Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerusakan fisik bahan pustaka dan arsip, khususnya kertas, saat ini pernah menjadi isu utama di kalangan pustakawan dan arsiparis. Kerusakan kertas pada bahan pustaka dan arsip penting diperhatikan sehubungan dengan kandungan informasi dan kaitannya dengan konsep preservasi. Kerusakan dapat dimulai dari hal terkecil seperti hilangnya sebagian kandungan informasi sampai kerusakan besar yang menyebabkan kehilangan keseluruhan kandungan informasi pada bahan pustaka maupun arsip. Jenis kerusakan kertas yang sering terjadi, diantaranya: kertas keriput, rapuh, lengket, robek, hilang sebagian, bernoda, berjamur, berlubang karena gigitan serangga dan perubahan warna kertas menjadi kuning kecoklatan. Isu penggunaan kertas permanen di kalangan Internasional sudah banyak disuarakan sejak tahun 1990-an dimana IFLA, UNESCO dan kalangan pustakawan telah merintis penggunaannya.Permasalahannya di Indonesia saat ini, masyarakat khususnya instansi pemerintah sebagai pencipta arsip bernilai guna tinggi belum mengenal dan mengetahui tentang kertas permanen, selain itu belum ada standar khusus dalam hal ini Standar Nasional Indonesia (SNI) kertas permanen baik untuk arsip maupun buku rujukan. Oleh karena itu diperlukan SNI kertas permanen untuk arsip bernilai guna tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kesiapan dari stakeholder, antara lain pengguna, produsen dan pencntu kebijakan dalam mendukung penggunaan kertas permanen untuk arsip sehingga SNI yang akan dibuat nantinya dapat bermanfaat untuk diterapkan dan digunakan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui rumusan standar kertas permanen yang menjadi pegangan bagi stakeholder. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data sebagai berikut: 1) Regulator, yaitu ANRI yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusan Pengkajian dan Pengembangan dibantu para staf; 2) Produsen, diwakili Direksi PT. Kertas Padalarang dan R&D PT. Pindo Deli; 3) Konsumen, diwakili oleh arsiparis LIPI dan 4) Pakar, yaitu peneliti Balai Besar Pulp dan Kertas, Kepala Lab ANRI dan Kepala Pusat Preservasi Perpustakaan Nasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui teknik analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan.Kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) industri kertas di Indonesia siap dan sanggup untuk memproduksi kertas permanen, bahkan ada beberapa industri yang sudah memproduksi kertas permanen berdasarkan ISO 9706 tentang kertas permanen untuk dokurnen; 2) Konsumen kertas, khususnya instansi pemerintah, saat ini belum mengetahui pentingnya penggunaan kertas permanen untuk arsip bernilai guna tinggi, belum mengetahui adanya kertas permanen di pasaran dan beluin mengetahui adanya Keputusan Kepala Arsip Nomor 4 tahun 2000 tentang penggunaan kertas untuk arsip bernilai guna tinggi. Pada prinsipnya konsumen kertas siap menggunakan kertas permanen selama ada regulasi yang jelas ditunjang dengan adanya pedoman pelaksanaannya; 3) Pemerintah, dalam hal ini ANRI siap mengeluarkan keputusan Kepala ANRI berkaitan dengan penerapan kertas permanen untuk arsip bernilai guna tinggi apahila SNI kertas permanen sudah disahkan dan akan mensosialisasikannya kepada instansi-instansi penterintah terkait; 4) Pakar menyarankan untuk lebih menekankan persyaralan uji accelerated aging dalam SNI kertas permanen dan sebagai tahap awal penyusunannya dapat mengadopsi ISO 9706 tentang Kertas permanen untuk arsip sebagai rumusan dasar.

---

The physical deterioration of library materials and archives, especially of paper based, is now recognized as one of the major professional issues of librarianship and archivists. The deterioration of library materials and archives must be considered since it relates to information substance and preservation concepts. The deterioration could be very little, such as the missing of some information substance. The biggest deterioration happen when all the information substance in the library materials and archives are missing. The paper deterioration often occurs, such as wrinkled, vulnerable, sticky, torn, half missing, stained, moldy, or there are some holes because of bug bitten, and color changes. The use of Permanent paper issues in international level has been since 1990, when IFLA, UNESCO and librarians professional had been pioneering conducted in the use of it. The problem in Indonesia, especially in government institution as the decision maker of high use value archives is that they have not known and acknowledged about permanent paper; and there has not been any special standard in Indonesian National Standard (SNI) of permanent paper for archives or reference books. Because of that, SNI of permanent paper is essential for high use value archives. Based on the above explanation, the purpose of this research is to know the preparedness of stakeholder, in this case: user, producer and decision maker in supporting the permanent paper using for archives. Issuing SNI will be of some useful requirement to be implemented and used by them; user, especially government institution as permanent paper user and decision maker, especially The Indonesian National Archives (ANRI) that is responsible for establishing guidelines permanent paper for high valued archival use, either for appealing or compulsory. Another purpose of this research is to understand of characteristics permanent paper standard used for stakeholder. This is a qualitative descriptive research using data sources, such as: Regulator, ANRI, represented by Head of Development and Studies Center with staffs; Producer represented by director of PT Kertas Padalarang and R&D PT Pindo Deli; Consumers represented by LiPI archivists and Experts, researchers in Balai Besar Pulp and Kertas, Head of ANRI laboratory and Head of National Library and Preservation Center, Data collecting technique used is the research are interviews and observation.The summary of the research: I). Paper industries in Indonesia are ready and able to produce permanent paper. Some industries have been produce permanent paper, referring to ISO 9706 on permanent paper for documents; 2) Paper consumers, especially government institution has not realize the importance of permanent paper uses for high use value archives. They are not aware of the Archives Decree no 4/20011 on using permanent paper for high use value archives and that permanent paper could be found in the market already. In principe, paper consumers arc ready to use permanent paper as long as there is a regulation supported with the implementation guidelines; 3) Government, ANRI is ready to issue Head of ANRI Decree related to the application of permanent paper for high use value archives. If permanent paper SNI has been legalized, it will be socialized to related government institutions. 4) Expert suggest to precise required characteristics on accelerated aging in SNI Permanent Paper and using ISO 9706 Permanent Paper for Documents as the first step base for arranging SNI Permanent Paper."

"Integritas arsip elektronik merupakan suatu hal yang perlu dijaga sebagai bentuk pemenuhan tujuan penyelenggaraan kearsipan baik itu di institusi pemerintahan maupun swasta. Di era teknologi seperti sekarang ini, muncul beberapa teknologi yang dapat membantu untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT). Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) untuk menjabarkan penggunaan teknologi blockchain untuk menjaga integritas arsip elektronik. Hasil yang didapatkan adalah ditemukan artikel-artikel yang memaparkan mengenai permasalahan terkait dengan integritas arsip elektronik yang berusaha diselesaikan, penyelesaiannya, dan kekurangan atau keterbatasan dari pengimplementasian yang telah dilakukan. Melihat dari hasil tersebut, teknologi blockchain sudah berhasil memperkenalkan mekanisme atau protokol baru untuk menjaga integritas dari arsip elektronik dengan penggunaan teknologi hashing, namun ditemukan juga terdapat banyak kekurangan atau keterbatasan dalam beberapa aspek pada hasil dari pengimplementasiannya.

---

The integrity of electronic archives is something that needs to be maintained as a form of fulfilling the goals of organizing records, both in government and private institutions. In today's technological era, several technologies have emerged that can help achieve this goal, one of which is blockchain technology or distributed ledger technology (DLT). This study uses a systematic literature review method to describe the use of blockchain technology to maintain the integrity of electronic records. The results obtained were articles that explained the problems related to the integrity of the electronic archives that were trying to be resolved, their resolution, and the deficiencies or limitations of the implementation that had been carried out. Judging from these results, blockchain technology has succeeded in introducing new mechanisms or protocols to maintain the integrity of electronic archives with the use of hashing technology, but there are also many deficiencies or limitations in several aspects in the results of its implementation."

"Penelitian ini membahas mengenai nilai guna sekunder arsip komunitas sebagai memori kolektif bangsa pada Belantara Budaya Indonesia. Kontrol kegiatan tertanam di dalam kelompok yang bersangkutan karena arsip komunitas bersifat independen. Arsip komunitas digambarkan sebagai “ruang generatif politik” atau “rumah memori” bagi komunitas dalam mendapatkan kendali atas pengambilan keputusan di masa depan. Komunitas mempertimbangkan penciptaan arsip berdasarkan keterlibatannya dengan pelestarian budaya atau motivasi lainnya. Arsip menjadi memori kolektif yang mengandung nilai mendasar bagi pendidikan karakter, jati diri bangsa, serta berperan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai guna sekunder arsip dan faktor yang memotivasi pembentukan arsip di Belantara Budaya Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Informan penelitian dipilih berdasarkan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu anggota komunitas selama lebih dari 6 tahun, terlibat aktif dalam aktivitas dan perkembangan sejarah komunitas, serta mendokumentasikan, mempublikasikan, dan mengakses arsip komunitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arsip Belantara Budaya Indonesia dapat menjadi memori kolektif bagi bangsa Indonesia, meskipun belum memiliki tenaga profesional bidang arsip. Pengelolaan arsip di Belantara Budaya juga memerlukan kebijakan sesuai dengan pedoman dan standar kearsipan. Selain itu, perlu adanya tautan antara arsip Belantara Budaya Indonesia dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) milik ANRI sehingga memori kolektif dapat diakses oleh bangsa Indonesia.

---

This research discusses the secondary use value of community archives as a nation's collective memory in the Belantara Budaya Indonesia. Control of activities embedded in the group because community archives are independent. Community archives are described as "political generative spaces" or "memory houses" for communities to gain control over future decision-making. The community considers the creation of archives based on its involvement with cultural preservation or other motivations. Archives becomes a collective memory that contains fundamental values for character education, the identity of the nation, and plays a role in cultivating the spirit of nationalism. This research aims to identify the secondary use value of archive and factors that motivate community archives in Belantara Budaya Indonesia. The research approach used is qualitative with a case study method. The data is collected by interview, observing, and document studies. The informants are chosen by purposive sampling methods with the criteria of being community members for more than 6 years, actively involved in community activities and historical developments, as well as documenting, publishing, and accessing community archives. The result of this study shows that the archives of the Belantara Budaya Indonesia can be a collective memory for the Indonesian nation, even though it does not yet have professionals in the field of archives. However, there is a need for a link between the archives of Belantara Budaya Indonesia and the ANRI’s National Archives Information Network (JIKN) and National Archival Information System (SIKN) thereby that collective memory can be accessed by the Indonesian nation."

"Kertas bekas sering digunakan oleh pelaku usaha pangan untuk mengemas makanan seperti gorengan padahal kertas bekas tidak seharusnya digunakan sebagai kemasan makanan, karena terdapat tinta tercetak yang mengandung timbal Pb yang mencemari makanan yang dikemasnya dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan jika terakumulasi dalam tubuh sehingga dapat merugikan konsumen yang mengonsumsi makanan tersebut.Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kemasan pangan secara umum dan juga kertas bekas sebagai kemasan makanan, aspek hukum pelindungan konsumen apa saja yang terkait dengan penggunaan kertas bekas sebagai kemasan makanan berdasarkan Undang Undang ndash; Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang ndash; Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004, dan peran pemerintah terkait dengan pengawasan penggunaan kertas bekas tersebut.Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Pelaku usaha yang menggunakan kertas bekas sebagai kemasan makanan telah melanggar ketentuan ndash; ketentuan terkait dengan pelindungan konsumen dan keamanan pangan dari segi kemasan pangan. Meski begitu, peraturan ndash; peraturan yang ada belum cukup untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar tersebut, begitu pula dengan pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Maka dari itu perlu adanya penegasan penegakkan hukum, pengaturan khusus, dan keaktifan peran pemerintah terhadap penggunaan kertas bekas sebagai kemasan makanan.Kata Kunci : Pelindungan Konsumen; Kemasan Pangan; Kertas Bekas.

---

Used paper is often reused by food sellers to package foods such as fried foods when used paper should not be reused as food packaging, because there is ink printed there that contains lead Pb which can contaminate the packed food and can give negative impact on health if it accumulates in the body so, it could harm the consumers who consume the food.This thesis discusses about food packaging regulations in general and used paper as food packaging in particular, consumer protection law aspects on the use of used paper as food packaging based on Consumer Protections Act No. 8 of 1999, Food Act No. 18 of 2012 and Government Regulation No. 28 of 2004 on Safety, Quality, and Nutrient of Food and also the government 39 s role related to the supervision of the use of used paper as a food packaging.This thesis using normative juridical research methods. Food sellers who use used paper as a food packaging has violated the provisions related to consumer protection and food safety in terms of food packaging. Even so, the rules that exist is not enough to impose the sanctions for the food businessmen who offend, as well as the supervision done by the Government. Thus, it rsquo s needed affirmation of law enforcement, more particular regulations, and more active participation from government against the use of used paper as food packaging. Keywords Consumer Protection Food Packaging Used Paper."

"Kamus merupakan alat belajar wajib dalam pembelajaran bahasa asing. Seiring dengan perkembangan media digital di masyarakat, bermunculan format kamus berbasis digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana peran kamus kertas di era digital ini. Penelitian ini bertujuan untuk menelisik bagaimana kamus kertas berperan dalam pembelajaran mahasiswa Program Studi Belanda Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Data penelitian yang digunakan adalah isian kuesioner oleh mahasiswa Program Studi Belanda pada semester genap tahun ajaran 2020/2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kamus kertas masih tetap digunakan oleh sebagian besar mahasiswa untuk kebutuhan literasi tulis seperti membaca, menulis, serta menerjemahkan.

---

Dictionary is a compulsory study material in the foreign language learning. Digital-based dictionarieshave emerged, and it is in line with the increasing penetration of digital media in society. This raises the question about the role of paperbased dictionaries in today's digital era. This study aims to investigate the role of paperbaseddictionaries in the Dutch learning by the students of the Dutch Studies  FIB UI. the method used in this research is survey. The population of this research is all active students of Dutch Studies FIBUI in the study year 2020-2021. This study concludes that the majority of paperbased dictionaries are still used for written literacy needs such as reading, writing, and translating."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perencanaan penyelenggaraan Arsip PerguruanTinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ditinjau dari aspek kesiapan SDMkearsipannya. Penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatanlcuantitatifl Populasi penelitian ini adalah penanggung jawab dan staf pengelolaarsip di Sub Bagian Umum dari setiap unit kerja utama di UIN Jakarta yaknisebanyak 28 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner danwawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitianmenunjuldkan bahwa kesiapan SDM kearsipan dalam perencanaanpenyelenggaraan Arsip Perguruan Tinggi mencapai tingkat/ kategori cukup.Peneliti menyarankan agar UIN Jakarta mewujudkan amanat undang-undang untuk menyelenggarakan Arsip Perguruan Tinggi tersebut danmeningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kearsipannya.

---

AbstractThis thesis is about the accomplishment of University Archives in UIN Jakarta,views whom the readiness of human resources aspect. This study is a surveyresearch with a quantitative approach. The population are the coordinator and stat?of records/ archival management in the General Subdivision of each major unit atUIN Jakarta those are 28 people. Data were collected by means of questionnaireand interview. Data were analyzed by descriptive analytical method. The resultsshows that the level of readiness of archival human resources is enough.Researcher suggests that UIN Jakarta could apply the Archives Law in theUniversity Archives immediately and improve the quality and quantity ofarchival human resources."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan antara ketentuan tentang penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial ciptaan berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Lisensi Creative Commons. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan mengenai penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial dalam Lisensi Creative Commons tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta, sebaliknya mengatur lebih jelas dan tegas batas antara penggunaan yang wajar dan pelanggaran. Selain itu, penelitian menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Adaptasi dalam Lisensi Creative Commons mempermudah pelaksanaan hak tersebut.

---

ABSTRACTThis paper discussed about the comparison between the provision regarding the fair use and commercial use of creation based on Law No. 19 of 2002 compared to Creative Commons License. Research carried out by juridical-normative method which tracing data and legal materials relating to the title. The study states that the provisions regarding the fair use and commercial use of the Creative Commons License does not conflict with the provisions of the Copyrights Act, by contrast it sets the boundaries between fair use and infringement more clearly and firmly. Furthermore, the study states that the provisions regarding the rights of Adaptation in the Creative Comons License facilitate the implementations of these rights. "

"Konsep permanence di dalam temporality sudah semakin relevan. Fokus skripsi ini adalah untuk mempelajari pemahaman akan temporary use di dalam urban space berdasarkan fenomena pengaplikasian temporary use di dalam kegiatan yang bersifat permanen. Skripsi ini bertujuan untuk merefleksikan pemahaman teoru dengan menghubungan kasus Pasar Kue Subuh Blok M. Data untuk studi kasus diperoleh dengan melakukan observasi dari cara pengguna bermanuver dalam pasar yang mengindikasikan adanya penggunaan temporary use. Hasil studi menunjukkan bahwa di dalam temporary use ada temporality dan permanence yang di indikasikan oleh adanya sifat portability, actions, dan time.

---

The concept of permanence within temporality has become more relevant in recent days. The focus of this thesis is to study the understanding of temporary use in urban space from the phenomena of having a temporary use within a permanent action of an event. The purpose of the study is to reflect the understanding of the theory by relating to the case in Pasar Kue Subuh Blok M. The data collected were gain by doing observation of the way people maneuver in the market indicating the appliances of temporary use and how the market took place in a temporary vacant space within a permanent environment. This phenomenon is seen mostly in Asian country where messy urbanism becomes a tactic of survival in the everyday flux. The study shows that in the temporary use there are temporality and permanence where the aspect of portability, actions, and time become important."

"Penelitian ini membahas pengaturan serta penerapan PMSC dalam hukum laut internasional dan praktiknya di beberapa negara. PMSC merupakan perusahaan swasta yang melakukan kegiatan Private Contracted Armed Security Personnel (PCASP) di atas kapal dagang. Tujuan PMSC adalah memberikan perlindungan baik secara langsung atau tidak langsung kepada kapal-kapal yang menjadi klien mereka dari serangan perompak ketika melintasi High Risk Area (HRA) di sekitar Teluk Aden. Namun hingga kini masih belum ada produk hard law dalam hukum internasional yang mengatur para PMSC ini dan hanya ada produk-produk soft law oleh beberapa organisasi internasional, perusahaan pelayaran, PMSC, dan negara bendera.Dari hasil penelitian ini, didapati bahwa banyak negara masih belum memiliki peraturan nasional yang mengatur secara spesifik mengenai ini. Banyak negara hanya mengikuti sesuai dengan guideline oleh International Maritime Organization (IMO) yang bernama Best Management Practice 4. Maka dari itu perlu dibuatnya regulasi sedemikian rupa agar dapat menghindari terjadinya insiden dan eskalasi kekerasan oleh perompak terhadap kapal-kapal yang melintas di HRA.

---

This research aims on reviewing the use of Private Maritime Security Company on civilian commercial vessels from the point of view of International Law of the Sea. Company regulation, as well as National Regulation. Indubitably, from the perspective of International Law, PMSC is indeed still an exquisite matter. This is due to the fact that United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) does not regulate the use of PMSC. Unto this day, there are only soft law regulations made from the initiative from International Maritime Organization (IMO), PMSC, and International Commiitte of Red Cross (ICRC). Additionally, many countries still does not have any regulations regarding the use of armed guards on their vessels. Thus, the practice of PMSC and their regulations are still mazy.This research found out that PMSC needs to be regulated to avoid the potential caused to innocent ships as well as reducing the escalation of violence from pirates. The fact that PMSC may cause escalation of violence made international organizations, shipping industries, and flag states to urgently regulate the use of PMSC on board their vessels to defend themselves from pirate attacks in Gulf of Oman?s High Risk Area."

"Arsip Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan e-government melalui penguatan sistem kearsipan berbasis TIK dengan tujuan untuk dapat mendukung proses bisnis pemerintahan yang efisien, transparan dan terintegrasi. Namun pada kenyataannya tujuan penyelenggaraan tersebut belum tercapai karena sistem yang dikembangkan belum dapat mendukung proses bisnis yang berjalan. Salah satu penyebabnya adalah kegagalan implementasi sistem informasi kearsipan yang dikembangkan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya resistensi pengguna, aturan, maupun teknologi. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan penerapan sistem informasi kearsipan berbasis TIK yang sedang dikembangkan di ANRI yang diberi nama e-arsip melalui pengukuran kesiapan penerapan e-arsip dalam pengelolaan arsip statis. E-records readiness assessment tools merupakan sebuah kerangka kerja untuk mengukur kesiapan penerapan e-arsip yang dikeluarkan oleh The International Records Management Trust IRMT . Dari 6 variabel pada kerangka kerja IRMT yang diusulkan, digunakan 5 variabel yang merupakan hasil validasi 7 pakar kearsipan di Indonesia. Lima variabel tersebut adalah kebijakan dan tanggung jawab, tools dan prosedur, teknologi, sumber daya dan pelatihan, serta kepedulian internal. Pengukuran dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, penelusuran dokumen dan observasi, sedangkan pengolahan data dilakukan melalui analisis tematik. Hasil pengukuran menunjukan bahwa ANRI masih belum siap untuk menerapkan e-arsip dengan hasil empat variabel berada pada level 2, dan satu variabel berada pada level 1. Untuk meningkatkan level kesiapan penerapan e-arsip tersebut, disusun prioritas rekomendasi berdasarkan hasil pengukuran yang dikombinasikan dengan pembobotan tingkat kepentingan variabel dari pakar melalui metode AHP. Adapun prioritas rekomendasi secara berurutan sebagai berikut: Teknologi, Kebijakan dan tanggung jawab, tools dan prosedur, SDM dan pelatihan serta kepedulian internal.

---

National Archives of Republic Indonesia held e government program through strengthening of ICT based archival system in order to be able support efficiently, transparently and integrated government through business processes. However, purpose of implementation has not been achieved because developed system can rsquo t support the running business process. One causes of the archival information system implementation developed failure that caused by several factors such as user resistance, rules, and technology. Thus, this research is conducted to anticipate the failure of ICT based archival system application development in ANRI which is named e archives through the measurement of e archives readiness implementation. E records readiness assessment tools is a framework for measuring the readiness of e archive implementation issued by The International Records Management Trust IRMT . Of the six variables in the proposed IRMT framework, five variables were used as validation result of 7 archival experts in Indonesia. The five variables are policies and responsibilities, tools and procedures, technology, resources and training, and internal awareness. Measurements are conducted qualitatively through interviews, document tracing and observation, while data processing is done through thematic analysis. The measurement results show that ANRI is still not ready to apply the e archives with the results of four variables at level two, and one variable is at level one. To improve the level of e archives readiness implementation, priority recommendations are prepared based on measurement results combined with weighting the level of variables importance from experts through the AHP method. The priority of consecutive recommendations as follows Technology, Policies and responsibilities, tools and procedures, human resources and training and internal awareness."