Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The United states is a super power country. Its potential human resources and advanced economy are the powerfull weapons for the US to dominate the world economy...."

"dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif berupa kepentingan untuk memelihara atau mengukuhkan status quo, dengan mereka yang ingin merubahnya...."

"Dua studi kuantitatif dilakukan dalam konteks konflik yang terjadi selama proses Pemilihan Gubernur 2017 di Jakarta. Data studi 1 dikumpulkan dari 442 sampel dan data studi 2 dikumpulkan dari 421 sampel, yang dipilih dengan menggunakan teknik accidental sampling. Sampel dipilih dari warga Jakarta yang menggunakan hak pilih mereka dan mengidentifikasi bahwa mereka sebagai anggota kelompok yang terlibat dalam konflik yang terjadi selama pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Studi 1 dilakukan untuk menjelaskan bagaimana emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dalam konflik antarkelompok. Studi 2 dilakukan untuk membuktikan bahwa emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik daripada variabel bukan emosi seperti trust, identifikasi kelompok, dan out-group blame. Data dianalisis dengan menggunakan teknik Structural Equation Modeling untuk membangun teori model terintegrasi dan menguji hipotesis penelitian. Hasil studi 1 menunjukkan bahwa harapan, rasa benci, rasa marah, dan rasa bersalah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara hasil studi 2 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara harapan, rasa benci, rasa bersalah terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi Temuan dalam penelitian ini mendukung asumsi bahwa harapan, rasa bersalah dan trust memiliki pengaruh poositif terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara rasa benci dan out-group blame mengakibatkan berkurangnya tingkat kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dengan kelompok lawan. Di antara semua variabel yang diuji, studi-studi ini memberikan bukti rasa bersalah terhadap out-group merupakan prediktor terkuat pada kesiapsediaan untuk berekonsiliasi antar-kelompok yang terlibat konflik PILKADA Jakarta 2017. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa emosi berbasis kelompok dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik dibandingkan variabel bukan emosi seperti out-group blame dan group identification.

---

Two quantitative studies were conducted within the context of conflict which occurred during Jakarta's 2017 Governor Election process. The first study aimed to gain explanation whether group-based emotion including hope, anger, hatred, shame and guilt could predicts willingness to reconcile. The second study was conducted to answer wheter group-based emotions could predicts more significantly than non-emotional variables such as trust, group identification, and out-group blame. In the first study, the data were collected using accidental sampling from 442 Jakarta residents, who use their voting rights and identified that they were part of the groups that involved in conflicts that occurred during Jakarta's 2017 Governor elections. The data for second study were collected from 421 sample within the same manner  The data were analyzed using Structural Equation Modeling techniques to build the integrated model theory and test the research hypothesis.

The result from first study revealed that hope, hatred, anger and guilt could predicts willingness to reconcile, while in the second study shows hope, hatred, guilt, trust and out-group blame could predicts willingness to reconcile. The findings support the notion that hope, trust, and guilt have a positive impact to the willingness to reconcile, while hatred, anger and out-group blame resulting in participants reducing the willingness to reconcile with opposing candidate's supporting group. These studies also gave evidence that guilt was the strongest predictor of willingness to reconcile in the inter-group conflict in the Jakarta 2017 regional elections. The results of the latest study provide evidence that group-based emotions could predict participant's willingness to engage in post-conflict reconciliation better than non-emotional variables such as trust and out-group blame."

"On the past new era, we always see the action of, expansion the violence for take over the human right of the society ( local community) to ward the plantation or horticultural and the natural resources which done by the Government or private company. Even for the low level society, the action of losing, expansion and violence are things which threaten their life. Even most of us call it as the era of Reformation, but the society's fate has become a sacrifice of the action and it hasn't changed. All of these happened because the society lived in a country with unjustice.

Based on the thought above, the researcher tried to learn the conflict about expansion and the violence for take over the plantation which done by the company of oil palm, which titled : The Effort of Reconciliation of Conflict Between Society of Mahato And PT. Torganda in North Tambusai Regent of Rokan Hulu Riau Province.

The research found, the efforts which are taken to reconciliate the conflict was only the effort to make it peace and compensation. It's often interpreted as the causes of conflict's appearing while the substance of the conflict has been never touched.

Many cases and efforts of reconciliation which done need to learn more deeply. How ever the research tried to open our mind to know a lot the cases deeply which caused why the conflict happened, so the effort of the reconciliation which has been doing will effectively be applied."

"Madiation as one of conflict resolution tool needs neutrality as its prerequisite. Neutrality is needed to guarantee that the third party does not have any vested or national interest. Vested or national interest of the third party will affect the mediation and the negotiation will not reach the best result for each parties. In this case neutrality cannot be fulfilled by United Nation in Morocco-Western Sahara negosiation and this is become stalemate in resolving conflict between Moroco and Western Sahara. This paper will examine why UN cannot play as neutral mediator in this negotiation."

"Pokok permasalahan tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemerintah pusat atas nama negara bersikap lewat kebijakan yang diambilnya atas konflik Indorayon selama masa kurun waktu 1998-2003. Pemilihan rentang waktu tersebut karena selama masa itu telah terjadi pergolakan paling besar dan paling mengkhawatirkan selama berdirinya pabrik tersebut. Sejumlah korban nyawa terjadi, perlawanan rakyat mendapat dukungan dari kaum agamawan dan sejumlah tokoh masyarakat. Selain itu, kurun waktu tersebut merupakan masa lima tahun era reformasi bergulir, yang ditandai dengan tampilnya pemerintahan baru, dan selama masa lima tahun itu tiga pemerintahan telah berkuasa: BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.Metode yang digunakan adalah metode kualitatif-explanatif kritis. Disebut kualitatif karena tesis ini menjawab pertanyaan "bagaimana" pemerintah bersikap atas konflik tersebut. Lalu pokok permasalahan itu dijelaskan secara ekplanatif Pokok masalah secara komprehensif diperoleh lewat penelusuran literatur-literatur dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Seluruh sumber ini kemudian dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan teori-teori yang dipergunakan.Dalam meneliti permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan teori konflik dan konsensus dari Maurice Duverger yang melihat bagaimana konflik telah terjadi antara masyarakat dengan pihak pengusaha lalu pemerintah memberi konsensus atas konflik tersebut. Teori ini menampakkan pentingnya daya tawar dari yang berkonflik sebelum mencapai konsensus. Teori lain yang digunakan adalah pendekatan Teori System dari David Easton, yang melihat adanya tahap input-proses-out put. Teori System ini digunakan untuk melihat bagaimana, pemerintah sampai kepada kebijakan tertentu atas konflik yang terjadi. Teori lain yang digunakan adalah teori Kebijakan Publik dari Randal G. Stewart yang melihat adanya empat bidang pendekatan strategis pads kebijakan yakni: evaluasi, perencanaan strategi, implementasi strategis, formulasi dan resource allocation. Teori ini juga menjelaskan bagaimana daya tawar (bargaining) masyarakat secara kritis turut menganalisis kebijakan tersebut.Dari seluruh penelusuran tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakannya bersandar pada kepentingan bangsa yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan tuntutan masyarakat sekitar. Tampak sekali penguatan masyarakat sipil yang kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sementara itu, semakin membaiknya stabilitas nasional membuat pemerintah yang berkuasa semakin mampu untuk berpegang secara konsisten pada kebijakan yang diambilnya. Tiga masa pemerintahan: BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri menunjukkan bagaimana proses konsistensi pada kebijakan tersebut semakin menguat."

"ABSTRAKPencegahan konflik di Lembaga Pemasyarakatan sudah seharusnyamenjadi prioritas utama dari Direktorat Jcndcral Pemasyarakatan, dimanakondisi keamanan di Lapas menjadi barometer utama keberhasilan Lapas.Untuk menjadikan kondisi Lapas aman, jauh dari konflik dihutuhkanpetugas Lapas yang mampu membaca situasi apabila kontlik di Lapas akanterjadi. Untuk itu diperlukan suatu intcrvensi kepada petugas Lapas, berupaintervensi peningkatan kapasims petugas Lapas dengan pelatihan mencegahkonhik, terutama konflik yang bersifat laten.Pelatihan merupakan salah satu bentuk pilihan altemalif yang dirasapaling efektif untuk meningkatkan kemampuan petugas, khususnya petugaspengamanan. Adapun modul dari pelatihan tersebut menitik beratkan pada4 (empat) hal yaitu; memahami konflik, strategi menangani koflik, metodeperingatan dan tanggapan dini (Earbz Warning System), ParticipatoryAction Research.Penulis berharap agar intervensi yang penulis buat dapat dijadikansebagai acuzm untuk pelatihan pcnanganan kontlik, baik penanganankonflik yang terjadi di Lapas Klas I Cipinang pada khususnya dan lembagapemasyarakatan Iainnya pada umumnya.

---

"