Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Termin fiskal adalah salah satu faktor yang teramat penting dipertimbangkan untuk keputusan investasi di dalam minyak dan gas. Royalty, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum, dan tarif pajak (tax) mempunyai pengaruh yang signifikan untuk keputusan investasi. Karya akhir ini menganalisa dan membandingkan termin fiskal PSC di Indonesia, PSC Non Cost Recovery, dan PSC di Malaysia. Dalam rangka menganalisa keuntungan dan kerugian dari setiap termin fiskal diperlukan analisis ekonomi dengan data lapangan yang sama dengan aplikasi dari termin fiskal yang berbeda. Termin fiskal yang umum digunakan dalam analisis karena investor biasanya dapat menegosiasikan termin spesial dengan pemerintah.Informasi pada karya akhir ini sangat berguna bagi pemerintah ketika menginginkan termin fiskal yang kompetitif dibandingkan dengan termin fiskal di negara lain dalam hal ini Malaysia sejak Malaysia mengirimkan staf-staf Petronas untuk belajar di Indonesia namun hasilnya Malaysia lebih sukses dibandingkan di Indonesia dan yang terutama adalah mengatasi masalah di Indonesia sekarang ini yaitu masalah cost recovery yang semakin meningkat sedangkan produksi dan harga minyak semakin menurun. Analisis mendalam termin fiskal tersebut adalah sangat penting untuk industri minyak dan gas sehingga akan menambah pengetahuan dasar dari industri ini. Kesimpulan dan rekomendasi dibuat dari pengaruh perbedaan termin fiskal dari cash flow dan profitability perusahaan minyak dan gas dan pengaruhnya terhadap kebijaksanaan pemerintah.

---

Fiscal Regimes is one of the most important factors to be considered for investment decisions in oil and gas industry. Royalty rate, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum and tax rate have a significant effect on the investment decisions. The paper examines and compares the fiscal regimes PSC in Indonesia, PSC Non Cost Recovery and PSC in Malaysia. In order to analyze the advantages and disadvantages of each fiscal regime, the economic analysis of the same fields with the applications of those different fiscal regimes. Generic fiscal terms are used in the analysis since contractors usually can negotiate the special terms with governments.The information of this paper is useful for the governments when they want to assess their fiscal regime competitiveness compared to other fiscal regime especially Malaysia since Malaysia delivered their Petronas?s staffs to learn in Indonesia but the result is now on Malaysia more success than Indonesia and the most important is to handle the current situations in Indonesia which are the cost recoveries are increasing but the productions and oil price are getting decrease. In depth analysis on fiscal regimes of those countries is very important for oil and gas industry and it will add to the knowledge base of this industry. Conclusions are made of the effects of these different fiscal regimes on oil and gas company cash flow and profitability and how they affect government policy."

"Pengembalian biaya operasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang disepakati sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak bagi hasil production sharing contract . Permasalahan yang akhir-akhir ini berkembang dalam pengembalian biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah terkait penggelembungan biaya yang diklaim oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS . Pelanggaran ini diperkuat dengan adanya temuan penggelembungan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/AUDITAMAVII/PDTT/12/2015 atas Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS PT Chevron Pacific Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan mengkaji permasalahan pembebanan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 258/PMK.011/2011, dan Global Expatriate Policy Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS .

---

Operating cost recovery in Oil and Gas Upstream Business Activities is a stipulated Contractor rsquo s right as one of the requirements in production sharing contract. Recently, the operating cost recovery issues in Oil and Gas Upstream Business Activities is related to the distension of cost recovery claimed by the Contractor. The violation of operating cost recovery is enhanced by the distention of the imposition of foreign employee rsquo s remuneration based on the Audit Report of Indonesian Supreme Audit Institution Number 52 AUDITAMAVII PDTT 12 2015 of production sharing calculation year 2014 in Contract Area Rokan between Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities SKK Migas and Contractor PT Chevron Pacific Indonesia. In process of writing this thesis, writer is using legal research method to analyse the issues based on the Government of Indonesia Regulation Number 79 Year 2010, Work Procedure Manual of SKK Migas Number 018 PTK X 2008, Ministry of Finance of Republic of Indonesia Regulation Number 258 PMK.011 2011, and Contractor Global Expatriate Policy."

"Skripsi ini membahas mengenai dua permasalahan. Pertama, mengenai ruang lingkup operating cost recovery dalam Production sharing contract merupakan masuk kedalam ruang lingkup keuangan negara atau tidak. Kedua, jika sebuah proyek diduga fiktif dan biaya proyek dibebankan pada operating cost recovery dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara atau tidak menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan hal tersebut, kasus bioremediasi PT. Chevron Pacific Indonesia menjadi objek dalam penelitian skripsi ini. Kasus bioremediasi ini diduga merugikan keuangan negara oleh aparat penegak hukum. Namun, ketidak cermatan aparat penegak hukum mengatakan kasus ini sebagai kerugian keuangan negara penting untuk diteliti dan dianalisis dengan cermat.

---

This thesis will cover two problems: First, whether the scope of operating cost recovery in the Production sharing contract is to be considered as the scope of state financial scope or not; Second, if an allegedly fictitious project and project costs are charged to the operating cost recovery can be regarded as the country's financial losses or not, according to Article 1 no. 12 of Law No. 1 Year 2004 on State Treasury. Based on this, the case of bioremediation of PT. Chevron Pacific Indonesia become the object of study of this thesis. This bioremediation case is allegedly cost the state finance loss by law enforcement officers. However, the incautious act of law enforcement officials' by saying this case as a state financial loss is important to be researched and analyzed further."

"Rezim fiskal merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dipertimbangakan dalam melakukan keputusan investasi dalam industri minyak dan gas bumi. Besaran nilai royalti, cost recovery, bagi hasil untuk kontraktor, domestic market obligation, investment credit, First Tranche Petroleum, dan tarif pajak memiliki efek yang cukup signifikan dalam keputusan investasi. Fokus dalam penelitian ini adalah membandingkan rezim fiskal PSC di Indonesia dan PSC di Malaysia. Untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan dari tiap rezim fiskal, maka digunakan data yang sama untuk menganalisa keekonomian dari rezim fiskal yang berbeda. Informasi dalam penelitian ini berguna bagi pemerintah terutama ketika pemerintah ingin membandingkan tingkat efektifitas dari rezim fiskal yang ada, terutama dengan rezim fiskal Malaysia. Hal yang paling penting adalah untuk bahan pertimbangan dalam mengatasi situasi saat ini, dimana cost recovery semakin meningkat namun produksi minyak dalam negeri semakin menurun. Kesimpulan dari karya akhir ini, Pemerintah sebaiknya mengontrol cost recovery yang ada baik melalui kebijakan pemerintah maupun dengan mengubah kebijakan dalam rezim fiskal menjadi lebih progresif dan fleksibel.

---

Fiscal Regimes is one of the most important factors to be considered for investment decisions in oil and gas industry. Royalty rate, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum and tax rate have a significant effect on the investment decisions.

The focus of this study to compares the fiscal regimes PSC in Indonesia, and PSC in Malaysia. In order to analyze the advantages and disadvantages of each fiscal regime, the economic analysis of the same fields with the applications of those different fiscal regimes.

The information of this paper is useful for the governments when they want to assess their fiscal regime competitiveness compared to other fiscal regime especially Malaysia. The most important is to handle the current situations in Indonesia which are the cost recoveries are increasing but the productions and oil price are getting decrease.

Conclusion Indonesia should control the cost recovery either by government's policy or by their fiscal regime."

"Dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) Industri Hulu Migas terdapat biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) sebagai komponen dalam penghitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor. Terdapat kebijakan pembatasan pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery yang diatur dengan PMK No.258/PMK.011/2011. Demikian, menjadi bahasan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang penetapan batasan biaya remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery dan menjelaskan hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan & studi lapangan dengan wawancara. Hasil penelitian ini adalah latar belakang kebijakan tersebut dibuat adalah pelaksanaan wewenang Menteri Keuangan dalam menetapkan batasan biaya operasi yang dapat dikembalikan berdasarkan PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Demikian, hal tersebut merupakan perwujudan dalam pelaksanaan Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing adalah adanya inkonsistensi peraturan, ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan internal dan hambatan dalam implementasi peraturan oleh instansi terkait.

---

In The Production Sharing Contract (PSC) Upstream Oil and Gas Industry are operating cost can be refunded (cost recovery) as a component in the calculation of profit-sharing between the government and the contractor. There are restrictions on the imposition of the remuneration policy of foreign workers in the regulated cost recovery PMK No.258/PMK.011/2011. Similarly, a discussion in this study. The purpose of this study was to determine the background of the determine restrictions foreign labor remuneration expenses in cost recovery and to determine the obstacle in the imposition of foreign labor remuneration in cost recovery. The research method used is descriptive qualitative research a literature study of data collection technique and field studies with interviews. The result of this study are the background is the implementation of the policy is the authority of the Minister of Finance in setting restrictions operating cost can be returned by PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Similarly, it is a manifestation of implementation of Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Barrier in the imposition of foreign labor remuneration is the inconsistency rules, legal uncertainty, weak internal control and constraints in the implementation of regulations by relevant agencies."

"Penelitian bertujuan melihat perbedaan cost recovery rate (CRR) tarif INA CBG’s dan tarif rumah sakit kasus CAD dengan PCI di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan cost of treatment berbasis clinical pathways pada severity level I nilai CRR RS berada diatas CRR tarif INA CBGs, pada severity level II dan III nilai CRR RS lebih rendah dari CRR tarif INA CBGs pada utilisasi stent 1 dan 2. Tarif INA CBGs tidak memperhitungkan jumlah stent dalam setiap tindakan PCI. Perlu evaluasi metode penghitungan tarif INA CBGs dari hospital base rate ke metode perhitungan cost of treatment berdasarkan clinical pathway, sehingga biaya operasional RS dapat dipenuhi dan tetap mampu berikan pelayanan yang bermutu.

---

This study aims to see how the difference between the cost recovery rate (CRR) hospital rates and INA CBG's rates in case of CAD with PCI at Hospital Dr. Mohammad Hoesin Palembang.The results showed the cost of treatment based on clinical pathways are at the severity level I value of CRR Hospital rates above the CRR CBGs INA rates, whereas the severity level II and III of CRR Hospital rate more lower than CRR INA CBGs rates for the utility stent is less than 2. This is due to CBGs INA rate do not take into account the magnitude of the stent in every act of PCI performed in patients with CAD. Based on the research necessary to evaluate teh methode of calculating INA CBGs ratesfrom hospital base rate methode to Cost of treatment based on clinical pathway in order to create a balance so that the operational cost of service rates hospitals can be met and still be able to provide good quality services."

"Penetapan tarif pemeriksaan pasien di Unit Kateterisasi Jantung RSMH Palembang, belum mengacu pada analisis biaya satuan layanan, dan besarnya subsidi yang diberikan rumah sakit kepada pasien belum diketahui.Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran mengenai keseimbangan antara biaya dan pendapatan serta untuk mendapat gambaran mengenai biaya-biaya serta kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2002 di Unit Kateterisasi Jantung RSMH Palembang.Penelitian merupakan penelitian operasional studi kasus. Data yang digunakan adalah data - data primer dilakukan dengan wawancara langsung, dan data-data sekunder dari pusat-pusat biaya. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan Metode Activity Based Costing untuk melihat aktivitas dan besarnya biaya aktivitas tersebut.Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa biaya satuan actual untuk pelayanan 1 orang pasien adalah rata-rata Rp 7.028.284. dan biaya satuan normative Rp 3.793.034.Cost recovery rate (CRR) 56,36 % atau dibawah 100 % artinya cost object belum mampu membiayai seluruh biaya yag menjadi bebannya atau masih mendapat subsidi. Selain itu basil penelitian ini menunjukkan kebijakan penetapan tarif tidak memperhitungkan biaya produksi, pembagian hasil tidak rasional dan tidak wajar.Saran dari penelitian ini adalah melakukan pembenahan, perbaikan terhadap pengelolahan bahan medis, fungsinya dikembalikan kepada Instalasi Farmasi. Pemasangan meteran listrik pada unit kateterisasi Jantung agar dapat malakukan dan meneliti lebih lanjut untuk usulan tarif rasional RSMH dimasa yang akan datang berdasarka potensi pasar.

---

The establishment of patients check up rates in Heart Cauterization Unit of RSMH Palembang, has yet to refer to the individual service cost and the amount of subsidy given by the hospital to the patients has yet to be known.

The objective of this study was to see a description of the balance between the cost and the income, and to get a description of the costs and policies that have been carried out in 2002 by the RSMH Palembang.

This study was an operational case study. The data used were primary data through direct interviews, and secondary data that were acquired from cost centers. The calculations of individual service cost were obtained from a cost analysis using Activity Based Costing Method in order to see the activities and the amount of the individual service cost.

The result of this study concluded that the actual individual cost for the service of one patient was approximately Rp 7.028.284.- and normative individual cost was approximately Rp 3.743.034.﷓

Cost recovery rate was 56,36 % or below 100%, meaning that cost object was yet to compensate all the cost which become the obligation or was still subsidized. Furthermore, the result of this study showed that the rate establishment policies did not make an estimation of the production cost, the sharing of income was not rational and sensible.

Based on the result of the study, it is suggested to improve medical items management and return its function to the Pharmacy Installation, to provide the installation of electricity barometer in Heart Cauterization Unit, and to make a further study for the proposal of rational rate of RSMH in the future, which is based on market potential."

"Penyakit TBC merupakan masalah kesehatan masyarakat di tingkat Nasional maupun global karena pada sebahagian negara di dunia, penyakit TBC tidak terkendali, ini disebabkan banyaknya penderita yang 1:idak berhasil disembuhkan, terutarna penderita menular (BTA Positif). Sejak tahun 1995, program penanggulangan TBC telah dilaksanakan dengan strategi DOTS (Directly Observed Treazment Shortcoise Chemotherqpy) yang direkomendasikan oleh WHO. Penanggulangan TBC dengan strategi DOTS dapat membcrikan kesembuhan yang tinggi , dan Bank Dunia menyatakan strategi DOTS merupakan strategi kesehatan yang paling cost-active. Program Penanggulangan TBC di Kabupaten Serdang Bedagai sudah dimulai sejak tahun 2001, pada tahun 2005 angka penemuan kasus baru mencapai 46%, angka kesembuhan 87%. Sedangkan untuk pembiayaan program bertumpu kepada Bantuan Luar Negeri yaitu GF-ATM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembiayaan program penangguiangan penyakit TBC di Kabupaten Serdang Bedagai tahmm 2006; kesenjangan antara kebutuhan biaya dan ketexsediaan dana. Desain penelitian adalah penelitian diskriptif analitik, dilaksanakan dengan mcngumpulkan data alokasi anggaranpntuk program penanggulangan TBC yang'dike1ola Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa realisasi anggaran program penanggulangan TBC di Kahupaten Serdang Bedagai tahun 2006 sebesar Rp. S71.208.208,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp. l10.955.604 (19,42%), APBN sebesar Rp. l54.992.604,-(27,13%), PHP-II sebesar Rp. 47.000.000,-(8,23%) dan GF-ATM scbcsar Rp. 258.560.000,-(4S,21%). Sedang hasil perhitungan berdasarkan alctiitas, diperoleh kebutuhan dana sebesar Rp.l.01l.233.577,- terdapat kesenjangan sebesar Rp. 440.025.369,-. Para pejabat tcrkait dalam penentuan alokasi dana program penanggulangan TBC di Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai kornitmen terhadap program penanggulangan TBC. Dalam membuat usulan rencana kcgiatan program penanggulangan TBC Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai agar mengacu kepada aktifitas yang dapat meningkatkan cakupan program dan melakukan advokasi kepada Pihak Pcmerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang berkompeten dalam pengalokasian dana tennasuk DPRD.

---

Tuberculosis (TBC) is a public health problem nationally and globally due to uncontrolled and low recovery rate particularly if it is contagious (positive BTA). Since 1995, TBC eradication program has been implemented through Direct Observed Treatment Shortcourse (DOTS) strategy as recommended by WHO. Through this strategy, the recovery rate is relatively high and World Bank stated that DOTS is the most cost-effective health strategy. TBC eradication program in Serdang Bedagai District has been started since 2001 and in 2005 the incidence rate was 46%, recovery rate of 87%. While for timding, the program funded by foreign aid that is GF-ATM.

This study aims at knowing the costing aspect of TBC eradication program in Serdang Bedagai District year 2006 as well as the gap between cost need and iiinding availability.

The design of the study is analytic descriptive, conducted by collecting data on budget allocation for TBC eradication program managed by Serdaug Bedagai District Health Ofiice.

The study found that the implemented budget for TBC eradication program in Serdang Bedagai District year.2006 was Rp 571, 208, 208,- and iimding from local budget (APBD) was Rp. 110, 955, 604,- (l9.42%), national budget (APBN) Rp 154, 992, 604,- (27.I3%), PHP II Rp 47, 000,000,- (8.23%) and GF-ATM Rp. 258, 560, 000,- (45.21%). Based on activity calculation, the needed cost was Rp. 1, 011, 233, 577,- and then the gap between need and funding availability was Rp. 440, 025, 369,-. Odicers related to budget and allocation planning for TBC eradication program had committment toward the program. It is suggested that in budget planning of TBC eradication program, Serdang Bedagai Health 0&ice should refer to activities that can increase program coverage and conducting advocacy to relevant and competent Serdang Bedagai District government in timding allocation including local parliament."