Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisa pengaruh harga bahan bakar minyak Eceran dan Industri (premium dan solar) terhadap indeks harga kelompok komoditi pembentuk indeks harga konsumen (IHK) dan pengaruh antar indeks harga tujuh kelompok komoditi tersebut. Dengan menggunakan Vector Autoregression - Vector Error Correction Model (VAR-VECM) untuk melihat pengaruh kejutan dan kontribusi tiap-tiap variabel terhadap respon dan variabilitas variabel lainnya pada periode bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2008. Berdasarkan analisa impulse respon, harga bahan bakar minyak berpengaruh terhadap indeks harga kelompok komoditi pembentuk indeks harga konsumen (IHK). Pengaruhnya positif terhadap IHK rata-rata sebesar 1,263%. Hal ini bermakna bahwa harga bahan bakar minyak premium eceran berpengaruh positif mendorong meningkatnya IHK rata-rata sebesar 1,263%. Pengaruh terbesar berasal dari kejutan harga bahan bakar minyak premium eceran yang mendapat respon indeks harga kelompok komoditi rata-rata sebesar 1,052%. Kejutan harga bahan bakar minyak industri secara kumulatif mendapat respon indeks harga kelompok komoditi rata-rata sebesar 0,370%. Hal ini bermakna bahwa harga bahan bakar minyak industri berpengaruh positif mendorong meningkatnya IHK rata-rata sebesar 0,370%. Pengaruh terbesar berasal dari kejutan harga bahan bakar minyak solar yang mendapat respon indeks harga kelompok komoditi rata-rata sebesar 0,297 %. Berdasarkan analisa Variance Decomposition, kontribusi harga bahan bakar minyak industri kepada varian indeks harga kelompok komoditi rata-rata sebesar 7,82%. Kontribusi variabel harga bahan bakar minyak eceran lebih berperan dalam varian indeks harga kelompok komoditi dibandingkan harga bahan bakar minyak industri yaitu rata-rata sebesar 23,55%.

---

This study analyzed the influence of retail and industrial fuel prices (gasoline and diesel fuel) to the commodity group price index of forming index consumer price index (CPI) and the effect of inter seven commodity groups price index. Using Vector Autoregression - Vector Error Correction Model (VARVECM to see the impact of shocks and the contribution of each variable to The response and variance of the other variables in the period January 2004 until December 2008. Based on Impulse Response Analysis, the result is fuel prices influence the price index of commodity groups to forming the consumer price index (CPI). The influence is positive averaged 1,263 on the CPI. This means that retail premium fuel prices encourage positive average increase of CPI 1,263% . The biggest influence comes from the premium oil price shock, which received responses the commodity groups price index average 1,052. Respond of commodities price index to industrial gasoline prices shocks average 0.370%. This means that industry fuel prices have encouraged positive CPI increased an average of 0.370%. The biggest influence comes from the premium oil price shock, which received responses the commodity groups price index average 0.297%. Based on Variance Decomposition Analysis, the contribution of industrial fuel prices to variance of commodity group price index average 7.82%. The contribution of retail fuel prices a greater role in changing the variance of the commodity group price index compared to the industry in fuel prices which averaged 23.55%."

"Energi yang digunakan oleh sektor transportasi di Indonesia hampir 90% merupakan energi yang bersumber dari fosil sehingga disebut fosil-oil yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui (un-renuable resources). Sampai pada batas waktu tertentu sumber energi (cadangan) bahan bakar transportasi jenis minyak ini akan habis, sehingga perlu adanya beberapa program atau langkah nyata yang harus diambil untuk menghemat penggunaan sumber energi minyak tersebut. Beberapa kebijakan pemerintah disektor transportasi yang telah dilaksanakan pasta kenaikan BBM tahun 2003 antara lain diversifikasi energi, konservasi energi, kebijakan insentif dan disinsentif, kebijakan standarisasi, dan kebyakan tarif.Straiegi dan langkah aksi yang harus segera dilakukan dari kebijakan tersebut adalah mengurangi jumlah permintaan BBM jenis premium dan solar dalam rangka penghemalan energi khusus untuk sektor transportasi karena salah salu dominasi jenis angkutan jalan dalam pemakaiaan energi cukup tlinggi. Konsumsi energi disektor transportasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pergerakan dan aktivitas manusia dalam menunjang kegiatan ekonomi. Bentuk pergerakan tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap jenis angkutan, konsumsi energi dan prasarana system transportasi."

"PENDAHULUAN Indonesia telah memasuki suatu periode yang dalam pembangunan ekonomi disebut 'Tinggal Landas". Dalam keadaan seperti ini perekonomian akan membutuhkan tambahan energi yang besar sekali. Minyak bumi merupakan kebutuhan energi untuk memenuhi hampir seluruh kebutuhan komersil negara dan ekspor minyak merupakan salah satu pendapatan yang terbesar untuk pembangunan. Kalau kebutuhan energi tidak terkendali maka kebutuhan ini akan menggerogoti jumlah minyak yang mungkin dieskpor kecuali kalau pertumbuhan produksi minyak sama dengan pertumbuhan permintaan energi. Karena Indonesia mempunyai sumber-sumber energi lainnya seperti gas bumi, batu bara, sumber geothermal, sumber hydropower, maka Indonesia mempunyai pilihan untuk pengembangan energinya. Sumber-sumber lain ini dapat menggantikan minyak bumi untuk kebutuhan domestik agar minyak bumi tetap dapat diekspor dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai perkembangan sosial maupun ekonomi. Sampai saat ini Indonesia merupakan pengekspor utama minyak bumi dan LNG disebelah timur Teluk Persia, dan merupakan sumber yang penting untuk Pacific Basin."

"Studi penelitian ini menjelaskah perkembangan dari metode langsungdan-cepat yang berbasiskan kromatografi dan spektroskopi dalammengidentifikasi dan menganalisis minyak tanah dalam minyak solar.Penelitiaan ini bertujuan untuk mendapatkan metode analisis yang dapatdigunakan untuk mengidentifikasi minyak opiosan berikut komposisicampuran dari bahan bakar minyak solar dan minyak tanah yang menjadiBBM pencampurnya.Metode ini didasarkan pada pengolahan data karakteristik dari minyaktanah dan minyak solar yang merupakan hasil dari penggunaan instrumenkromatografi gas dan spektrofotometri UV-Vis yang berupa kromatogram danspektra absorpsi.Spektrum absorbsi menjelaskan secara kualitatif keberadaan minyaktanah dalam suatu sampel minyak opios pada Amax651 nm. Pada uji aplikasidari kedua sample (A dan B) diperoleh kadar minyak tanah adalah 30% (A)dan 40% (B), sedangkan Kromatogram yang dialurkan tinggi-tinggi pea/cnyamenjelaskan karakteristik dari minyak tanah dan minyak solar yang masing-/masing dapat diketahui dari peak Cn dan C21.Hasil kalibrasi dari Peak Qn didapatkan bahwa kandungan konsentrasiminyak tanah pada kedua sampel pada uji aplikasi masing-masing sebesar 40%, sedangkan konsentrasi minyak solar dari normallsasi peak C21diperoieh masing-masing sebesar 63,1% dan 67,3%."

"Indonesia Fuels demand increase every year; so that fuels subsidy increases progressively and APBN (National Budget) will become worst. With Parliament (DPR) approvement, government shall cut down the fuels subsidy step by step, and to determine type and total volume of fuels subsidized on year 2006, the type of fuels subsidized are Premium (regular Gasoline), Diesel Oil and Kerosene with total consumption equal to 41,58 million kL that was mean around 30% decreasing of subsidized fuel alocation. Analysis level of confidence in amount of Diesel Oil demand for transportation and Kerosene demand for household and small industries base on quota compared with the result of formulation from historical consumption conducted by Monte-Carlo simulation.

The result of simulation indicate that in 20012 Diesel oil demand for transportation base on quota having confidence level of 78,8%, and base on formulation having confidence level of 33,l%. While the result of simulation for Kerosene demand for household and small industries base on quota having confidence level of 62.6%, and base on formulation having confidence level of 80. 4%."

"ABSTRAKPenulisan thesis ini dilatarbelakangi keadaan di Indonesia dimana permintaan Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM) subsidi saat ini di Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi BBM sesuai dengan jumlah subsidi BBM yang digunakan masyarakat dan nilai ini cukup besar apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis financial dan ekonomi pada tahun 1997-1998. Seiring dengan pertumbuhan konsumsi BBM semakin meningkat dan sejalan dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor (KBM) yang menyebabkan alokasi subsidi BBM yang ditetapkan pada APBN semakin membengkak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembatasan subsidi dan penghematan konsumsi BBM, dengan cara ini diharapkan subsidi untuk BBM yang dikeluarkan dapat dibatasi terhadap kelompok tertentu yang tepat daya belinya terhadap BBM subsidi, sehingga angka subsidi BBM di APBN mencerminkan kebutuhan aktual dari objek yang berhak disubsidi. Untuk itu diperlukan sistem monitoring, pengawasan, pencatatan penelusuran dan pengendalian transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, yang pada akhirnya akan menciptakan sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah. Selain itu untuk membangun kerjasama lintas sektoral dari Pemerintah Pusat, BPH MIGAS, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kepolisian Daerah dan Badan Usaha selaku mandatory pelaksana pendistribusian BBM Subsidi. Sehingga kesalahan pada proses pendistribusian BBM Subsidi terawasi dengan baik oleh semua pihak. Konsep pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi jenis bensin premium dan minyak solar dilakukan melalui metode pencatatan transaksi harian SPBU dan pelacakan transaksi kendaraan bermotor melalui front end device yang nantinya akan dipasang di tiap SPBU dan di dispenser Bensin Premium dan Minyak Solar. Perangkat front end device yang dipasang antara lain peralatan akuisisi data komputer SPBU dan card reader dan / atau alat pindai / EDC (Electronic Data Capture) di dispenser premium dan minyak solar. Sehingga apabila sistem tersebut diterapkan akan membawa dampak positif kepada BPH Migas selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan Industri Hilir Migas khususnya BBM bersubsidi yang mana akan tersedianya sistem yang dapat menganalisa transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, tersedianya sistem pembatasan alokasi jenis BBM tertentu untuk tiap kendaraan bermotor (KBM) dalam rangka menentukan volume penggunaan BBM jenis tertentu jenis premium dan minyak solar. Dengan hasil akhir berupa tersedianya sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah, Volume BBM bersubsidi yang disalurkan oleh Badan Usaha Pelaksana PSO (Public Service Obligation) di tiap wilayah, penerima BBM bersubsidi berikut alokasi kuota per kendaraan di tiap wilayah terutama lokasi dan waktu penyaluran BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan/analisis terhadap sistem monitoring penggunaan BBM bersubsidi jenis premium dan minyak solar sektor transportasi darat di pulau bintan menggunakan kartu kendali dan barcode diperoleh total hasil penghematan pada tahun 2011 untuk BBM jenis premium 1.393,030 KL dan untuk minyak solar sebesar 32.557,616 KL atau total sebesar 33.950,646 KL. Jika pada APBN subsidi BBM diasumsikan sebesar Rp. 2.000 /liter maka total penghematan yang dilakukan dapat mencapai Rp. 67.901.291.146,- . Apabila hasil penghematan pengawasan dan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tersebut dibandingkan dengan besaran anggaran biaya pengawasan dan pengendalian yang sebesar Rp.23.467.710.200,- maka sistem ini dapat menghemat APBN sebesar Rp.44.433.580.936,- rupiah sehingga sistem pengawasan dan pengendalian BBM subsidi sebaiknya segera diterapkan dengan dasar hukum yang kuat. Monitoring penggunaan..., M. GeriYaniardi, FT UI, 2011."

"Penulisan thesis ini dilatarbelakangi keadaan di Indonesia dimana permintaan Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM) subsidi saat ini di Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi BBM sesuai dengan jumlah subsidi BBM yang digunakan masyarakat dan nilai ini cukup besar apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis financial dan ekonomi pada tahun 1997-1998. Seiring dengan pertumbuhan konsumsi BBM semakin meningkat dan sejalan dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor (KBM) yang menyebabkan alokasi subsidi BBM yang ditetapkan pada APBN semakin membengkak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembatasan subsidi dan penghematan konsumsi BBM, dengan cara ini diharapkan subsidi untuk BBM yang dikeluarkan dapat dibatasi terhadap kelompok tertentu yang tepat daya belinya terhadap BBM subsidi, sehingga angka subsidi BBM di APBN mencerminkan kebutuhan aktual dari objek yang berhak disubsidi. Untuk itu diperlukan sistem monitoring, pengawasan, pencatatan penelusuran dan pengendalian transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, yang pada akhirnya akan menciptakan sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah. Selain itu untuk membangun kerjasama lintas sektoral dari Pemerintah Pusat, BPH MIGAS, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kepolisian Daerah dan Badan Usaha selaku mandatory pelaksana pendistribusian BBM Subsidi. Sehingga kesalahan pada proses pendistribusian BBM Subsidi terawasi dengan baik oleh semua pihak. Konsep pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi jenis bensin premium dan minyak solar dilakukan melalui metode pencatatan transaksi harian SPBU dan pelacakan transaksi kendaraan bermotor melalui front end device yang nantinya akan dipasang di tiap SPBU dan di dispenser Bensin Premium dan Minyak Solar. Perangkat front end device yang dipasang antara lain peralatan akuisisi data komputer SPBU dan card reader dan / atau alat pindai / EDC (Electronic Data Capture) di dispenser premium dan minyak solar. Sehingga apabila sistem tersebut diterapkan akan membawa dampak positif kepada BPH Migas selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan Industri Hilir Migas khususnya BBM bersubsidi yang mana akan tersedianya sistem yang dapat menganalisa transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, tersedianya sistem pembatasan alokasi jenis BBM tertentu untuk tiap kendaraan bermotor (KBM) dalam rangka menentukan volume penggunaan BBM jenis tertentu jenis premium dan minyak solar. Dengan hasil akhir berupa tersedianya sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah, Volume BBM bersubsidi yang disalurkan oleh Badan Usaha Pelaksana PSO (Public Service Obligation) di tiap wilayah, penerima BBM bersubsidi berikut alokasi kuota per kendaraan di tiap wilayah terutama lokasi dan waktu penyaluran BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan/analisis terhadap sistem monitoring penggunaan BBM bersubsidi jenis premium dan minyak solar sektor transportasi darat di pulau bintan menggunakan kartu kendali dan barcode diperoleh total hasil penghematan pada tahun 2011 untuk BBM jenis premium 1.393,030 KL dan untuk minyak solar sebesar 32.557,616 KL atau total sebesar 33.950,646 KL. Jika pada APBN subsidi BBM diasumsikan sebesar Rp. 2.000 /liter maka total penghematan yang dilakukan dapat mencapai Rp. 67.901.291.146,- . Apabila hasil penghematan pengawasan dan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tersebut dibandingkan dengan besaran anggaran biaya pengawasan dan pengendalian yang sebesar Rp.23.467.710.200,- maka sistem ini dapat menghemat APBN sebesar Rp.44.433.580.936,- rupiah sehingga sistem pengawasan dan pengendalian BBM subsidi sebaiknya segera diterapkan dengan dasar hukum yang kuat."

"Energi dan pangan memiliki peran yang penting dalam suatu negara. Kenaikan pada harga energi dan pangan memberikan dampak pada rumah tangga dan komoditas lain. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi dampak guncangan harga energi dan pangan terhadap harga komoditas lain, biaya hidup rumah tangga serta perubahan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Metode yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah model Social Accounting Matrix (SAM). Penelitian ini menemukan bahwa kenaikan harga pangan cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar daripada energi, baik pengaruh terhadap kenaikan harga lain ataupun terhadap biaya hidup rumah tangga dan kemiskinan.

---

Energy and food has important roles in a country. The fluctuations of food price and energy price has great impact to other commoditiesand households. The goal of the study is to identify the energy and food price shocks of other commodity prices, the cost of living on household, the poverty and inequality in indonesia. This study use Social Accounting Matrix (SAM) model as a tool to analyze that impact. The research found that the rise in food prices tend to have more influence than energy on the commodity price andthe cost of living on household."

"Salah satu kebjjakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM terhadap APBN seiring dengan meningkatnya konsumsi premium dan solar di Indonesia sebagai net importir BBM adalah dengan mengurangi subsidi BBM premium dan solar. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menaikkan harga nominal BBM premium dan solar pada sektor transportasi. Penelitian ini mengestimasi penn!ntaan BBM premium dan solar pada sektor transportasi darat di Indonesia dengan mengaplikasikan model Dahl (I982). Berbeda dengan Dahl yang mengasumsikan individu hanya mengkonsurnsi satu jenis bahan bakar, tesis ini mengasumsikan individu mengkonsumsi premium dan solar. Melalui pendekatan fixed effect data panel dengan metode GLS (Generalized Least Square) pada model regresi diperolch besaran elastisitas pennintaan BBM premium dan solar terhadap harga riil premium, harga rill solar, pendapatan dan jumlah stok kendaraan.Hasil regresi menunjukkan komoditas BBM premium tersuhstitusi tidak st!mpuma dengan solar. Elastisitas pennint-aan BBM premium dan solar bersifat inelastis atau lrurang sensitif terhadap variasi perubahan harga riil dan tingkat pendapatan dan jumlah stok kendaraan. Harga riil komodhas BBM premium dan solar berpengaruh negatif terhadap besaran jum)ah konsums:i BBM premium dan solarscmento.ra tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap konsumsi BBM premium. Kebijakan kenaikan harga nominal BBM premiun dan solar tidak memberikan dampak perubahan konsumsi BBM yang tinggi, adanya perbedaan yang signifikan antara konsumsi BBM selama krisis dibandingkan dengan sebelum krisis. Elastisitas permintaan BBM, terhadap harga rill BBM (dimana i = premium atau solar) selama krisis lebih inelastis dibandingkan sebelum krisis."