Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Klaim dalam industri konstruksi merupakan masalah yang dapat mengarah kepada permohonan tambahan biaya atau tambahan waktu serta perselisihan antara pemilik bangunan dan kontraktor. Perpanjangan waktu pelaksanaan tidak hanya berdampak pada penurunan kinerja waktu namun juga pada peningkatan pemakaian anggaran biaya yang dapat menurunkan kinerja biaya proyek. Untuk itu kontraktor berhak mengajukan klaim konstruksi. Kemampuan kontraktor dalam mengelola klaim dengan baik melalui manajemen klaim dapat membangun strategi untuk mengurangi, menghindari kerugian yang mungkin terjadi atau bahkan mendapatkan keuntungan. Tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengajuan klaim. Penelitian dilakukan dengan menganalisa proyek Grand Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisa dengan pendekatan AHP untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap pengajuan kompensasi biaya dan analisa delphi untuk memvalidasi data oleh pakar. Hasil dari penelitian ini didapatkan faktor dominan yaitu dokumentasi pekerjaan proses konstruksi, merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan dalam pengajuan klaim.

---

Claim in construction industry is a problem leading to request of additional cost or time extensions, which can lead to a dispute between the owner and contractor.

However, extension of time does not only result in the decrease of time performance of the project, but also in the increase of project cost, which in return can cause a decline in that cost performance of the project. So, contractor have a chance to granting of claim.

The ability of a contractor to well manage this claim can assist him in building a strategy to reduce or avoid the loss, which might occur or even gain profit. This research focuses on identifying factors that influencing the successful granting of claim.

The research is conducted by analyzing Grand Indonesia Project, which have applied for cost compensations. The methods employed in this research are, first, AHP analysis to find out the most influencing factors in the granting of cost compensations and, second, Delphi analysis to validate data from experts.

As results of this research, the most influencing factors in successful granting of claim on grand Indonesia project are a good documentation on construction project."

"Hubungan Pemilik proyek (owner) dan kontraktor dalam suatu proyek konstruksi memiliki peranan penting dalam keberhasilan proyek. Tidak jarang permasalahan proyek berawal dari perbedaan persepsi antara pemilik proyek dan kontraktornya yang berujung pada klaim dan dispute. Manajemen Komunikasi Proyek menjadi suatu disiplin yang dapat mengatur keselarasan hubungan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek, termasuk antara kontraktor dan owner.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dominan dalam manajemen komunikasi proyek EPC antara kontraktor (PT.X) dan pemilik proyek pada tahap engineering yang mempengaruhi kinerja waktu, sekaligus tindakan terhadap faktor-faktor tersebut sebagai respon resiko utama. Proses penelitian dimulai dari identifikasi faktor-faktor risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, dan tindakan mengelola risiko (treatment atau risk response). Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor risiko dilakukan secara kualitatif, dengan menganalisis data persepsi yang didapat dari kuisioner dengan responden manajer proyek, atau team inti proyek pada PT.X yang mempunyai pengalaman dalam proyek EPC. Analisa data diolah dengan melakukan uji Reliability, uji U Mann-Whitney, uji Kruskal-Wallis, serta pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan analisa level risiko untuk mendapatkan prioritas/rangking faktor. Korelasi nonparametris dilakukan dengan korelasi Kendall Tau dan Spearman. Validasi ke pakar dilakukan baik pada tahap penentuan variabel maupun validasi hasil penelitian.Hasil analisa data menunjukkan terdapat delapan faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek EPC yang dilakukan PT. X, antara lain : Keterlambatan penyelesaian pekerjaan (design) dan aktivitas berikutnya yang diakibatkan oleh jangka waktu persetujuan dari pemilik proyek terhadap dokumen yang diajukan oleh kontraktor tidak dibatasi atau melebihi batas waktu yang disepakati, Terjadi penyimpangan informasi dan timbulnya idle time akibat alur informasi dan koordinasi yang berbelit-belit dari kontraktor ke owner, Timbulnya idle time (waktu tunggu) akibat kurang jelasnya alur approval dari kontraktor ke owner, dan Terjadinya idle time akibat gambaran Informasi yang disampaikan tidak jelas. Dari analisa korelasi nonparametris terlihat bahwa factor risiko tersebut berkorelasi menurunkan kinerja waktu proyek.

---

The Relation between owner and the contractor in a construction project, shows important role to performance of project. Not rarely, problems of project is caused by difference of perception between owner and the contractor of which resulting claim or dispute. Recently, Management Communications of Project becomes a discipline that is able to control compatibility of communications among stakeholders concerned in project, including contractor and the owner.

The objective of this research is to know dominant factors in communications management of EPC Project between the contractor ( PT.X) and the owner during phase of engineering influencing time performance, and to find the risk respond of them. Research process started from identifying risk factors, risk analysis, risk evaluation, and action ( or treatment of risk response). The risk factors research try to find out qualitatively, by analyzing the perception data as the result of the questioners to the project manager, the core team of the EPC project company in Indonesia and whom had the experienced in EPC. The data is processed by descriptive statistic, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, and Analytic Hierarchy Process (AHP) in order to have the priority factor, and continued with validation to expert.

Data analysis results, there are eight dominant factors which have significant effect to time performance of project, Delay of design process and activities caused unlimited time or expired status to approval documents, Interrupted informations and idle time caused complicated flow of information and coordination beetween contractor and the owner, and idle time caused the detail information is unclear. This research performs that risk factor may influence the time performance, relatively."

"Salah satu bagian yang penting dalam proses pekerjaan konstruksi adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini sering timbul permasalahan akibat ketidaksesuaian perencanaan dengan yang terjadi di lapangan, hal ini dapat berakibat fatal karena banyak pihak-pihak yang terkait dan masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda sehingga cara penanganan dan pemecahan masalah yang timbul harus benar-benar ditangani dengan serius. Masalah yang timbul menyebabkan perselisihan antara pihak-pihak yang terkait di lapangan yaitu antara pemilik, konsultan dan kontraktor. Interaksi yang timbul di lapangan antara pihak-pihak yang disebut di atas sudah diatur dalam dokumen kontrak yang sudah disetujui tetapi seringkali ada perubahan baik karena faktor alam maupun manusianya dalam hal ini bisa dari pemilik ataupun kontraktor. Masalah yang timbul biasanya meliputi masalah seputar pelaksanaan, delay maupun pembayaran. Penelitian akan dilakukan pada Proyek Gedung Perpustakan FTUI Depok dimana proyek tersebut masih dalam tahap pelaksanaan konstruksi. Kita menyadari bahwa setiap proyek bersifat unik dimana tidak ada proyek yang sama dengan proyek lain. Setiap proyek mempunyai kendala yang berbeda sehingga Proyek ini dapat dijadikan sebuah studi kasus. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui masalah yang biasanya menyebabkan perselisihan dan bagaimana masing-masing pihak menangani permasalahan yang timbul. Kondisi moneter juga menjadi alasan mengapa penelitian ini dibuat. Metodologi penelitian meliputi kajian literatur dan membuat wawancara kepada pegawai-pegawai kontraktor di lapangan. Wawancara dibuat dalam bentuk pertanyaan seputar permasalahan yang timbul. Wawancara hanya dilakukan kepada kontraktor karena posisi kontraktor di Indonesia cenderung lebih lemah dibandingkan owner. Hasil penelitiaan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan kontraktor sebagai acuan dalam menyelesaikan perselisihan ."

"Kontrak jasa konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban.Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak jasa konstruksi dan fungsi dari asas proporsionalitas dalam membuat suatu kontrak jasa konstruksi. Penyusunan kontrak Jasa Konstruksi mengacu pada ketentuan hukum perikatan yang berdasarkan asas proporsional, yang dimuat dalam buku ketiga Kitab Undang¬undang Hukum Perdata. Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang fair. Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul - klausul kontrak yang disepakati para pihak.

---

Contract construction services as a guideline for the parties in executing a construction project. Agreement govern the legal relationship between the parties that contains the rights and obligation.This Thesis discusses the application of the principle of proportionality in the contract of construction services and functions of the principle of proportionality in making a contract of construction services. Preparation of Construction Services contract refers to the legal provisions of the engagement is based on the principle of proportional, which is loaded in the third book of the Book of Civil Law. Formation of commercial contracts based on the exchange of rights and obligations of the parties in proportion to produce a fair contract. For that proportionality of the exchange of rights and obligations can be seen from the substance of the clauses of the contract agreed between the parties."

""Guide to MW05", the new edition of Sarah Lupton's very successful "Guide to MW98", is a practical guide to the operation and administration of the JCT Minor Works Building Contract 2005 (MW05 and MWD05 versions)."

"Potensi kompromi kriteria harga terendah telah mendapat kritik dalam dunia pengadaan publik. Meskipun kriteria harga terendah bertujuan untuk mengendalikan biaya, terdapat kekhawatiran terkait implikasi potensialnya terhadap kualitas infrastruktur. Dinamika penawaran yang abnormal dalam pengadaan infrastruktur menggunakan kriteria harga terendah menambah resiko dalam pekerjaan konstruksi. Kebijakan evaluasi kewajaran harga adalah upaya pemerintah memastikan penawaran yang terlalu rendah dapat memenuhi persyaratan proyek dengan memadai dan memberikan hasil yang diinginkan tanpa mengorbankan kualitas atau menghadapi risiko kegagalan proyek. Penelitian ini berfokus pada dampak harga yang wajar hasil evaluasi kewajaran harga pada kriteria harga terendah dalam kontrak konstruksi terhadap kualitas konstruksi. Dengan pendekatan quasi-eksperimental dan desain regresi diskontinuitas, penelitian ini menganalisis efek dari evaluasi kewajaran harga pada penawaran yang berada di bawah ambang batas tertentu terhadap kualitas konstruksi. Penelitian ini mempertimbangkan hubungan kausal antara biaya, waktu, dan kualitas konstruksi dengan mengontrol berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menguji efektivitas kebijakan tersebut dan implikasinya terhadap hasil kualitas kontruksi.

---

There have been critiques concerning the potential compromise of the lowest price criteria in the context of public procurement. While the main objective of implementing the lowest price criteria is to manage costs, there are concerns about its potential effects on the quality of infrastructure. Abnormal bidding patterns in infrastructure procurement using the lowest price criteria increase construction risks. The policy of evaluating the reasonableness of prices is a government effort to ensure that excessively low bids can adequately meet project requirements and deliver desired outcomes without sacrificing quality or facing project failure risks. This study focuses on the impact of reasonable price evaluation on the lowest price method in construction contracts. Using a regression discontinuity design, this study considers the causal relationship between price reasonableness evaluation on bids that fall below a certain threshold and construction quality and its implications for effectiveness."

"

---

ABSTRACT<>br>In line with physical development that being speeded up by the government, Indonesia currently welcoming a huge number of foreign construction company that wants to make contract and do business on the country. At the beginning of 2017, Indonesian government regulated a new construction law named Act No. 2 2017, replacing Act No. 18 1999. Therefore in this article, the authors want to discuss about how the forementioned law Act. No.2 2017 ruling about construction contract that involving foreign contractor and then do a case study of Emrail Sdn Bhd Malaysian company on LRT Jakarta Trackworks construction contract. After the research, the author concludes that Act born constituting new norms that ruling about foreign contractor which can rsquo t be found on old construction law. However, in the practice, those new norms hasnt been fully obeyed, one of them is Emrail Sdn Bhd which breaking some rules about representative office and license Izin Perwakilan . That problem gives legal consequences to the enterprise administratively and to the LRT Jakarta Trackworks construction contract it made. This work is a legal research and the datas are collected from literatures, interviews, and the contract itself"

"ABSTRAKKontrak design and build merupakan inovasi kontrak konstruksi yang baik digunakan untuk pembangunan proyek konstruksi yang memiliki risiko tinggi dan dapat mempercepat durasi pekerjaan. namun, dalam kenyataan, kontrak design and build banyak mengalami keterlambatan pelaksanaan proyek karena kurangnya pengelolaan kontrak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko pengelolaan kontrak rancang bangun yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek dengan menggunakan metode survei, melakukan wawancara dan menyebar kuisioner kepada pakar, pilot survey, dan responden. Terdapat 19 faktor risiko dominan setelah validasi pakar akhir dan dilakukan respon risiko tersebut untuk memperoleh kinerja waktu yang efisien.

---

ABSTRACTDesign and build contract is a good innovation of contruction contract that is used for construction development with high risk and it can accelerate work duration . however, in real case, design build contract has a lot of experience delays in project implementation due to lack of contract management. This research aims to identify risk factors in design and build contract management that affect project time performance using survey method through interview and questionnaire to experts, pilot survey, and respondents. After expert validation, there are 19 dominant risk factors identified and risk responses were done to achieve efficient time performance. "

"Umumnya pada proyek konstruksi industri migas di Indonesia dijalankan dengan model skema kontrak EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation). Proyek konstruksi fasilitas migas lepas pantai merupakan proyek konstruksi yang kompleks sehingga fenomena perubahan tidak dapat dihindari. Perubahan dalam proyek diformalkan dalam change order. Change order pada proyek dapat memberikan dampak negatif berupa penambahan biaya yang membebani pemilik proyek. Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya change order pada proyek EPCI pembangunan dan modifikasi fasilitas migas lepas pantai dari sudut pandang client. Survey kuisioner dilakukan kepada 44 responden yang merupakan tim manajemen proyek client yang berpengalaman dalam mengerjakan proyek konstruksi migas lepas pantai. Pada penelitian ini didapatkan bahwa faktor utama penyebab change order adalah: client meminta perubahan desain untuk mengakomodasi future development, client meminta perubahan desain untuk mengakomodasi perubahan karakteristik sumur, kesalahan dan ketidaksesuaian dokumen desain (FEED) milik client, pekerjaan tambah karena tidak tercantum pada FEED/kontrak dan client meminta perubahan spesifikasi.

---

Commonly the oil and gas industry construction projects in Indonesia are run with the EPCI contract scheme (Engineering, Procurement, Construction and Installation). Offshore oil and gas facilities construction projects are complex construction projects so that the phenomenon of change cannot be avoided. Changes in the project were formalized in change order. Change orders on projects can have a negative impact in the form of cost overruns that burden the project owner. This study discusses the causes of change order in the EPCI project for the development and modification of offshore oil and gas facilities from the client`s perspective. A questionnaire survey was conducted on 44 respondents who are client project management teams who are experienced in working on offshore oil and gas construction projects. In this study it was found that the main factors causing change order are: Client requests a design change to accommodate future development, the Client requests a design change to accommodate changes in the characteristics of the well, client`s design document errors (FEED), added work because it is not listed in the FEED / the contract and client request a specification change."

"Skripsi ini mencari jawaban mengenai apa yang dimaksud dengan liquidated damages, bagaimana konsep tersebut diatur dalam KUH Perdata, serta penerapan metode liquidated damages di Indonesia berdasarkan Putusan No. 560/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Liquidated Damages adalah suatu doktrin yang membatasi perolehan suatu ganti rugi, yaitu dengan menetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang wanprestasi dalam kontrak. Berdasarkan Putusan No. 560/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST., konsep ganti rugi dengan metode liquidated damages tidak diterapkan sebagaimana definisinya di dalam sistem hukum Common law. KUH Perdata ternyata tidak mengenal konsep liquidated damages. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata yang dengan tegas membatasi ganti rugi yang ditetapkan dalam kontrak. Penerapan Pasal 1249 secara sempit dapat menimbulkan masalah hukum, yaitu ketika kerugian yang dialami jumlahnya jauh lebih besar daripada ganti rugi yang ditentukan dalam kontrak. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran dari penulis adalah pertama, diperlukan pemahaman lebih jauh mengenai liquidated damages dan penerapannya, bagi praktisi maupun di lingkungan peradilan. Kedua, Liquidated Damages perlu diterapkan dalam bidang hukum kontrak sebagaimana telah diterapkan pada pengadilan Perancis.

---

This thesis seeking answers about what is liquidated damages, how the concept is regulated in the Indonesian Civil Code, as well as the application of liquidated damages method in Indonesia based on Case No. 560 Pdt.G 2010 PN.JKT.PST. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary law material and secondary law material, through data collection tools in the form of literature study and interview. From the results of the study, it is concluded that Liquidated Damages is a doctrine that limits the acquisition of a compensation, ie by determining the exact amount of compensation to be paid by the default in the contract. Based on Case No. 560 Pdt.G 2010 PN.JKT.PST., The concept of compensation by the method of liquidated damages was not applied. Indonesian Civil Code does not recognize the concept of liquidated damages seen from the provisions of Articles 1249 Indonesian Civil Code which expressly limit the compensation set in the contract. Based on these conclusions, the author 39 s suggestion is first, a further understanding of liquidated damages and their application, to practitioners and in the judiciary. Secondly, Liquidated Damages need to be applied in the field of contract law as already applied to French courts."