Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kesiapan Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten lampung Utara untuk menghadapi penerapan PPK BLUD tahun 2013 pada aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, lingkungan, persiapan dan kelengkapan persyaratan administratif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nilai hasil simulasi penilaian dokumen administratif persyaratan PPK BLUD belum mencapai nilai minimal untuk mendapatkan status BLUD sehingga diperlukan upaya lebih keras lagi untuk melengkapi dokumen administratif khususnya dokumen standar pelayanan minimal dan rencana strategis bisnis. Selain itu kurangnya kesiapan bagian pengelola keuangan sehingga diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana bagian tersebut.

---

This thesis explores the readiness of RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara on the aspects of human resources, facilities, funding, environment, preparation and completion of administrative requirements to meet Semi Public Goods implementation in 2013. This study is a qualitative research. The research concludes that the results of simulation of requirements Semi Public Goods administrative documents assessment have not reached a minimum value to get Semi Public Goods status so that more effort is needed to complete administrative documents especially minimum service standards and business strategic plan documents. Besides the lack of preparedness of the financial management section so that the necessary efforts to improve the human resource and infrastructure."

"ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu hal yang berperan dalam pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pembayaran pajak salah satunya dapat dilihat dari konsep hubungan timbal balik (reciprocity) antara pemerintah selaku pemungut pajak dalam menyediakan barang dan layanan publik kepada masyarakat selaku pembayar pajak. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penyediaan barang dan layanan publik yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan sebagai akses. Kualitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan jalan oleh pemerintah dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan penyediaan barang dan layanan publik dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil estimasi Tobit menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyediaan jalan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Selain itu ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dan kinerja pemungut pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dalam hal ini, peningkatan kualitas penyediaan jalan serta kinerja pemungut pajak dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

---

ABSTRACTProperty tax or the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significant contribution to the local revenue in municipalities in Indonesia. But in its implementation, PBB-P2 collection has not been optimal in accordance with its potential. One thing that plays a role in paying taxes is the compliance of the taxpayer itself. The compliance of tax payments can be seen from the concept of reciprocity between the government as the tax collector in providing public goods and services to the public as taxpayers. The type of public goods and services that is used in this study is the one which fulfill basic needs, such as education, health, and road. The quality of schools, public health center (puskesmas), hospitals and roads by the government is used as a measure to describe the provision of public goods and services in explaining the level of PBB-P2 compliance. Tobit estimation results show that there is a positive relationship between providing roads to PBB-P2 compliance. In addition, it also found that citizen education has a negative relationship toward PBB-P2 compliance and the performance of tax collectors has a positive relationship with PBB-P2 compliance. In this case, improving the quality of road provision also the performance of tax collectors can be a concern of the government as an effort to improve PBB-P2 compliance."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh dari lokal politik di desa berupa Musyawarah Desa dan anggota BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa terhadap pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Dengan metode kuantitatif menggunakan data Potensi Desa 2018 yang menerapkan model ordinary least square dan logit binary regression, penulis menemukan bahwa secara nasional Musyawarah Desa dan anggota BPD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, Musyawarah Desa dan anggota BPD juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap likelihood penyediaan barang publik di desa. Kami juga menemukan tingkat pendidikan kepala desa mempengaruhi pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Analisis kualitatif berupa wawancara mendalam juga dilakukan untuk mendukung temuan kuantitatif.

---

This study examines the impact of local politics on poverty alleviation and the provision of public goods in a village setting. Specifically, it focuses on the influence of Village Deliberation and BPD members, who represent rural communities. The analysis employs quantitative methods, utilizing 2018 Village Potential data and employing ordinary least square and logit binary regression models. The results indicate a positive and significant relationship between Village Deliberation, BPD members, and poverty alleviation at the national level. Furthermore, Village Deliberation and BPD members demonstrate a positive and significant association with the likelihood of providing public goods within the village. Additionally, the education level of village heads is found to affect both poverty alleviation and the provision of public goods. To supplement the quantitative findings, qualitative analysis in the form of in-depth interviews was conducted. These interviews aimed to provide further support and insights into the study's results."