Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 125117 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Donny Hermaswangi
"Gerakan etnonasionalisme Chechnya merupakan kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok etnis Chechnya dalam menuntut kedaulatan dan kemerdekaan wilayahnya dari bagian Republik Federasi Rusia. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari resistensi yang berumur ratusan tahun lamanya dan buntut dari ketidakpuasan atas kebijakan Rusia terhadap etnis mereka. Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pada nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Etnonasionalisme menurut Peter M. Leslie adalah kebudayaan, dalam hal ini meliputi pencapaian artistik, alat dan gaya pernyataan diri, dan seluruh sistem nilai sosial-agama yang mendefinisikan sebuah komunitas-menjadi kontribusi pada sebuah masyarakat yang berbeda, hidup berdampingan dengan yang lainnya dalam batas-batas suatu negara. Dapat dikatakan bahwa etnonasionalisme merupakan bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dengan kelompok lain dalam sebuah komunitas. Gerakan etnonasionalisme yang muncul di Chechnya pada di masa akhir Uni Soviet berdiri bukanlah hasil dari glasnost dan perestroika, seperti layaknya yang terjadi di negara-negara bagian Uni Soviet pada pertengahan tahun 1980-an, melainkan hasil resistensi ratusan tahun melawan imperialisme Rusia. Sementara itu jika dilihat dari sejarahnya, terorisme merupakan sebuah gerakan politik karena pengakusisian serta penggunaan kekuatan yang bertujuan agar seseorang menyetujui apa yang diminta oleh para pembuat teror (teroris). Terosrisme mengembangkan lingkungan yang diselimuti perasaan takut dan intimidasi melalui sebuah serangan teroris, yang bertujuan untuk menciptakan atau mengambil-alih kekuasaan. Ciri khas dari para pembuat teror ini adalah mereka selalu membenarkan apa yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa mereka merasa terbuang atau frustasi karena suatu hal, seperti keinginan mereka ditolak oleh rezim yang berkuasa. Dalam pergerakan etnonasionalisme di Chechnya, agama juga memiliki peran yang besar pula sehingga tercipta suatu masyarakat yang kuat dalam satu kesatuan dua unsur tersebut. Perubahan arah pergerakan terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh sikap ekspansionis dan represif orang-orang Rusia sejak lama. Perubahan arah pergerakan tersebut rupanya menjadi sasaran empuk pemerintahan Rusia era Vladimir Putin yang cenderung pragmatis, terlebih karena dukungan bangsa-bangsa Barat pasca serangan 11 September 2001. Etnonasionalisme dan teroris menjadi ciri pergerakan mencapai kemerdekaan di Chechnya pada abad ke-21 ini. Upaya mempertahankan kedaulatan Rusia sebagai sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Kajiam ini mencoba untuk menganalisa kebijakan Putin terhadap reaksi yang ditimbulkan oleh dua unsure yang dihadapinya di Chechnya dalam menjaga stabilitas wilayahnya serta upaya menghindari menjadi Yugoslavia kedua. Singkatnya kebjakan yang telah dilakukan Putin tehadap Chechnya selama 5 tahun memerintah Rusia terbukti berhasil karena dua tahun belakangan ini Rusia tidak lagi menghadapi ancaman dari selatan tersebut."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2008
S14893
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S9758
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Constantine, Edward
"Skripsi ini bertujuan untuk mengangkat tema federasi dan konsep federalisme Rusia pada masa pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin. Penulis menggunakan teori federasi untuk menganalisis bentuk federasi dan konsep federalisme di Rusia. Konsep federalisme Rusia juga dilihat dari kekuasaan vertikal pemerintah federal terhadap pemerintah subjek federasi. Kediktatoran hukum Putin turut mempengaruhi kuatnya kekuasaan vertikal pemerintah federal atas pemerintah subjek federasi dalam praktek kenegaraan. Hal ini akan menentukan konsep federalisme Rusia dengan munculnya kebijakan Putin tersebut."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010
S14966
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Andono Prakoso
"Tesis ini membahas mengenai politik kekuasaan Presiden Vladimir Putin di Rusia dalam mengelola pemerintahannya pada periode tahun 2003-2007. Transisi demokrasi telah membawa perubahan di Rusia semenjak tahun 1991. Transisi ini diharapkan akan membawa negara ini menuju ke sistem demokrasi yang lebih dalam (deepening democracy). Namun, ketika Vladimir Putin menjabat sebagai presiden, terjadi pembalikan ke arah otoritarian. Dengan strategi politik managed democracy, Putin berusaha untuk memenangkan Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Strategi pertama Vladimir Putin adalah memanfaatkan aparatur negara dan birokrasi, memanfaatkan media, dan juga mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Pemanfaatan aparatur negara atau birokrasi dimulai ketika dilakukan reformasi institusi daerah melalui perubahan undang-undang pemilihan Gubernur di Rusia. Gubernur atau kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat tetapi ditunjuk oleh presiden.
Hasilnya 80% kepala daerah di Rusia menjadi anggota Partai United Russia pada tahun 2007. Selain itu, patrimonial di birokrasi semakin menguat seiring dengan penguatan kembali kekuasaan Presiden. Dengan menggunakan sistem daftar kader cadangan, Putin mengembalikan sistem Soviet Nomenklatura untuk mengontrol birokrasi. Strategi kedua yang dilakukan oleh Vladimir Putin adalah dengan memanfaatkan media-media nasional terutama media elektronik seperti televisi. Diawali dengan pengambilalihan stasiun televisi oleh negara hingga pemanfaatan stasiun televisi untuk kampanye partai United Russia.
Hasilnya pemberitaan mengenai Partai United Russia pada kampanye Pemilihan Duma lebih besar dibandingkan partai lain. Strategi ketiga adalah dengan mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Terdapat beberapa syarat minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa bertahan, namun syarat tersebut sulit dipenuhi oleh partai kecil. Selain itu, perubahan sistem pemilihan umum juga berdampak pada sulitnya partai-partai kecil untuk mendudukkan wakilnya di parlemen. Untuk menjelaskan mengenai strategi Putin, digunakan beberapa teori, teori transisi demokrasi oleh Juan J. Linz dan Alfred Stephan, teori klasifikasi pemerintahan oleh Alan Ball dan Guy B. Peter. Selain itu dalam menganalisa strategi Putin digunakan teori Strategi Politik oleh Hanspeter Kriesi, teori managed democracy dari McFaul serta teori partai politik oleh Alan Ware. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu kajian literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku, jurnal, dan media internet.

This thesis discusses the politics of President Vladimir Putin in Russia in managing the government period 2003-2007. Transition to democracy has brought changes in Russia since 1991. This transition is expected to bring the country towards a more democratic system to the deepening of democracy. However, when Vladimir Putin was president, there was a reversion to authoritarian direction. With the political strategy of managed democracy, Putin sought to win the United Russia Party in the Duma election in 2003 and 2007. Vladimir Putin's first strategy is to utilize the state apparatus and bureaucracy, utilizing the media, and also to change the law system of elections and political parties. Utilization of the state apparatus or bureaucracy began through a change in the institutional reform of the electoral law in the Russian governor. Governor or the head of the region are no longer elected by the people but appointed by the president.
The result is 80% of the regional head of Russia became a member of United Russia Party in 2007. In addition, the patrimonial bureaucracy is getting stronger as the reinforcement of the power of the President. By using a list of the cadre system, Putin restore Nomenklatura Soviet system to control the bureaucracy. The second strategy is conducted by Vladimir Putin is to utilize the national media, especially electronic media like television. With the beginning of takeover by the state television station, Putin use the television station for United Russia party's campaign.
The result is the election campaign of United Russia bigger than the other party. The third strategy is to change the law of election system and political parties. There are some minimum requirements that must be met by political parties in order to survive, but conditions were difficult to be met by a small party. In addition, there are some changes in the electoral system also leads to the difficulties of smaller parties to put their representatives in parliament. To explain the political strategy of Putin, the writer use some theory, they are: the theory of democratic transition by Juan J. Linz and Alfred Stephan, classification of government by Alan Ball and Guy B. Peter. In addition, in analyzing the strategy of Putin, the writer use the theory of political strategy by Hanspeter Kriesi, McFaul?s theory of managed democracy and political party theory by Alan Ware. The research method is using a qualitative method and method of data collection by gathering information from various books, journals, and internet media."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
T31757
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Endang Septryani Sari
"Skripsi ini membahas tentang dominasi kebijakan Vladimir Putin dalam kerjasama Rusia dengan Uni Eropa di bidang industri gas pada masa pemerintahannya tahun 2000-2008. Kekayaan gas alam yang dimiliki Rusia menjadi kebutuhan Uni Eropa untuk menunjang seluruh infrastruktur pembangunan mereka. Sedangkan Rusia membutuhkan sasaran pasar yang bisa menjadi pemasukan utama keuangan negara. Diwadahi oleh Partnership and Cooperation Agreement (PCA) pada tahun 1997, Rusia dan UE bekerjasama mengembangkan kerjasama kaitannya dengan energi dalam EU-Russia Energy Dialogue. Putin menaruh Gazprom sebagai senjata monopoli Rusia, pada gilirannya kebijakan Putin merealisasikan berbagai kerjasama khususnya pada infrastruktur gas dengan UE sebagai antisipasi-antisipasi keamanan energi.

The Focus of this study is Vladimir Putin_s policy on Russian gas industry cooperation with European Union (EU) in 2000-2008. Russia has its richness of natural gas that European needs to support their infrastructure regards to their development. Russia needs market target that can be the source of their income. Bonded in the Partnership and Cooperation Agreement (PCA) on 1997, Russia and EU work together regards to the energy context on EU-Russia Energy Dialogue. Putin puts Gazprom as Russia_s Monopoly weapon, and on his own term Putin_s policy realizing cooperation with EU especially on gas infrastructur regards to gas supply as their anticipations of energy security.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010
S14911
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hansa Nabilah
"ABSTRAK
Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari spiritual di Rusia. Perkembangan Islam mengalami pasang surut mulai dari masa Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, hingga Federasi Rusia. Setelah mendapatkan represi dari pemerintah Uni Soviet, Islam mengalami perkembangan pesat pada masa Federasi Rusia. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, artikel ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pesatnya perkembangan Islam di Rusia dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pro-Islam yang dilakukan Vladimur Putin. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari pidato-pidato Vladimir Putin dari situs web resmi Kremlin. Kajian ini menggunakan pendekatan politik-keagamaan, secara lebih spesfik menggunakan teori domestic religion-state relationship menurut Jose Casanova serta teori hubungan agama dan kebijakan luar negeri suatu negara menurut Carolyn Warner dan Stephen Walker.

ABSTRACT
Islam is an integral part of Russia rsquo s spiritual life. The development of Islam went through ups and downs since the Russian Empire, the Soviet Union, to the Russian Federation. After repression of the Soviet regime, Islam had rapid development in the Russian Federation. Through qualitative and literature review, this paper aims to prove that the rapid development of Islam in Russia was influenced by Vladimir Putin rsquo s pro Islam policies. This paper uses Vladimir Putin speeches from the Kremlin rsquo s official website. This research uses the political religious approach, more specifically uses the theory of domestic religion state relationship according to Jose Casanova and theory of religious relationships and foreign policy of a country according to Carolyn Warner and Stephen Walker."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2017
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Adriani Nurdin
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S6042
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Monica Dian Adelina
"Sentralisme Demokratik pertama kali dipakai di Rusia sebagai dasar pemerintahan negara pada masa Lenin. Sistem ini dipilih karena di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan ?kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi? yang dianggap Lenin paling sesuai sebagai dasar pemerintahan negara. Sentralisme Demokratik menjadi semacam doktrin resmi bagi pemimpin Uni Soviet setelah Lenin. Sistem ini sempat hilang pada masa Nikita Khruschev namun kembali ditegaskan dalam Konstitusi Soviet 1977 pada masa Leonid Brezhnev. Pada masa Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin, sistem ini benar-benar hilang dan digantikan oleh sistem Demokratik Liberal. Sentralisme Demokratik baru kembali digunakan pada masa Vladimir Putin. Sistem ini terbukti berhasil mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet.
Democratic centralism has been used at the first time in Russia as the basic of governance in the Lenin era. This system has been choosen because it?s contains "freedom in discussion and unity in action" that Lenin considered most appropriate as a basic for state government. Democratic centralism becomes such as official doctrine for Soviet leaders after Lenin. This system doesn?t exist during the Nikita Khruschev era but during the Leonid Brezhnev era, it?s listed in 1977 Soviet Constitution. At Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin era, this system is completely doesn?t exist and replaced by the Liberal Democratic system. This system once again used in the Vladimir Putin era. In fact, this system has been success to fix economic crisis after the fall of Soviet Union."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2009
S15098
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Deta Andina
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S6035
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ridho Al Farizi Santoni
"Wilayah Arktik merupakan salah satu medan terpencil dan paling tidak bersahabat di bumi, namun memiliki posisi unik dalam menciptakan status quo di antara negara-negara Arktik lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap kebijakan politik Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dalam berbagai aspek. Makalah ini tentang strategi geopolitik Putin di wilyah Arktik. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah geopolitik. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan studi pustaka, dengan menggunakan data berupa teks-teks pidato Putin dan laporan berita mengenai hal yang terkait Arktik. Kajian ini memperlihatkan strategi geopolitik Putin untuk mempertahan kekuasaan Rusia di wilayah Arktik melalui pembangunan di bidang militer seperti merperbaharui armada laut dan udaranya, dan membangun jaringan anti-balistik. Pembangunan militer tersebut dibantu dengan aktifitas ekonomi melalui cadangan sumberdaya alam dan jalur pelayaran, yang dapat membantu mengecap kedaultan Rusia di wilayah tersebut.

The Arctic region is one of the most remote and most unfriendly territory on earth, although possesses a unique position in creating the status quo among other arctic nations. This affects the political policies of Russian Federation President Vladimir Putin in various aspects. This paper is about Putin 39;s geopolitical strategy in the Arctic region. The theory used in this study is geopolitical. This study was conducted using qualitative methods and literature study, using data in the form of Putin 39;s speech texts and news reports on arctic related matters. This review demonstrates Putin 39;s geopolitical strategy for maintaining Russian power in the Arctic region through military development such as renewing its fleet and air, and building an anti-ballistic network. The military development is aided by economic activity through natural resource reserves and shipping lanes, which can help brand Russian sovereigns in the region.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2018
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>