Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat harus terus dilakukan, salah satunya adalah dengan memajukan sektor riil yaitu dengan memberi kesempatan seluasnya bagi masyarakat untuk membuka unit-unit usaha baik skala kecil maupun menengah yang Iebih dkenal dengan UKM. Peran UKM dalam perekonomian sangat panting, terutama untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan peningkatan distribudi pendapatan sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.Kendala kebanyakan UKM adalah terletak pada kurangnya modal untuk memperluas usaha mereka. Untuk itulah diperlukan sekali peran BPRS dalam memeberikan pembiayaan kepada UKM.Kebanyakan UKM memiliki produktivitas yang rendah sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi BPRS dalam menyalurkan dananya kepada UKM. Untuk itulah, penelitian ini dilakukan guna melihat peran pembiayaan BPRS terhadap peningkatan produktivitas UKM dengan menggunakan anlisis regresi Linier Sederhana dan Uji Beda. Analisis tersebut menunjukkan bahwa peran pembiayaan BPRS berbeda antara UKM yang memiliki karyawan dan yang tidak.

---

ABSTRAKThe Social economic measurement and development must keep going of the activity is improving yhe real sector with giving the large opportunity for people to open the small or middle business units that is more popular with UKM. The role of UKM is very important in economic system, especially to enlarge the employees absorbing and the increasing of incoming distribution, therefore , it can decrease the proverty hopely. The problem of UK NI is mostly have low capital for support their business. That's wahy, the role of BPRS is needed in order to give the more capital for them.Most UKM have Iow productivity which make the difficulties for BPRS in case of distribute their fund to UKM. However, this research is done in addition to see how important the role of BPRS in facing the increase of UKM productivity. Using the simple Linier Regression and the different test. The Analysis result show that financing role of BPRS is different from the UKM which has employ and not."

"Penerapan dual banking system pada dunia perbankan di Indonesia berkembang menjadi dual system dengan Bank Umum Konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip syariah dengan membuka suatu Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dapat melaksanakan Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah Pelaksamaam Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling) pada BTN UUS dilihat dari aspek hukum dan dampaknya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam pelaksanaan layanan syariah pada BTN UUS merupakan salah satu bentuk perkembangan dari dual banking system yang diterapkan pada dunia perbankan Indonesia. Pelaksanaan Layanan Syariah pada BTN UUS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum islam. Dalam pelaksanaannya BTN UUS menggunakan sistem yang berbeda yang memisahkan aset Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya BTN Layanan Syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dimana BTN Layanan Syariah dapat melayani produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Namun pada kenyataannya BTN Layanan Syariah masih melayani produk penghimpunan dana saja. Pelaksanan Layanan Syariah pada BTN UUS memiliki dampak positif maupun negatif.

---

The implementation of dual banking system in Indonesian banking field has been developed became dual system with Conventional General Bank can run busines sactivities by using syariah principle through its Syariah Business Unit. Conventional General Bank which has Syariah Business Unit can actuate Syariah Services Policy (Office Channeling). The problem discussed in this topic is about the aspect of the law and its impact of the implementation of Syariah Services Policy (Office Channeling) in the BTN Syariah Business Unit. Research method being used to answer that problem is normative legal research with library methodology. Within the implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit is one of the development of dual banking system implemented in Indonesian banking field. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has already been comply with related Government Laws and Islamic Law. During the implementation Syariah Services, BTN Syariah Business Unit using different system to separate the Conventional Bank Assets with Syariah Bank Assets. But, during the Implementation BTN Syariah services is not fully comply with related Government Laws, whereas BTN Syariah Services can serve fund raising product, financing and other services. In the real condition, BTN Syariah services is still serve fund raising product only. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has positive and negative impact also."

"Sistem ekonomi dan keuangan Syariah telah diperkenalkan lebih dari dua dekade lamanya di Indonesia. Saat ini, sistem tersebut telah mencapai perkembangan yang luarbiasa. Karena itu, penting kiranya mengkaji prinsip-prinsip, jenis-jenis, dan melaksanaan akad dari perspektif hukum yang khas ini. Kajian berikut memperlihatkan asas-asas yang berlaku daiam kesepakatan sistem syariah terdiri dari prinsip keseimbangan, keadilan, dan konsensualisme. Sementara jenis-jenis kesepakatan yang berlaku di antaranya adalah pembelian dan penjualan, penyewaan, bagi hasil dan simpanan murni. Di bawah undang-undang dan regulasi yang baru. Bank Syariah memiliki potensi penawaran jasa yang lebih banyak dibandingkan bank yang dikelola secara konvensional."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimasi portofolio aset Bank Syariah Mandiri dalam menghasilkan bagi hasil yang maksimal dengan pendekatan metode Linear Perogramming model Asset Liability Management dan membandingkan apakah portofolio aset Bank Syariah Mandiri sudah optimal dalam memberikan bagi hasil kepada nasabahnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan marjin dan bagi hasil dengan perhitungan Linear Programming sebesar Rp. 31.746.218.000,- lebih tinggi Rp.6.300.954.000,- dibandingkan pendapatan aktual pada bulan Juli 2003 sebesar Rp.25.445.264.000,-. Dengan pendapatan yang lebih tinggi ini diharapkan distribusi bagi hasil kepada pihak ketiga akan lebih tinggi dibandingkan distribusi bagi hasil aktual. Perbandingan antara indikasi tingkat bagi hasil aktual untuk nasabah lebih rendah dari rata-rata tingkat bagi hasil selama Januari 2001 sampai Juni 2003. Jika dibandingkan dengan perhitungan metode linear programming, indikasi tingkat bagi hasil lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bagi hasil selama Januari 2001 sampai Juni 2003 dan indikasi tingkat bagi hasil aktual pada Juli 2003.Perhitungan dengan linear programming terbukti cukup efektif untuk digunakan dalam manajemen portofolio aset bank syariah. Dengan tingginya pendapatan yang diperoleh dari investasi maupun pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan distribusi bagi hasil kepada nasabah sehingga dapat menarik perhatian nasabah untuk menginvestasikan dananya di bank syariah.Namun demikian dalam penggunaannya sebagai alat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan bisnis riil pada waktu lalu, saat ini dan yang akan datang. Seperti faktor ekonomi makro pada masa resesi, normal dan booming juga perlu dipertimbangkan.

---

Optimation of Syaria Bank's Asset Portfolio in Profit Sharing Maximize (Case Study in Syaria Mandiri Bank)This research has a goal to analyze optimation of portfolio Syaria Mandiri Bank's asset in resulting maximum profit sharing with Linear Programming approach by asset liability management model and to compare if the portfolio of Syaria Mandiri Bank's asset has been optimum in giving maximum profit sharing to their customer.

Result of this research shows that margin revenue and profit sharing with linear programming method is Rp.31,746,218,000.- higher than Rp. 6,300,954,000.- compared by actual revenue on July 2003 is Rp. 25,445,264,000_-. The higher revenue can give profit sharing distribution to the third party higher than actual distribution profit sharing. The comparison between linear programming profit sharing level indication to the customer is higher than the average of profit sharing level for the period January 2001 until June 2003 and the actual profit sharing level on July 2003.

The Linear Programming method is proved effective enough to be used in portfolio management of syaria bank's asset. The higher revenue which is obtain whether from investment or financing is hoped that it could increase profit sharing distribution to the customer, so it may attract the customer's attention to invest their fund in syaria bank.

Although in the utilizing as utility in taking decision and planning, it needs adjustment and evaluation on economic condition and real business on the past, now and the future. As the economic macro factor on the recession, normal and booming period must be also considered."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah dengan menggunakan indikator profitabilitas, penyaluran kredit, dan risiko kredit. Metode yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Bank umum konvensional lebih menguntungkan daripada bank umum syariah dengan nilai ROA dan ROE yang lebih tinggi. Sedangkan bank umum syariah memiliki penyaluran kredit dan risiko kredit lebih tinggi daripada bank umum konvensional.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the differences between conventional commercial banks and sharia banks by using indicators of profitability, lending, and credit risk. The method used is financial ratio analysis. Conventional commercial banks are more profitable than sharia commercial banks with higher ROA and ROE. While sharia banks have higher lending and credit risk than conventional commercial banks."

"ABSTRAKMasalah kemiskinan menjadi sebuah persoalan yang sangat kompleks tetapi bukan berarti tidak dapat ditangani. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah dengan memberikan bantuan modal usaha. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi lembaga keuangan mikro LKM untuk memberikan modal usaha dalam bentuk pembiayaan mikro. Grameen Bank telah terbukti berhasil membangkitkan kegiatan ekonomi perempuan miskin di Bangladesh melalui pembiayaan mikro sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskikan sekaligus memberdayakan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas program pembiayaan mikro di Indonesia yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis crosstab, logit model dan Linear Probability Model LPM dalam mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro yang diberikan kepada nasabah tanggung renteng BPRS Al Salaam Bogor belum dapat membantu mereka keluar dari kelompok miskin serta keikutsertaannya dalam program pemberdayaan membuka peluang untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan didalam rumah tangga.

---

ABSTRACTThe problem of poverty becomes a very complex issue but it does not mean it can rsquo t be handled. One way that can be done to reduce the number of poor people in Indonesia is to provide seed money. These conditions provide an opportunity for microfinance institutions MFIs to provide seed money in the form of microfinance. Grameen Bank has proven successful in generating economic activity of poor women in Bangladesh through micro finance so as to reduce the poverty level while empowering women. This study aims to examine the effectiveness of microfinance programs in Indonesia provided by Islamic microfinance institutions in alleviating poverty and women 39 s empowerment. The results show that microfinance program given to BPRS Al Salaam Bogor client can not help them out of the poverty and their participation in the empowerment program opens the opportunity to participate in making decisions in the household. "

"ABSTRAKKrisis ekonomi global pada tahun 2015 dan menguatnya peran financial technology fintech telah menimbulkan berbagai reaksi, antara lain menguatnya peran regulasi perbankan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, hal ini telah memicu munculnya beberapa regulasi perbankan, antara lain regulasi terkait stimulus untuk pembiayaan bank syariah POJK No. 12/POJK.03/2015 dan penerapan Branchless Banking atau Layanan Laku Pandai POJK No.19/POJK.03/2014 untuk mendorong perkembangan perbankan di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran regulasi perbankan tersebut dalam penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi panel berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah PYD , sedangkan variabel independennya adalah variabel fundamental bank syariah yang dipengaruhi oleh regulasi terkait yaitu rasio kecukupan modal CAR , pembiayaan UMKM PYDUmkm , migrasi status pembiayaan ? ?PFNPF , investasi bank InvBank , dummy branchless banking BBDummy serta variabel kinerja bank syariah seperti Financing Deposit Ratio FDR , Return on Asset ROA dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO . Sementara variabel makroekonomi yang digunakan antara lain jumlah uang beredar M2 , nilai tukar rupiah terhadap dollar KURS dan Inflasi. Adapun data yang digunakan adalah data dari 12 bank umum syariah di Indonesia sepanjang periode kuartal 3.2015-kuartal 2.2017. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, variabel CAR berpengaruh negatif terhadap PYD sementara variabel PYDUmkm, ? ?PFNPF, InvBank berpengaruh positif terhadap PYD. Kedua, BBDummy berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PYD. Ketiga, variabel kebijakan makroekonomi yaitu M2 berpengaruh positif terhadap PYD, sedangkan variabel KURS dan Inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PYD. Keempat, FDR berpengaruh positif terhadap PYD sedangkan ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap PYD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa regulasi OJK POJK No. 12/POJK.03/2015 memang berperan dalam akselerasi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Sementara regulasi terkait financial technology dirasakan belum terlalu efektif, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dan perbankan syariah, dalam upaya mendorong perkembangan perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan ke depan.

---

ABSTRACTThe global economic crisis in 2015 and the strengthening of the role of financial technology fintech has led to various reactions, including the strengthening of the role of banking regulation to maintain economic stability. In Indonesia, this has triggered the emergence of several banking regulations, including regulation related to the stimulus for Islamic bank financing POJK No. 12 POJK.03 2015 and the application of Branchless Banking or Layanan Laku Pandai POJK No.19 POJK.03 2014 to encourage the development of banking in Indonesia. Therefore, this study aims to see the role of banking regulation in the distribution of financing by sharia banks in Indonesia. This study uses quantitative method with multiple panel regression model. Dependent variable used is the financing provided by sharia banking PYD , while the independent variable is the fundamental variable of syariah bank influenced by related regulation that is capital adequacy ratio CAR , UMKM financing PYDUmkm , migration financing status PFNPF , investment banks InvBank , dummy branchless banking BBDummy as well as sharia bank performance variables such as Financing Deposit Ratio FDR , Return on Assets ROA , and operating expense to operating income ratio BOPO . While the macroeconomic variables used include the money supply M2 , the exchange rate of rupiah against the dollar KURS and Inflation. The data used is data from 12 sharia banks in Indonesia during the quarter 3.2015 quarter 2.2017. This research yields some findings. First, the CAR variable has a negative effect on PYD while the PYDUmkm, PFNPF, InvBank variables have a positive effect on PYD. Second, BBDummy has positive but not significant effect on PYD. Third, macroeconomic policy variable that is M2 has positive effect to PYD, while KURS and Inflation variables have negative but not significant effect to PYD. Fourth, FDR has positive effect on PYD while ROA and BOPO have negative effect on PYD. Overall, the results of this study imply that OJK regulation POJK No. 12 POJK.03 2015 does play a role in the acceleration of financing by Islamic banks in Indonesia. While the regulation related to financial technology felt not too effective, at least in the short term. These findings are expected to be an input, especially for the government and sharia banking, in an effort to encourage the development of sharia banking is strong and sustainable in the future. "

"Tujuan penelitian ini adalah mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kepala daerah dalam memilih opsi spinoff atau konversi terhadap bank daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 21 tahun 2008, bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan spinoff atau Konversi pada tahun 2023.Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk melihat faktor-faktor religiusitas kepala daerah yang mengukur dimensi ideologi yang diproyeksikan dengan ikatan partai islam dan nasionalis, faktor religiusitas penduduk yang diproyeksikan dengan jumlah populasi muslim dan disparitas perceraian dan menggunakan variabel-variabel kontrol fungsi daerah, ukuran bank dan pendapatan daerah terhadap pilihan spinoff atau konversi.Hasil dari penelitian ini tentang hubungan kemitraan yang positif dengan religiusitas daerah terkait negatif untuk mengambil keputusan konversi. Ukuran Bank berdampak negatif terhadap pengambilan keputusan sementara faktor demografis dan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan konversi

---