Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan nasionalisasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk anomali di tengah trend perkembangan dunia yang menuju pada permbukaan persaingan secara bebas. Skripsi ini meneliti salah satu fenomena nasionalisasi tersebut dalam kasus kebijakan nasionalisasi Bolivia 2006, dengan mempertanyakan ketidakadaan konflik ketika semua perkembangan situasi cenderung mengarahkan pada tendensi pecahnya sebuah konflik diplomatik. Permasalahan ini akan dijawab dengan menggunakan metode kualitatif, dengan kerangka konsep nasionalisasi, konflik, sektor hidrokarbon dan alur pemikiran bargaining theory sebagai penjelas proses negosiasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa esensi nasionalisasi dan juga faktor kepentingan masing-masing negara pada dasarnya telah menjadi insentif yang mendorong terjadinya kompromi dalam proses tawar-menawar sehingga menyebabkan kerjasama dapat dilanjutkan dan konflik dapat terhindari."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai peranan ODA (Official Development Assistance) Jepang di Indonesia pasca krisis Asia, dalam memperkuat hubunganekonomi yang asimetris dengan Indonesia, yang bahkan telah ada sebelum krisis Asia. Hubungan-ekonomi asimetris yang dimaksud ialah hubungan yang tidak setara?secara ekonomi antara Jepang dengan Indonesia. Usaha untuk menciptakan kondisi tersebut dianalisis dengan cara melihat kinerja ODA yang ada di Indonesia pasca krisis Asia.Selain itu pula dalam skripsi ini akan dibahas mengenai sejarah lahirnya ODA dan perkembangan awalnya di Indonesia, serta bagaimana proses formulasi kebijakan ODA Jepang, dari tahap awal hingga pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ODA Jepang memiliki peranan dalam memperkuat hubungan-ekonomi yang asimetris dengan Indonesia, yakni dengan cara memperkuat posisi Jepang dan memperlemah posisi Indonesia secara ekonomi dalam hubungan tersebut.

---

This thesis explains about the role of Japan's foreign aid or usually called ODA (Official Development Assistance) in strengthening asymmetric economicrelationship with Indonesia, that have been existed before the Asian Crisis . The terminology of asymmetric economic-relationship here refered to unequall relationship?in economic terms?between Japan and Indonesia. The effort to strenghthen that condition can be explained by observing the implementaion of Japan?s ODA to Indonesia.Besides that, this thesis also explained about the emergence of Japan?s ODA at the first time, the history about the flow of Japan's ODA to Indonesia from Old Order Era up to now, and also about the policy formulation of Japan's ODA, from the beginning until the implementation phase. This research used qualitative method with analytical-descriptive explanation.The result of this research showed that ODA has role in strenghthening asymmetric economic-relationship between Japan and Indonesia, by strengthening Japan's position and weakening Indonesia?s economic position on that relationship."

"ABSTRAKTesis ini membahas konflik India-Pakistan dengan memfokuskan pada sengketa wilayah Kashmir tahun 1972-1998. Periode tersebut dipilih karena konflik Kashmir memasuki babak baru setelah ditandatangani Perjanjian Simla pada tahun 1972 dan tahun 1998 kedua negara melakukan uji coba nuklir sehingga membuat konflik Kashmir menjadi Iebih kompleks. Pada awalnya konflik tersebut muncul ketika Inggris memutuskan untuk meninggalkan subkontinen pada tahun 1947, sekaligus membagi subkontinen tersebut menjadi dua negara yaitu India dan Pakistan sehingga kedua negara tersebut merdeka. Faktor utama penyebab dari konflik tersebut adalah faktor primordial yaitu faktor agama yang rekomendasikan oleh Inggris dalam pembagian subkontinen. Yang kemudian diperburuk dengan keterlibatan aktor internasional. Sengketa ,,,tersebut telah menyebabkan kedua negara terlibat dua kali peperangan pada tahun 1947 dan 1955. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah apa yang memicu kedua negara tersebut bersengketa dalam masalah Kashmir ?. Kedua, mengapa konflik tersebut cenderung terus berlarut ?. Ketiga, apa peranan aktor internasional dalam hal ini AS, Rusia dan China dalam konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konflik Kashmir dan meneliti mengapa masalah Kashmir sulit untuk diselesaikan meskipun kedua negara telah terlibat dua kali peperangan. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menelaah konflik ini adalah pemikiran yang diberikan oleh Clifford Geertz mengenai primordial, dan pemikiran K.J. Holsti dan Werner Levi yang berkaitan dengan konflik. Metode penelitian tesis ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakah metode penelitian kepustakaan. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan namun sangat sulit mencari penyelesaian konflik karena begitu kompleksnya permasalahan. Faktor primordial menyebabkan masing-masing pihak cendrung bersikap irasional, apalagi konflik tersebut diperburuk dengan campur tangan negara-negara besar seperti AS, China dan Rusia yang kepentingannya bertolak belakang bagi penyelesaian konflik tersebut. Meskipun demikian, beberapa proporsal yang bersifat kompromistis yang mungkin. -dapat dipakai dalam penyelesaian konflik tersebut antara lain referendum, partisi, kemerdekaan, kondominium, trusteeship, dan statusquo. Yang paling realitis dan pragmatis diantaranya adalah kondominium karena melibatkan semua pihak yang bertikai. Namun demikian yang terpenting dalam konflik tersebut adalah adanya political will dari masing-masing pihak dengan mengenyampingkan sikap kebencian dan permusuhan."

"Skripsi ini membahas kepentingan Jepang dalam kesepakatan kemitraan ekonomi (economic partnership agreement) dengan Indonesia pada tahun 2007 dalam konteks paradigma realis dan teori perdagangan strategis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan Jepang dalam IJEPA meliputi kepentingan dalam konteks regional dan bilateral. Dalam konteks regional, Jepang berkepentingan mendorong liberalisasi pasar ASEAN dengan memanfaatkan eksistensi jaringan binis regionalnya untuk mengamankan kepentingan ekonominya di kawasan. Dalam konteks bilateral, Jepang berkepentingan mendorong liberalisasi pasar Indonesia dan mengamankan pasokan energi dari Indonesia. Penelitian ini juga menyarankan agar Indonesia meningkatkan kapasitas daya saing dalam menghadapi tantangan mengimplementasikan FTA dengan Jepang.

---

The focus of this study is Japan?s interest on Economic Partnership Agreement with Indonesia in 2007 in the context of realist paradigm and strategic trade theory. The purpose of this study is to explain Japan's regional and bilateral interest in EPA with Indonesia. In regional context, Japan?s interest is to liberalize ASEAN market with utilizing its regional production network in the region. In bilateral context, Japan's interests are to liberalize Indonesian market and protect the guarantee of energy resource supply from Indonesia. This study also suggests that Indonesia must increase its competitive capacity to implement FTA with Japan."

"Konteks penelitian ini ialah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap ASEAN sebagai Ketua Panita Tetap ASEAN ke-36, pada waktu berlangsungnya KTT ASEAN ke- 9, yang berlangsung di Bali, Indonesia pada bulan Oktober 2003. KTT ini menghasilkan kesepakatan Bali Concord II (2003), dimana salah isi pilarnya adalah semua kepala negara anggota ASEAN berkomitmen dalam upaya membentuk ASEAN Security Community (ASC). Pilar ASC adalah pilar yang khusus membahas masalah politikkeamanan ASEAN. Amanat ini kemudian ditindaklanjuti dengan disetujuinya dokumen ASC Plan of Action (2004), yang pada pokoknya merumuskan lima komponen utama sebagai langkah-langkah kebijakan yang harus dilaksanakan dalam memenuhi komitmen tersebut. Pada akhirnya ASC Plan of Action kemudian diadopsi pada KTT ASEAN ke-10 di dalam kesepakatan Vientiane Action Program (2004), yang sejak itu telah mulai dijalankan. Kesepakatan bersama untuk membentuk ASC pada tahun 2015, sesungguhnya menandakan suatu perubahan dalam kerjasama regional ASEAN dalam bidang politik keamanan.Dalam inisiatif ini, Indonesia berperan besar karena menggagas pembentukan ASC, sebagai bagian dalam Bali Concord II. Indonesia pula yang dipercaya untuk merumuskan ASC Plan of Action. Meski demikian, belum terdapat literature yang cukup yang dapat menjelaskan mengapa Indonesia memiliki kepentingan yang besar terhadap terwujudnya ASC dan komponen-komponen pembangunnya. Oleh karena i t u , berdasarkan paparan di atas, penelitian ini membahas kebijakan luar negeri dalam menggagas pembentukan ASC, tepatnya menjelaskan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia dalam bidang politik dan keamanan sehingga akhirnya menggagas pembentukan ASC. Penelitian ini dilandaskan asumsi bahwa berbagai dinamika internal maupun eksternal yang terjadi sejak berakhirnya perang dingin mendorong Indonesia menaruh perhatian terhadap peningkatan dan penguatan kerjasama keamanan ASEAN untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Hipotesa yang diajukan dan dibuktikan dalam penelitian ini adalah bahwa setidaknya terdapat tujuh tujuan Indonesia sehingga mendorong pembentukan gagasan ASC, yakni: Indonesia berkepentingan untuk menjadikan ASEAN lebih terkonsolidasi dan berpadu (kohesif); Kebutuhan politik Indonesia untuk mencitrakan demokratisasi dan HAM di ASEAN dan di dalam negeri.Kebutuhan Indonesia untuk mendukung kerjasama ekonomi ASEAN dengan kerjasama di politik keamanan ASEAN; Kebutuhan keamanan Indonesia untuk memperkuat platform kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan ASEAN; kepentingan keamana Indonesia untuk mengamankan kawasan Asia Tenggara dari intervensi negaranegara besar; Kepentingan keamanan Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah keamanan non-tradisional termasuk kejahatan transnasional berupa terorisme, dan kebutuhan politik Indonesia untuk meningkatkan kembali (reassert) p e r a n kepemimpinannya (leadership) di ASEAN pasca krisis tahun 1997/1998, selagi menduduki posisi chairman ASEAN.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa gagasan Indonesia untuk mendorong pembentukan ASC disebabkan kepentingan politik dan keamanan Indonesia. Indonesia menyadari suatu stagnasi di dalam kerjasama politik dan keamanan ASEAN. Padahal kerjasama politik dan keamanan ASEAN mutlak diperlukan sebab keamanan dan stabilitas satu negara di Asia Tenggara terkait dengan keamanan semua negara di kawasan. Untuk itu Indonesia memandang bahwa ASEAN perlu memiliki prakarsa yang pada pokoknya dapat akan memperkuat kerjasama politik keamanan ASEAN, agar ASEAN mampu merespons dinamika keamanan dan politik yang baru, yakni tantangantantangan aktual baik berupa isu-isu keamanan yang bersifat tradisional maupun nontradisional, serta perkembangan politik lainnya seperti kegamangan ASEAN, dan persoalan kapasitas institusional.Mengingat terutama karena isu-isu keamanan tersebut dapat menggerus ketahanan nasional sehingga pada akhirnya mengancam ketahanan regional. Untuk itu Indonesia juga memandang bahwa kerjasama politik keamanan ASEAN perlu berkembang dan menjadikan ASEAN sebagai sebuah organisasi yang lebih kompak, kohesif, modern, efisien dan berkapasitas dalam menyelesaikan persoalan di tingkat regional. Dengan kata lain, dengan kehadiran sebuah ASEAN Security Community, Indonesia berharap dapat membuka jalan mencapai tujuan tersebut.

---

The context of this research is Indonesia`s foreign policy towards ASEAN, as the chairman of the 36th ASEAN Standing Commitee during the Ninth (9th) ASEAN Summit, Held at Bali, Indonesia in October 2003. The ninth summit resulted with the agreements of Bali Concord II (2003), where one of the integral pillars were that all of the ASEAN head of nations agreed themselves to commit towards the creation of the ASEAN Security Community. The ASC pillar is a pillar that exclusively discusess political-security problems amongst members. T his self-instruction was followed through by the agreeing of the documents of the ASC Plan of Action (2004), that basically draws out five main components as the policy paths towards fulfilling the commitment. The ASC PoA was then adopted at the Tenth (10th) ASEAN Summit through the Vientiane Action Program (2004) which has since been carried out. The consensus decision to complete the creation of the ASC by 2015, has signaled a significant shifting of how ASEAN`s regional cooperation on behalf of regional security would be conducted.In this initiative, Indonesia played a great role because it was actually the one who came up with the idea of ASC and proposed for it to be included in the Bali Concord II, as a part of the Bali Concord II. Indonesia was also entrusted to design the objectives of realizing it through the ASC Plan of Action. Even so, there has been no sufficient literature as to why Indonesia has great interest in the existence of a fully fledged ASEAN Security Community and its subsequent instruments. Therefore, based on the above explanation, this study will explain Indonesia`s foreign policy in proposing the idea of the creation the ASC, to be exact, it will explain Indonesia`s national interest in terms of political and security that eventually lead to its bidding to the creation of the ASC. This research is based on the assumption that the various internal and also external dynamics that has happened since the end of the cold war, has pushed Indonesia to place attention towards the efforts to increase and strengthen ASEAN`s security cooperation, in order to fulfill its national interests. The hypothesizes offered here and has been proved as well in this research area is that there are at least seven of Indonesia`s purposes that has pushed the creation of the ASC idea, that is Indonesia has interest to make ASEAN more consolidated and more cohesive; Indonesia`s political need to promote democratization and human rights at the ASEAN agenda and domestically;Indonesia`s need to support the economic cooperation of ASEAN with a political-security cooperation dimension; Indonesia`s security need to strengthen the platform of ASEAN`s political security cooperation; Indonesia`s security interest to secure the Southeast Asian region from most likely intervention of big powers outside ASEAN; Indonesia`s security interest to non-traditional security issues; and Indonesia`s political need to reassert and enhance its leadership role in ASEAN after the 1997/1998 crisis, while in the position of ASEAN`S chairman.As the conclusion will show, Indonesia`s initiative to push for the creation of the ASC was primarily for it`s political and security interests. Indonesia has realized a stagnation in ASEAN`s political security cooperation, post the cold war. When in fact, an ASEAN political security cooperation component is definitely needed considering that the security and stability of one state in Southeast Asia is connected to the security of all states in this region. Therefore Indonesia prefers to see ASEAN to have a initiative that essentially would strengthen ASEAN`s political security cooperation in the future, in order for ASEAN to be able to response the new political and security dynamics, that are actual challenges, either traditional or non-traditional security issues, and also other political developments, such as the uncertainty of ASEAN and the problem of institutional capacity.Considering that primarily those security issues may may undermine national resilience , therefore threatening the regional resilience. For that it has also has been Indonesia`s concern that ASEAN`s political security cooperation should develop further to make it an organization that is more compact, cohesive, modern, efficient and has the capacity at solving problems at the regional level. In other words, with the presence of an ASEAN Security Community, Indonesia hopes to pave the way to such a goal."

"Bentuk dasar strategi kebijakan luar negeri Turki yang tertuang dalam program kerja pemerintahan koalisi DSP-MI-IP-ANAP maupun pemerintahan AKP sebagai penggantinya tetap mengutamakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta diorientasikan untuk berintegrasi dengan negara-negara Barat. Prinsip dasar "peace at home, peace in the world" yang merupakan motto Bapak pendiri Turki Kemal Ataturk secara konsisten tetap menjadi landasan utama dalam implementasi kebijakan politik luar negerinya tersebut. Dalam hal ini, Turki telah mengalami sejarah yang cukup panjang dalam hal kerjasama dengan negara-negara Barat dan Amerika. Seperti pada awal terjadinya krisis di kawasan Teluk, Turki telah mengambil sikap yang tegas sejalan dengan sikap negara-negara barat dan Amerika.Selain itu, AS secara intensif turut membantu dalam hal menekan negara-negara Eropa terhadap proses keanggotaan Turki di EU dan berusaha memfasilitasi proses perdamaian dalam persengketaan di Pulau Siprus, serta membantu Turki dalam upaya menekan aksi-aksi pemberontakan suku Kurdi (PKK) di perbatasan. Gambaran situasi tersebut di atas mengindikasikan bahwa bentuk kebijakan politik luar negeri yang dihasilkan oleh pemerintahan Turki dan AS mengarah pada sebuah bentuk konformitas dan saling memberikan dukungan pada politik luar negeri masing-masing kedua negara.Akan tetapi, perbedaan pendekatan dalam menyikapi masalah krisis Irak yang semakin menonjol pada akhir tahun 2002 lalu, menjadi titik balik dalam hubungan kedua negara. Kampanye perang AS terhadap Irak yang ditanggapi secara hati-hati oleh pemerintah baru Turki (AKP), semakin memperlebar jurang pemisah dalam hubungan strategis kedua negara. Seperti diketahui, parlemen Turki menolak membuka front utara dari Turki bagi pasukan AS untuk kepentingan penyerangan ke Irak.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi para pembuat kebijakan Turki (Parlemen) hingga memutuskan untuk menolak draft penempatan pasukan AS di wilayah Turki untuk kepentingan invasi ke Irak ketimbang mendukungnya. Gambaran tentang pergeseran arah kebijakan politik luar negeri tersebut di atas ditinjau dari sisi persepsi sebagian besar anggota Parlemen sebagai sekelompok pemegang kebijakan, yang memberikan tanggapan dan penilaian pada realitas invasi AS sesuai dengan apa yang mereka ketahui.Temuan dalam tesis ini antara lain menyebutkan bahwa dengan Keputusan Parlemen Turki (TGNA) yang menolak kedatangan 62.000 pasukan militer AS yang akan ditempatkan di tapal batas dengan Irak, merupakan sebuah akibat dari persepsi negatif yang terbentuk dikalangan mayoritas anggota Parlemen terhadap rencana invasi Amerika. Terbentuknya persepsi negatif tersebut disebabkan oleh serangkaian citra tentang realitas invasi yang ternyata dianggap telah melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip Dewan Keamanan PBB, tidak sesuai dengan sikap mayoritas mayarakat Turki yang menentang perang, memperbesar kekhawatiran akan terjadinya destabilisasi suku Kurdi di wilayah perbatasan serta membangkitkan kembali kenangan masa lalu dimana Turki mengalami kerugian ekonomi setelah bersekutu dengan Amerika Serikat pada krisis Teluk Persia 1991.

---

Basic strategy of the Turkish foreign policy mentioned in its action plan of coalition government among Democratic Left Party (DSP) Nationalist Movement Party (MI-IP) Motherland Party (ANAP) as well as Justice and Development Party (AKP)'s government as the subsequent administration mainly exercises "Free and Active" policy and western-orientation. "Peace at home, peace in the world" as the basic principle developed by Turkish founding father, Kemal Attaturk, consistently remains the major foundation in implementing its foreign policy. In this regard, Turkey has a long history in building a close relationship with West and United States of America (US). At the beginning of the taking place a crisis in Gulf region, for the example, Turkey adopted a firm behavior, which was in harmony with the policy taken by West countries and US.

In addition, US intensively supports Turkey in giving pressure toward European Union (EU) related with Turkey's membership in EU and mediates peace process concerning Cyprus dispute as well as helps Turkey to press rebel actions of Kurds in the border line. The condition mentioned above indicates that resulting foreign policy between Turkey and US tends to form conformity one and support each other.

However, different approach in responding Iraqi crises dominantly at the end of 2002 became a turning point in the relationship of both countries. War campaign of US against Iraq responded carefully by the new administration in Turkey (AKP) widened some discrepancy concerning a strategic relationship of the countries. As we know, Turkish parliament refused to provide its land for US troops to attack Iraq from north front.

This research aims to describe factors influencing the decision makers of the Turkish parliament so that it decided to refuse a draft of the US troop deployment in Turkish Land for the sake of attacking Iraq rather than supporting it. The writer describes that shift in Turkish foreign policy from the perception of major Turkish parliament member's point of view as a group of decision makers providing respond and judgment on US invasion.

Findings of his research conclude that Decision of Turkish Parliament (TGNA) opposing the deployment of 62.000 US military troops positioned in Turkey's border line with Iraq was a result of negative perception of Turkish Parliament member majority regarding US attack plan. That perception is due to a set of images on US invasion having been regarded in violation of US Security Council values and principles, disagreement with the majority of Turks aspiration who opposed the invasion, enlarging fear of destabilization among Kurds in the border line as well as reviving past experience in which Turkey got a loss when the country allied US during Gulf Crises of 1991."

"ABSTRAKKerja sama investasi energi minyak bumi dan gas merupakan salah satu cara negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memenuhi kebutuhan energinya. Tesis ini meneliti salah satu fenomena kerja sama investasi energi antara Brazil dan Bolivia yang dihadapkan dengan kebijakan nasionalisasi oleh Evo Morales di Bolivia. Tesis ini menganalisis motif yang mendasari Brazil tetap melanjutkan kerja sama pasca nasionalisasi tahun 2006. Permasalahan ini dijawab dengan menggunakan metode kualitatif dan kerangka konsep kerja sama investasi minyak bumi dan gas, konsep nasionalisme sumber daya serta teori investasi asing langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Brazil tetap melanjutkan kerja sama investasi energi di Bolivia disebabkan oleh faktor penarik berupa ketersediaan sumber daya alam Bolivia yang melimpah serta murahnya upah buruh dan ketersediaan infrastruktur tetapi juga oleh faktor pendorong dari Brazil yang menginginkan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri serta tetap terjaganya stabilitas dan integrasi di kawasan Amerika Latin. Selain itu terdapat juga faktor persepsi resiko; Brazil tidak menanggung resiko kerugian produksi dan faktor imbal hasil; Brazil tetap mendapatkan keuntungan melalui kompensasi dan harga produksi gas yang naik. Kerja sama investasi energi minyak bumi dan gas merupakan salah satu cara negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memenuhi kebutuhan energinya. Tesis ini meneliti salah satu fenomena kerja sama investasi energi antara Brazil dan Bolivia yang dihadapkan dengan kebijakan nasionalisasi oleh Evo Morales di Bolivia. Tesis ini menganalisis motif yang mendasari Brazil tetap melanjutkan kerja sama pasca nasionalisasi tahun 2006. Permasalahan ini dijawab dengan menggunakan metode kualitatif dan kerangka konsep kerja sama investasi minyak bumi dan gas, konsep nasionalisme sumber daya serta teori investasi asing langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Brazil tetap melanjutkan kerja sama investasi energi di Bolivia disebabkan oleh faktor penarik berupa ketersediaan sumber daya alam Bolivia yang melimpah serta murahnya upah buruh dan ketersediaan infrastruktur tetapi juga oleh faktor pendorong dari Brazil yang menginginkan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri serta tetap terjaganya stabilitas dan integrasi di kawasan Amerika Latin. Selain itu terdapat juga faktor persepsi resiko; Brazil tidak menanggung resiko kerugian produksi dan faktor imbal hasil; Brazil tetap mendapatkan keuntungan melalui kompensasi dan harga produksi gas yang naik.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze energy investments cooperation between Brazil and Bolivia as the latter deals with nationalization of energy sector under Morales administration. The focus of this research is to find the motives behind Brazil rsquo s continuation of exploration and production activities in Bolivia rsquo s oil and gas industry after its 2006 nationalization. This is a qualitative research using oil and gas investments cooperation concepts, resource nationalism and foreign direct investment theory. The data was collected through the library and documents study. This thesis finds that Brazil continued to operate in Bolivia rsquo s oil and gas industry after the 2006 nationalization due to pull factors the availability of Bolivia rsquo s natural resources, cheap labors costs and good infrastructures, and push factors Brazil needs to fulfill domestic energy sectors and maintaining good relations with Bolivia related to regional integration. Also there are risk factors Brazil will not bear all of the activity rsquo s risks even though the oil and gas produced will be the Bolivia rsquo s government property and return factors Bolivia rsquo s oil and gas industry continues to be profitable and beneficial for Brazil."

"Tesis ini membahas mengenai EPA sebagai bentuk diplomasi bilateral Jepang di tiga kawasan yakni Asia, Amerika Latin dan Karibia serta Eropa. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain eksplanatif. Untuk menjawab bagaimana motif dan karakteristik yang melatarbelakangi pembentukan EPA di tiga kawasan di dunia berpengaruh terhadap pencapaian kepentingan ekonomi Jepang?. Penulis menggunakan konsep diplomasi bilateral yakni usaha pemenuhan kepentingan nasional negara dalam hubungannya dengan negara lain atau dapat pula berarti "manajemen" bagaimana negara berhubungan satu sama lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Yang dalam hal ini adalah pencapaian ekonomi Jepang. Hasil penelitian menunjukkan jika calon mitra memiliki karakteristik volume perdagangan tinggi, aktivitas bisnis yang akan timbul berkat EPA berkembang pesat, dan potensi kerugian ekonomi yang diakibatkan karena ketiadaan EPA relatif tinggi, maka Jepang akan mendorong pembentukan EPA dengan negara calon mitra potensial tersebut.

---

This analysis discusses about EPA as bilateral diplomacy form of Japan in Asia, Latin America, Caribia and Europe. This analysis is qualitative research, with eksplanatif design which is directed to answer how motif and characteristics which support the process of EPA in three regions in the world as the movement of Japan to achieve its economic interest.

The writer of this analysis deploys bilateral diplomacy concept which explains the way of an act of a state to fullfil its national interest in its relations toward another. On the other words, bilateral diplomacy is a kind of management of how state interacts with other to survive its national interest.

The result of this analysis shows that if another state as partner of Japan has high volume of trade, EPA will support business activities to grow up more. In reverse, the absent of EPA wil influence the achievement of economic benefit. In this situation. Japan will contribute to increase its partner?s economic interest by forming EPA as the way to boost up economic benefit of both states."