Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Civil servant training is a way to increase obedience and improve the ability of bureaucrats? performance. This conduct of such promotion follows a certain plan in order to achieve the desired goals. One of the training forms is employee promotion. According to the Indonesian law of workforce, there are five types of employee promotion. One of them is optional type. This type lets the employee use the academic upgrade test to help them get into a higher position. Civil employees who have the latest certificate of graduation is able join a certain test to upgrade their academic certificate. This test is a yearly one officially held by Indonesian government.

The research questions are: How the procedure and implementation of certificate of graduation adjustment program was held in the Ministry of Law and Human Rights? The approach used on this research was qualitative approach on descriptive disposition and qualitative data which are obtained from Development Division of Law and Human Rights. This research was included as a single site case study research because it was tried to identify how the process was conducted in an organization, and focused on one case only. The data on this research was collected by conducting in-depth interviews, focus group discussion, and analyzing documents.

Findings of this research showed that there were procedure mistreatments. It resulted in the test-takers? grades being anything but objective. The types of mistreatment were either test-takers being unable to fulfill the whole administrative procedure or their writing task were not optimally graded by the test administrators. The writing was not adequately graded as the number of test administrator was fairly limited. But, even though the test was not objective due to the aforementioned mistreatment, it stills a valid Civil servant promotion path."

"UUD 1945 menyatakan secara tegas, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Agar hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diperlukan institusi-institusi penegak hukum sebagai instrumen penggeraknya.Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum dan sebagai komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan pilar-pilar negara hukum. Tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum, mengharuskan terwujudnya supremasi hukum. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum. Secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai komponen dari salah satu elemen sistem hukum, Kejaksaan RI mempunyai posisi sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum. Posisi sentral dan peranan yang strategis ini, karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, di samping sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Dalam upaya pengembalian kerugian negara, Kejaksaan telah mengupayakan suatu peradilan in absentia sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peradilan in absentia baru bisa dilakukan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, tujuan utama dari peradilan in absentia adalah supaya perkara yang sedang ditangani tidak berlarut-larut dan memakan waktu lama dalam penyelesaiannya, dalam konteks ini supaya negara tidak terlalu dirugikan. Permasalahan yang timbul adalah, apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya sebuah perkara tindak pidana dapat diajukan secara in absentia? Apakah dengan dilakukannya peradilan in absentia, pihak Kejaksaan dapat segera mengeksekusi putusan Pengadilan? Apakah upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam hal pengembalian kerugian negara khususnya dalam kasus yang disidangkan secara in absentia? Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan metode penelitian yang tepat untuk memecahkan pokok permasalahan dalam membuktikan kebenaran hipotesis. Penulis lebih menekankan pada penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan penulis terhadap pokok permasalahan yang diteliti, lebih berorientasi pada tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu pendekatan yang tepat yaitu pendekatan normatif ditunjang dengan wawancara. Dalam metode pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang akan dilakukan dengan cara-cara antara lain wawancara tatap muka dengan responden dan melakukan pengamatan langsung di lapangan."

"Seni telah memegang peranan penting dalam kehidupan dan peradaban manusia. Penempatan dan eksistensinya di lingkup publik memengaruhi penciptaan serta interpretasinya. Public art atau seni publik juga tentu memengaruhi citra dari sebuah ruang tempat ia berada. Kehadiran estetika dari seni berkontribusi dalam menimbulkan kesan tertentu pada ruang serta penggunanya. Skripsi ini membahas bagaimana karya seni publik yang diletakkan di Taman Suropati memengaruhi citra ruang serta kegiatan pengguna. Di Taman Suropati, terdapat beberapa bentuk praktek seni publik. Dikenal sebagai lokasi bersejarah, Taman Suropati merupakan tempat diletakkannya Monumen Perdamaian ASEAN dan rumah bagi kelompok seniman serta komunitas seni. Hubungan dan dampak dari objek serta aktivitas seni ini menjadi penting dan berpengaruh bagi kegiatan pengguna taman serta pengukuhan citranya sebagai ruang publik.

---

Art has been holding a great significance in humans life and civilization. Its placement and existence in public realm occurred a difference in its making and interpretation. Public art has undoubtedly also affected the image of space. Aesthetic presence of art is contributing a certain impact to the space and its users. This thesis analyzes how public arts located in Taman Suropati affects its users perception of space and gives a certain image to the space. In Taman Suropati, there are several kind of public art practices. Known as a historical place, Taman Suropati is a place of ASEANs Monument of Peace and now widely renowned as a home for groups of artists and art community. The connection and impact between these artistic objects and activities is substantial to influence parks users and affirming its image as a public space."

"Peran penentu kebijakan di sektor publik dalam kegiatan inovasi untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat merupakan hal penting dalam menghadapi perubahan masyarakat modern. Pendekatan lama yang menekankan pada pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya tidak lagi dapat digunakan dalam menghadapi perubahan tuntutan nilai yang lebih tinggi dari masyarakat. Diperlukan terobosan-terobosan baru yang dihasilkan dalam menciptakan layanan-layanan baru yang mampu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam dinamika masyakarat. Wirausaha publik sebagai penentu kebijakan publik diharapkan mampu menciptakan solusi terkini terhadap layanan kepada masyarakat dan merancang cara-cara baru dalam menyampaikan informasi dan sistem komunikasi yang dapat memberikan edukasi yang akurat, lengkap, dan menarik kepada masyarakat."

"Tesis ini membahas pelayanan publik di Kota Kotamobagu yang sebelum di mekarkan, adalah sebuah Kecamatan yang juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam penelitian ini dibahas Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Kotamobagu, dimana dengan pemekaran daerah pelayanan semakin baik, yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pelayanan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan waktu, kemudahan, akurasi dan biaya, sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah; Struktur Organisasi, Kemampuan aparat dan Sistem Pelayanan. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas Pelayanan Publik di Kota Kotamobagu pasca pemekaran menunjukan perbaikan yang signifikan, sehingga memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraanya.

---

This thesis discusses public service in the City Kotamobagu that before the Unpack, is a district which is also the capital of Bolaang Mongondow. In the study discussed in the Office of Public Service Performance Integrated Services One Stop (KPTSP) Kotamobagu City, where the expansion of service area the better, which impact on improving people's welfare. Service performance in this study are related to time, convenience, accuracy and cost, while the factors that influence is; Organizational Structure, Ability apparatus and Service System. This research is descriptive method of research with qualitative approach. These results indicate that the quality of Public Service at City Kotamobagu post-expansion showed a significant improvement, thus providing more convenience for the community in improving welfare."