Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Go Private merupakan proses dimana suatu perusahaan terbuka melakukan perubahan statusnya kembali menjadi perusahaan tertutup. Sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Go Private. Oleh karena itu dasar hukum dari pelaksanaan Go Private diambil dari peraturan-peraturan Bapepam-LK dan Bursa yang terkait yaitu peraturan Bapepam-LK tentang penawaran tender dan peraturan Bursa tentang penghapusan pencatatan. Kasus Go Private yang terjadi dalam PT Komatsu Indonesia Tbk terjadi karena adanya kebijakan global dari induk perusahaan tersebut yang menginginkan PT Komatsu Indonesia Tbk untuk melakukan perubahan status menjadi perusahaan tertutup.Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Perseroan untuk melakukan penghapusan pencatatan dari Bursa. Adapun yang patut diperhatikan dalam Go private tersebut adalah mekanisme pelaksanaannya serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Kasus ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada perundang-undangan yang berlaku, referensi dan literaturliteratur yang berkaitan dengan hal tersebut.Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data yang bersifat primer yaitu melalui wawancara dan sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dibutuhkan peranan pihak-pihak terkait antara lain pihak Bapepam dan Bursa selaku regulator, pihak emiten, dan pemegang saham pengendali. Dari hasil analisa penelitian ini peranan Bapepam-LK selaku regulator sudah cukup baik karena telah memberikan perlindungan yang cukup besar terhadap pemegang saham minor.

---

Going Private is a process by which a company changes its status from a public company into a private company. There is no regulation specifically regulating the Go Private. Therefore, the legal basis for the implementation of Go Private are taken from the relevant regulations of Bapepam-LK and Stock Exchange, namely the regulation of Bapepam-LK on tender offering and Stock Exchange regulations on deletion of records. Go Private cases occurred at PT Komatsu Indonesia Tbk is because of global policies of the parent company intending PT Komatsu Indonesia Tbk to make changes on the company`s status to be a closed company.In connection with those matters, there are several things which must be made by the Company to perform deletion from the Stock Exchange records. While something to be paid attention in the Go Private are mechanism of implementation and protection of minority shareholders. This case is analyzed on descriptive analytical basis by using normative juridical approach, namely by focusing to the prevailing law and regulation, references and literatures related to such matters.The research to be conducted is in form of literature research in the effort to find out primary data and secondary data by using primary, secondary, and tertiary legal materials. In order to protect the interests of minority shareholders, it is required the role of related parties, among others are Bapepam and Stock Exchange as the regulator, issuer, and majority shareholders. From the Analysis results of this research, Bapepam-LK`s roles, as the regulator have been relatively good as it has provided relatively significant protection to the minority shareholders."

"Perubahan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya, merupakan hal yang biasa terjadi di pasar modal dunia termasuk di Indonesia.go private adalah perubahan status perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Beralihnya status ini di tandai dengan disetujuinya akta persetujuan pemegang saham tentang perubahan anggaran dasar tersebut oleh Menteri Kehakiman dan hak Azasi Manusia. Bagi Bapepam-LK, hal utama yang diperhatikan dalam go private adalah perlindungan terhadap pemegang saham publik, dimana pemegang saham publik dianggap sebagai pemegang saham independen kecuali yang bersangkutan menyatakan lain. Sehingga diwajibkan memperoleh persetujuan pemegang saham independen terlebih dahulu dan melakukan pembelian saham melalui penawaran tender. Perlindungan yang didapat melalui ketentuan penawaran tender tersebut adalah dalam hal harga saham, dan adanya kesempatan yang sama bagi semua pemeganga saham publik untuk menjual saham yang dimilikinya.Ketentuan go private di pasar modal belum diatur secara jelas, akan tetapi Bapepam-LK telah menetapkan rambu-rambu ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan go private, beberapa diambil dari ketentuan-keteuan yang memang sudah ada sebelumnya ditambah dengan perubahan-perubahan utuk menampung aspek perlindungan hukum bagi investor publik.Go private merupakan salah satu bagian dari industri pasar modal secara keseluruhan, maka apapun bentuk jaminan kepastian hukum tersebut, sudah sewajarnya apabila tetap diberikan perlindungan bagi pemegang saham publik baik sebelum maupun setelah perusahaan melakukan go private.

---

Change from a private company into a public company or otherwise, common thing in the world capital markets, including Indonesia. Go private company is changing the status of a public company into private company. Shifting this status on the mark with the approval of the shareholders deed of agreement daras budget changes by the Minister of Justice and Human Right. For Bapepam-LK, the main thing is to go private to be considered in the protection of public shareholders, whereby the public shareholders are considered as independent shareholders unless the concerned states otherwise. Therefore obliged to obtain independent shareholder approval in advance and make a purchase of shares through a tender offer.

Protection is obtained through the provisions of the tender offer is in terms of stock price, and the existence of equal opportunities for all holder public shares to sell its shares. Terms go private in the capital market has not been clearly regulated, but the capital market regulator has set the guidelines provisions associated with the implementation go private, some taken from the provisions who had been there before plus weeks to accommodate changes in aspects of legal protection for public investors. Go private is one part of the capital markets industry as a whole, then any form of guarantee of legal certainty is, naturally, if still provided protection for public shareholders both before and after the company did go private."

"Go Private adalah aksi perusahaan yang merupakan kebalikan dari Go Public. Pada Go Public, suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik/masyarakat sehingga menjadi perusahaan terbuka, sedangkan pada Go Private perusahaan terbuka justru merubah statusnya menjadi perusahaan tertutup kembali. Perusahaan Terbuka melakukan Go Private sehingga menjadi Perusahaan Tertutup disebabkan karena tujuan Perusahaan saat menjadi Perusahaan Terbuka tidak tercapai. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Proses Go Private suatu Perusahaan Terbuka, Akibat hukum yang timbul akibat Go Private khususnya pada PT. Alfa Retailindo Tbk, dan Peran Notaris dalam proses Go Private PT. Alfa Retailindo Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Akibat hukum dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup dalam kaitannya dengan PT. Alfa RetailindoTbk, Efek milik PT. Alfa Retailindo karena telah dilaksanakannya Voluntary Delisting mengakibatkan Bursa Efek Indonesia menghapus nama PT. Alfa Retailindo dari daftar perusahaan tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, serta kembali menjadi tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagai Perusahaan Tertutup. Notaris pasar modal berperan dalam hal pembuatan akta-akta yang terkait dalam proses Go Private PT. Alfa Retailindo tersebut.

---

Go Private is a corporate action that is the opposite of Going Public. On the Go Public, a company sells shares to the public / community so that it becomes a public company, while the company's Go Private is to change the status to become a private company again. Public Company's Go Private means that the companies do so as a Private Company due to the Company's objectives when a public company is not reached. Issue in this study is the process of a public company to Go Private, legal consequences arising from Go Private especially in PT. Alfa RetailindoTbk, and the Role of the Notary in Go Private process of PT. Alfa RetailindoTbk.

The method used in this thesis is a normative research using library research methods. Legal consequences of a Public Company goes to Private Company in relation to the PT. Alfa RetailindoTbk, Effects of PT. Alfa Retailindo for Voluntary Delisting has resulted in the implementation of the Indonesia Stock Exchange to remove the name of PT. Alfa Retailindo from the list of registered companies which listed its shares on the Indonesia Stock Exchange, and again become subject to the legislation as a Private Company. Notary capital markets have a role in terms of making the deeds involved in the process of PT. The Alfa Retailindo's Go Private."

"Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh perusahaan Google Indonesia dinilai KPPU dapat menjadi sebuah tindakan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan disini, adalah membahas dua permasalahan berkenaan kebijakan tersebut. Pertama, mengenai tinjauan aturan-aturan umum dari pengadaan jasa layanan distribusi aplikasi di Indonesia, serta tinjauan mengenai peraturan lebih khusus yang melarang adanya pelanggaran dalam menjalankan usaha mengacu pada aturan Hukum Persaingan Usaha. Kedua, mengenai analisis yuridis terhadap dugaan adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang dilakukan Google Indonesia sebagai penyedia jasa layanan distribusi aplikasi terhadap pengembang aplikasi. Dalam penulisannya, naskah ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta melalui pendekatan Undang-Undang khususnya yang mencakup aturan-aturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan juga dibuat dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan baru Google Indonesia yang diduga melanggar tiga pasal di dalam UU Antimonopoli telah sesuai dengan maksud dan unsur dari pasal-pasal tersebut, serta dampak dari kebijakan tersebut dapat menganggu iklim persaingan usaha di Indonesia. 

---

According to the KPPU, the new policy issued by the company Google Indonesia can be an act of violating the Business Competition Law which creates unfair business competition. The main problem here is to discuss two problems regarding the policy. First, regarding a review of general rules for the procurement of application distribution services in Indonesia, as well as a review of more specific regulations that prohibit violations in running a business referring to the rules of Business Competition Law. Second, regarding the juridical analysis of allegations of violations of the Business Competition Law by Google Indonesia as a provider of application distribution services to application developers. In writing, this manuscript was written using normative juridical research methods and through the approach of laws specifically covering business competition regulations in Indonesia. Writing is also made using primary and secondary legal materials with a qualitative approach. The results of the study revealed that Google Indonesia's new policy, which allegedly violated three articles in the Antimonopoly Law, was in accordance with the intent and elements of these articles, and the impact of the policy could disrupt the business competition climate in Indonesia"