Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan sistem informasi dan teknologi informasi semakin tinggi. Kebutuhan TI telah menumbuhkan kebutuhan akan investasi TI, pengelolaan TI, kebijakan TI dan lainnya dalam suatu organisasi. Tidak sedikit organisasi yang kurang berhasil dalam mengelola TI mereka. Tetapi yang telah berhasil, memberikan suatu best partice dan tools yang dapat dijadikan acuan. Saat ini, belum ada gambaran yang jelas tentang kondisi tata kelola TI pada organisasi di Indonesia. Tata kelola TI bisa saja lebih baik pada organisasi yang besar. Juga akan lebih baik pada organisasi yang memiliki tingkat kebutuhan TI tinggi, seperti bank. Tetapi bagaimana tata kelola TI pada perusahaan Asuransi Nasional di Indonesia? Peneliti mencoba melakukan pemetaan terhadap tata kelola TI pada perusahaan asuransi nasional.Dalam melakukan pemetaan, peneliti melakukan review literature terhadap teori tata kelola TI. Kemudian peneliti melakukan pengamatan terhadap tempat studi kasus. Setelah peneliti memetakan tata kelola TI yang ada pada perusahaan asuransi XYZ, peneliti menemukan bahwa tata kelola TI yang ada baru akan mulai menggunakan best practice yang ada, COBIT. Dan yang mendorong hal ini adalah kebutuhan bisnis dan kepedulian jajaran tinggi perusahaan. Penelitian dan pengamatan terhadap perusahaan di Indonesia masih harus banyak dilakukan agar pemahaman tata kelola TI di Indonesia dapat semakin meningkat.

---

The need of information system and information technology is increase. It impacts on the need of IT investment, IT management, and IT policy in an organization. Few of this organization failed in maintaining their IT. However, the succeed ones, have given best practices and tools that can be made as a reference. These days, there is no valid description of the Indonesian Organization?s IT governance. This governance could be better in large organizations. Yet, in an organization that is in need of higher IT, e.g. bank. How is IT governance be done in a National Insurance in Indonesia?Writer tries to make a mapping of an IT governance in a national insurance company. In the process of mapping, writer did a literature review on the IT governance theory, then, observed the case site. After the writer mapped the IT governance in the XYZ company, writer found out that the company has just started to use the best practice, COBIT. This is enforced by the need of business and the concern of the company's executives. Research and observation on IT governance in companies in Indonesia have to be done more often so that the understanding of IT governance in Indonesia increases."

"Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan penerapan teknologi Informasi pada pemerintahan membuat institusi-institusi pemerintah harus meningkatkan fungsi teknologi Informasinya, dengan meningkatnya peran teknologi Informasi maka investasi di bidang teknologi Informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi Informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya. Bappenas sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi Informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik, Tulisan ini akan merancang suatu tata kelola teknologi Informasi untuk Bappenas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi Informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI fokus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektive dari COBIT. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi.

---

Implement a good public governance and acceleraty IT application at government institution are enable the government institution to increase IT functionality, develop IT role can lead to increase investment in IT and can lead to complexity in IT management. Therefore, it is needed to develop of IT governance that fits need for each organization. Bappenas organization as the government planning institution needs to have an IS/IT a good governance. So that the IT Investment is able to work properly. This study will construct an IT governance for Bappenas by using combination of Peterson model, Weill and Ross model, ITGI Focus area model, AS 8015 model and control objective from COBIT. From all models above, it can be seen how extend maturity level of IT governance at Bappenas. In which, it can be define the solution."

"Penerapan Good Governance (tata kelola yang baik) pada sektor pemerintahan, khususnya sektor layanan publik memiliki tingkat urgensi yang sama tinggi dengan sektor korporat. Tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi, baik dari stakeholder maupun masyarakat luas, membutuhkan suatu perangkat pendukung terciptanya tata kelola yang baik di dalam organisasi. Tata Kelola TI, tidak terbantahkan lagi, memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung terciptanya Tata Kelola Organisasi yang baik Penelitian ini menyoroti tata kelola TI di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu organisasi pemerintah sekaligus layanan publik dengan intensitas penggunaan TI yang tinggi di Indonesia. Penulisan penelitian bersifat studi kasus dan secara kualitatif dan eksploratif merumuskan struktur, proses, dan mekanisme pada tempat studi kasus secara deskriptif Dalam melakukan pemetaan digunakan kerangka kerja Centre for Information System Research (CISR) MIT, untuk mengetahui struktur, proses dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme dalam tata kelola TI. Identifikasi permasalahan berkaitan dengan implementasi TI dilakukan dengan menganalisa Tata Kelola TI menggunakan beberapa kerangka kerja. Hasil pemetaan dan analisa diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang komprehensif tentang penatakelolaan TI sehingga memudahkan organisasi dalam mengidentifkasi permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aspek penatakelolaan TI.

---

The implementation of good corporate governance in the public sector has the same importance as a corporate sector. The arraignment of accountability and transparency either from stakeholder or the public society lacked for support to create good governance in the public organization. This research focused on the IT Governance which is implemented in Directorate General of Tax (DJP) as a public service organization which has high IT intensity in Indonesia. This research used CISR framework to maps structure, process, and relational mechanisms in making IT decisions and used another frameworks in order to analyze the problems in the IT organization due to the lack of understanding of IT Governance. The methodology of this research was a case study and qualitatively formulate structure, process, and relational mechanisms in such a way that can increase the understanding of IT Governance in DJP. Based on the research, researcher hoped that organization could identify the IT Governance problems of the organizations through Organization IT Governance mapping and analyze the mapping used the frameworks implemented."

"Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan penerapan teknologi informasi pada pemerintahan membuat institusi-institusi pemerintah harus meningkatkan fungsi teknologi informasinya. Dengan meningkatnya peran teknologi informasi maka investasi di bidang teknologi informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya. Bappenas sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik. Tulisan ini membahas rancangan suatu tata kelola teknologi informasi untuk Bappenas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI focus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektif dari COBIT. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi untuk mencapainya."

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang optimal semakin dirasakan penting dalam upaya mencapai tingkat kinerja yang maksimal. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan perencanaan dan tata kelola yang baik. Implementasi kegiatan TI yang bersifat ad-hoc akan menyebab kan terjadinya pemborosan. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tata kelola pada proses kegiatan TI di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) yang merupakan lembaga pemerintah bersifat teknis dibawah naungan Departemen ESDM yang dijadikan sebagai tempat studi kasus. Proses kegiatan TI Ditjen Migas banyak bergantung pada penyedia layanan yang berasal dari luar Ditjen Migas, dimana layanan didapatkan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan tersebut merupakan salah satu cara Ditjen Migas menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Karena itulah layanan yang diterima harus optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan kombinasi best practices Cobit dan IT Infrastructure Library (IT-IL) versi 3, penulis mencoba mengukur kondisi kematangan pada tahap Delivery and Support, khususnya tahap DS-1, 'Define and Manage Service Level' . Pada tahap ini dapat diketahui komunikasi yang terjalin antara Ditjen Migas dengan penyedia layanan untuk menghasilkan layanan yang berkualitas. Untuk melengkapi rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya mendapatkan layanan yang berkualitas, penulis mengambil referensi dari IT-IL, dimana IT-IL merupakan kumpulan best practice yang sangat komprehensif dan rinci untuk lingkup manajemen layanan TI yang spesifik serta proses-proses yang terkait didalamnya. Hasil penelitian ini meliputi penggambaran kondisi tata kelola TI saat ini dengan menggunakan beberapa kerangka kerja, kondisi kematangan tahap Delivery and Support DS1, serta rekomendasi yang berupa langkah-langkah atau kondisi yang perlu diperhatikan agar pengguna layanan bisa mendapatkan layanan yang berkualitas. Kata Kunci : Tata kelola TI, proses kegiatan layanan TI, pendekatan best practice

---

The optimum use of Information Technology (IT) is taking an important role in the efforts to achieve the maximum level of performance. To improve performance, good planning and governance are required. An ad-hoc IT implementation of IT will cause inefficiency in the future. This descriptive research is aimed to capture the description on how the condition of governance in the process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas, which is a technical government institution under Department ESDM, as the case study. The process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas highly depends on the service providers from outside the organization. Services are obtained through the process of procurement. Procurement process is one of the ways the Directorate General of Oil and Gas run the tasks and functions in achieving the goals of the organization. Therefore, the services received must be optimal and in align with their organization needs. By using a combination of best practices COBIT and IT Infrastructure Library (IT-IL) version 3, the author tries to measure how the condition and maturity level of Delivery Support (COBIT), especially the DS-1 stage, "Define and Manage Service Level", to find out how the communication between the Directorate General Oil and gas with service provider can produce good quality services. To complete the recommendations, the author obtain references from the IT-IL, where IT-IL is a collection of best practice which is very comprehensive and detailed for IT service management and the specific processes related. Results of this research are the description of current IT governance condition using some framework , conditions and maturity level of Delivery Support - DS1 stage, and the recommendations in the form of steps or points that need to get attention, so the users can receive qualified service."

"Di era sekarang ini telah banyak kantor-kantor pemerintah yang secara besar-besaran mulai membangun sistem informasi di unitnya masing-masing. Hal ini berdampak pada semakin besarnya beban pengeluaran negara sebagai akibat dari adanya proyek-proyek/kegiatan pengadaan TI yang harus di laksanakan. Namun pada kenyataannya banyak dijumpai bahwa penerapan sistem informasi yang telah dibangun belum mencapai maksud dan tujuan yang sesungguhnya (belum optimal). Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu kantor pemerintah di dalam melaksanakan tugasnya telah pula mengimplementasikan berbagai perangkat sistem informasi di unit nya masing-masing khususnya pada unit Sekretariat Jenderal. Berbagai proyek/kegiatan pengadaan TI dilakukan demi untuk mewujudkan suatu Tata Kelola yang efektif dan efisien. Penelitian yang bersifat deskriptif ini mencoba untuk mengetahui apakah pengelolaan proyek-proyek/kegiatan pengadaan TI tersebut sesuai dengan Standar Tata Kelola TI dan Rencana Strategis Sistem Informasi yang sudah dibuat. Dengan menggunakan beberapa model IT Governance yang sudah ada. Penggunaan beberapa model ini diharapkan dapat memetakan kondisi IT Governance di Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dikaitkan dengan pengelolaan proyek-proyek/kegiatan pengadaan TI di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

---

In this era, many government institutions have been developing information systems in large scales. This results in dramatic increases of the state expenditure needed for IT procurement projects/activities. But in reality, many applications of information systems in the government sector have not achieved their intended objectives. Department of Energy and Mineral Resource is one of the government organizations that have been actively implementing various information systems, especially at the Secretariat General office. A variety of IT procurement projects/activities have been conducted in the effort to improve the organization's efficiency and effectiveness. The condition of the current IT governance at the Secretariat General of the Department of Energy and Mineral Resources is mapped using a number of IT governance models and the control objectives for IT Project Management from CobiT 4.1."

"Teknologi Informasi telah menjadi peranan yang sangat penting dalam menunjang strategi dan visi organisasi. Hal ini didasari oleh Survey yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers pada tahun 2003 dan 2005. Hasil survey menunjukan bahwa 52% di tahun 2003 dan 57 % ditahun 2005 menyatakan TI memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan strategi dan visi perusahaan. Industri keuangan seperti perbankan merupakan salah satu industri yang tertinggi menyatakan bahwa TI berperan sangat penting untuk mewujudkan strategi dan visi perusahaan dibandingkan industri lainnya. Oleh karena itu penulis ingin melihat kesesuaian model tata kelola TI pada Bank DA dengan beberapa kerangka kerja dari teori yang telah ada. Penulis tidak merancang kembali tata kelola TI yang sudah ada pada Bank DA hanya mendeskripsikan tata kelola TI nya.Penelitian dilakukan menggunakan tiga kerangka kerja tata kelola TI berikut: kerangka kerja Struktur, Proses dan Hubungan atau Komunikasi, kerangka kerja IT Governance Institute, dan kerangka kerja Australian Standard for Good Corporate Governance of ICT. Penulis akan memetakan tata kelola TI bank DA ke kerangka kerja-kerangka kerja tersebut. Setelah memetakan tata kelola TI bank DA penulis akan menganalisa menggunakan teori tata kelola TI dari ketiga kerangka kerja tersebut dan mencari temuan-temuan dalam penganalisaannya.Dari hasil analisis penulis menemukan bahwa tata kelola TI bank DA sebagian besar sesuai dengan ketiga kerangka kerja yang digunakan. Penulis juga menemukan ada sebuah proses pada bank DA yaitu formally tracking business value of IT yang belum dijalankan dengan baik. Selain itu tata kelola TI bank DA sesuai dengan empat dari tujuh karakteristik yang terdapat pada perusahaan yang memiliki tata kelola TI dan kinerja keuangan yang baik. Dengan melihat tata kelola TI yang baik dan sesuai dengan sebagian besar kerangka kerja yang ada penulis menyarankan menggunakan tata kelola TI sebagai salah satu masukan untuk mengembangkan pola tata kelola TI perusahaan di Indonesia.

---

Information Technology has been an important role to support the vision and strategy of the organization. This is based on the survey that is conducted by PricewaterhouseCoopers in 2003 and 2005. The result of the survey shows that 52 % in 2003 and 57 % in 2005 state that Information Technology has been an important role to achieve the vision and strategy of an organization. Financial Industry like bank was one of the highest industries that state this statement compare to the other industries. Author is interested to investigate the fitness of Bank DA IT Governance Model compare to existing framework from other theory. Author doesn't re-design the IT Governance of Bank DA, but only describe the existing IT Governance that Bank DA impalement.The Research is conducted using three IT Governance frameworks as follow: Structure, Process and Relationship mechanism framework, IT Governance Institute framework, and Australian Standard for Good Corporate Governance of ICT framework. Author will map Bank DA IT Governance to these three frameworks. After mapping them, Author will analyze it using IT Governance theory from the three frameworks and give some fact that is found from analysis. From the analysis author found that most of Bank DA IT Governance is match to the three frameworks.Author also found that there is one process in Bank DA, formally tracking business value of IT, which is not performed well. The other finding is Bank DA IT Governance has applied four characteristic of seven that has been applied in the organization that has great IT Governance and financial performance. Refer to the analysis that show Bank DA has run their IT Governance well and mostly match to the IT Governance framework from other theory. Author suggests using Bank DA IT Goverancne as an input to develop Indonesia IT Governanace Model. "

"[ ABSTRAKMakalah non skripsi ini membahas tentang kegagalan governance perusahaan darimantan perusahaan teknologi informasi terbesar keempat di India, Satyam ComputerServices, yang terlibat dalam skandal fraud akuntansi perusahaan pada tahun 2009.Laporan ini mengkaji implikasi etis dari fraud akuntansi tersebut, jenis earningmanagemen yang dipraktekkan dan peran dari mekanisme governance perusahaantertentu yang mungkin telah meringankan kegiatan penipuan (fraud) di Satyam.

---

ABSTRACT

This paper discusses the corporate governance failures of Indian’s former forthlargest

IT firm, Satyam Computer Services, that was involved in a corporate

accounting fraud scandal in 2009. It examines the ethical implication of the

accounting fraud, the type of earnings management practiced and the role of specific

corporate governance mechanism that may have alleviated the fraudulent activities at

Satyam.;This paper discusses the corporate governance failures of Indian’s former forthlargest

IT firm, Satyam Computer Services, that was involved in a corporate

accounting fraud scandal in 2009. It examines the ethical implication of the

accounting fraud, the type of earnings management practiced and the role of specific

corporate governance mechanism that may have alleviated the fraudulent activities at

Satyam., This paper discusses the corporate governance failures of Indian’s former forthlargest

IT firm, Satyam Computer Services, that was involved in a corporate

accounting fraud scandal in 2009. It examines the ethical implication of the

accounting fraud, the type of earnings management practiced and the role of specific

corporate governance mechanism that may have alleviated the fraudulent activities at

Satyam.]"