Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keanggotaan Indonesia dalam forum kerjasama ekonomi Asia Pacific Economics Cooperation (APEC) mempengaruhi pertumbuhan ekspor Indonesia ke negara mitra dagang sesama anggota forum kerjasama ekonomi APEC. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh keanggotaan Indonesia di dalam forum kerjasama ekonomi APEC terhadap ekspor Indonesia ke-15 mitra dagangnya yang juga merupakan anggota dari forum kerjasama ekonomi APEC. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan data panel yaitu 15 negara sebagai cross section dengan periode waktu pengamatan tahun 1981-2005. Kelima belas negara mitra dagang tersebut adalah Australia, Brunei Darussalam, Canada, Jepang, Korea, Malaysia, New Zealand, Peru, Philipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor Indonesia yaitu pendapatan per kapita riil, biaya transportasi dari Indonesia ke negara mitra dagang, nilai tukar riil dan keanggotaan Indonesia dalam forum kerjasama ekonomi APEC. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam forum kerjasama ekonomi APEC berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia ke-15 negara mitra dagangnya tersebut.

---

This research is aimed to find out whether Indonesia membership in the forum of Asia Pacific Economics Cooperation (APEC) economic cooperation has influenced on Indonesia export growth to other APEC member countries. The scope of this research is to analyze the effect of Indonesia membership in APEC economic cooperation forum on Indonesia export growth to 15 trade partner countries who is also member of APEC economic cooperation forum. This research uses panel data analysis methode of 15 countries as cross section with yearly time period 01 observation from 1981-2005. 15 trade partner countries observed are Australia, Brunei Darussalam, Canada, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Peru, Philipine, Singapore, Thailand, dan United State of America. Factors that have influenced on Indonesia export growth are real Gross Domestic Product (GDP) per capita, transportation cost from Indonesia to trade partner country, real exchange rate, and Indonesia membership in the forum of APEC economic cooperation. The result shows that Indonesia membership in the forum of APEC economic cooperation has positive effect on Indonesia export growth to those 15 trade partner countries."

"Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari keterbukaan perdagangan terhadap korupsi pada 18 ekonomi anggota APEC. Pengukuran keterbukaan perdagangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pengukuran yaitu trade intensity dan composite trade intensity. Penelitian ini menggunakan data 18 ekonomi selama tahun 2002-2011. Hasil penelitian menemukan bahwa keterbukaan perdagangan mampu mengurangi korupsi, oleh karena itu pengurangan hambatan perdagangan perlu dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi tingkat korupsi di ekonomi APEC.

---

The purpose of this study is to find out the effect of trade openness on corruption in 18 economies member of APEC. This study uses two measurements of trade openness, trade intensity and composite trade intensity. This study uses the data from 18 APEC economies during 2002-2011. The result of this research shows that trade openness both in trade intensity and composite trade intensity can reduce the corruption."

"Penelitian ini mengkaji bagaimana bencana alam mempengaruhi ekspor APEC termasuk bagaimana kualitas kelembagaan (efektivitas pemerintah) berperan dalam kinerja ekspor setelah bencana alam melanda perekonomian APEC. Meskipun berbagai literatur telah mengidentifikasi isu-isu ini secara terpisah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu tersebut secara keseluruhan dengan mengeksplorasi hubungan antara ekspor, bencana alam dan kualitas kelembagaan. Analisis dalam tulisan ini didasarkan pada teori model gravitasi dengan menggunakan data ekspor, bencana alam dan indeks efektivitas pemerintah tahun 2003-2022. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana alam mempunyai hubungan negatif dengan kinerja ekspor dari APEC, baik pada saat bencana alam terjadi maupun pada tahun berikutnya. Dengan memiliki indeks efektivitas pemerintah di atas rata-rata APEC telah secara positif menangkal dampak negatif yang disebabkan oleh bencana alam, terutama ketika bencana dahsyat menimpa perekonomian tersebut. Hasil dari penelitian ini sangat relevan bagi perekonomian APEC yang rentan terhadap bencana alam, namun mereka tetap memerlukan pertumbuhan ekonomi terutama dari ekspor.

---

This paper examines how natural disasters affect exports of APEC economies including how institutional quality (government effectiveness) plays a role on the export flows after natural disasters hit the economies. While various literatures have identified these issues separately, this research would like to fill this gap by exploring the linkages between exports, natural disasters and institutional quality. The analysis in this paper is based on the gravity model theory which used exports, natural disasters and the government effectiveness index data from 2003-2022. Overall, the results show that natural disasters have a negative association with the export flows from APEC both at the time when natural disasters hit and at the following year. Having the government effectiveness index is above the APEC’s average has positively counteracted the negative effect caused by natural disasters, particularly when the devastating catastrophe hits the economies. The findings in this paper are relevant for APEC economies that are prone to experience natural disasters, but they need economic growth particularly from exports."

"Fenomena regionalisme ekonomi yang berlangsung di kawasan Asia-Pasifik pasca berakhirnya Perang Dingin memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan regionalisme ekonomi yang terjadi di kawasan lainnya. Karakteristik utama dari regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik adalah prinsip open regionalism. Pemahaman lebih lanjut mengenai fenomena regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dan prinsip open regionalism dapat ditelaah melalui eksistensi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC merupakan pelopor kerangka kerja sama ekonomi regional antarnegara di kawasan Asia-Pasifik yang berfokus pada agenda liberalisasi perekonomian regional. Penulisan tinjauan literatur ini bertujuan untuk meneliti eksistensi APEC dalam dinamika regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik melalui metode kronologi. Berdasarkan metode kronologi, penulisan tinjauan literatur ini membagi periodisasi perkembangan kajian literatur tentang APEC ke dalam tiga periode yang berbeda. Tiga periode perkembangan kajian literatur tentang APEC tersebut terbagi menjadi (1) Periode I (Formative Years, 1990-1994), (2) Periode II (Stagnation Years, 1995-2001), dan (3) Periode III (Adjustment Years, 2002-2009). Penulisan tinjauan literatur ini mengidentifikasi bahwa terdapat lima isu dominan yang berkaitan erat dengan eksistensi APEC dalam dinamika regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, antara lain isu kepemimpinan, isu pembentukan kerja sama, isu pembentukan institusi, isu integrasi regional, dan isu tata kelola regional. Penulisan tinjauan literatur ini juga mengamati bahwa dalam kondisi internasional dan regional Asia-Pasifik yang terkini, APEC mengalami peralihan fokus pada agenda kerja sama ekonomi regionalnya, yang pada awalnya berfokus pada agenda liberalisasi ekonomi regional menjadi agenda integrasi ekonomi regional.

---

The phenomenon of economic regionalism which occurs in the Asia-Pacific region after the end of the Cold War has unique and distinct characteristics compared to the economic regionalism that happens in other regions. The main characteristic of economic regionalism that takes place in the Asia-Pacific region is the principle of open regionalism. Further comprehension of the phenomenon of economic regionalism in the Asia-Pacific region and also the principle of open regionalism can be examined through the existence of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC is the pioneer of the framework of regional intergovernmental economic cooperation in the Asia-Pacific region which focuses on the agenda of regional economic liberalization. This literature review aims to examine the existence of APEC in the dynamics of economic regionalism in the Asia-Pacific region by applying the method of chronology.

Based on the application of the method of chronology, this literature review divides the periodization of the evolution of a series of relevant literature about APEC into three different periods. The periodization is divided into (1) Period I (Formative Years, 1990-1994), (2) Period II (Stagnation Years, 1995-2001), and (3) Period III (Adjustment Years, 2002-2009). This literature review identified that there are five dominant issues which are closely related to the existence of APEC in the dynamics of economic regionalism in the Asia-Pacific region, as follows: leadership, cooperation building, institution building, regional integration, and regional governance. This literature review also observed that, in the context of current international and regional circumstances that happens in the Asia-Pacific region, APEC has been experiencing a transition of its focus from the agenda of regional economic liberalization regional economic integration."

"ABSTRAKSebelum konsep cultural distance dikembangkan, konsep distance dalam perdagangan terfokus kepada geographical distance. Perbedaan norms, values, serta beliefs merupakan cultural distance yang berpotensi memunculkan trade cost sehingga menurunkan perdagangan. Variabel dari World Values Survey seperti trust, respect, control, dan obedience digunakan sebagai indikator cultural distance untuk menganalisis hubungan cultural distance dan perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC. Sebanyak 6,728 observasi digunakan dengan periode penelitian tahun 1990-2013, pertama-tama penelitian ini menggunakan metode estimasi pooled-effect OLS.Namun hasil dari pooled-effect OLS berpotensi mengandung endogenitas, sehingga penelitian ini menggunakan 3SLS sebagai strategi empiris dalam mengatasi endogenitas. Hasil estimasi menunjukkan cultural distance tidak berpengaruh terhadap perdagangan di dalam kawasan APEC, tetapi perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC terbukti mampu menurunkan keengganan berdagang yang muncul akibat cultural distance.

---

ABSTRACT

Before the concept of cultural distance has been developed, the concept of distance in the trade has focused on geographical distance. The Differences of norms, values, and beliefs are forms of cultural distance that have potential to generate trade cost, thus lowering trade. Variables from World Values Surveys such as trust, respect, control, and obedience are used as indicators of cultural distance to analyze cultural distance and trade relations within APEC economies. A total of 6,728 observations were used for the period of 1990 2013, first of all this research used the pooled effect OLS estimation method.However, the result of pooled effect OLS potentially contains endogeneity, so this study uses 3SLS as an empirical strategy in overcoming endogenity. The estimation result shows that cultural distance has no impact within the APEC economic region, on the other hand trade within the APEC economic region decreases the reluctance of trading that occurs due to cultural distance."

"Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi pada pengunaan visa elektronik bagi pelaku bisnis Ekonomi APEC yang akan melakukan perdagangan dan investasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Model operasional penelitian mengunakan teori Implementasi Kebijakan George Edward III Tahun 1980, yaitu ada 4 (empat) variabel penting yang menentukan apakah suatu kebijakan yang dikatakan efektif atau tidak efektif, variabel itu adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Informan dalam penelitian ini terdiri 8 (delapan) responden yang mewakili steakholder kebijakan KPP APEC. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan mengunakan analisis GAP, yaitu analisis perbedaan antara persepsi harapan yang diinginkan dengan adanya kebijakan di bidang keimigrasian dengan implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, dengan terdiri dari Regulator Kebijakan; Operator Kebijakan; dan Penguna Kebijakan.Dari analisis GAP terhadap hasil wawancara dengan survei lapangan, memperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, berdasarkan 4 (empat) variabel penting, George Edward III Tahun 1980 dinyatakan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari analisis implementasi kebijakan pada komponen Operator Kebijakan, penguna kebijakan belum efektif, meskipun dari sisi komponen Regulator sudah efektif. Hasil penelitian menyarankan bahwa kepada Regulator kebijakan: 1. untuk membuat kebijakan yang lebih memudahkan pemberian KPP APEC pada pelaku bisnis domestik; 2. untuk membuat kebijakan yang lebih transparan pada proses pre-clearance bagi pelaku bisnis Ekonomi Skema KPP APEC. Kepada pihak operator kebijakan perlu terus dilakukan penelitian terhadap kualitas pelayanan bagi pemegang KPP APEC di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang telah ditentukan. Selain itu, kepada masyarakat umum, dalam hal ini pelaku usaha untuk terus menerus melakukan pengawasan dan penilaian, agar kebijakan tersebut betul-betul terlaksana sesuai dengan persepsi harapan kebijakan tersebut dimunculkan.

---

The research focuses on the analysis of implementation of government policy, in this matter the Directorate General of Immigration is using the electronic visa for the APEC Economy Business user who does trading and investing.The research included as qualitative with descriptive design.The operational research model used a theory of George Edward III Policy Implementation in the year of 1980, there are 4 (four) important variables which decide whether a policy is effective or not. The variables are communication, resources, behaviors and bureaucratic structures. There are 8 (eight) respondents who became the informants and represent the stakeholders in the policy of KPP APEC. Data gathering was done by studying literature and close encounters interview, while analysis done by using GAP analysis. Analysis the differences between hope-perception that needed with policies in Immigration sector with the implementation of KPP APEC policy on the Indonesian Economy, consist of Policy Regulator; Policy Operator; and Policy user.From the GAP analysis of the result of the interview with field survey, have a end result that KPP APEC policy implementation on the Indonesian Economy, based on the 4 (four) valuables variable, The George Edward III in the year of 1980 is not yet effective. This matter can be viewed from the analysis of the policy implementation on the Policy Component Operator, policy user isn?t yet effective, even though from the Regulator component side is already effective. The result of this research suggest the Policy Regulator; 1) to make policy that may be easier in providing KPP APEC as domestic business user; 2) to make policy becomes more transparent on the process of pre-clearance as Economy Business user Scheme for KPP APEC. The Policy operator should continue with their research on the service quality of KPP APEC holder at the Immigration Checkpoint stated. Beside that, as for the general public, in this matter concern on the business user to continue their controlling and evaluating, so that the concern policy is real and on based on the hope-perception policy itself."