Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setoran legal adalah fungsi utama perpustakaan nasional. Setoran legal biasanya didasarkan pada undang-undang tertentu. Ada beberapa negara yang memiliki undang-undang simpanan hukum secara khusus. Di sisi lain, ada beberapa negara yang mengontrol setoran legal dalam undang-undang hak cipta. Setoran legal terus bertambah, terutama jenis publikasi yang harus dikirim ke perpustakaan nasional. Baru-baru ini, buku elektronik adalah salah satu koleksi setoran. Penelitian ini berfokus pada setoran legal untuk buku elektronik di Indonesia. PERPUSNAS bertanggung jawab untuk melakukan setoran legal di Indonesia. Hukum yang mengontrol setoran legal di Indonesia disebut Undang-Undang Serah Simpan. Dalam hukum itu, setoran legal dinamai oleh serah simpan. PERPUSNAS telah mengumpulkan buku elektronik sejak 2016. Pada saat itu, PERPUSNAS menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sebagai tindakan untuk melakukan setoran legal. Undang-undang itu dianggap kurang tegas untuk mengumpulkan buku-buku elektronik karena tidak memasukkan publikasi digital sebagai karya yang harus disampaikan, sehingga penerbit melakukannya dengan enggan. Setelah itu, hukum setoran hukum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Undang-undang tersebut dapat meningkatkan akuisisi buku elektronik. Selain itu, hukuman hukum dapat mendorong penerbit untuk berpartisipasi lebih aktif. Selain itu, ada sistem E-Deposit sebagai platform untuk mengumpulkan buku elektronik. Sistem ini didasarkan pada undang-undang baru. Dianggap lebih efektif untuk mengumpulkan buku elektronik karena jenis publikasi yang disebutkan lebih relevan dan hukuman dapat mendorong penerbit untuk lebih aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses setoran legal, terutama pada buku elektronik di PERPUSNAS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan pendekatan kualitatif.

---

Legal deposit is the main function of the national library. Legal deposits are usually based on certain laws. There are several countries that have specific legal savings laws. On the other hand, there are several countries that control legal deposits in copyright law. Legal deposits continue to grow, especially the types of publications that must be sent to the national library. Recently, electronic books are a collection of deposits. This research focuses on legal deposits for electronic books in Indonesia. PERPUSNAS is responsible for making legal deposits in Indonesia. The law that controls legal deposits in Indonesia is called the Law on Handover. In that law, the legal deposit is named after the handover. PERPUSNAS has been collecting electronic books since 2016. At that time, PERPUSNAS used Law Number 4 of 1990 as an act to make legal deposits. The law is deemed insufficient to collect electronic books because it does not include digital publications as work that must be submitted, so publishers do it reluctantly. After that, the legal deposit law was changed to Law No. 13 of 2018. The law can increase the acquisition of electronic books. In addition, legal penalties can encourage publishers to participate more actively. In addition, there is an E-Deposit system as a platform for collecting electronic books. This system is based on new laws. It is considered more effective to collect e-books because the types of publications mentioned are more relevant and penalties can encourage publishers to be more active. This study aims to describe the legal deposit process, especially in electronic books at the National Library of Indonesia. The research method used in this research is a case study and a qualitative approach."

"Skripsi ini membahas mengenai deposit ciptaan ditinjau dari sudut pandang hukum. Pembahasannya diawali dengan pembahasan mengenai aturan-aturan tentang hak cipta di tingkat internasional, yang terdiri dari Konvensi Bern, UCC 1952, Konvensi Roma, dan Perjanjian TRIPS. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai asal-usul Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta Undang-Undang Hak Cipta, lembaga-lembaga terkait hak cipta dan deposit ciptaan, dan gambaran pelaksanaan deposit ciptaan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1999. Selanjutnya, dibahas mengenai deposit ciptaan di Amerika Serikat dan deposit ciptaan berdasarkan Rancangan Undang-Undang Deposit. Nantinya, akan diberikan analisis mengenai deposit ciptaan dalam aturan-aturan hak cipta di tingkat internasional, kaitan antara Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 dengan Undang-Undang Hak Cipta, dan arah pengaturan deposit ciptaan di Indonesia.

---

This thesis discusses legal deposit in terms of legal point of view. The discussion begins with a discussion of the rules on copyright at the international level, consisting of the Berne Convention, UCC 1952, the Rome Convention, and TRIPS Agreement. Then, followed by a discussion on the origin of Law No. 4 of 1990 concerning Deposit of Printed Works and Recorded Works and also the Copyright Law, the institutions relating to copyright and legal deposit, and an overview of the implementation of legal deposit in Indonesia based on the prevailing laws and regulations, namely Law No. 4 of 1990, Government Regulation No. 70 of 1991, and Government Regulation No. 23 of 1999. Furthermore, it is discussed about legal deposit in the United States and legal deposit under the Draft of Deposit Law. There will be an analysis of legal deposit in the international copyright rules, the link between Law No. 4 of 1990 and the Copyright Law, and about the future regulation of legal deposit in Indonesia."

"ABSTRAKFilm merupakan bagian dari karya rekam, sehingga pelaksanaan pelestarian film nasional harus dilandaskan pada UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam. Pada kenyataannya, sampai dengan awal tahun 1998, penerapan undang-undang tersebut dalam hal film belum dilaksanakan. Kenyata.an tersebut melahirkan asumsi bahwa terdapat masalah dalam pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun,. 1990 dan bahwa belum ada upaya untuk menyusun peraturan pemerintah pendukung undang-undang tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pelestarian film nasional, khususnya upaya pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1990 dalam hal film berikut alternatif pemecahan bagi masalah yang ada. Data penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan dokumen dan wawancara dengan para informan, yang mewakili lembaga-lembaga yang terlibat dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian film nasional, lembaga pendidikan, dan pengamat perfilman. Melalui wawancara tersebut didapat informasi tentang praktik pelestarian film yang ada, masalah yang dihadapi, serta saran dan usulan untuk pemecahan masalahnya.Asumsi pertama bahwa terdapat masalah dalam pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1990 terbukti benar, akan tetapi asumsi kedua, yaitu bahwa belum ada upaya untuk menyusun peraturan pemerintah pendukung undang-undang tersebut dalam hal film ternyata salah. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam dalam Hai Film (RPP-FCAFD) ternyata telah selesai disusun. Masalahnya, RPP tersebut belum dapat disahkan sehubungan dengan masih adanya perbedaan-perbedaan pendapat di antara pare pengambil keputusan mengenai substansinya. Hal ini mengungkap adanya masalah yang lebih besar lagi, yaitu terdapatnya kesalahan persepsi yang mendasar dalam kebijakan pelestarian film nasional yang ada.Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh permasalahan yang ada berakar pada dua hal, yaitu: bahwa konsep pelestarian film sangatlah kompleks dan bahwa proses penetapan kebijakan pelestarian film nasional tidak dilaksanakan secara partisipatif dan koordinatif. Kesimpulannya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan pelestarian film nasional yang ada dan proses penyempurnaannya hares dilakukan secara partisipatif dan koordinatif.

---

ABSTRACT

Since film is a part of audio visual materials, efforts on the national film preservation has to be in accordance with the UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam (the deposit act for printed and audio visual materials). As a matter of fact, until early of 1998, enforcement of the act in the field of film had not been able to implement. Such a fact gave in assumptions that there must be problem in the enforcement effort, while no effort has been made to set up any required supporting regulation. Based on the above assumptions, an effort made through the research to identify the problems and to find out the possible solutions of the problem.

The data used was collected by means of document observation and interview methods. The informants consist of the representatives of the institutions involved in the decision making and the implementation of the national film preservation policy, a lecturer at the institute of arts in Jakarta, and a film observer. The data shows the condition of the film preservation taking place in Indonesia, the problem faced in the effort and the problem solving expected by the informants to do.

The first assumption, that there is trouble in the implementation of the act, proved right, but the second one proved wrong, The concept of the regulation supporting the implementation of the act in the field of film has been made. The matter is that the concept has not been able to ratify due to the existing disagreement among the decision makers upon the substance of the regulation. This phenomenon reveals the bigger problems, since the disagreements show misperception of some principal matters related to the film preservation. Based on the analysis it is found that the whole problem is rooted to two facts, namely: the fact that the concept of film preservation is very complex and that there is lack of co-ordination among institutions involved and participation of the competent individuals and the institutions in the process of policy making. The conclusion is that the national film preservation policy need some improvement, and in the improving process, participation and co-ordination of the related persons and institutions is a must."

"Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengenal istilah pegawai honorer, pegawai tidak tetap, tenaga kerja sukarela, ataupun sejenisnya. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan pegawai aparatur sipil negara hanya terdiri atas pegawai negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga status hukum dari pegawai pemerintah bukan APARATUR SIPIL NEGARA yang sebelumnya dikenal didalam peraturan sebelumnya menjadi hilang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalis dari peraturan perundangundangan khusunya di bidang kepegawaian. Di dalam peraturan perundang-undangan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai selain dari pegawai negeri sipil sepanjang dibutuhkan oleh instansi pada pemerintahan tersebut baik di instansi pemerintah pusat maupun di daerah. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara menjadi tidak diatur keberadaannya. Seharusnya ada kebijakan dari pemerintah untuk mengakomodasi dari polemik yang ada pada pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara tersebut

---

In Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi Negara, the term honorary employees, non-permanent employees, voluntary workers, or the like is not recognized. The law only states that state civil servants only consist of civil servants and government employees with work agreements. So that the legal status of non-APARATUR SIPIL NEGARA government employees previously known in the previous regulations was lost. The research method used is normative juridical by analyzing the laws and regulations, especially in the field of personnel. In the laws and regulations prior to the enactment of the APARATUR SIPIL NEGARA Law, authorized officials can appoint employees other than civil servants as long as required by the agency in the government, both in central and regional government agencies. So with the enactment of Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara government employees not state civil servants are not regulated. There should be a policy from the government to accommodate the polemics that occur in government employees, not the state civil apparatus."

"Penyertaan modal mempunyai pengertian yang sama dengan investasi. Pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak setelah dianalisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda- benda untuk dijual) dengan modal berupa uang. Dalam rangka menambah modal di dalam suatu BUMD, Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal tersebut berasal dari APBD tahun berjalan dari Pemerintah Daerah yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal wajib memuat tujuan penanaman modal yant tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai tujuan yang dimuat dalam suatu Perda Penyertaan Modal yang dikaitkan dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Penulis juga meneliti salah satu tujuan dari penyertaan modal yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan pada suatu bank yang diteliti berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Dalam tulisan ini penulis juga meneliti apakah tindakan penyertaan modal dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam suatu daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif (doktriner). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini sering disebut pula penelitian hukum kepustakaan.

---

Capital participation has the same definition as investment. First, investment means that the purchase of stock, obligation and immovable properties that have been analyzed will guarantee the invested capital and will give satisfactory results. Second, in economics theory, investment means purchase of production tools (including goods for sale) with capital in the form of money. In oreder to increase the capital in BUMD (Regional Owned Company), according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government states that Local Government is able to make capital participation. The capital participation comes from the current year's APBD from the regional government as outlined in the regional regulation. Regional Regulations governing capital participation must contain the investment objectives as stated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. In this study, the authors examine the objectives contained in the Capital Participation Regulation associated with the objectives contained in the Investment Law. The author also examines one of the objectives of capital participation that stated in Depok City Regional Regulation Number 4 of 2016 which aims to become a determinant shareholder that examined based on Bank Indonesia Regulation Number 12/23 / PBI / 2010 concerning the Fit and Proper Test. In this paper the author also examines whether the act of capital participation can contribute to the community in an area. The research method used in research is normative legal research (doctrinaire). Normative legal research is legal research that is carried out by examining library materials or secondary data. This normative legal research is often called literature law research."