terkait imbalan kenikmatan belum mampu memberikan kepastian hukum, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa pajak dalam implementasinya. Oleh karena itu, disarankan agar muatan undang-undang lebih diperjelas dan disempurnakan melalui regulasi perpajakan yang berkaitan dengan imbalan kenikmatan, guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Dengan meningkatkan kejelasan hukum, para pengambil kebijakan dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang stabil dan dapat diprediksi, yang menguntungkan baik bagi para wajib pajak maupun administrasi perpajakan. Memperkuat kerangka hukum akan mengurangi potensi sengketa yang berlarut-larut dan berkontribusi pada pembangunan sistem perpajakan yang adil dan efektif.

---

The objective of this research is to comprehensively analyze the legal interpretation of benefits in the form of perks, which have undergone modifications as a result of the enactment of the Harmonization of Tax Regulation Act in the income tax cluster, with a specific focus on establishing the extent of legal certainty. Employing a post-positivist paradigm, the study employs a combination of literature review and in-depth interviews as data collection techniques. The research findings shed light on the six dimensions of legal certainty. Firstly, the material/legal object dimension fails to provide the required level of legal certainty. Secondly, while the legal subject dimension achieves a satisfactory level of legal certainty, shortcomings are observed in other dimensions. Thirdly, the definition dimension lacks the necessary legal certainty. Fourthly, both the expansion/narrowing dimension and the scope dimension exhibit inadequacies in ensuring legal certainty. Lastly, the utilization of legal language dimension falls short in establishing legal certainty. Based on these research outcomes, it becomes apparent that the latest income tax policy concerning perks fails to guarantee legal certainty, which in turn may lead to tax disputes during implementation. Consequently, it is strongly recommended to clarify and enhance tax regulations pertaining to perks to ensure a higher level of legal certainty. By fostering improved legal clarity, policymakers can cultivate a stable and predictable tax environment that benefits both taxpayers and tax authorities. Strengthening the legal framework will reduce the likelihood of protracted disputes and contribute to the development of an equitable and effective tax system."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit substantif yang dilaksanakan KAP PLEDIS atas akun utang pajak PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), dan PPN pada PT SVT. Pembahasan mencakup evaluasi kesesuaian implementasi prosedur substantif pengujian rinci akun utang pajak tersebut dengan teori, peraturan perpajakan, dan standar audit. Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur substantif pengujian rinci atas akun utang pajak PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN yang dijalani KAP PLEDIS terhadap PT SVT sudah sesuai dengan teori, standar audit, serta peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate the substantive audit procedures carried out by KAP PLEDIS on the taxes payable accounts of Income Tax article 23, Income Tax article 4 paragraph (2), and VAT at PT SVT. The analysis includes evaluating the implementation of substantive procedure test of detail for the taxes payable account with audit theory, taxation, and audit standard. From the discussion, it is concluded that the substantive procedure test of detail for taxes payable accounts of Article 23 Income Tax, Article 4 Income Tax paragraph (2), and VAT PT SVT are in accordance with theory, audit standards, and applicable tax regulations."

"Laporan magang ini berisi evaluasi mengenai persiapan PT ABC dalam pengisian SPT PPh badan untuk PT IPI sesuai dengan kepatuhan terhadap Pedoman Direktorat Jenderal Pajak. Evaluasi yang dilakukan dalam laporan ini bertujuan untuk menilai Alur Pelaporan SPT PPh Badan di PT ABC, input awal ke Formulir 1771, equalisasi pajak, dan klarifikasi data yang diajukan oleh klien. Selain itu, aspek penting dari laporan magang ini adalah identifikasi perbedaan antara ringkasan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan jumlah biaya bunga. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, praktek-praktek ini sesuai dengan peraturan yang ada serta memfasilitasi layanan yang menyeluruh. Lebih dari sekadar evaluasi, laporan magang ini juga mencakup penilaian diri yang kritis yang dilakukan oleh magang selama masa kerja mereka di PT ABC. Latihan introspeksi ini adalah bagian integral dari proses pembelajaran yang berkelanjutan, membentuk dasar yang kuat untuk kemajuan profesional mereka di masa depan.

---

This internship report contains a review of PT ABC’s preparation of corporate tax returns for PT IPI according to the compliance towards Directorate General of Taxes Guidelines. The evaluation carried out in this report is aimed at assessing the Corporate Tax Return Reporting Flow at PT ABC, initial input to Form 1771, tax equalization, and clarification of client’s submitted data. Additionally, a significant aspect of this report is the identification of the difference in Income Tax Article 23 receipt summary and the amount of interest expense. Based on the evaluation carried out, these practices are in accordance with the existing regulations as well as facilitating a thorough service. Beyond mere evaluation, this internship report constitutes a critical self-assessment carried out by the intern during their tenure at PT ABC. This introspective exercise is an integral part of their continuous learning process, forming a robust foundation for their future professional progression."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai kualitas pelayanan informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui akun Twitter @kring_pajak. Kualitas layanan diukur menggunakan lima dimensi SERVQUAL yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu dengan penyebaran kuesioner online yang diambil menggunakan teknik accidental sampling pada pihak yang menggunakan layanan akun Twitter @kring_pajak dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi perpajakan yang diberikan oleh DJP memiliki kualitas yang sangat baik dan sudah sangat memuaskan penggunanya karena berdasarkanhpengukuran yanghdilihathdari 5 dimensi dan 24 indikator yang ada di dalam kuesioner, diperoleh nilai tingkat kesenjangan kualitas pelayananhyanghdirasakan dari pengguna akun Twitter @kring_pajak terhadap kualitashpelayanan yanghdiberikan oleh DJP adalah sebesar positif 0,20.

---

ABSTRACTThis study discusses the quality of information services provided by the Directorate General of Taxes through the @kring_pajak Twitter account. Service quality is measured using five SERVQUAL dimensions, namely tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The research method used is a quantitative method with mixed method data collection techniques, by distributing online questionnaires taken using accidental sampling techniques to those who use the Twitter account @kring_pajak and interviews. The results of this study indicate that tax information services provided by DGT have very good quality and are very satisfying for users because based on measurements seen from 5 dimensions and 24 indicators in the questionnaire, the level of service quality perceived by users of the @kring_pajak Twitter account is obtained against the quality of services provided by DGT is positive at 0.20.."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi pemajakan atas fringe benefits/natura yang berlaku di Indonesia, khususnya PT Telkom Indonesia. PT Telkom telah melaksanakan pemajakan fringe benefits sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah melihat proses implementasi pemajakan atas fringe benefits/natura di PT Telkom sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

This research analyzes the implementation of the taxation of fringe benefits / benefit in kind prevailing in Indonesia, particularly PT Telkom Indonesia. PT Telkom has implemented taxation of fringe benefits in accordance with the Income Tax Act (Income Tax). This study used qualitative research methods based on literature data collection techniques and field studies. The results of this study is to look at the process of implementing the taxation of fringe benefits / natura in PT Telkom in accordance with statutory provisions."

"Terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 kembali merevisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), salah satunya adalah mengenai perlakuan PPh atas biaya imbalan natura dan/atau kenikmatan. Penelitian ini membahas mengenai adanya perbedaan klausul dalam UU PPh hasil revisi UU HPP dengan peraturan turunannya mengenai pengaturan perlakuan PPh atas biaya natura dan/atau kenikmatan, dengan tujuan menganalisis keselarasan kebijakan pengaturan PPh atas biaya imbalan dan/atau kenikmatan dalam UU PPh hasil revisi UU HPP dengan peraturan turunannya ditinjau melalui asas preferensi berupa lex superior derogat legi inferiori. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa asas preferensi lex superior derogat legi inferiori belum dapat diimplementasikan secara pasti, karena masih terdapatnya perbedaan interpretasi baik dari otoritas pajak, maupun dari akademisi dan praktisi, dengan akademisi dan salah satu praktisi yang berpendapat bahwa peraturan tersebut bersifat tidak selaras, namun DJP dan salah satu praktisi berpendapat bahwa peraturan tersebut sudah bersifat selaras. Oleh karena itu, disarankan agar otoritas pajak memberikan sosialisasi secara lebih konkret mengenai perlakuan PPh atas biaya natura dan/atau kenikmatan, dengan memberikan contoh kasus dalam sosialisasinya, sedangkan untuk wajib pajak disarankan agar dapat menyertakan dokumentasi dan pembuktian yang menyatakan bahwa biaya natura dan atau kenikmatan memang berhubungan dengan komponen 3M, sehingga potensi sengketa dapat diminimalisir.

---

The enactment of the Harmonization of Tax Regulations Act in 2021 revised the Income Tax Law, including the treatment of income tax on the expenses of fringe benefits and/or benefits in a form of pleasure. This study discusses the differences in clauses between the revised Income Tax Law on the Harmonization of Tax Regulation and its derivative regulations regarding the treatment of income tax on the expenses of fringe benefits and/or benefits in a form of pleasure, aiming to analyze the alignment of income tax policy on both of the regulations from the preference principle of lex superior derogat legi inferiori. The research used a qualitative method, with data collection techniques including literature studies and in-depth interviews. The result of this study reveal that the preference principle of lex superior derogat legi inferiori cannot yet be definitively implemented, as there are still differences in interpretation persist between tax authorities, academics, and practitioners. The tax academics and one of the practitioners stated that the regulations did not align, while the tax authorities and one of the other practitioners stated that the regulations did align. Therefore, it is recommended for tax authorities to provide more concrete socialization regarding the treatment of income tax on the expenses of fringe benefits and/or benefits in a form of pleasure, including giving some case as some examples, while the taxpayers are recommended to include the documentation and proof stating that the cost are indeed related to the 3M components, so that the potential disputes can be minimized. "

"Revision occurred on Annual Corporate Income Tax Returns (Surat Pemberitahuan Tahunan) commenced from year 2002 is the application of financial statements of financial accounting system as main data resource to fulfill them. The previous development is that all companies either issuing obligations traded to public (as public companies) or others company since book year of 2001 should apply Statement of Financial Accounting Standard (Pernyataan Standar Aktuitansi Keuangan/PSAK) 46 entitled ?Accounting for Income Taxes? for their accounting policy.In this research there are two main research questions to be revealed. Firstly, It PSAK 46 application may result in financial statements as calculation base of Owed Income Tax on Annual Corporate Income Tax Returns is. Secondly, It possible to align format of Annual Income Tax Retum presentation suitable with resulted financial statements from PSAK 46's application is.The implementations of self assessment system by trusting corporate tax payers for calculating by their self regarding total Owed Income Tax both efficiently and effectively, are require any data resource as material for fulfilling Annual Income Tax Returns? form. Financial statements as final result of process or accounting cycle providing information on financial position, performance and changes of financial position of any company will give benefit for most of users in making economic decisions. PSAK 46 implement calculation of current tax expense and deferred tax expense as set of profit or loss calculation closure for one accounting period, subsequently, it will be presented in profit or loss statement (income statement). Financial items related with such tax imposition acquisition are very benefit when company as Corporate Tax Payer will fulfill form of Annual Tax Rettm1s(form 1771).The research methodology in this thesis is social qualitative research method by descriptive description. Its objective is to reveal and clarify a real subject and object of research. This research is conducted against twelve Corporate Tax Payers who applied PSAK 46. Conveniently and accidentally, the samples are obtained from Optimizing Team of State Revenue. Materials and research data among them financial statements resulted from financial accounting implementation and Annual Corporate Income Tax Returns (a complete set of form 1771) for book or fiscal year 2002.Those twelve Corporate Tax Payers at accounting accounts relating with Income Tax in income statement and notes for financial statements - as its value adjustment finance - had presented the data value same as announced at Annual Tax Returns. These data value similarity at Annual Tax Retums are found at (a) form 1771-I : (1) accounting net income (pretax accounting income) and (2) fiscal net income; and (b) form 15771 : (1) taxable income and (2) owed income tax. Generally, the models or formats of Corporate Income Tax Retums having been revised since 2002, especially for form 1771-I (Calculation of Fiscal Net Income), it had been able to accomodate iinancial statements information resulted from PSAK 46. But, for some certain segments, e.g, Accounting Net income on Other Business Expenses segment specially (subsegment 1.c), Positive and Negative Fiscal Adjustments (segments of 3 and 4), they are necessary improved in order to suitable with resulted financial statements Bom PSAK 46 application. On segment 2 regarding Income had been imposed Final Income Tax and income excluding tax objects, had not been related with form l77l-IV.Research result as had been revealed in this thesis present suggestions to Directorate General of Fiscal in order to improve form 1771-I on those segments above while considering convenience, simplicity, compatibility with financial accounting standard and integrated with other 177] forms. Specially, for fiscal adjustments segment, it is suggested to issue guide or practical instructions for abridging adjustment among juridical and fiscal aspects using financial aspects from financial accounting standard (PSAK 46)."

"Pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus yang menjadi objek pajak penghasilan bagi penerimanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan pada praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan baik bagi perusahaan maupun bagi aparat perpajakan. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak Dirjen Pajak, pihak Kantor Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, serta dengan pihak konsultan pajak dan wajib pajak telah dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan peraturan tersebut serta untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul darinya.Hasil analisis data menunjukkan bahwa permasalahan seperti penjelasan yang kurang detail mengenai pengertian dan batasan pelaporan biaya pemberian natura pada peraturan perpajakan, kendala dalam penerapan aturan perpajakan terkait pemberian natura, atau kurangnya komponen pengawasan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan menunjukkan belum efektifnya penerapan peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan perbaikan pada peraturan perpajakan mengenai pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus pada karyawan serta diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan biaya tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

---

Fringe benefit provition from taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes that become taxable income to the recipients as mentioned in Income Tax Regulation leads to various problems for both company and tax authority. Qualitative primary datas in interview form are compiled from government, Jakarta Kebayoran Baru Tiga tax office, tax consultant, and tax payer to understand the effectivity of the regulation and to find solutions for those problems.

Data analysis results problems like the lack of explanation in law regulation about the definition and limitation of fringe benefit, problem in implementing the tax regulation about fringe benefit provision, or the lack of supervision component trough tax report (SPT) which shows that the tax regulations are not effective enough. It needs more adjustment to the income tax law for taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes about these fringe benefit provition and also willingness from company to report their taxes based on the regulation."