Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peta kognitif pemilih terhadap pembentukan identifikasi partai di kalangan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penelitian mengenai perilaku pemilih di Indonesia sendiri tergolong jarang dilakukan. Fokus dari penelitian ini terletak pada isu politik yang digunakan oleh kandidat PKS di Pilkada Banten. Adapun yang dimaksud dengan isu politik adalah visi, misi dan jargon yang digunakan oleh kandidat PKS. Peta kognitif mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Bone dan Ranney (1963) yang terdiri dari persepsi, konseptualisasi, dan keterlibatan. Sedangkan untuk identifikasi partai adalah kedekatan seseorang dengan partai politik. Penelitian ini dibatasi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini didasarkan pada fenomena PKS pada pemilu 2004 yang berhasil mendulang suara cukup tinggi dan memenangkan pemilu legislatif di Jakarta. Selain itu, kemenangan PKS pada beberapa Pilkada juga menjadi alasan pengambilan PKS sebagai batasan penelitian Subjek penelitian ini adalah simpatisan PKS yang berdomisili di Banten. Konsep simpatisan dibatasi dengan menggunakan teori struktur psikologis partisanship yang dikemukakan oleh Greene (1999). Simpatisan dalam hal ini dibatasi dengan afek positif dan negatif yang dimiliki responden terhadap PKS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah berjalan, peneliti menyimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh persepsi isu politik terhadap pembentukan identifikasi partai simpatisan PKS, (2) terdapat pengaruh konseptualisasi isu politik terhadap pembentukan identifikasi partai simpatisan PKS, (3) tidak terdapat pengaruh keterlibatan isu politik terhadap pembentukan identifikasi partai simpatisan PKS. Di antara ketiga variabel bebas, variabel persepsi merupakan variabel yang paling besar mempengaruhi pembentukan identifikasi partai.

---

This research aimed to examine the influence of the voter`s cognitive map to the formation of the identification of the party in the sympathizer's of PKS. The research about the behavior of the voter`s in Indonesia personally was limited. The research focus on political issues that was used by the PKS candidate in Banten governor election. Political issues refer to the point of view, the mission and the slogan that were used by the candidate of PKS. The concept of cognitive map raised by Bone and Ranney (1963) they propose that cognitive map of the perception, conceptualization, and the involvement. Whereas for the party identification refer to emotional attachment to the political party. This research focus to the PKS (Partai Keadilan Sejahtera). As in the 2004 election, PKS succeeded in getting high enough voter`s and won the legislative general election in Jakarta. Moreover, the PKS achievement in several local governor election also became the reason for conducting this research. The participant of this research was the PKS sympathizer`s that was domiciled at Banten. The sympathizer was defined using the theory of the psychological structure partisanship raised by Greene (1999). The sympathizer was restricted to those PKS sympathizer`s who have positive affect and negative affect. Results of the research found that that (1) there is an influence of the perception to political issues on forming party identification between the PKS sympathizer`s, (2) there is an influence of the conceptualization to political issues on forming party identification of the PKS sympathizer`s, (3) there is no influence of the involvement to political issues on forming party identification of the PKS sympathizer`s. Among of the three independent variables, the perception variable has the highest influence on forming party identification."

"Pemecatan Fahri Hamzah dilakukan berdasarkan rekomendasi dari BPDO dalam putusan Majelis Tahkim No.02/PUT/MT-PKS/2016 yang menyatakan bahwa Fahri Hamzah diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan PKS. Akibat langsung dari pemecatan yang dilakukan antara lain hilangnya jabatan publik yang dipegang oleh Fahri Hamzah. Jabatan publik tersebut adalah Anggota dan Wakil Ketua DPR-RI. Dengan menempuh jalur hukum, Fahri Hamzah berhasil melakukan penolakan pemecatan dirinya. Keberhasilan ini didorong oleh adanya tiga faktor, yaitu faktor kepercayaan, faktor komitmen, dan faktor efikasi diri yang berasal dari teori Meredith Watts. Teori yang digunakan untuk menunjang teori tersebut adalah 1) Teori Perwakilan Politik oleh Jane Mensbridge dan Teori Tiga Bentuk Modal oleh Pierre Bourdieu. Untuk memperoleh data sebagai dasar analisis maka tulisan ini akan menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai upaya untuk memperoleh data primer. Adapun untuk menguatkan temuan yang diperoleh dari proses wawancara, tulisan ini akan menggunakan beberapa literatur ilmiah terkait sebagai data pendukung (data sekunder) penelitian berupa data tertulis. Penelitian ini menemukan bahwa Fahri Hamzah menggunakan kekuatan hukum negara untuk mengintervensi keputusan internal PKS. Keberhasilan yang diraih Fahri Hamzah menunjukkan bahwa kombinasi dari faktor kepercayaan, komitmen, dan efikasi diri yang dimiliki, Fahri Hamzah berhasil meyakinkan pihak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung bahwa dirinya bukan merupakan pihak yang bersalah dalam kasus ini.

---

The dismissal of Fahri Hamzah was based on a recommendation from the BPDO in the decision of the Majelis Tahkim No.02/PUT/MT-PKS/2016 which stated that Fahri Hamzah was dismissed from all levels of PKS' membership. The direct result was the dismissal from his position as the deputy chairman in DPR-RI. By taking legal action, Fahri Hamzah managed to refuse his dismissal. This success is driven by the existence of three factors, namely the trust factor, commitment factor, and self-efficacy factor derived from the theory of Meredith Watts. The theory used to support Watts' theory is 1) Political Representation Theory by Jane Mensbridge and The Three Forms of Capital Theory by Pierre Bourdieu. To obtain data as a basis for analysis, this resarch is using in-depth interviews technique in an effort to obtain primary data. As for reinforcing the findings obtained from the interview process, this research is using some related scientific literature as supporting data (secondary data) in the form of written data. This study found that Fahri Hamzah used the power of state law to intervene in PKS internal decisions. The success achieved by Fahri Hamzah shows that the combination of the trust, commitment and self-efficacy factors possessed by him could convince the District Court, High Court and Supreme Court that he was not guilty."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu DPR RI Tahun 2014 dengan kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Keadilan Rakyat di Pemilihan Raya Umum Tahun 2013 di Malaysia. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana ideologi partai, sistem organisasi, pola kaderisasi dan partisipasi politik perempuan di struktur pusat kedua partai politik tersebut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan untuk pemilu DPR RI 2014 di Indonesia dan kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan PKR untuk Pemilihan Raya 2013 di Malaysia sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana kebijakan internal partai dapat menggunakan pendekatan legal/institutional dari Miriam Budiardjo yang menjelaskan bahwa pendekatan legal/institutional terdiri dari unsur legal maupun unsur institutional dan metode seleksi kandidat menurut Norris menggunakan analisis level makro struktur institusional rekrutmen-sistem politik seperti sistem politik dan proses rekrutmen juga digunakan. Selain itu dimensi utama dari organisasi partai dalam rekrutmen politik dari Susan Scarrow yang merupakan demokrasi internal partai yang meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan rekrutmen caleg perempuan di PKS sangat dipengaruhi oleh ideologi islam terutama dalam peran domestik perempuan dan harus adanya izin dari suami untuk menjadi caleg dari PKS. Sedangkan kebijakan internal PKR dalam rekrutmen caleg perempuan sangat dipengaruhi oleh peran organisasi sayap Wanita Keadilan dalam menentukan nama-nama calon perempuan. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam Bidang Perempuan PKS yang tidak memiliki pengaruh besar dalam rekrutmen caleg perempuan PKS.

---

This research explains how Party Policy in Women?s Legastive Recrutment in Prosperous Justice Party (PKS) in General Elections of 2014 and in The People?s Justice Party (PKR) in General Elections 2013 in Malaysia. And also explain how party ideology, organizational systems, patterns of regeneration and political participation of women at the center structure to serve as a comparison.

The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the PKS's policies in the recruitment of women?s candidates for the House of Representatives election in 2014 in Indonesia and the party's policies in the recruitment of women's candidates of PKR for General Elections 2013 in Malaysia as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.

To understanding how the internal policy of the party can use the approach to a legal or institutional from Miriam Budiardjo who explained that the approach to a legal or institutional comprise elements of legal and elements of institutional and using the methods of selection candidates according to Norris's analysis of macro level institutional structures as political systems and processes recruitment. Besides the main dimensions of the political party organizations in the recruitment of Susan Scarrow who is the party's internal democracy that includes inclusiveness, decentralization or centralization and institutionalization of the party.

The results of research showed that the policy of recruiting women's candidates in the PKS is strongly influenced by the ideology of Islam, especially in the domestic role of women and the need of permission from their husbands to be candidates from PKS. Meanwhile, PKR's internal policy in the recruitment of women?s candidates is strongly influenced by the role-wing organization Women of "Wanita Keadilan" in determining the names of womens candidates. This is the unique from PKR that were not found in Sector PKS Women?s of organization as ?Bidang Perempuan? who do not have a great influence in the recruitment of Women's candidates of PKS"

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dimensi kesisteman dan identitas nilai dalam pelembagaan partai terhadap loyalitas kader PKS di Kota Depok periode 2015-2020. Tulisan ini menggabungkan teori pelembagaan partai oleh Vicky Randall dan Lars Svasand dengan dilengkapi oleh konsep loyalitas partai dalam analisisnya. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan kader serta elit partai. Lebih jauh, artikel ini mendukung argumen bahwa aspek internal dalam manajemen partai berpengaruh besar terhadap soliditas dan loyalitas kader partai dengan menjelaskannya melalui dua aspek: (1) keberadaan komitmen terhadap dakwah sebagai nilai bersama memfasilitasi loyalitas kader dengan berfungsi sebagai pengikat hubungan antara kader dengan partai; (2) keberadaan conflict resolution management (CRM) yang cenderung terorganisir dengan baik, komitmen terhadap mekanisme syura, serta kaderisasi sistematis melalui Unit Pembinaan dan Pengaderan Anggota (UPPA) yang dilaksanakan mengacu pada AD/ART partai memengaruhi tumbuhnya kepercayaan kader terhadap partai sehingga kader tidak mudah terpengaruh dengan konflik eksternal maupun internal dan menjaga loyalitas yang kuat terhadap partai. Namun penulis melihat bahwa kegagalan kaderisasi sistematis melalui UPPA dapat berperan besar dalam hilangnya loyalitas kader, sehingga keberadaan Ketua UPPA atau murabbi yang tepat dapat berpengaruh besar terhadap kesuksesan pembinaan melalui UPPA.

---

This thesis discusses about the influence of value infusion and systemness dimension in party institutionalization on the loyalty of the Prosperous Justice Party (PKS) cadres in Depok (2015-2020). The articles combined the theory of party institutionalization by Vicky Randall and Lars Svasand with the concept of party loyalty. Research are done with qualitative approach and in-depth interview with several party elites and cadres. Further more the article support the argument that internal aspect of party management will affect party member solidity and loyalty by explaining two aspect: (1) The existence of commitment to da’wah as a shared value serves as a binding relationship between cadres and parties; (2) the existence of rather well-organized conflict resolution management (CRM), commitment toward shura mechanism and systematic regeneration system through member development and caderization unit (UPPA), carried out by referring to the party’s statute affect on the growth of cadres trust in party that cadres are not easily influenced by external and internal conflict, also cement loyalty towards PKS. However authors see that the failure of systematic regeneration through UPPA has a great potential in disrupting party member loyalty, on this matter the existence of a qualified UPPA leader or murabbi has a big influence on the success of UPPA."

"Penelitian ini dilakukan untuk meneliti gambaran sikap pemilih muda terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta internet sebagai sumber informasi utama dengan menggunakan teori social judgment (Sherif & Hovland, 1961 dalam Petty & Cacioppo, 1981). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner Sikap Terhadap Pemilu (STP) dan Sikap Terhadap Sumber Informasi dari Internet (STSI) yang disusun oleh peneliti dengan menggunakan teori yang sama. Penelitian ini dilakukan kepada 96 partisipan. Pengambilan data dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui email dan media sosial kepada para partisipan. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar dari pemilih muda (76%) memiliki sikap yang favorable terhadap Pilpres 2009 dan semakin menguat pada 2014 (82%). Selain itu, mereka mendapatkan pengaruh dari orang-orang di lingkungan sosialnya dalam membentuk sikap terhadap Pilpres. Separuh dari responden (55,2%) menyatakan internet sebagai sumber utama dari informasi terkait Pilpres yang mereka dapatkan. Informasi dari internet terkait kinerja presiden dan wakilnya serta informasi terkait pilpres pada tahun 2009 dan 2014 banyak membantu mereka dalam membentuk sikapnya terhadap Pilpres.

---

This research was conducted to describe the attitude on young voters towards Indonesia’s Presidential Election and internet as the main source of information using the social judgment theory (Sherif & Hovland, 1961 in Petty & Cacioppo, 1981). The questionnaire used in this study, Sikap Terhadap Pemilu (STP) and Sikap Terhadap Sumber Informasi dari Internet (STSI), was constructed by the researcher based on the same theory that being used in the study. Using accidental sampling method, there was 96 participants acquired. Online Questionnaire was being used in the study and delivered to the responden via email and social media.

The result of the study has given us description that the majority of young voters have a favorable attitude towards Indonesia’s Presidential Election in 2009 (76%). The attitude was getting stronger in 2014 (82%). They were influenced by people in their social environtment in forming attitude towards the election. Half of the participant (55,2%) were using the internet as their main source of informations about the election. Information about the election in 2009 and 2014 also the government’s previous performance from the internet have the main role in forming their attitude towards the election itself."

"ABSTRAKDesentralisasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui pelayanan publik yanglebih baik. Hasil regresi data panel pada 414 Kabupaten/Kota Tahun 2006-2011, menunjukkanbahwa persentase belanja kesehatan dari total belanja APBD memiliki pengaruh signifikanpositif hanya pada masyarakat umum tetapi tidak pada masyarakat miskin terhadap tingkatpersalinan terakhir yang ditolong oleh tenaga kesehatan, belanja pendidikan tidakberpengaruh terhadap angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah. PDRB Per kapitamemiliki pengaruh positif signifikan pada indikator kesehatan yang di uji dan angka melekhuruf pada keluarga miskin tetapi tidak pada masyarakat umum dan angka partisipasi sekolah.PDB deflator dan APBD per kapita relatif tidak memiliki pengaruh signifikan. Belanjapegawai hanya berpengaruh pada indikator kesehatan tetapi tidak pada pendidikan.Partai berbasis agama (PKS, PAN, PPP, PKB dan PDS) serta PDIP memiliki pengaruh positifterhadap besaran belanja kesehatan pada APBD Kabupaten/Kota (Partai Demokrat dan Golkartidak signifikan berpengaruh) sedangkan untuk belanja pendidikan, Partai berbasis agama danpartai Golkar memiliki pengaruh negatif (Partai Demokrat dan PDIP tidak memilikipengaruh).

---

ABSTRACTDecentralization aimed to fulfill people welfare thorough better public services.Quantitative approach using three panel data regression method for data in 414district/cities in year 2006-2011 reveals that percentages of health expenditure amongtotal district expenditure has positive impact to births assisted by health personnelonly in general population not in poor population. Percentages of educationexpenditure have no impact to literacy rate and enrollment in schools. Real GDP percapita also shows positive influence only in births assisted by health personnel andliteracy rate for poor population but not in school enrollment. GDP deflator and LocalBudget per capita relatively no influences on indicators. Civil servant budget(personnel expenditure) has positive influence on health indicator but not fo reducation indicators tested.Political Parties with religious background (PKS, PAN, PPP, PKB and PDS) andPDIP has positive influence on health spending (while Demokrat and Golkar partydoesn’t have significant influence). Golkar party and parties with religiousbackground has negative influence while Demokrat and PDIP doesn’t have significantinfluence on education spending."

"Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk menjabarkan bentuk pelaksanaan kebijakan luar negeri India yang dijalankan oleh negara tersebut berkenaan dengan Look East Policy yang dalam kerangka penjabarannya didahului dengan mengkaji faktor-faktor, baik internal maupun eksternal, yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri India dalam mengeluarkan Look East Policy terhadap negara-negara ASEAN. Faktor-faktor internal yang dimaksud adalah berupa perkembangan dalam kondisi politik, ekonomi, dan keamanan domestik India yang menstimulasi negara tersebut untuk merilis Look East Policy. Disisi lain, faktor-faktor eksternal mencakup pengidentifikasian berbagai masalah yang terutama muncul dikarenakan perubahan pada lingkungan eksternal India dengan perubahan-perubahan yang terjadi pasca-Perang Dingin. Penjabaran lebih lanjut akan diterangkan dengan bentuk aplikatif dari implementasi kebijakan Look East Policy terhadap ASEAN dalam tiga tataran. Tataran yang pertama adalah tatanan antara implementasi kebijakan Look East Policy India sebagai negara dengan ASEAN sebagai organ regional. Tataran yang kedua adalah tatanan antara implementasi kebijakan Look East Policy India sebagai negara dengan kerjasama sub-regional dalam ASEAN. Tataran yang ketiga adalah tatanan hubungan bilateral antara implementasi kebijakan Look East Policy India dengan Negara-Negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini mengambil bentuk penelitian deskriptif untuk menjabarkan realisasi kebijakan Look East Policy secara komprehensif pada implementasi yang memiliki relevansi dengan latarbelakang kebijakan India untuk merilis Look East Policy yang terkait dengan arah kebijakan luar negeri negara tersebut untuk menata kembali hubungan luar negerinya dengan negara-negara ASEAN. Penjabaran realisasi kebijakan Look East Policy atas negara-negara ASEAN, baik yang memiliki dimensi ekonomi maupun non-ekonomi, akan menjadi fokus pada penelitian ini.

---

The goal of this research is to describe the form of India?s foreign policy. India?s foreign policies are closely related to Look East Policy orientation. The description of India?s foreign policy begins with the study of explanations to the factors which came as an input factor toward India?s Look East Policy to ASEAN Countries. There are several factors that came as background. These factors are divided into two categories, internal and external factors. Further description will be explained by the explanation of applicative form of look east policy orientation in three levels. The first level will emphasize the relation between the implementation of India?s look east policy and the ASEAN as a regional organ. The Second level will emphasize the relation between the implementation of India?s look east policy and the sub regional cooperation within the ASEAN territories. The third level will emphasize the relation between the implementation of India?s look east policy and the countries of ASEAN territories as bilateral relations. This research takes a form of descriptive research to describe the realizations of India?s look east policy comprehensively at the level of implementation that relevance with the background of India?s foreign policy which related to its orientation due to the redefining india?s foreign relations toward ASEAN Countries. The implementation of India?s ‗Look East Policy? foreign policy -economically or non-economically- will be the focus study of this research."

"Studi mengenai kemenangan PKS pada pemilihan umum serentak tahun 2019 diKota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan tersebut.Fokus pada studi ini adalah kemenangan dengan perolehan suara tertinggi yangdiraih PKS dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaDepok pada Pemilu Serentak tahun 2019 dan faktor-faktor yang berperan terhadapkemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teori tipologipartai politik dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Berdasarkan teori ini, penulis mencoba untuk mengklasifikasikan tipologi partai kemudian melihat tahapan strategi politik PKS di pemilu serentak tahun 2019.Tehnik pengumpulan data pada studi ini adalah melalui hasil wawancaramendalam dan studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.Hasil studi ini mengungkapkan PKS dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Depok padaPemilu Serentak tahun 2019 berhasil menjadi pemenang dengan meraih suara tertinggisebesar 20,81% sehingga memperoleh 12 kursi. Kemenangan tersebut adalah karenadidukung oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari : ideologiIslam PKS, peran pengurus dan kader PKS. Faktor eksternal terdiri dari : WalikotaDepok periode tahun 2015-2020, organisasi Front Pembela Islam (FPI), konsistensisikap politik PKS sebagai partai oposisi dan dalam pilihan koalisi pilpres.Pada studi ini disimpulkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal tersebutsaling melengkapi dan mendukung antara satu dengan lainnya sehingga berperanmeningkatkan elektabilitas dalam upaya pemenangan PKS.

---

This study regarding the PKS victory in the 2019 concurrent election in Depok

City is important because it will provide an explanation of the factors that play a role in

this victory.

The focus of this study is the victory with the highest votes acquisition achieved

by PKS in the election of Depok City Regional Representative Council (DPRD)

Members in the 2019 Concurrent Election and the factors that contributed to this

victory. To answer these problem, the typology theory of political parties and the theory

of political strategy from Peter Schroder are used. Based on this theory, the author tries

to classify party typology and then looks at the stages of PKS political strategy in the

2019 concurrent elections.

Data collection techniques in this study were through in-depth interviews and

literature study then analyzed using a qualitative approach. The results of this study

reveal that PKS in the election of Depok City DPRD Members in the 2019 Concurrent

Election succeeded in becoming the winner by achieved the highest vote of 20.81%,

thus obtaining 12 seats. This victory was supported by internal and external factors.

Internal factors consist of: PKS Islamic ideology, the role of PKS administrators and

cadres. External factors consist of: the Mayor of Depok for the 2015-2020 period, the

Islamic Defenders Front (FPI) organization, the consistency of PKS 'political stance as

an opposition party and in the choice of the presidential election coalition.

In this study it is concluded that these internal and external factors complement

and support one another so that they play a role in increasing electability in PKS

winning efforts."

"ABSTRAKDalain sistem domokrasi, partai politik (parpol) adalah kendaraan utama menuju puncak "kekuasaan kenegaraan". Oleh Karena itu, berbagai target dan strategi ditetapkan parpol untuk mencapai kekuasaan tersebut. Di antara sekian banyak parpol yang eksis di ranah politik Indonesia, ada satu parpol yang mendapat perhatian tebih yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang satu ini mendapatkan banyak simpati dan harapan dari masyarakat luas karena sepak terjangnya yang jujur, bersih dan peduli. Tidak heran jika kernudian pada pemilu tahun 2004 yang lalu partai ini mendapatkan tonjakan suara yang sangat signifikan sebesar 7 % suara dari sebelurnnya I %. Target besar capaian suara pun telah dicanangkan para fungsionaris PKS untuk pemilu 2009 yang akan datang sebesar kurang lebih 20% suara. .Iumlah yang diprediksi cukup untuk mengantarkan PKS ke tangga kekuasaan baik di legislatif bahkan mungkin eksekutif. Akan tetapi di balik simpati dan harapan tersebut terselip kekhawatiran bahkan kecurigaan. Bahwa PKS sebagai parpol berasas Islam di batik agenda human isnya selama ini tersimpan hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan syari'at sebagai landasan hukumnya. Sebuah agenda yang akan mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depannya.Dari paparan di atas, maka dirasakan perlu melakukan penelitian untuk mengetahui konsepsi PKS tentang bentuk negara yang paling ideal buat sebuah negara bernama Indonesia. Sebuah konsepsi yang juga berhubungan dengan banyak isu-isu scnsitif seputar relasi againa dan negara dalam konteks Indonesia, seperti isu Piagam Jakarta, formalisasi syari'at Islam di ranah negara dan lainnya.Penelitiannya sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekalan hermeneutika. Dalam konteks ini, penulis menghadirkan dan menganalisa hail-hasil wawancara dengan beberapa fungsionaris PKS dan menginterpretasikan teks yang terdapat dalam data utama berupa manuskripmanuskrip internal partai dan data penunjang berupa tulisan tokoh maupun orang lain tentang PKS dengan berbagai aspeknya.Hasil penelitiannya sendiri menunjukan bahwa kecurigaan sebagian orang tentang PKS yang mempunyai hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam tidak terbukti. PKS ternyata mempunyai konsepsi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang sudah diterapkan selama inl adalah sesuatu yang final. Kecuali ada konsensus dari mayoritas komponen bangsa untuk rnerubahnya. Dan perubahan tersebut bagi PKS harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

---

ABSTRACT

In political system democration, political party is vehicles excellent go to the top "political power". Along of thet, various of goals and strategy specified by political party to reach the power. Among so much politics party which exist in political arena of Indonesia. Any one political party getting attention more that is prosperous justice party. Party which is one this get a lot of sympathy and expectation from wide development because kisking dashing against of which surprised honest, clean and care. Not if at general election of year 2004 then this party get the gamble voice of very significant of equal 7 % voice from previously 1 %. Big target performance of voice cymbal have all fungsionaris prosperous justice party for the election of 2009 to came equal to more or less 20 % voice. Quantity which predictions of last for squiring prosperous justice party to doorstep power, well ini legislative even possible executive. However at the opposite of the expectation and sympathy slipped between a care even afraid. Even prosperous justice party as political party have ground to of Islam at the opposite of humanist agenda during saving in hidden agenda to make Indonesia at state Islam by syari'at as base of justice. An agenda to menace the taking place of totality state of Republic of Indonesia to the fore it?s his.

From description of above is hence felt require to conduct the research to know conception prosperous justice party most ideal of government make a so called state of Indonesia a conception which also relate to a lot of sensitive issue in around relations ship of religion an state in contexs of Indonesia, for the example of Jakarta charter issue, formalisation syari'at Islam in state region and other.

Its own research represent the research qualitative by using approach hermeneutika. In this context is writer attend and analyse the picking interview with a few fungsionaris prosperous justice party and interpret the text which in especial data in the form of internal manuscript of party and aupporter data in the form of article of figure and also others of about preporous justice party by various its aspect.

Result of its own research indicate that the suspicions of some people of about preporous justice party having hidden agenda to make Indonesia as unprovable state Islam. Preporous justice party in the reality have the conception that totalitarian state republic of Indonesia, Pancasila and invite the elementary invitar I945 as is applied during the time is something that final. Except there is cocsensus from component majority nation for the fox of it. And the change preporous justice party have to as according to constitution going into effect."

"Penelitian ini meneliti konflik internal di Partai Keadilan Sejahtera tahun 2016 antara anggota DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS yaitu Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Konflik antara Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS bukanlah konflik yang hanya bersifat Individualistis tetapi juga bersifat Faksional. Konflik ini dipicu akibat pemecatan yang dilakukan Pimpinan DPP PKS kepada Fahri Hamzah karena tidak patuh pada putusan Pimpinan partai dan melanggar AD/ART partai.Fokus penelitian ini adalah pada mengapa faksionalisasi dapat mempengaruhi konflik internal di Partai Keadilan Sejahtera antara Fahri Hamzah dengan pimpinan DPP PKS. Teori utama yang digunakan ialah teori konflik politik Maswadi Rauf dan Marcus Mietzner, serta didukung oleh teori dari ahli lain mengenai faksionalisasi Dennis C. Beller, Frank P. Belloni, dan David Hine. Rauf menyatakan bahwa konflik timbul karena kelangkaan posisi dan sumber-sumber, tetapi Mietzner mengungkapkan bahwa konflik internal partai disebabkan karena partai politik yang tidak terlembaga dengan baik yang ditunjukkan dari gagalnya mekanisme resolusi konflik internal partai. Sedangkan Beller dan Belloni menyatakan bahwa keberadaan faksionalisasi di tubuh partai dapat dipahami sebagai pemicu konflik karena kecenderungan aktor yang bertindak secara kolektif demi mencapai tujuan bersama.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konflik antara Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pencampuran antara nilai-nilai (values) PKS yang sudah dilanggar oleh Fahri Hamzah yang bercampur dengan eksistensi Faksi yang bersaing secara tidak sehat di internal PKS. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena adanya kepentingan politik dari pemerintah akibat kritik keras Fahri Hamzah terhadap pemerintah karena hubungan antara KPK dengan PKS kurang baik setelah LHI ditangkap.Pada penelitian ini  disimpulkan bahwa konflik antara Fahri Hamzah dengan pimpinan partai terjadi akibat dari faksionalisasi yang tidak terlembaga dengan baik sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan partai yang tentu saja tidak terorganisir oleh semua kalangan PKS.

---

This research discusses about the Prosperous Justice Party internal conflict in 2016 between members of the Republic of Indonesia DPR for the 2014-2019 period namely Fahri Hamzah and the Prosperous Justice Party Leaders of the Syuro Council namely Habib Salim Segaf Al-Jufri and President party Mohamad Sohibul Iman. The conflict between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders is not a conflict that is only individualistic but also factional. The conflict was triggered by the dismissal carried out by the Prosperous Justice Party Leader to Fahri Hamzah because he did not comply with the party leadership and violated the party's AD/ART (basic rules).

The main focus of this study is why factionalism could influence internal conflict in Prosperous Justice Party between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders. The main theory used in this study are Rauf's and Mietzner's conflict political theory, and it is supported  by theories from experts such as Dennis C. Beller, Frank P. Belloni, dan David Hine about factionalism. Rauf stated that the conflict occurred because of a vacant position and resources, but Mietzner revealed that the party's internal conflict was caused by political parties that were not well institutionalized as indicated by the failure of the party's internal conflict resolution mechanism. According to Beller and Belloni stated that the existence of factionalism in the party's body can be understood as a trigger for conflict because of the tendency of actors who act collectively to achieve common goals.

This study uses qualitative research methods with techniques for collecting data on observation, in-depth interviews and document studies. The principal findings of this study reveal that the conflict between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders was caused by internal and external factors. Internal factors are caused by a combination of Prosperous Justice Party values that have been violated by Fahri Hamzah with the existence of Prosperous Justice Party factions that compete unfairly within Prosperous Justice Party. While external factors are caused by the political interests of the government due to Fahri Hamzah's strong criticism of the government because of the relationship between the KPK and PKS is poorly after LHI was arrested.

The conclusion of this study shows that the conflict between Fahri Hamzah and party leaders was a result of factionalism that was not well institutionalized that had been violated as a result of party policies which of course were not organized by all Prosperous Justice Party Leaders circles."