Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah menghitung potensi penerimaan dan efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru Jakarta Utara Tahun 2008. Variabel-variabel yang digunakan meliputi data produksi ikan, data harga lelang, harga pedoman ikan, dan besarnya tarif retribusi.Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari instansi pemerintah terkait. Adapun data primer dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur (tidak ada kuesioner) terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan ikan.Total potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.095.011.248,03, terdiri dari potensi penerimaan retribusi ikan dari laut Rp 465.000.694,53 dan potensi penerimaan retribusi ikan dari darat sebesar Rp 630,010,553.50. Kontribusi potensi penerimaan retribusi ikan dari darat adalah 57,53%, lebih besar dibandingkan kontribusi ikan dari laut yaitu 42,47%.Efektivitas pemungutan retribusi di TPI Muara Baru adalah sebesar 37,60%, dan merupakan hasil rata-rata efektivitas pemungutan retribusi ikan dari laut sebesar 76,38% dan ikan dari darat sebesar 8,98%. Efektivitas pemungutan retribusi pada tahun 2008 adalah kurang karena masih terdapat 62,40% potensi penerimaan retribusi yang belum berhasil dipungut.Rata-rata total produktivitas realisasi penerimaan retribusi di TPI Muara Baru tahun 2008 sebesar Rp 42.000,01 per ton yang berasal dari ikan dari laut sebesar Rp 72.480,70 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 11.519,32 per ton. Adapun total produktivitas potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan adalah sebesar Rp 40.968,02 per ton yang merupakan rata-rata atas produktivitas ikan dari laut sebesar Rp 69.897,20 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 12.038,84 per ton.

---

The goal of this study is to calculate the revenue potency and the collecting effectivity of fish auction retribution at Muara Baru Fish Auction Place (FAP) North of Jakarta in 2008. Variables of the study are produce of fish data, auction price of fish, fixing price of fish, and amount of retribution tariff.The research design is descriptive research used primary and secondary data. The secondary data is compiled from government related institution and the primary data is collecting from no structure interview (no questioner) to people who related with fish auction.Total of potency of the fish auction retribution revenue at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 1.095.011.248,03, divided by the auction retribution revenue of fish from the sea is amount Rp 465.000.694,53 and the auction retribution revenue of fish from the land is amount Rp 630,010,553.50. The contribution of the retribution revenue potency of fish from the land is bigger than fish from the sea (57,53% : 42,47%).The effectivity of retribution collecting at Muara Baru FAP is 37,60% and it?s average of the effectivity of retribution collecting fish from the sea is 76,38% and fish from the land is 8,98%. The effectivity of retribution collecting in 2008 is low because there is still 62,40% of the revenue potency of retribution that haven?t collecting.The average of total productivity of the retribution revenue realization at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 42.000,01 per ton, supported by fish from the sea is amount 72.480,70 per ton and fish from the land is amount Rp 11.519,32 per ton. Total productivity of the retribution revenue potention is amount Rp 40.968,02 per ton, the average productivity that supported by fish from the sea is amount Rp 69.897,20 per ton and fish from the land is amount Rp 12.038,84 per ton."

"Penelitian ini berfokus pada administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dengan menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan Devas, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya retribusi dilakukan dengan membuat peraturan daerah yang mengatur retribusi, pihak pengelola berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dan pengelola telah melakukan kegiatan retribusi secara efektif berdasarkan tinjauan IKR dan efesien berdasarkan perhitungan REBP. Permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke antara lain sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas, keterbatasan modal dari pembeli ikan, dan masih terdapat bongkar ikan di luar TPI Muara Angke.

---

The focus of this study is to analyze administration of fish auction retribution collection at Muara Angke fish auction place (FAP) in DKI Jakata Province. The purpose of this study are to analize administration of fish auction collection based on theory administration of local revenue by Nick Devas and also analize set of problems in collecting fish auction retribution. The research's approach is the quantitative approach, the method data's collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.

The result of this study suggest that there are charge effort in administration of fish auction retribution, first formulating upcoming local government rule about fish auction retribution and second local goverment try to improve services provided. The goverment has managed retribution procedure effectively based on index of retribution performance (IKR) and efficciently for efficiency ratio of collection cost (REBP). The problems of fish auction retribution collection are limited amount of facilities, limited amount of fish buyer?s capital and there are loading and unloading of fishes outside Muara Angke fish auction place."

"Tesis ini membahas tentang perencanaan pengembangan TPI Kronjo, Kabupaten Tangerang. Pengembangan TPI diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan Analisis Proses Hirarki (AHP) melalui Focus Group Discussion (FGD) dan analisis deskriptif. Data primer diperoleh dari persepsi para ahli. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa prioritas level skenario adalah Meningkatkan Sarana dan Prasarana TPI dengan bobot 51,9% sementara hambatan yang paling besar adalah masalah pendanaan dengan bobot 31,7%. Pelaku yang paling berperan dalam pengembangan TPI adalah Pemda dengan bobot 69,5%. Pemerintah Daerah perlu menyediakan TPI dan infrastrukturnya agar produktivitas masyarakat pesisir meningkat. Keberadaan infrastruktur yang memadai dan efisien menjadi syarat mutlak untuk mencapai kemajuan sosial ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan angka kemiskinan. Adapun kebijakan yang perlu ditempuh oleh Pemda adalah Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dengan bobot 30,6% sehingga dapat meningkatkan Sarana dan Prasarana TPI Kronjo.

---

The focus of this study is to plan TPI’s Development in Kronjo. The development of TPI is expected to increase the fishermen’s income. This is qualitative research using Analytic Hierachy Process (AHP) approach trough Focus Group Discussion (FGD) and descriptive analysis. The primary data were collected from experts’s perception. The research suggests that the priority of scenario is the better availibity of infrastructure with weight 51.9% while the greatest impediment is budgetary constraint with weight 31.7%. Regional Government contributes to TPI’s Development the most with weight 65,9%. Regional Government should provide the availability of TPI infrastructure to increase fishermaen productivity. This would be increasing productivity of seashore’s civilization. Sustainable socioeconomic development and poverty reduction cannot be achieved without adequate and efficient infrastructure. The Policy which was implemented by Regional Government to develop TPI infrastructure is Human Resources Capacity with global weight 30.6%."

"Kondisi keuangan daerah merupakan hal penting dalam menentukan kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Untuk daerah tingkat II retribusi daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan asli daerah. Retribusi Pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang cukup potensial menjadi sumber pendapatan asli daerah tingkat II. Apalagi dengan titik berat otonomi yang diletakkan di daerah tingkat II, berbagai upaya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat II untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Administrasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara. Pemilihan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara sebagai lokasi penelitian karena daerah ini merupakan salah satu daerah tingkat II yang ditunjuk sebagai proyek percontohan otonomi daerah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.Dalam penelitian ini ddcaji (1) Bagaimana proses pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Dati II Aceh Utara. (2) Sejauh mans peranan retribusi pasar sebagai sumber penerimaan daerah bagi Kabupaten Tingkat II Aceh Utara. (3) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.Administrasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara di bidang pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar ternyata Dinas Pendapatan Dati II Aceh than ternyata belum sepenuhnya melaksanakan sistem dan prosedur menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).Walaupun penerimaan retribusi pasar cukup signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan dari jenis-}enis retribusi daerah lainnya, namun hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara belum dapat mengandalkan penerimaan retribusi pasar sebagai somber pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi administrasi penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah.Dari hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap administrasi penerimaan retribusi pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara, yaitu aparat pelaksana, sistem, strategi, struktur organisasi, gaya kepemimpinan dan nilai-nilai bersama."

"ABSTRAKSTK merupakan salah satu penyakit yang dilaporkan oleh badan statistik perburuhan di negara maju sebagai penyakit yang sering dijumpai di kalangan pekerja industri. Pada pekerja pemotong ikan di Muara Baru mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya STK karena gerakan memotong ikan yang memerlukan tenaga dan dilakukan secara berulang dan terus menerus.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gerakan berulang dan faktor-faktor lain (usia, posisi dan masa kerja) dengan timbulnya STK pada tenaga kerja informal pemotongan ikan di Tempat Pelelangan ikan Muara Baru. Penelitian dilakukan bulan Juli- Agustus 2016 di Tempat pelelangan ikan Muara Baru di Jakarta dengan jumlah responden 76 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, pemeriksaan fisik neurologis dengan test phalen dan tinel, pengamatan gerakan berulang dan posisi menggunakan brief survey. Berdasarkan hasil analisis penelitian dari 76 pekerja sebanyak 53 (69.7%) mengalami STK dan terdapat hubungan yang bermakna antara usia, gerakan repetitif dan posisi saat memotong. Pekerja dengan usia lebih dari 30 tahun berisiko 6.44 kali lebih besar untuk mengalami STK. Untuk gerakan repetitif, pekerja yang termasuk berisiko akan mengalami 8.89 kali lebih besar daripada pekerja yang tidak berisiko melakukan gerakan repetitive. Sedangkan untuk posisi, pekerja yang bekerja dengan posisi berisiko saat memotong akan meningkatkan resiko STK 22.97 kali . Untuk masa kerja berdasarkan hasil analisis tidak ada hubungan bermakna antara masa kerja dengan kejadian STK.

---

ABSTRACT The Carpal Tunnel Syndrome is stated by labor institution reports in developed countries as a common health issue found among industrial worker. In Muara Baru, the fish cutters are part of the industrial worker highly at risk to the Carpal Tunnel Syndrome as a result of daily exposure to repetitive movements of cutting fish.This research is conducted to gain facts about The Carpal Tunnel Syndrome associations to repetitive movements and other relating factors (age, work position, and working period) and how it affects the fish cutter at Muara Baru Fish Auction.The research was conducted on Juli to August 2016 at the Muara Baru Fish Auction Jakarta with 76 subjects involved. The data was collected through questionnaire, a neurological physical tests that comprise of the Phalen and Tinel tests, and also observation to repetitive movements and position based on a brief survey.Based on analysis, it was discovered that of all 76 subjects, 53 subjects (69.7%) have the Carpal Tunnel Syndrome and relate to factors such as age, repetitive movements and position, while age above 30s are 6.44 times higher at risk. On the repetitive movement variable, high risk subjects have 8.89 times higher chance than those with lower risk due to the repetitive movements. Within the position variable, subjects with higher risk position are 22.97 times more likely to have the Carpal Tunnel Syndrome compared to the lower risk position. As for the period of times, there is no significant indication that relates the working period to the carpal Tunnel Syndrome."

"Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2014 tentang e- Retribusi, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kebijakan e-Retribusi di DKI Jakarta ditinjau dari teori McMaster. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2014 dapat mengoptimalkan Retribusi Daerah dengan memenuhi ketiga dimensi karena menggunakan sistem online, serta memberikan solusi dari kekurangan peraturan sebelumnya.

---

As the regulation of governor Nomor 11 tahun 2014 was assigned about e- Retribution, so the local revenues that sourced by local retribution could be optimal. The aim of this research is to analyze the evaluation of e-Retribution's rule in DKI Jakarta based on McMaster?s theory. This research uses quantitative approach with the types of research is descriptive. The results of this research is tha the regulation of governor Nomor 11 tahun 2014 could optimalization local retribution with fulfill all third dimensions because of using online system, and gives the solution of the previous rules."

"ABSTRAKKegiatan lelang merupakan kegiatan yang patut diperhitungkan guna pembangunan ekonomi suatu Negara. Terkait dengan lelang eksekusi pengadilan, pemberian data palsu pada proses penyitaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan lelang dapat dipidana karena pelanggaran terhadap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga tentu mengakibatkan kerugian pada para pihak baik pada pihak yang terkait dalam lelang itu sendiri maupun bagi pihak lain di luar lelang. Dengan tindak pidana tersebut akan melahirkan lelang yang cacat hukum dan Risalah Lelangnya sendiri menjadi batal demi hukum. Peraturan lelang sendiri telah mengantisipasi agar tidak terjadi tindak pidana itu dengan membuat sejumlah aturan-aturan yang cukup memadai, namun walaupun demikian tetap saja ada celah bagi para pihak untuk melakukan pelanggaran pembuatan Risalah Lelang karena adanya human error. Dalam penulisan tesis ini akan dikemukakan pembahasan yang menyeluruh tentang pengaruh tindak pidana pada tahap pra pelelangan terhadap keabsahan lelang

---

ABSTRACT

Auction is an activity that should be taken into account for the economic development of a country in relation to the auction execution by court, a person who gave false data in the confiscation process by court which was followed by an auction shall be liable for violations of the article of the Penal Code, because it would harm both parties involved in the auction and other outside the auction . This offense is going to make the auction flaws and the auction deed (Risalah Lelang) becomes null and void. Auction regulations have been anticipating the occurrence of crimes by making a number of rules. Nevertheless, there is still a gap for the parties to violate the manufacture of Proceedings auction due to human error. This thesis will be presented a thorough discussion of the effect of a crime conducted at the pre auction stage to the validity of the auction."

"Pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2012 memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2012 yang mengatur kenaikan tarif retribusi parkir di sejumlah titik jalan di Kota Bogor, salah satunya di Jalan Suryakencana. Tingginya kenaikan tarif parkir memicu penolakan warga setempat. Mereka menolak kenaikan tarif retribusi parkir yang mencapai 240%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa tarif parkir yang saat ini dibayar oleh masyarakat. Penelitian juga mengkaji berapa Willingness To Pay (WTP) terhadap tarif retribusi parkir dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode Contingen Valuation dengan Bidding Game dan Double Bounded Dichotomous. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dan analisis crosstab (tabulasi silang) untuk mengetahui hubungan pengguna jasa dalam menentukan besaran nilai WTP.Hasil penelitian menemukan rata-rata tarif retribusi yang dibayar sebesar Rp 4970 untuk pengguna mobil dan Rp. 2135 untuk pengendara motor. Tarif tidak harus tunggal, bisa progresif. Tarif dapat dinaikkan jika fasilitas pelayanan parkir diperbaiki. Bila diperbaiki satu aspek, WTP responden mobil naik menjadi Rp 6330 dan motor naik menjadi Rp 2665. Bila diperbaiki dua aspek, WTP responden mobil akan naik menjadi Rp 6590 dan Rp 2855 bagi pengendara motor. Bila diperbaiki tiga aspek, WTP naik menjadi RP 7060 bagi pengguna mobil dan Rp 3020 bagi pengguna motor. Dan bila diperbaiki seluruh layanan parkir, WTP meningkat menjadi Rp 7320 bagi pengendara mobil dan Rp 3410 bagi pengendara motor. Perbaikan paling utama yang harus diprioritaskan adalah kemudahan mendapatkan akses parkir dan bebas macet.

---

Since 2012 Bogor City Government released a local regulation No. 4/2012 which enforced the control of tariff retribution in several locations in Bogor City, including Suryakencana Street. It triggered local society`s refusal. They disagree with the increasing of tariff retribution. This study was conducted to determine how much parking tariff is paid and also examines public`s Willingness To Pay (WTP) of parking rates and the factors that influence it by using Contingen Valuation Method and Bidding Game in Double Bounded Dichotomous. This study using descriptive analysis and crosstab analysis to determine the service user relationships in determining the WTP. From this study it is known that the the average levy paid are Rp. 4970 for car users and Rp. 2135 for motorcycle users.

This study has also found that the tariff can be progressive. Rates can be increased if the park service facilities are repaired. When Government corrected one aspect, WTP respondents rose to Rp 6330 for car user and Rp 2665 for motorcycle users. When Government corrected two aspects, WTP will rise to Rp 6590 for car users and Rp 2855 for motorcycle users. When corrected three aspects, WTP rose to Rp. 7060 for car users and Rp. 3020 for motorcycle users. And when the entire parking service is improved, WTP increased to Rp 7320 for car users and Rp 3410 for motorcycle users. The most important improvements that should be prioritized is the easy access and free parking jams."

"Timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat, sektor rumah tangga sebagai sumber sampah terbesar dari timbulan tersebut belum dikenakan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan hingga tahun 2017 melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 yang mengenakan tarif atas pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tinggal. Sementara timbulan sampah terus meningkat, kebijakan tersebut kemudian dicabut melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021, mengembalikan tarif pelayanan persampahan/kebersihan untuk sektor rumah tangga menjadi nol rupiah. Padahal, pengenaan tarif dapat menjadi alat untuk mengendalikan timbulan sampah dan perilaku di sektor rumah tangga sehubungan dengan ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga di DKI Jakarta, dan alternatif pengenaan tarif retribusi pada sektor rumah tangga yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang melatar belakangi perubahan kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan retribusi di rumah tangga, serta alternatif yang dapat dilakukan. Latar belakang Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 adalah amanat penyesuaian tarif dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penolakan dari Wajib Retribusi dan anggota dewan terkait, serta adanya persepsi pengenaan tarif ganda di masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga adalah berupa resistensi masyarakat di sektor rumah tangga, basis data pemungutan yang belum memadai, dan Sumber Daya Manusia terkait yang belum mendukung berjalannya kebijakan. Sementara itu alternatif pengaturan retribusi yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan adalah berupa implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan panduan perhitungan kalkulator pengenaan tarif retribusi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memberikan paksaan dan kesadaran akan diperlukannya pembiayaan dalam pengelolaan sampah, pengaturan tarif berdasarkan prinsip Pay As You Throw, dan peningkatan pemahaman SDM terkait untuk memupuk kesadaran dan kepatuhan dalam pengenaan tarif retribusi yang akan dilakukan.

---

Waste generation in DKI Jakarta Province continues to increase, the household sector as the largest source of waste generation has not been charged a user charge rate for waste/cleanup services until 2017 through DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2017 which charges a tariff for waste collection services from residential homes. While waste generation continued to increase, the policy was later revoked through DKI Jakarta Governor Regulation Number 8 of 2021, returning the waste/cleanup service tariff for the household sector to zero rupiah. In fact, the imposition of tariffs can be a tool to control waste generation and behavior in the household sector in relation to this. The research aims to analyze the policy background, challenges faced in imposing retribution rates on the household sector in DKI Jakarta, and alternatives to imposing retribution rates on the household sector that provide disincentives for waste generation and have more consideration to environmental policy principles. The research is descriptive research with a qualitative approach and data collection of literature studies and field studies in the form of in-depth interviews. The research found that there are several reasons behind the policy change, challenges faced in imposing retribution on households, and alternatives that can be done. The background of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2021 is the tariff adjustment mandate in the Regional Tax and Retribution Law (UU PDRD), rejection from retribution payers and relevant council members, and the perception of double tariff imposition in the community. The challenges that must be faced by the government in imposing retribution rates on the household sector are in the form of community resistance in the household sector, an inadequate collection database, and related Human Resources that do not support the implementation of the policy. Meanwhile, alternative user charges imposition that provide disincentives for waste generation and give more consideration to the principles of environmental policy are the implementation of Permendagri No. 7/2021 that provides guidance on the calculation calculator for imposing user charge rates, improving the quality of waste management facilities and infrastructure that provide coercion and awareness of the need for financing in waste management, setting rates based on the Pay As You Throw principle, and increasing the understanding of relevant human resources to foster awareness and compliance in the imposition of retribution rates that will be carried out."