Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengkaji wacana berita konflik Israel-Palestina dalam surat kabar Kompas dan Media Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengetahui sekaligus membandingkan pandangan, keberpihakan, dan strategi wacana kedua surat kabar (Kompas dan Media Indonesia). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, berupa metode analisis wacana kritis yang diterapkan oleh Norman Fairclough, yang menitikberatkan analisis pada analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis praktik sosial budaya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan keberpihakan dan strategi wacana antara Kompas dan Media Indonesia yang termanifestasi ke dalam bentuk-bentuk kebahasaan di dalam teks berita.

---

This research is about the critical discourse analysis of news discourse (about conflict Israel-Palestine) in the national newspapers, Kompas and Media Indonesia. The purpose of this study is to understand the worldview of Kompas and Media Indonesia about conflict Israel-Palestine or crisis in Gaza, and to compare the discourse strategy that they use to indicate implicitly their view in the text. This research uses qualitative method, that is the critical discourse analysis method proposed by Norman Fairclough. The result indicates that there is difference view and discourse strategy between Kompas and Media Indonesia."

"Peristiwa politik yang tak pernah luput dalam pemberitaan media, adalah pertarungan-pertarungan politik, melalui pemilu Iegisiatif dan pemilu presiden, pertarungan antara antara eksekutif dan Iegisiatif dalam masalah kebijakan, dan pertentangan aktor politik, baik antar partai politik maupun internal setiap partai poIitik.Daiam konteks pertarungan-pertarungan politik tersebut, berbagai organisasi media tidak berada dalam satu peran. Pandangan populer (positivistism, fungsional, liberal) yang meletakkan media massa memerankan diri sebagai wasit (umpire) melalui pemberitaan berimbang, imparsial, dan objektif, sangat sulit diwujudkan. Media menjadi bagian daripertarungan tersebut, partisan pada satu pihak yang bertarung, sehingga ambil andil dalam menentukan siapa yang Iayak untuk memenangkan pertarungan.Bagi para kandidat baik iegislatif maupun presiden, media massa menjadi saluran komunikasi utama untuk kampanye. Dalam pemilu presiden, para kandidat presiden teiah dimudahkan oieh media massa untuk memperkenalkan tentang dirinya dan mengkampanyekan program-program politiknya Berbagai macam kegiatan kampanye kandidat presiden telah memenuhi ruang pemberitaan politik media massa. Apalagi undang-undang pemilu memberi kesempatan yang Iuas kepada para kandidat untuk menggunakan media massa sebagai alat kampanye. Disini peranan media massa tidak hanya sekedar menjadi saluran dan sumber informasi tentang para kandidat untuk para pemilih, tetapi juga berfungsi sebagai pembentukan citra tertentu bagi seorang kandidat, yakni pembentukan opini publik bagi program politik yang mereka tawarkan dan pembentukan wacana politikseperti yang mereka inginkan.Berdasarkan Iatar belakang masalah tersebut, permasalahan yang ingin dikaji adalah (1) citra politik apakah yang disajikan oleh Kompas dan Media Indonesia terhadap para capres dalam teks berita? (2) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi konstruksi citra politik para capres dalam berita oleh media? (3) kepentingan-kepentingan apakah yang mendominasi pengkonstruksian citra politik capres oleh media?Sementara itu penelitian ini bertujuan hendak (1) mendiskripsikan citra politik yang disajikan oleh Kompas dan Media indonesia terhadap para capres dalam teks berita. (2) memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi citra politik para capres dalam berita. (3) menjelaskan mengapa kepentingan-kepentingan tertentu mendominasi pengkonstruksian citra politik capres oleh media.Konstruksi citra politik para capres dianalis dengan menggunakan critical discourse analyisis (CDA) kaiya Norman Fairlough yang mengupas data pada tiga tataran yaitu teks, praktek wacana, dan sosiokultural.Mengutip Eriyanto (2003:11) bahwa: ?Pada Analisa Wacana Kritis, kajian umumnya mempertimbangkan elemen kekuasaan (power) dalam analisisnya Setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan Pada penelitian ini teks pada tataran mikro akan dianalisa dengan analisa Framing karya Gamson dan Modigliani. Sementara pada level messo, penelitian dilakukan pada tataran produksi dan konsumsi teks yang mengandalkan data sekunder. Sedangkan pada tataran makro dikaji juga konteks dan sosiokulturai pada saat--diiahirkannya teks berita terhadap calon presiden. Adapun satuan analisisnya adalah 2 (dua) surat kabar nasional, Harian Kompas dan Harian Media Indonesia yang memuat teks berita calon presiden Megawati dan calon preaiden Susiio Bambang Yudhoyono.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tataran teks, calon presiden umumnya dicitrakan sebagai public figure dengan jumlah penggemar yang besar dan fanatik sehingga memiliki nilai berita dengan nilai jual yang tinggi. Namun media pada kenyataannya tidak dapat berdiri independen, karena masing-masing media memiliki beberapa kepentingantertentu yang mendominasi beberapa kepentingan yang lain."

"Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 banyak menghadapi permasalahan.Secara umum, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelengaraan otonomi daerah meliputi: (1) penataan kewenangan, (2) penataan kelembagaan daerah, 3) .penataan sumber daya aparatur daerah, 4) pengelolaan sumbersumber keuangan daerah, (5) pengelolaan hubungan. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, (6) pengelolaan hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sudut pandang media cetak (Harian Umum Kompas, Riau Pas dan Riau Mandiri), dan mengetahui bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal media dalam mengkonstruksikan permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya yang rnenyangkut: pengelolaan keuangan daerah, hubungan, hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, dan Hubzrngan Pemerintah Pusat dengan Daerah, Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.Penelitian ini menggunakan teori Berger & Luckman tentang pembentukan realitas sosial (social reality), teori sosiologi media oleh Reese & Shoemaker, dan konsepsi otonomi daerah menurut Cheema & Rondinelli, B.C. Smith dan Ryant Nugroho Dwijowijoto. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka otonomi daerah sesungguhnya merupakan realitas atau tepatnya menjadi realitas sosial karena keberadaannya tidak lagi menjadi milik pribadi, tetapi kemudian berubah menjadi milik masyarakat melalui proses eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Selanjutnya, penggambaran permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah telah mendapat perhatian khusus dari media massa sehingga makna yang terbentuk bersifat simbolis, tergantung pada siapa yang menafsirkannya. Hal ini disebabkan karena konstruksi media dipengaruhi oleh banyak faktor balk internal maupun eksternal.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis, sedangkan metodenya adalah kualitatif, dengan metode analisis framing dari William A. Gamson dan Andre Modigliani. Adapun metode pengolahan dan analisis datanya menggunakan Metode Norman Fairclough yang menekankan pada 3 (tiga) Ievel analisis, yakni pada level teks (text), wacana media (media discourse practice), dan wacana sosial-budaya (sociocultural discourse practice).Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing media berbeda-beda (positif, proporsional, dan negative) tergantung pada faktor-faktor yang melingkupinya. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika ketiga media cetak tersebut mengkonstruksi permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah secara berbeda-beda Harian Umum Kompas mengkonstruksikan permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 secara proporsional. Yang dimaksud proporsional disini adalah sudut pandang. Isikap yang ditunjukkan mengarah pada dua hal, positif dan negatif Harlan Umum Riau Pos memberikan penilaian proporsional pada permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, Riau Pos lebih banyak memberikan penilaian negatif terhadap permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah, terutama pada permasalahan hubungan kepala daerah dengan DPRD dan Hubungan Pemerintah Pusat . dengan Daerah, antar Daerah dan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Daerah. Sementara itu, Harlan Umum Riau Mandiri memberikan penilaian negatif pada ketiga permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut di atas. Bagi Riau Mandiri, penyelenggaraan otonomi daerah masih jauh dari harapan.Konstruksi media cetak yang bersifat positif, proporsionallnetral, dan negatif tersebut tentu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor baik faktor internal maupun eksternal medialteks. Faktor internal Kompas : ideologi (amanat hati nurani rakyat), organisasi media (koran nasional); Riau Pos : ideologi (bangun negeri bijakkan bangsa), pekerja media (sikap wartawan mencari keberimbangan narasumber), organisasi media (Grup Jawa Pos); dan Riau Mandiri: ideologi (kebebasan-suara hati masyarakat Riau), pekerja media (wartawan yang berusia muda dan berani). Faktor eksternal yang mempengaruhi, Kompas: kepemilikan modal, letak geografis di Ibukota Negara dan kedekatannya dengan pejabat Pusat; Riau Pos: kedekatan dengan pejabat pemerintahan di Riau dan "psikologi" sebagai sebuah usaha kelompok, dan Riau Mandiri: kepemimpinan (Basrizal Kota) dan pemanfaatan momentum reformasi.Dari uraian tersebut kemudian direkomendasikan hal-hat sebagai berikut: (1) Perlunya membangun kesadaran dan pemahaman bahwa media massa merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena itu instansi penyelenggara kebijakan otonomi daerah (Departemen Dalam NegeriIDDN, Departemen Keuangan/DEPKEU, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/MENPAN, Badan Kepegawaian Negara/BKN, Lembaga Administrasi Negara/LAN, Pemerintah Provinsi, KabupatenfKota) hendaknya bersedia menjadikan media massa sebagai "partner" dalam mensukseskan implementasi kebijakan otonomi daerah, (2) Perlunya menciptakan pemahaman bahwa penggambaran permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah oleh media cetak sesungguhnya tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil tarik-menarik berbagai kepentingan yang melingkupinya. Konstruksi media massa dipengaruhi oleh berbagai faktor, balk faktor internal (ideologi media, pekerja media, dan organisasi media), maupun eksternal (kepemilikan modal/ownership dan kondisi sosial budaya), dan (3) Perlunya berpikir positif (positive thinking) terhadap segala sesuatu yang dikonstruksikan oleh media massa, apakah konstruksi yang bersifat positif, proporsionallnetral maupun negatif, karena semua itu dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi bagi berhasil atau tidaknya penyelenggaraan otonomi daerah."

"Media merupakan institusi yang ikut bertanggung jawab terhadap kerusuhan Mei 1998. Karena media merupakan institusi yang bertanggung jawab mentransformasikan simbol-simbol rasis kecinaan. Simbol rasis tersebut antara lain dalam bentuk wacana peminggiran etnis Cina yang dibentuk melalui bahasa bersifat meminggirkan. Selain itu penggambaran tentang etnis Cina sering kali dihubungkan dengan persoalan ideologi pemerataan dimana Cina yang sebenarnya merupakan kelompok subordinat justru memiliki kekuasaan ekonomi yang tinggi. Representasi yang menggambarkan etnis Cina sebagai kelompok yang senang kolusi dan tidak jujur dalam berusaha telah membawa kebencian pribumi terhadap etnis Cina. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana Kompas, Media Indonesia dan Republika mengartikulasikan jalannya kerusuhan Mei 1998 serta memetakan penyebab kerusuhan. Selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana media memproduksi dan mereproduksi simbol-simbol rasisme baru dan bagaimanakah hubungan dominasi--subordinasi antara pribumi dan etnis Cina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 3 surat kabar yang dijadikan sampel memaknai kerusuhan dengan cara yang berbeda. Kompas memaknai kerusuhan ini sebagai kerusuhan antara rakyat dan penguasa ekonomi, oleh karena itu yang dijadikan sasaran adalah simbol kekuasaan ekonomi. Media Indonesia melihat kerusuhan Mei sebagai kerusuhan antara rakyat dengan penguasa, oleh karena itu sasaran kerusuhan adalah kekuasaan negara dan kekuasaan ekonomi. Republika membaca kerusuhan Mei sebagai perseteruan antara rakyat dan penguasa sebagai kelanjutan dari tragedi Trisakti. Penyebab kerusuhan juga dibaca secara berbeda oleh 3 surat kabar yang dijadikan sampel. Kompas menilai penyebab kerusuhan adalah masalah ekonomi, etnis dan agama. Media Indonesia lebih menitik beratkan pada keadilan ekonomi dan masalah etnis. Sedangkan Republika hampir sama dengan Kompas yaitu masalah keadilan ekonomi, etnis dan agama. Mekanisme produksi dan reproduksi simbol rasis pada Kompas, Media Indonesia dan Republika memiliki pola yang hampir sama. Media melakukan konstruksi sosial yang menampilkan imaji bahwa etnis Cina merupakan kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan kultural dengan pribumi. Dalam konstruksi tersebut nilai-nilai yang dianut pribumi selain dianggap baik sebaliknya nilai yana dianut etnis Cina dianggap kurang baik. Konstruksi yang dilakukan media disini adalah bahwa Cina adalah etnis yang memiliki nilai menyimpang atau dengan kata lain tidak waras. Selain itu etnis Cina bersifat tamak. Citra lain yang dibangun media kelompok masyarakat yang bersikap eksklusif, tidak mau berbaur dengan kelompok lain. Etnis Cina juga digambarkan memiliki nilai yang senang berkolusi, tidak jujur. Etnis Cina jarang ditampilkan sebagai narasumber. Dalam kasus perkosaan narasumber saksi dari etnis Cina dari masalah perkosaan hanya ada di Media Indonesia, teknik rasis dalam pemberitaan media juga dilakukan melalui lambatnya pemberitaan. Dalam kasus perkosaan pemberitaan media sangat terlambat. Sebutan yang diberikan oleh media merupakan sebutan-sebutan yang bermakna meminggirkan.. Sebutan non-piribumi atau warga keturunan memiliki makna bahwa etnis Cina merupakan "the others''. Hubungan dominasi-sub ordinasi yang digambarkan Kompas, Media Indonesia dan Republika juga memiliki pola yang hampir sama. Pribumi merupakan kelompok dominan (karena dari segi jumlah memang dominan) yang mampu memproduksi wacana rasis dalam konteks kultural. Wacana bahwa etnis Cina memiliki nilai yang kurang jujur, kolutif lebih banyak diproduksi oieh kelompok pribumi. Dilain pihak, etnis Cina walaupun jumlahnya minoritas, tetapi penguasaan asetnya bersifat mayoritas. Karena kemampuannya dibidang perdagangan lebih tinggi etnis Cina merasa superior dalam bidang perdagangan dan menganggap rendah kemampian pribumi. Wacana ini muncul dalam sebutan ?mampukan pribumi menggantikan peran etnis Cina dalam jalur distribusi'. Aplikasi teori yang disumbangkan dari penelitian ini adalah bahwa penggambaran yang berbeda tentang kerusuhan Mei tersebut diatas berbeda dengan teori yang dibangun oieh penganut strukturalis tentang proses pembentukan makna. Penganut strukturalis percaya bahwa makna yang menang adalah makna yang diproduksi oleh kelompok dominan. Dalam potret kerusuhan Mei 1998, 3 surat kabar sampeI ada dibawah sistem dominasi yang sama, tetapi kenyataannya makna yang ditampilkan oleh 3 surat kabar sampel tentang kerusuhan Mei 1998 berbeda. Oleh karena itu peneliti ingin mengajukan asumsi yang berbeda dengan pengikut strukturalis, bahwa dalam memproduksi makna terdapat hal lain yang mempengaruhi pembentukan makna selain ideologi dari kelompok dominan yang menguasai wacana. Ideologi yang dianut oleh organisasi media (yang tentunya berpengaruh pada pekerja media) memberi peran dalam pembentukan makna."

"Hasil penelitian ini membenarkan sejumlah kelemahan media dalam menempatkan dirinya sebagai ruang publik. Melalui wacana Fairclough dengan metode analisis isi kualitatif dan pembingkaian (framing) Gamson dan Modigliani didapatkan temuan sebagai berikut. Pertama, Media Indonedia kental memperlihatkan ideolgi pemilik - Surya paloh - dalam konstruksi teks. Penerjemahan ideologi dilakukan dengan 'patuh' dalam aktivitas rutinitas media (media routine) dan menjadi panduan dalam memandang referendum Aceh. Kepentingan terhadap aspirasi ini dominan ditampilkan dalam pelbagai jenis teks mulai editorial sebagai ruang pribadi (priovate spsce) berita, komentar pembaca dan artikel opini sebagai ruang publik. Eksekusi teks yang demikian memperlihatkan indikasi rendahnya peran media sebagai ruang publik seperti akses publik nonelit yang minim, ketimnpangan kedudukan publik dalam diskusi isu, stretegi pemberitaan dengan pendekatan talking news, rendahnya keberlakuan obyektivitas pemebritaan, konstelasi sikap publik yang tidak berimbang, serta tendensi sikap media yang misleading. Semua rangkaian eksekusi teks tersebut memiliki motif baik ekonomi maupun khususnya yang terlihat jelas: kepentingan ideologis."

"Sidang sengketa Pilpres 2014 merupakan peristiwa nasional yang diliput oleh banyak media massa. Dari sekian banyak media massa yang meliput, terdapat dua media massa yang petingginya aktif mendukung salah satu pasangan calon, yaitu Media Indonesia dan Koran SINDO. Untuk mengungkap sejauh mana pengaruh keberpihakan dua petinggi media massa terhadap artikel berita sidang sengketa Pilpres 2014 yang terdapat dalam dua media massa tersebut, nilai ciri kebahasaan apa saja yang digunakan untuk menunjukkan keberpihakan ditinjau dari sudut pandang linguistik, dan pelanggaran kode etik jurnalistik apa saja yang dilakukan kedua media massa tersebut, dilakukan penelitian menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dukungan petinggi Media Indonesia dan Koran SINDO berpengaruh pada pilihan kata, tata bahasa, dan struktur berita sidang sengketa Pilpres 2014. Media Indonesia menggunakan rata- rata tujuh ciri nilai kebahasaan untuk menunjukkan keberpihakan. Koran SINDO menggunakan rata-rata tujuh nilai ciri kebahasaan untuk menunjukkan keberpihakan. Pelanggaran kode etik jurnalistik pasal tiga ditemukan dalam dua media massa tersebut

---

The 2014 presidential election dispute session is a national event that is covered by many mass media. Of the many mass media cover, there are leader of two mass media actively support one candidate, Media Indonesia and Koran SINDO. To uncover the extent of the influence of the mass media leader against two high-ranking news articles disputed 2014 presidential election session contained in two of the mass media, the value of linguistic characteristics are to be used to show the alignments from the point of view of linguistics, and violation of journalism ethics what is being done both the mass media, research conducted using Norman Fairclough method of critical discourse analysis.From the results of this study concluded that the influence of Media Indonesia and Koran SINDO leader affecting on the choice of words, grammar, and structure of the session of dispute of presidential election 2014. Media Indonesia using seven values linguistic characteristics to show partiality. Koran SINDO using seven values linguistic characteristics to show partiality. Violations of third chapter of journalistic ethics found in the two media."

"Buletin berita kriminal menjadi program andalan di stasiun-stasiun televisi swasta di Indonesia. Produksi berita kriminal secara massal membuat media membutuhkan aliran informasi terus-menerus dari sumber yang kredibel dalam menangani masalah kriminalitas. Dari sinilah timbul kerja sama media dan kepolisian untuk memproduksi berita 'criminal. Penelitian ini berusaha melihat proses produksi berita kriminal menghasilkan representasi polisi jagoan yang selalu berhasil menangani kasus-kasus kejahatan dalam program buletin berita kriminal di stasiun-stasiun televisi swasta di Indonesia. Teori yang digunakan untuk melihat bagaimana proses konstruksi dan interaksi agen-agen dalam struktur pemberitaan kriminal adalah Teori Social Construction of Reality yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Sedanglcan untuk melihat interaksi antaragen digunakan Teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Metode penelitian yang digunakan adalah Critical Discourse Analysis yang dikemukakan oleh Norman Fairclough. Dengan menggunakan kerangka CDA, analisis penelitian ini dibagi menjadi tiga level, yaitu teks, discourse practice dan sociocultural practice. Untuk menganalisis level teks, digunakan perangkat framing milik Gamson dan Modigliani. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa posisi polisi yang superior dalam masyarakat Indonesia juga menempatkannya di posisi dominan dalam struktur pemberitaan }criminal. Sedangkan posisi media yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik, dalam interaksinya dengan polisi memiliki peran yang lemah karena media sangat tergantung pada informasi kepolisian untuk memberitakan insiden-insiden 'criminal. Rasa ingin tahu masyarakat terhadap penanganan masalah-masalah kriminalitas yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka diekspos media semata-mata demi kepentingan meraih keuntwigan dengan mengklaim bahwa mereka berusaha menjalankan fungsi sebagai pemberi informasi. Dengan mengetahui proses produksi berita 'criminal, masyarakat bisa menilai bahwa kualitas dan orientasi pemberitaan masalah kriminalitas tidak lagi didasarkan pada fakta dan fungsi media massa sebagai pemberi informasi. Dalam pemberitaan kasus-kasus kejahatan dalam program Sergap —sebagai objek kajian penelitian ini— telah terjadi pertarungan kepentingan antaragen yang berperan dalam proses produksi berita 'criminal. Agen yang dominan, yaitu polisi berpotensi untuk mengatur pemberitaan agar tidak merugikan citra lembaga tersebut. "

"Penelitian ini mengritisi peranan media dalam membentuk pemikiran masyarakat mengenai suatu realitas setelah zaman orde baru dan era liberalisasi pers berlangsung. Kecanggihan dan kemajuan teknologi informasi komunikasi pada akhirnya menyuburkan praktik media online di Indonesia yang tidak saja membawa dampak positif namun berbagai dampak negatif lainnya yang menarik untuk dikaji.Kebebasan pers yang lahir di masa reformasi ini membawa berbagai perubahan, seperti: konglomerasi media dan pemusatan kekuasaan. Akhirnya media melakukan berbagai cara, salah satunya mengubah nilai guna menjadi nilai tukar (komodifikasi) di dalam pemberitaannya.Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Wodak yang mengkaji beberapa level penelitian dengan unit observasinya portal berita www.liputan6.com dan pemberitaan mengenai FPI menjadi unit analisisnya. Hasilnya menunjukkan bahwa ada komodifikasi dalam pemberitaan mengenai FPI di media online. Komodifikasi ini diperkuat dengan berbagai faktor lain dalam organisasi media. Praktik ekonomi politik pada media online ikut memberikan sumbangsih dalam perpecahan dan pertikaian antarkelompok di dalam masyarakat.This study criticized the role of media in shaping public opinion and thinking about a reality after Orde Baru and liberalization era took place authoritatively. The sophistication and advancement of information communication technology bring our mass media system from conventional to new media model. The practice of online media in Indonesia not only give positive impact but also various other negative that becomes important to be studied.

Freedom of the press brought many vital changes, such as: conglomeration and concentration of power. Finally, media do many ways to survive. One of their efforts is changing the useful values and norms in the news report into something that can give profit for them.

This research was performed using the method of critical discourse analysis of Ruth Wodak. This kind of analysis reviewed several levels of observation units at www.liputan6.com and reporting on the FPI news into the unit analysis. The results show that there are many reality construction and commodification in the news about FPI in the media online. Commodification and this construction are reinforced by various other factors in media organizations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi ulama dalam media daring Kompas menggunakan pendekatan analisis wacana berbasis korpus (Baker, 2006) yang memadukan analisis wacana kritis (Fairclough, 1995), transitivitas (Halliday, 2014), dan linguistik korpus (Stubbs, 2001; Sinclair, 2003; Scott & Tribble, 2006). Representasi ulama diperoleh dengan metode kata kunci, kolokasi, dan transitivitas. Objek penelitian ini adalah berita-berita mengenai ulama dalam Kompas daring pada laman KOMPAS.com dan KOMPAS.id pada periode Januari 2017 hingga April 2019. Hasil penelitian menggunakan metode kata kunci menunjukkan bahwa berita-berita yang terkait ulama dalam Kompas daring memuat topik-topik (1) politik, (2) kelompok, (3) penodaan agama, dan (4) pendidikan. Kemudian, hasil penelitian menggunakan metode kolokasi menunjukkan ulama yang direpresentasikan sebagai tokoh yang (1) memiliki pengaruh pada politik dan pemerintahan, (2) memiliki kuasa, (3) bagian dari kelompok, (4) terkait dengan isu penganiayaan, penyerangan, dan kriminalisasi, serta (5) berkaitan dengan pendidikan. Terdapat 6 proses transitivitas yang dianalisis dalam klausa-klausa dalam KBU, yaitu proses material, perilaku, mental, verbal, relasional, dan eksistensial. Pada proses material dan verbal sebagai proses yang ditemukan paling banyak dalam korpus berita ulama ditemukan bahwa tokoh pemerintahan mendominasi sebagai aktor dan penutur dalam klausa-klausa, sedangkan ulama lebih banyak menjadi tujuan dalam klausa-klausa tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa ulama menjadi objek dari politisasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Kompas daring, representasi ulama yang dominan ditampilkan berkaitan dengan politik dan pemerintahan.

---

This study aimed to find out the representation of Ulamas (ulemas) in Kompas online media using a corpus-based critical discourse analysis approach (Baker, 2006) that combines critical discourse analysis (Fairclough, 1995), transitivity (Halliday, 2014), and corpus linguistics (Stubbs, 2001; Sinclair, 2003; Scott & Tribble, 2006). The representation of Ulamas was obtained by the method of keywords, collocation, and transitivity. The object of this research is the collection of news about ulama in Kompas online on KOMPAS.com and KOMPAS.id in the period of January 2017 to April 2019. The result using the keyword method showed that the news related to Ulamas in Kompas online contained topics of (1) politics, (2) groups, (3) blasphemy, and (4) education. Furthermore, the result of the study using the collocation method showed that the ulemas were represented as figures who (1) have influence on politics and government, (2) have power, (3) part of groups, (4) related to issues of persecution, assault, and criminalization, and (5) related to education. There are 6 transitivity processes that were analyzed in this research, those were material, behavioral, mental, verbal, relational, and existential processes. In the material and verbal process as the dominant processes found in the corpus of Ulamas, it was found that government dominated as actor and sayer in clauses, while Ulamas became the goal in the clauses. This shows that Ulamas are represented as the object of politicization. The finding of this study indicate that in Kompas online, the representation of the Ulamas is portrayed dominantly as figures who have relation to politics and government."

"Kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 sangat berpengaruh pada konstelasi kekuasaan politik nasional Pasca reformasi. Keberadaan pemimpin umum Partai Golkar dalam hal ini memiliki posisi yang signifikan di dalam menggerakkan arah kebijakan politik partai tersebut. Oleh karena itu, setiap kali berlangsung pemilihan pimpinan puncak Partai Golkar-melalui Munas-para elit Partai Golkar melakukan kompetisi politik untuk memperebutkan posisi tersebut. Termasuk apa yang berlangsung pada Munas Golkar VII di Bali yang berlangsung pada tanggal 15-20 Desember 2004.Media Massa didalam Munas golkar VII Bali, ini tidak hanya sekedar menafsirkan realitas tetapi lebih dari media telah memainkan perannya yan lain yaitu memberi pemaknaan terhadap Peristiwa dan menampilkan obyek atau Peristiwa sesuai dengan subyektifitasnya masing-masing. Hal ini membuat keberadaan surat kabar sangat signifikan dinamika politik yang berlangsung pada Munas tersebut. Sebagai media komunikasi massa, surat kabar melakukan proses representasi dan konstruksi wacana politik melalui pemberitaan yang dilakukannya. Representasi dan konstruksi wacana yang berlangsung melalui surat kabar-surat kabar inilah yang kemudian memberikan kontribusi bagi pembentukan opini publik. Dalam hal ini, bagaimana masing-masing elit yang berkompetisi melalui Munas Golkar VII Bali tersebut direpresentasikan dan dikonstruksikan melalui pemberitaan masing-masing.Penelitian ini berfokus pada analisis framingtrhadap pemberitaan terhadap Akbar tandjung dan Jusuf Kalla di Harlan Kompas, Media Indonesia dan Suara Karya. Analisis framing dipakai untuk melihat bagaimana bukti masing-masing harian tersebut merepresentasikan elit politik yang bersaing untuk memperebutkan ketua umum Golkar dalam Munas golkar VII Bali.Representasi yang dilakukan oleh media terhadap Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla yang disimpulkan bahwa media berdasarkan analisi Framing "berpihak" pada masing-masing kandidat. Hal ini menegaskan disamping menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa dalam prakteknya media tidak pernah bisa berfungsi "ideal". Oleh karenanya penelitian ini menjadi salah satu kahasanah penelitian bagi yang ingin studi tentang media massa. Kemudian, penelitian lebih lanjut diharapkan bisa untuk menghantarkan pada pertanyaan mengapa Media bersikap seperti berpihak dan apa yang melatar belakanginya."