Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Over kapasitas yang terjadi di sebagian besar lapas/rutan di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh sarana yang menjadi terbatas dan di satu sisi tuntutan pelayanan semakin meningkat. Kondisi ini akan menghambat pelaksanaan pembinaan dan pelayanan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi sebagai institusi publik yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Salah satu alternatif mengurangi over kapasitas guna peningkatan kinerja pemasyarakatan adalah dengan melalui program pembinaan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Untuk itu tesis membahas implementasi optimalisasi pembebasan bersyarat dengan lokus penelitian di Lapas Klas I Cipinang Jakarta. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan mengenai implementasi kebijakan optimalisasi pembebasan bersyarat ditinjau dari aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan dan menjelaskan mengenai pelaksanaannya di lapas Klas I Cipinang Jakarta Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) informan dan observasi lapangan, serta dokumen terkait untuk mendapatkan data. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Grindle yang meliputi aspek konten dan konteks suatu kebijakan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah keberhasilan implementasi kebijakan optimalisasi pembebasan bersyarat dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan dimaksud kepada pihak internal dan pihak eksternal yang terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat. Untuk mampu mengurangi over kapasitas secara optimal diperlukan adanya koordinasi dan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan dan pihak terkait, terutama kepada aparatur penegak hukum yang masuk dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, guna membahas tujuan bersama dalam penegakkan hukum sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan fungsi dan tugas tanpa mengabaikan kepentingan instansi lainnya.

---

The over capacity that occurred in most prison in Indonesia have resulted many problems caused by limited infrastructure, mean while the demand for services are keep increasing. This condition will be come an obstacle in treatment and service which will ends to influencing the organization's activity as a public institution which must give good service to society. One of the alternatives to decrease the over capacity in order to optimizing the work of correction is parole program for inmates. Therefore, the study is focusing on the implementation of optimizing parole in Lapas Klas I Cipinang Jakarta.

The objective of this study is to describe the implementation of policy in optimizing parole observed from content and context aspect as a policy and explain the implementation in Lapas Klas I Cipinang Jakarta. This is a qualitative study done by interviewing 7 informants and field observation, also related documents for the data. The theory is the implementation of policy from 'Grindle' which contains contents and context aspect of a policy.

Conclusion of the study is success of implementation of policy in optimizing parole influenced by socialization of the mentioned policy to the internal and external party related to parole. In order to decrease the overcapacity optimally, coordination and socialization is needed to all people and related party, especially the law officers that have role in integrated justice system to discuss the equal purpose in law enforcement so every institution could do their jobs and functions without disobeying others interest."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah TPPAS Nambo yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebijakan pembangunan TPPAS Nambo sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan karena sudah terjadinya permasalahan sampah, khususnya ketersedian tempat pembuangan akhir sampah, di tiga kabupaten/kota pengguna pelayanan sampah TPPAS Nambo, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Teori yang digunakan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pembangunan TPPAS Nambo, antara lain kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan model implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kebijakan pembangunan TPPAS Nambo terkesan lambat dalam implementasinya sehingga menyebabkan target pengoperasionalannya terus mengalami kemunduran. Lambatnya implementasi kebijakan pembangunan TPPAS Nambo disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perencanaan pembangunan, penentuan teknologi, hubungan dan kerjasama antar lembaga pemerintah dan badan usaha, pembebasan lahan melalui pembayaran kerohiman, penolakan terhadap pembangunan TPPAS Nambo, dan Sumber Daya Manusia SDM.

---

This study discusses about the implementation of Nambo waste disposal and waste final processing TPPAS development policy located in Bogor regency, West Java. TPPAS Nambo development policy is urgent to be done immediately because of the occurrence of garbage problems, especially the availability of landfills, in three districts municipal users TPPAS Nambo service waste, namely Bogor Regency, Bogor City and Depok City. Theories which used to describe the implementation of development policy TPPAS Nambo are public policy, policy implementation, and policy implementation model. The research was conducted using qualitative approach, in depth interview and document study.

The results of the research show that TPPAS Nambo 39 s development policy seems slow in implementation so that its operational target continues to decline. The slow implementation of TPPAS Nambo development policy is caused by several factors, namely development planning, technological determination, relationships and cooperation between government agencies and business entities, and land acquisition through payment of kerohiman, rejection of TPPAS Nambo development, and Human Resources HR."

"Kondisi stunting pada anak mempunyai konsekuensi yang bersifat jangka panjang bagi penderitanya. Menyadari hal itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan aksi konvergensi stunting yang memastikan kerjasama dan komitmen dari berbagai tingkatan dan sektor pemerintahan dalam upaya penanganan stunting. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Kota Depok mengalami sejumlah masalah terkait dengan desain kebijakan untuk kebijakan aksi konvergensi stunting ini mulai dari pemahaman masalah yang berasal dari data yang tidak mencukupi, tidak terkaitnya pelaksanaan kebijakan dengan siklus perencanaan tahunan mereka, serta kondisi pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan aksi konvergensi stunting pada Kota Depok. Penelitian ini mengacu kepada teori elemen desain kebijakan Thomas A. Birkland (2015). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Depok mempunyai masalah dalam setiap dimensi elemen desain kebijakan mulai dari dimensi tujuan karena memandang masalah stunting sebagai masalah ringan, dimensi model kausal karena tidak berjalan optimalnya penyelarasan tujuan dan prioritas, dimensi alat kebijakan karena tidak terpenuhinya kelayakan administrasi, dimensi target kebijakan karena pandangan stunting sebagai beban kerja tambahan, serta dimensi implementasi kebijakan karena sejumlah masalah seperti masalah pengumpulan data stunting dan beberapa masalah yang diakibatkan oleh kondisi pandemi. Berdasarkan hasil tersebut, saran yang diberikan ialah supaya Kota Depok dapat melaksanakan sosialisasi internal, membuat komitmen resmi, menambah kualitas dan kuantitas pelaksana kebijakan, memprioritaskan penggunaan DAK, melibatkan akademisi, melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi, dan memastikan data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi realita.

---

The condition of stunting in children has long-term consequences for the sufferer. Realizing this, the Government of Indonesia issued a stunting convergence action policy that ensures cooperation and commitment from various levels and sectors of government in efforts to tackle stunting. In implementing this policy, the City of Depok experienced a number of problems related to the policy design for this stunting convergence action policy, starting from understanding the problem stemming from insufficient data, the unrelated implementation of the policy with their annual planning cycle, as well as the condition of the COVID-19 pandemic. This study aims to describe the design of stunting convergence action policies in Depok City. This research refers to the theory of policy design elements of Thomas A. Birkland (2015). The approach in this study uses a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the city of Depok has problems in every dimension of policy design elements starting from the objective dimension because it views the stunting problem as a minor problem, the causal model dimension because the alignment of goals and priorities does not run optimally, the policy tool dimension due to non-fulfillment of administrative feasibility, the policy target dimension because of the view of stunting as an additional workload, as well as the dimensions of policy implementation due to a number of problems such as the problem of collecting stunting data and several problems caused by pandemic conditions. Based on these results, the suggestions given are that the City of Depok can carry out internal socialization, make official commitments, increase the quality and quantity of policy implementers, prioritize the use of DAK, involve academics, carry out planning by taking into account the pandemic conditions, and ensure that the data used can describe real conditions.

"

"Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang sangat penting, karenanya, dari tahun ke tahun, volume penerimaan dari sektor pajak ini terus diusahakan untuk ditingkatkan oleh pemerintah. Dalam rangka peningkatan volume penerimaan pajak tersebut, pemerintah harus membuat perangkat peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan mendorong peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. Dengan adanya keadilan dan kepastian hukum, serta perbaikan mutu pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Pokok permasalahan penelitian yang kami lakukan adalah implementasi kebijakan penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan, menggambarkan dan menguraikan implementasi Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Juga menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya PPh Pasal 25 bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dari data yang didapat di lapangan ditemukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar dan efektif sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Namun, dari jumlah tersebut hanya 10 (sepuluh) Wajib Pajak atau kurang lebih 5.7% dari jumlah Wajib Pajak yang seharusnya, yang memenuhi kewajibannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk mendaftarkan diri sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal ini terlihat dari sangat kecilnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Pengusaha Tertentu yang melaksanakan kewajibannya, yaitu hanya sebesar 5.7%, sedang 94.3% lainnya masih belum melaksanakan kewajibannya. Dilihat dari kenyataan ini, potensi pajak yang masih bisa digali dari 94.3% Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, melaporkan usaha dan kegiatannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, masih sangat besar. Pada tahun 2006-2007 terdapat data potensi pajak yang dilihat dari peredaran bruto sebesar 4.7 miliar dari hanya 5.7% Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup signifikan jika dapat ditingkatkan setiap tahunnya.Dari hasil penelitian yang kami lakukan, maka disarankan perlunya dilakukan usaha intensifikasi perpajakan yang sungguh-sungguh dan pengawasan yang lebih cermat terhadap pembayaran pajak PPh Orang Pribadi Pengusaha Tertentu oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Intensifikasi ditujukan terhadap 94.3% Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor perdagangan, melalui kebijakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

---

Tax is the contribution to the state or country authorities. Taxes are also revenue for the country and very significant. Tax based upon Indonesian source revenues, the government tries to increase more and more volume income from the tax sector. A government regulation will specify the types of industries and regions qualifying for the incentives. In order to increases the volume tax sector, the government they have law on top of that they are putting them in a higher tax brackets, doesn?t this encourage people to not want a higher paying .The Indonesian government must have significant to make the situation constant state and consequently other official bodies should be consulted regarding the current situation in so far as tax laws and enforcement of laws are more important. In this matter this analysis is the implementation of the fiscal for the Article 25 for the Employer Personal income tax payer, it appears that most individuals will be required to file individual income tax returns. The data support the tax office has required all resident individuals in Indonesia to have their own personal tax numbers, This regulation includes expatriates. Naturally this excludes young children who are too young to work.This research is aimed at explaining, describing and analyzing the implementation of the Article 25 calculation policy for Personal Income Tax Payer versus Employer Personal Income Tax Payer. As well as explaining, describing the steps that has to be taken by KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua in order to increase the government revenue from the tax sector. The fact for the Personal Tax Payer and Employer Personal Tax Payer list and effective 174 (one hundred seventy five) people on KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Unfortunately from the amount above only 10 (ten) people for the Personal Income Tax Payer or 5,7 percent from the Tax Payer, which that most individuals will be required to file individual income tax returns.This research has finally come to a conclusion that the level of commitment of Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua is very low, especially in registering himself as Employer Personal Tax Payer. It is concluded due to the very small number of Personal Tax Payer in a certain Employers who fulfill their obligation, that is only 5,7 %, while the rest of 94,3% have not yet execute their obligation. Due to these facts, the potential tax income that could be explored out of 94,3% Tax Payers who are not executing their obligation, reporting theirs business activities as Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, is very significant. In 2006-2007, there is a great potential of tax income due to the gross circulation of 4,7 billion from only 5,7% registered Employer Personal Tax Income Payer. This number is a very significant number in order to increase the income from tax every year.As the result of my research, it is encouraged to implement some thorough tax intensification and monitoring article 25 for the Employer Personal Income tax payment activities by KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. The intensification program and activities are aimed at encouraging the Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua who are not yet fulfilling their obligation in order to increase tax income, especially from trade sector, through Employer Personal Tax Payer policies."

"ABSTRAKTerminologi beneficial owner merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah subjek pajak luar negeri dapat memperoleh penurunan tarif dari treaty. Melalui praktek treaty shopping Wajib Pajak berusaha merekayasa transaksi tersebut untuk memperoleh treaty benefit sehingga dapat meneruskan penghasilannya meelalui negara mitra P3B. Hal tersebut tentu saja dapat menggerus potensi dari penerimaan pajak negara sumber.Untuk itu, maka otoritas perpajakan Indonesia membuat kebijakan antitreaty shopping sebagaimana diatur dalam Pasal 26 1a UU PPh tahun 2008. Selanjutnya petunjuk pelaksanaanya terdapat pada PER-61/PJ./2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010 serta PER-62/PJ./2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-25/PJ./2010.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menjelaskan serta menganalisis relevansi kebijakan beneficial owner di Indonesia dengan kondisi setelah dipublikasikan revised proposal beneficial owner meaning oleh OECD (2) Mengetahui dan menganilisis upaya-upaya yang dilakukan otoritas pajak di Indonesia dalam mencegah adanya treaty shopping.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa (1) kebijakan penentuan beneficial owner masih relevan dengan ketentuan yang ada di OECD (2) Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha untuk menerapkan kebijakan anti-treaty shopping dalam upaya menangkal penyalahgunaan P3B. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar (1)Untuk memberi kekuatan hokum agar kebijakan anti-treaty shopping diatur secara komprehensive dalam UU PPh atau masuk dalam ketentuan treaty, (2) melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang di indikasikan menggunakan skema treaty shopping, (3)meningkatkan kompetensi dari pegawai, serta (4) mengoptimalkan informasi yang diperoleh dari negara mitra P3B melalui EOI.

---

ABSTRACTThe terminology of beneficial owner is an important matter in determining whether foreign tax owner could have a decreased tariff from a treaty. Through a treaty shopping practice, tax payer is trying to modify the transaction to have a treaty benefit in order to maintain their income through P3B partner country. It is surely will erode the potential of the state tax revenue sources.Therefore, the authority of Indonesian taxation made a regulation on antitreaty shopping as stipulated in Article 26 1a UU PPh in 2008. Furthermore, the implementation guidelines is in PER-61/PJ./2009 as currently modified with PER-24/PJ./2010 and PER-62/PJ./2009 as currently modified with PER-25/PJ./2010.The purpose of this study is to (1) Describe and analyze the regulation relevance between beneficial owner in Indonesia and the condition following the published of revised proposal beneficial owner meaning by OECD (2) Understand and analyze the attempts coming from the tax authorities in Indonesia to prevent treaty shopping.This study is an qualitative analysis with a desrciptive design. From the study, the author has concluded that (1) the regulation of beneficial owner determination is still in relevance with the provision stated in OECD (2) Directorate General of Tax has attempting to implement the anti-treaty shopping regulation in the effort to avoid the manipulation of P3B. The author suggested (1) to give a legal force, it is important that the anti-treaty shopping regulation is handled comprehensively in UU PPh or get involved in the treaty provision (2) monitor tax payer indicated to use treaty shopping scheme (3) improve the staff competence and (4) optimizing information gathered from the P3B partner country through EOI."

"The need estimate for the doctors at 2007-2010 is 70.782 person and dentist 25.953 persons. With than the amount to prepare until 2006 year the doctors was 44.584 person and dentist 11.289 person. So that the estimate until 2010 year to increasing necessary needs the doctor opinion 6500 persons, dentist 3500 persons every years (Development and influence Human Resources of Health Services, Departement of Health RI 2007). The want completed and consequence boundary the formation, the government in the distric for the research that the recruitment with the contract system. The aims for the research was to be analysis for the polyce the doctors and dentist placement in district: Sumenep, Bondowoso Badung, Kareangasem and Kediri town."

"Pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh yang sedang diterapkan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada daerah umnk merencanakan dan mengatur pola pengembangan daerahnya. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, salah satu faktor panting yang perlu diperhatikan adalah dana. Sumber penerimaan daerah yang sangat panting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD).Sebuah daerah otonom seharusnya dapal membiayai dlrinya sendiri, setidak-tidaknya PAD dapat membiayai belanja rutin. Akan tetapi di Indonesia hal tersebur masih jauh dari kenyataan. Sebagai contoh, kota Palembang sampai saat ini PAD-nya belum dapat membiayai pos belanja rutin dalam Anggarau Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini berarti bahwa pemerintah daerah kota Palembang masih harus bekelja kerzs untuk meningkatkan PAD-nya. Untuk itu diperlukan perencanaan daerah yang mengarah kepada slimulasi perekonomian daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sehingga akan meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD.Perencanaan pembangunan suatu daerah hams sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tersebut. Untuk in: diperlukan suatu landasan yang dapat menjadi bahan perenmnaan pembangunan itu sendiri yaitu dengan menganalisa profil daerah melalui model-model ilmiah. Salah satu upaya untuk melihat profil ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan memperhatikan sektor-sektor ekonomi daerah dari tahun ke tahun dengan model-model analisa ekonomi sehingga dnpat diketahui dan diidentifikasi kondisi dan potensi serla peluang-peluang yang dnput menjadi perrimbangan bagi pembuaian rencana pembangunan daerah.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah menganalisa kondisi perekonomian kota Palembang dengan mengidentifikasikrm sektor-sektor unggulan yang memberikan peluang bagi peroepatan pertumbuhan perekonomian di daerah dan membmikan rekomendasi kebijakan alternatif perencanaan strategik di seputar sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan secara tidak langsmg akan meningkarkan PAD kota Palembang di mesa yang akan danang. Diharapkan dari penelitian ini memberi manfaat berupa bahan pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya Bappeda kota Palembnng dalam menyusun rencana pembangunan daerah di masa yang akan datang serta bagi penulis sendili untuk lebih mengenal karakier daerah tempat penulis bekerja Penelitian ini menggunakan berbagai alat analisis dalam upaya melihat profil ekonomi daerah seperti analisa struktur ekonomi, analisa pertumbuhan ekonomi, analisa Lucarion Quefient (LQ), analisa Shw Share, analisa multiplier, analisa regresi serta penggunaan SWOT dalam memilih alternatif perencanaan srrategik yang direkomendasikan.Berdasarkan analisa tersebut di atas diperoleh empat sekior yang direkomendasikan sebagai sektor utama yang menjadi prioritas perencanaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang di kota Palembang, meliputi sektor industri pengolahan, sektor pengangguran dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor listrik, gas dan air bersih. Dari hasil jajak pendnpat yang melibatkan responden Bappeda, Bapedalda, Pengusalux Lembagu Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi diperoleh perencanaan strategik yang diprioritaskan dalam perencanaan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang Perencanaan strategik masing-masing seklor dibuat dengan memperhatikan issue-issue utama yang ada di seputar sektor-sektor tersebut."

"Sejak berdiri pada tahun 2000, Provinsi Banten terus melakukan pembenahan dalam segala bidang, selain pembangunan infrastrukturnya juga pembangunan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, selain juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan.Adannya perbedaan kondisi dan latar berlakang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan itu terjadi. Sebagian wilayahnya yang berbatasan langsung dan menjadi daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta menyebabkan ketimpangan semakin melebar. Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten harus segera mengambil langkah-langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publiknya baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.Dalam setiap proses pembangunan, ketimpangan tentu akan terjadi, tidak terkecuali dalam pembangunan di Provinsi Banten. Untuk itu pemerataan dalam hal kesempatan kerja dan mobilisasi penduduk harus segera dilaksanakan agar ketimpangan dapat diminimalisisasi.

---

Since its establishment in 2000 in Banten Province continues to make improvements in all areas, but also the construction of the infrastructure in terms of improving the quality of human resources. Human resources as a capital base in the conduct of development, as well as the main actors in development.Of differences in background conditions and the district / town in Banten province may be one cause of imbalance that happens. Most of the area immediately adjacent to the buffer zone and the capital city of Jakarta lead to widening inequality. Therefore, the government of Banten province should immediately take steps to improve the policy for good quality public services in education, health and other sectors.In any development in the Province of Banten. For that equity in terms of employment and mobilization of population should begin immediately, so that imbalances can continue to be minimized."

"Kesenjangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Kalimantan Timur pada khususnya merupakan salah satu permasalahan yang terjadi sampai saat ini. Kesenjangan yang terjadi tersebut disamping merupakan warisan sejarah, juga diakibatkan oleh sistim pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini yang lebih bersifat sektoral, sentralistik dan kurang memperhatikan wilayah. Kurangnya percepatan pembangunan diwilayah tersebut diidentifikasi karena kurangnya modal atau investasi sebagai akibat adanya kegagalan pasar dan sekaligus kegagalan pemerintah. Untuk mengatasinya, Pemerintah Pusat mengupayakan percepatan pembangunan melalui pendekatan kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat melalui percepatan dan maksimalisasi perturnbuhan ekonomi. Secara garis besar ada tiga hat yang ditawarkan dalam kebijakan KAPET, yakni : (a) keterpaduan perencanaan dan program antar sektor dan antara sektor pemerintah dan sektor swasta; (b) keterpaduan dalam pelayanan perijinan; dan (c) keterpaduan dalam pemberian insentif-insentif khusus kepada wilayah yang dikembangkan. Mengingat bahwa kebijakan KAPET SASAMBA telah berjalan Iebih dari dua tahun, tetapi belum menunjukkan kinerja yang baik, maka perlu dikaji kembali kebijakan KAPET tersebut, apakah masih cukup efektif dan relevan diterapkan untuk Propinsi Kalimantan Timur. Apalagi dengan telah disyahkannya UU Otonomi Daerah yang akan berlaku efektif tahun 2001, maka kajian tersebut sangat diperlukan. Analisis yang dilakukan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua hal, yaltu analisis perencanaan regional dan analisis kebijakan publik. Dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dipandang dari sisi perencanaan, konsep KAPET cukup baik bagi pengembangan suatu wilayah, walaupun dengan catatan-catatan. Apabila dipandang dari aplikabilitas kebijakan, konsep KAPET masih perlu deregulasi, agar kebijakan tersebut cukup efektif dilaksanakan, baik dari sudut keterpaduan insentif terhadap wilayah yang di kembangkan, maupun penyelenggaraannya itu sendirii. Deregulasi juga sangat diperlukan berkaitan dengan terjadinya konflik kebijakan antara konsep KAPET dan UU Otonomi Daerah. Selanjutnya, studi ini juga mengusulkan agar konsep KAPET tetap dapat dilaksanakan dengan "kesepakatan baru" dan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diusulkan. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor diposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang. Model analisis yang digunakan diadopsi dari Teori Edward III namun tidak secara utuh. Independent variabel adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi, sedangkan dependent variabel adalah implementasi kebijakan.Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dan menggunakan pendekatan positivisme Teknik pengumpulan data melalui survai, wawancara dan kajian dokumentasi. Hubungan variabel Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan memiliki tingkat keeratan yang kuat.

---

This research is to analyse the connections of communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure, influence the implementation of public asset management in Tangerang City. Model of Analyses for this research was adopted from Edward III Theory, but not completely.The research is descriptive with positivism approach, and quantitative analysis. The dependent variables are communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure. The independent variable is the implementation of public policy. The data for this research were collected by survey, interview and documentation study. The result showed that there is a strong connection between resources and the implementation of asset management policy."