Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Khitan perempuan merupakan warisan budaya Afrika kuno yang telah menyebar luas di seluruh dunia. Pada faktanya ini adalah sebuah 'penindasan' terhadap perempuan, karena khitan perempuan menyebabkan banyak perempuan yang menderita baik secara fisik maupun secara mental. Walaupun ternyata tidak ada efek positif yang ditimbulkan, praktik khitan perempuan tetap dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan khitan perempuan adalah suatu tradisi turun temurun yang bila tidak dilaksanakan akan dikucilkan oleh komunitasnya. Terlebih lagi budaya khitan menggandeng agama untuk lebih membenarkan praktik ini, walaupun dalam agama sendiri tidak ada sumber hukum yang sahih dalam menjelaskan khitan perempuan ini.Khitan perempuan juga terjadi di Indonesia. Fatayat NU sebagai satu-satunya organisasi perempuan Islam yang memperhatikan masalah ini sudah me-mubah-kan praktik ini. Namun masih banyak pihak yang menganggap bahwa khitan perempuan adalah sebuah keharusan di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu Fatayat NU terus berusaha untuk mengubah pola pikir masyarakat tersebut dengan mengadakan pelatihan dan penyuluhan diharapkan akan diterima masyarakat dan merubah cara pandang masyarakat terhadap praktik khitan perempuan."

"Penelitian ini menggambarkan pandangan dan sikap terhadap fenomena peran ganda, KDRT dan TKW dalam hubungannya dengan program organisasi perempuan Islam. Alasan yang mendasari penelitian ini adalah adanya tudingan bahwa organisasi perempuan Islam kurang vokal, cenderung lamban dalam merespon isu-isu gender, dan terkooptasi oleh Orba. Akibatnya, organisasi perempuan Islam (OPI) seolah tidak peduli akan persoalan perempuan dan tenggelam dalam lingkaran gerakan perempuan di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif perempuan, melibatkan 24 subjek penelitian yang terdiri dari 12 orang dari PPNA Yogyakarta dan 12 orang dari PP Fatayat NU Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan dan sikap terhadap fenomena peran ganda, KDRT, dan TKW pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengurus tentang konsep gender. Sejauh pengurus memiliki pemahaman dan kepekaan gender, maka semakin tumbuh program yang berwawasan gender pula. Nasyiah dan Fatayat, sesungguhnya mempunyai perhatian dan kepedulian yang tinggi, serta cukup responsif dalam menanggapi persoalan gender. Ini terlihat dari program kerja yang mencoba melepaskan diri dari bias gender dan berpihak pada kepentingan perempuan. Program kerja yang relevan dengan ketiga isu gender yang diangkat dalam penelitian ini dikemas oleh Nasyiah dan Fatayat dalam fokus program gender masing-masing. Nasyiah berfokus pada program kewirausahaan perempuan, dan Fatayat pada penguatan hak perempuan melalui penguatan hak reproduksi.Penelitian juga menunjukkan bahwa Nasyiah dan Fatayat tidak hanya menekankan pada program untuk memenuhi kebutuhan praktis gender perempuan, tetapi telah mulai memenuhi kebutuhan strategisnya. Nasyiah dan Fatayat perlu berbenah diri dan merumuskan kembali program-programnya khususnya yang berkaitan dengan ketiga isu di atas. Keduanya harus berusaha agar ketergantungannya terhadap lembaga dana dan organisasi induk dapat diminimalisir.Islamic Women's Organizations' Perception and Attitude towards Gender Issues (Case study of Nasyiatul Aisyah Yogjakarta and Fatayat NU Jakarta)This research is grounded on the assumption that Islamic women's organizations have not been actively involved in addressing women's issues as well as been cooped by the New Order Ruler. This research thus aims to reveal the perception and attitude of the organizations towards gender issues, namely dual roles, domestic violence, and women labors.

Using qualitative approach with feminist perspective, 24 subjects from PPNA Jogjakarta and Fatayat NU Jakarta are interviewed.

Findings show that the perception and attitude towards gender issues of the organizations have been mostly influenced by the concepts of gender shared by the members of the board. Good understanding of gender issues shared by the members will result in good work program in addressing women's issues. Nasyiah and Fatayat have good understanding of gender concept as reflected by their work program that focuses more on women's interests. Even though Fatayat and NU have different approach, both organizations to some extent have set up work program dealing with gender issues. While Nasyiah has been intensely working on women's entrepreneurship, Fatayat focuses more on women's reproductive rights.

Both organizations also focus more on programs dealing with strategic than practical needs. It concludes, however, both Fatayat and Nasyiah still need to reformulate their work programs especially those tackling issues such dual roles, domestic violence and women labors."

"Pada muktamar XXX NU tahun 1999, NU mengeluarkan keputusan tentang Islam dan kesetaraan jender, di mana di dalamnya dibahas masalah kepemimpinan politik perempuan. NU secara institusi dapat menerima kepemimpinan politik perempuan. Hal ini merupakan langkah maju bagi NU, ketika beberapa kaiangan menolak keberadaan pemimpin politik perempuan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan sumber data dokumentasi. Adapun teori yang dipakai adalah teori demokrasi, kepemimpinan dan budaya patriarkhi. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan maksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat tentang faktafakta yang akan diteliti.Hasil penelitian menunjukkan, landasan berpikir yang digunakan oleh NU dalam menerima pemimpin politik perempuan adalah; penggunaan legitimasi agama untuk menolak pemimpin politik perempuan bertentangan dengan semangat kesetaraan jender dan keadilan politik. Penafsiran keagamaan yang melahirkan sikap bias jender seharusnya ditafsirkan ulang yang disesuaikan dengan realitas sosial. Model kepemimpinan dalam masyarakat modern adalah kepemimpinan yang terlembaga.Dalam perdebatan tentang kepemimpinan politik perempuan terdapat dua kelompok yang saling berseberangan. Kelompok pertama berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin politik, karena setiap individu mempunyai hak politik yang sama. Penolakan terhadap pemimpin perempuan merupakan diskriminasi hak politik perempuan dan bertentangan dengan nilai-nilai persamaan (equality) dalam demokrasi. Agama Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin politik.Sedangkan kelompok yang menolak pemimpin politik perempuan berpendapat, dalam agama Islam perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik, karena kepemimpinan merupakan hak mutlak laki-laki. Dalam Islam tidak boleh memberikan wilayah (kekuasaan) kepada perempuan. Perempuan diperboiehkan berperan aktif dalam politik, namun bukan untuk jabatan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Inti dari perdebatan ini adalah perbedaan interpretasi dasar keagamaan dan dominasi budaya patriarkhi di antara masing-masing kelompok.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keluamya keputusan Islam dan kesetaraan jender adalah munculnya kelompok yang menginginkan perubahan wacana dalam NU. Tekanan dari lembaga perempuan NU. Dinamika politik Indonesia pada kurun waktu 1996-1999, yaitu munculnya isu presiden perempuan.

---

In muktamar XXX 1999, NU issued a decision about Islam and gender equality, which in it discussed women politics leadership matter. NU institutionally able to accept women politics leadership. it is one step a head for NU, while sum of other factions reject the women politic leader existence.

This observation uses qualitative method which is using data collecting technique through interviews and data documentation source. The theory which was used is democracy theory, leadership and patriarchy cultural. This study uses descriptive analytic approach in order to make visualization systematically, factual, accurate in the facts which will be observed.

The observation's result shows, the main idea which is used by NU in accepting women politics leader is; using religion's legitimacy to reject women politics leadership which is contrary to the gender equality spirit and political justice. Religious interpretation which produced a bias gender form should be reinterpreted which is fitted in the social reality. The leadership model in modem society is the institutionalized leadership.

In the women politics leadership debate there were two groups which were contrary. The first group thought that women may became politics leader, as every individual has the same rights in politics. Rejection to the women leader was a women politics rights discrimination and contradictory to the equality value in democracy. Islam does not forbid women of being politics leader.

While the group which rejected women politics leader thought in Islam, women can not be political leaders, as the leadership is the men absolute rights. In Islam can not give territory (power) to women. Women are allowed to do active in politics, but not for the profession as the head of state and governmental. The quintessence in this debate is the differences in basic religious interpretation and patriarchy cultural domination between each groups.

The factors which influence the issues of Islam decision and gender equality is the appearance of groups which wanted changes in discourse of NU. The Indonesian politics dynamic in the last 1996-1999, that is women president issue appears. "

"Penelitian ini berbentuk studi fenomenologis yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitik terhadap peran Fatayat Nahdatul Ulama dalam membangun kesadaran perempuan atas budaya yang mengungkung mereka.Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Al-Qur?an, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis yang didasari oleh rasa kasih sayang (mawadah wa rahmah) di lingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri. Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya.Kualitas individu laki-laki dan perempuan di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Aural dan prestasi keduanya sama-sama diakui Tuhan, keduanya sama-sama berpotensi untuk memperoleh kehidupan duniawi yang layak, dan keduanya mempunyai potensi untuk mendapat kebahagiaan ukhrawi.Bagi Fatayat NU kesetaraan gender harus dipahami sebagai upaya untuk menghormati dan menghargai perempuan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kebebasan. Fatayat juga tidak menginginkan perempuan menjadi "makhluk super" yang bias melakukan aktifitas domestik dan publik dalam waktu yang bersamaan. Sebaliknya laki-laki pun seperti itu. Yang mereka inginkan antara laki-laki dan perempuan saling memahami posisi masing-masing, perempuan harus memiliki daya tawar (bargaining power.)Telah lama disadari bahwa salah satu faktor yang membentuk dan menghambat kesetaraan gender adalah pemahaman agama. Oleh karena itu salah satu proyek penting dari gerakan penyadaran ini adalah penilaian dan penafsiran kembali, bahkan pada tingkat tertentu melakukan dekontruksi, terhadap tafsir-tafsir yang selama ini mempunyai tendensi tidak adil terhadap perempuanSalah satu yang sulit adalah ketika ide dan gagasan-gagasan itu terbentur pada budaya patriarkis yang telah mengakar kuat. Jika patriarkis telah berwujud budaya, maka nilai-nilai yang dibawanya pun telah merasuk ke berbagai sendi dan struktur kehidupan dan dimensi agama menjadi bagian tidak terpisahkan. Maka pertarungan wacana dan.nilai-nilai beradu dalam dua wilayah yakni kebudayaan dan agama.

---

This study learn about fenomenologic of qualitative through the analysis-descriptive experiment type, which explain about role of Fatayat NU in built women awareness into hegemonic culture.

Al-Qur'an admit there was distinction between man and women, but the distinction not means discrimination which can more beneficial to the other. Reverse, the distinction intend to carry of Al-Qur'an fundamental mission, that is tangible restore harmonious relations based on love and affection (mawaddah wa rahmalr) in the circle of the family, as source real ideal .community in a country. However, this situation could be happen which is invent equilibrium and compatible relationship both of them.

In the God sight, quality of individual man and woman indifferent. Charity and achievement both them equally admitted to the God. They also potentially to have a proper worldly life, happiness for according to Fatayat NU, equal of gender should be minded as serious efforts to show mutual respect and appreciate woman as human which have the right and freedom. Moreover, Fatayat want unexpected woman to become "superior creatures" who can do domestic and public activity in the same time. In spite of man. Fatayat want that man and woman understanding respective their position. And of course, woman should have bargaining power.

In fact, for a long time consciused that one of the factor that can form even blocked gender equally is comprehension of religion. Consequently, an important project of action of awareness is reevaluation and reinterpretation instead on certain level to make decontruction concerning to the exegesis all this time have unfair tendension toward woman.

A complicated situation come while ideal and so many cencept collide with partriarch culture structure which became deeply rooted in society. When the partriarch has been formed, it'll takes appraisal then possessed to many structure and principal life and the dimension of religion unseparated. Simply, struggle of discourse and appraise fight in emancipation spot. There are happen in two area such as culture and religion."

"Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dalam berbagai segi kehidupan (agama, ideologi, budaya, adat, tradisi dan sebagainya). Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia ini kecenderungan terciptanya polarisasi ideologi juga sangat tinggi. Sehingga upaya bangsa ini untuk merumuskan konsep yang tepat dalam penataan/menata masyarakatnya secara normatif maupun secara empirik politis mengalami kesulitan.Tujuan utama dari penelitian ini ialah :1. Mengidentifikasi dan mengekplisitkan prinsip-prinsip etis (moral) mengenai penataan masyaraka yang secara implicit termuat di dalam tradisi keagamaan dan komunitas NU.2. Mensistematiskan prinsip-prinsip dasar penataan masyarakat yang hidup dalam tradisi komunitas NU.3. Mengkaji secara kritis konsistensi dan relevansi prinsip-prinsip dasar tersebut terhadap pemberdayaan ?civil society" dalam praksis politik di Indonesia.4. Menemukan pemahaman baru dalam menafsirkan fenomena kepolitikan Nahdlatul Ulama dalam praksis politik Indonesia.Pada dasarnya penelitian ini mengikuti model penelitian mengenai masalah factual. Yaitu kajian mengenai pandangan dasar, sikap dan tindakan suatu komunitas keagamaan (Nahdlatul Ulama) terhadap realitas sosial dan politik yang mengandung prinsip-prinsip moral tertentu. Karena itu diperlukan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian ini."

"Skripsi ini membahas mengenai program pencegahan HIV dan AIDS serta faktor- faktor yang mendukung dan menghambat program pencegahan HIV dan AIDS yang dilaksanakan Fatayat NU Kabupaten Tegal. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatayat NU Kabupaten Tegal menerapkan beberapa program pencegahan HIV dan AIDS dalam rangka mengubah perilaku kelompok dampingan. Perubahan perilaku tersebut berupa kesadaran dan kemauan untuk kembali ke jalan yang benar sesuai tuntutan agama sehingga mereka bisa meninggalkan kebiasaan yang berisiko terinfeksi HIV dan AIDS.

---

This thesis discusses about the program of HIV and AIDS prevention and factors that support and hamper on the program performed by Fatayat NU Kabupaten Tegal. To reach the thesis objectives, the approach used is descriptive qualitative research design. The results showed that Fatayat NU Kabupaten Tegal has implemented some programs of HIV and AIDS Prevention to change the target group’s behavior. The change in behavior is that awareness and will to go back at the right path according to the demands of religion so that they are able to leave the habit that has a risk infected with HIV and AIDS."

""