Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan ketergantungan organisasi pada sistem informasi sejalan dengan resiko yang mungkin timbul. Informasi menjadi suatu yang penting yang harus tetap tersedia dan dapat digunakan serta terjaga keberadaannya dari pihak yang tidak berwenang yang akan menggunakannya untuk kepentingan tertentu atau akan merusak informasi tersebut. Sebagai bagian yang menangani informasi yang bersifat strategis, Pusat Komunikasi Departemen Luar Negeri dituntut untuk dapat menjamin keamanan aset yang terkait dengan informasi agar visi dan misi serta sasaran Deplu dapat tercapai.Untuk mewujudkannya Puskom Deplu harus memiliki tata kelola keamanan informasi yang baik. Tata kelola keamanan informasi dapat disusun berdasarkan standar sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001. Sistem manajemen keamanan informasi menyediakan pendekatan yang sistemik untuk mengelola informasi yang sensitif dalam kaitannya untuk mengamankan informasi tersebut. Manajemen resiko dilakukan untuk menilai sejauh mana dampak yang mungkin terjadi dapat ditangani dengan menerapkan kontrol berdasarkan ISO 27001.

---

The growing dependence of most organisations on their information systems, coupled with the risks that might be come up. Information has become an important thing that has to be available and usable when required, and is protected against unauthorized who will use it for certain purpose that will spoil the information. Communication centre of department of foreign affair as a division which manage the critical information is expected to guarantee the assets security related to information, so that the objective of Department of Foreign Affair can be achieved.To accomplish its responsibility, communication centre of department of foreign affair has to have excellent information security governance. Information security governance can be organized based on information security management system standard ISO 27001. Information security management system provides systematic approach to manage sensitive information in order to secure the information. Risks management performed to assess how far possible risks can be handled by control implementation based on ISO 27001."

"In this era of digital age where considerable business activities are powered by digital and telecommunication technologies, deriving customer loyalty and satisfaction through delivering high quality services, driven by complex and sophisticated Information Technology (IT) systems, is one of the main services objectives of the Bank towards its customers. From customer services perspective, "availability" is a degree of how closed the Bank is to its customers so that they can "consume" the Bank"s services easily and in preference to its competitors. "Reliability" is the degree of how adequate and responsive the Bank is in meeting its customers" needs. "Confidentiality" is the trust the customers have in the Bank in that their confidential information will not fall into the wrong hands.Information Technology is one of the means that Bank uses to achieve quality service objectives. Reliance on IT requires an understanding of the importance of IT Security within the IT environments. As business advantages are derived from the use of IT to deliver quality services, critical IT security issues related to the use of IT should be understood and addressed. Safeguarding and protecting security Information systems and assets are prominent issues that all responsible IT users must address. Information is the most valuable assets of the Bank. Adequate resources must be allocated to carry out the safeguarding of Bank"s information assets through enforcing a defined IT Security Policies, Standards and Procedures.Compliance with international and national standards designed to facilitate the Interchange of data between Banks should be considered by the Bank"s management as part of the strategy for IT Security which helps to enforce and strengthen IT security within an organization."

"Minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber daya alam yang sangat strategis bagi Indonesia. Karena hingga saat ini sektor migas masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, sumber penerimaan dan devisa negara, bahan bakar bagi industri, mendorong investasi, penyerapan tenaga kerja, pemenuhan energi domestik dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta sumber pengembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan data migas yang baik, akurat, lengkap dan aman akan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bidang migas. Karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, hingga saat ini Pusdatin ESDM bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan data migas. Namun dalam menjalin kerja sama tersebut, Pusdatin ESDM belum memiliki tata kelola keamanan infomasi yang dibutuhkan untuk mendukung keamanan data dan informasi migas. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa permasalahan di Pusdatin ESDM terkait keamanan informasi pada pengelolaan data migas adalah aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dan data migas belum didukung secara optimal. Sehingga perlu dikembangkan tata kelola keamanan informasi yang sesuai bagi Pusdatin ESDM untuk pengelolaan data migas yang dikelola pihak ketiga. Penelitian ini membahas perancangan tata kelola keamanan informasi untuk pengelolaan data migas yang dikelola oleh pihak ketiga, dengan menggunakan standar keamanan informasi ISO/IEC 27001:2005. Melalui pendekatan penilaian risiko, dipilih sasaran pengendalian dan pengendalian ISO/IEC 27001:2005 yang sesuai untuk pengelolaan data migas. Berdasarkan sasaran pengendalian dan pengendalian terpilih, dikembangkan tata kelola keamanan informasi untuk pengelolaan data migas yang dikelola oleh pihak ketiga. Dalam hal pemetaan peran dan tanggung jawab keamanan informasi, digunakan konsep RACI pada kerangka kerja OMBOK (Outsourcing Management Body of Knowledge). Hasil penelitian ini didapat rancangan tata kelola keamanan informasi yang sesuai bagi Pusdatin ESDM dalam melaksanakan pengelolaan data migas yang hingga saat ini bekerja sama dengan pihak ketiga.

---

Oil and gas is a natural resource that is very strategic for Indonesia. Nowadays, oil and gas sector remains one of the backbone of the national economy, source of revenue and foreign exchange, fuel for industry, encourage investment, employment, fulfillment of domestic energy and upgrading of human resources, as well as a source of regional economic development. Therefore, good, accurate, complete and safe data management will assist the government in making decisions and policies of oil and gas fields. Due to limited human resources, facilities, and infrastructure, Pusdatin ESDM (Data and Information Technology Center for Energy and Mineral Resource) cooperate with third parties in oil and gas data management. However, Pusdatin ESDM do not have any governance to make sure the security of oil and gas information.

It is clear that the information security problem in Pusdatin ESDM for oil and gas data management is the low concern of data confidentiality, integrity, and availability. So it is necessary to develop information security governance suitable for Pusdatin ESDM for oil and gas data management which are managed by third parties.

This study discusses the design of information security governance for oil and gas data management, managed by a third party, by using information security standards ISO/IEC 27001:2005. Through a risk assessment approach, control objectives and control of ISO/IEC 27001:2005 which related to the data management of oil and gas are selected. Based on control objectives and control selected, the information security governance for oil and gas data management that are managed by a third party, are developed and created. In the case of mapping the roles and responsibilities of information security, RACI concept of OMBOK (Outsourcing Management Body of Knowledge) framework is used.

The results of this study is an information security governance design suitable for Pusdatin ESDM in implementing oil and gas data management managed by third parties."

"Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bagian penting dari transformasi digital di instansi pemerintahan, salah satunya adalah Instansi XYZ. Meskipun era digital menawarkan banyak keuntungan akan tetapi tidak lepas dari risiko, seperti ancaman siber yang mengancam keamanan nasional. Fokus penelitian ini adalah Pusat Data dan Informasi,  sebagai satuan kerja pelaksana teknologi informasi dalam upaya meningkatkan keamanan siber di Instansi XYZ. Indeks KAMI adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa siap dan lengkap keamanan informasi. Ini memastikan bahwa proses peningkatan kualitas keamanan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Indeks KAMI v 4.2 digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi, selain itu digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi keamanan informasi sesuai dengan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013 untuk Instansi XYZ. Berdasarkan data tahun 2022, hasil penilaian dari sistem elektronik Instansi XYZ masuk dalam kategori “Tinggi”. Sedangkan hasil evaluasi akhirnya mendapatkan nilai total 213 dari total 645 untuk kesiapan dan kelengkapan keamanan informasi. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari bagian Tata Kelola 35 poin, Pengelolaan Risiko 18 poin, Kerangka Kerja Keamanan Informasi 40 poin, Pengelolaan Aset 59 poin, dan Teknologi dan Keamanan Informasi 61 poin. Dengan kata lain, Instansi XYZ masih memiliki tingkat kematangan keamanan informasi pada level I hingga I+ dengan status kesiapan "Tidak Layak". Menurut Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik diwajibkan untuk menerapkan SNI ISO 27001:2013  dan atau standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN dan standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga, yang penerapannya tergantung pada tingkat kategori Sistem Elektroniknya. Hasil analisis Instansi XYZ belum memiliki kebijakan sistem manajemen keamanan informasi yang ditetapkan, walau sudah menerapkan aspek teknis dibeberapa kategori. Hasil penelitian ini merekomendasikan penerapan kontrol keamanan serta penyusunan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi dengan menggunakan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013.  Rekomendasi ini diharapkan dapat diimplementasikan pada Instansi XYZ guna menjamin implementasi keamanan informasinya.

---

The System of Electronic-Based Organization (SPBE) is an important part of digital transformation in government agencies, one of which is XYZ Agency. Although the digital era offers many advantages, it is not free from risks, such as cyber threats that threaten national security. The focus of this research is the Data and Information Center, as the implementing work unit for information technology in an effort to improve cybersecurity at XYZ Agency. KAMI Index is one of the tools that can be used to measure how ready and complete information security is. This ensures that the process of improving the quality of information security can be done quickly and efficiently. KAMI Index v 4.2 is used to measure the maturity level of information security, besides that it is used to evaluate and provide information security recommendations in accordance with the SNI ISO 27001: 2013 framework for XYZ Agencies. Based on 2022 data, the assessment results of the XYZ Agency's electronic system fall into the "High" category. While the final evaluation results get a total score of 213 out of a total of 645 for information security readiness and completeness. These values are obtained from the Governance section 35 points, Risk Management 18 points, Information Security Framework 40 points, Asset Management 59 points, and Technology and Information Security 61 points. In other words, XYZ Institution still has an information security maturity level at level I to I+ with a readiness status of "Not Feasible". According to BSSN Regulation Number 8 of 2020 concerning Security Systems in the Implementation of Electronic Systems, Electronic System Providers that operate Electronic Systems are required to implement SNI ISO 27001: 2013 and or other security standards related to cybersecurity set by BSSN and other security standards related to cybersecurity set by Ministries or Institutions, whose application depends on the level of the Electronic System category. The results of the analysis of XYZ Institution do not yet have a defined information security management system policy, even though they have implemented technical aspects in several categories. The results of this study recommend the implementation of security controls and the preparation of an information security management system policy using the SNI ISO 27001: 2013 framework.  This recommendation is expected to be implemented at XYZ Agency to ensure the implementation of information security."

"PT XYZ merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) Republik Indonesia yang bergerak pada bidang agribisnis. PT XYZ sudah memiliki sistem manajemen keamanan informasi (SMKI), namun masih ditemukan beberapa kendala seperti atensi personil terhadap keamanan informasi yang rendah, kebutuhan untuk tetap patuh dengan peraturan pemerintah, hingga kendala teknis yang muncul, sehingga PT XYZ ingin meningkatkan kapabilitas terkait keamanan informasi yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini dari SMKI yang ada pada PT XYZ dan memberikan rekomendasi peningkatan SMKI. Penelitian ini menggunakan kontrol keamanan informasi berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2022 untuk mendapatkan gap kondisi keamanan informasi, dan kemudian melakukan penilaian risiko yang memakai data hasil gap yaitu kontrol keamanan informasi yang terpilih. Setelah itu dilakukan rekomendasi yang disusun berdasarkan standar ISO/IEC 27002:2022. Temuan dari penelitian ini adalah ditemukannya 22 aktivitas kontrol ISO/IEC 27001:2022 yang hasil nilainya belum maksimal. 22 kontrol ini kemudian dibagi menjadi 3 kategori rekomendasi berdasarkan urgensi peningkatan yang sesuai dari hasil penilaian risiko.

---

PT XYZ is one of the government-owned enterprises of the Republic of Indonesia that engaged in agribusiness. PT XYZ already has an information security management system (ISMS), but there are still several obstacles that are found, such as low personnel attention to information security, the need to remain compliant with government regulations, to technical constraints that arise, so PT XYZ wants to improve its information security-related capabilities. This study aims to determine the current condition of the existing ISMS at PT XYZ and provide recommendations for improving the ISMS. This research uses information security controls based on the ISO/IEC 27001: 2022 standard to get the information security condition gap, and then conduct a risk assessment using the gap result data, namely the selected information security controls. After that, recommendations were made based on the ISO / IEC 27002: 2022 standard. The findings of this study were the discovery of 22 ISO/IEC 27001:2022 control activities whose value results were not maximised. These 22 controls are then divided into 3 categories of recommendations based on the urgency, from the results of the risk assessment."

"Tujuan utama keamanan informasi adalah menjaga aset informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi, seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan (dikenal sebagai CIA). Dalam memelihara aset informasi, perusahaan biasanya mengelola keamanan informasi dengan membuat dan menerapkan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Kebijakan SMKI yang banyak digunakan dan diterapkan di Indonesia adalah ISO/IEC 27001. PT ABC adalah salah satu perusahaan telekomunikasi yang telah menerapkan standar dan prosedur ISO / IEC 27001: 2013. Perusahaan melakukan audit setahun sekali untuk menjaga tingkat kepatuhan dengan ISO / IEC 27001: 2013. Namun, hanya beberapa orang yang terlibat dalam melakukan audit, dan masih belum diketahui berapa banyak karyawan yang mengetahui keamanan informasi perusahaan. Penelitian ini berfokus pada penilaian seberapa besar kesadaran keamanan informasi yang ada dalam PT ABC. Kuesioner dibagikan di dua departemen perusahaan: supply chain management dan service delivery Jakarta Operation Network. Penelitian ini juga memeriksa dokumen perusahaan dan surveillance audit pada tahun 2018, dan menilai kepatuhan PT ABC terhadap implementasi ISO 27001:2013. Para karyawan dikelompokkan berdasarkan masa kerja karyawan. Setelah pendistribusian kuisioner dilakukan, maka dapat dihitung margin kesalahan yaitu 6%. Kuisioner yang didistribusikan dapat menjadi salah satu cara untuk mempermudah pengukuran level kesadaran keamanan informasi. Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan yang telah bekerja di perusahaan selama lebih dari enam tahun memahami dan menerapkan kontrol ISO 27001. Sementara itu, perusahaan masih perlu mensosialisasikan ISO kepada karyawan yang telah bekerja di perusahaan hanya selama satu atau dua tahun.

---

The main purpose of information security is to safeguard information assets owned by an organization, such as confidentiality, integrity and availability (known as the CIA). In maintaining information assets, companies usually manage information security by creating and implementing an Information Security Management System (ISMS) policy. The ISMS policy that is widely used and applied in Indonesia is ISO/IEC 27001. PT ABC is one of the telecommunication companies in Jakarta that has implemented ISO/IEC 27001:2013 standards and procedures. The company conducts audits once a year to maintain compliance with ISO/IEC 27001: 2013. However, only a few people are involved in conducting audits, and it is still unknown how many employees are aware of company information security.

This study focuses on assessing how much information security awareness exists in PT ABC. Questionnaires were distributed in two company departments: supply chain management and service delivery Jakarta Operation Network. This study also examined company documents and surveillance audits in 2018, and assessed PT ABC`s compliance with the implementation of ISO 27001: 2013. Employees are grouped based on their length of work. The results of the questionnaire, with a margin of error of 6%. The distributed questionnaire can be one way to facilitate the measurement of the level of information security awareness.

Research data shows that most employees who have worked in the company for more than six years understand and implement ISO 27001 controls. Meanwhile, companies still need to socialize ISO to employees who have worked for the company for only one or two years."

"Pengelolaan informasi yang baik dapat menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan, memanfaatkan peluang bisnis, dan memaksimalkan nilai return dari investasi. Pengelolaan keamanan informasi dilakukan perusahaan dengan membuat Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) untuk mengantisipasi setiap ancaman terhadap aset informasi. Standar SMKI yang banyak diadopsi adalah ISO/IEC 27001:2005. Standar versi 2005 ini mengalami revisi pada tahun 2013. Dengan adanya revisi tersebut, maka perusahaan yang telah memiliki sertifikasi ISO/IEC 27001 harus melakukan penyesuaian SMKI agar tetap selaras dengan versi 2013. PT. XYZ sebagai operator selular dengan jumlah pelanggan terbanyak di Indonesia mengelola aset informasinya dengan menerapkan SMKI berbasis ISO/IEC 27001:2005. PT. XYZ harus menyesuaikan SMKI dengan versi 2013 agar pengelolaan keamanan informasi yang dilakukan tetap sesuai dengan best practices terbaru dalam mengatasi risiko informasi terkini. Penyesuaian ini juga menunjukkan komitmen PT. XYZ dalam melindungi data pelanggan, meningkatkan kredibilitas dalam pasar yang kompetitif, dan mempertahankan sertifikasi ISO/IEC 27001 yang pernah diraihnya. Untuk itu perlu dilakukan audit kepatuhan keamanan informasi yang berlaku di PT. XYZ terhadap ISO/IEC 27001:2013. Penelitian menunjukkan sejauh mana SMKI PT. XYZ patuh terhadap ISO/IEC 27001:2013. Untuk meningkatkan kepatuhan direkomendasikan beberapa kebijakan dan prosedur yang perlu ditambahkan, yaitu terkait komunikasi SMKI kepada pihak terkait, kontrol terhadap supply chain, dan kontrol redundan.

---

Information management will maintain the sustainability of the company's business, take advantage of business opportunities, and maximize the return value of the investment. Information Security Management System (ISMS) done by enterprise to anticipate any threats to information assets. Widely adopted ISMS standard is ISO / IEC 27001: 2005. This version of the standard was revised in 2013. With this revision, the company with ISO / IEC 27001 Certification should make adjustments to comply with new standard.

PT. XYZ as a service provider with the highest number of subscribers in Indonesia manage their information assets by implementing ISMS based on ISO / IEC 27001:2005. PT. XYZ must adjust the ISMS in order to stay aligned with the latest best practices and newest information risk. This adjustment also shows the commitment of PT. XYZ in protecting customer data, improving credibility in a competitive market, and maintain ISO / IEC 27001 Certification. Therefore, compliance audit of information security in PT. XYZ need to be done. Audit shows the extent of the ISMS adherence to ISO / IEC 27001:2013. To improve compliance, we recommend several policies and procedures that need to be added: communications to related parties, control of the supply chain, and control of redundancy."

"Tesis ini membahas implementasi integrasi kerangka kerja keamanan informasi NIST Versi 1.1 dengan Tata Kelola I&T berbasis Cobit 2019, adapun pengukuran kinerja manajemen menggunakan metode Cobit Performance Management (CPM) model. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, digabungkan dengan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Mengintegrasikan standar kerangka kerja keamanan informasi NIST Versi 1.1 dan tata kelola I&T Cobit 2019 dengan cara memetakan tahapan-tahapan pada cobit 2019 dan langkah-langkah pada NIST Vers 1.1. Tingkat kapabilitas untuk setiap Fungsi Kerangka Kerja Keamanan Informasi NIST Vers 1.1 di Direktorat ABC didominasi oleh level 2, namun terdapat fungsi yang masih berada di level 1 yaitu fungsi Deteksi [DE], yang artinya proses kurang lebih mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian kegiatan yang tidak lengkap yang dapat dikategorikan sebagai awal atau intuitif-tidak terlalu terorganisir. Hasil pengukuran diketahui bahwa terdapat 42 subkategori yang memiliki kesenjangan, 51 Subproses Cobit 2019 sebagai rekomendasi kepada pihak manajemen agar dapat terpenuhi dalam praktik operasional Direktorat ABC atau sebanyak 20 Governance & Management Objectives Cobit 2019 yang harus diperbaiki. Dengan menerapkan Kerangka Kerja Keamanan Informasi NIST Versi 1.1. yang diintegrasikan dengan Tata kelola Teknologi Informasi berbasis Cobit 2019 diharapkan dapat meningkatkan komunikasi tentang prioritas I&T, membantu memaksimalkan I&T untuk keunggulan kompetitif dan membawa transparansi ke definisi dan manajemen risiko I&T.

---

This thesis discusses the implementation of the integration of the NIST information security framework Version 1.1 with the I&T Governance based on Cobit 2019, as for the measurement of management performance using the Cobit Performance Management (CPM) model. This research is a qualitative research with case study method, combined with quantitative research with quantitative descriptive methods. Integrate the standard information security framework NIST Version 1.1 with the I&T Governance based on Cobit 2019 by mapping the stages in Cobit 2019 and the steps in NIST Vers 1.1. The capability level for each function of the NIST Information Security Framework Vers 1.1 at the Directorate ABC is dominated by level 2, but there is a function that is still at level 1, the Detection function [DE], which means the process is more or less achieving its objectives through the implementation of a series of incomplete activities which can be categorized as initial or intuitive-not very organized. The measurement results are known that there are 42 subcategories that have gaps, 51 Subprocesses Cobit 2019 as a recommendation to management so that they can be fulfilled in operational practices Directorate ABC or as many as 20 Governance & Management Objectives 2019 Cobit that must be corrected. By implementing the NIST Information Security Framework Version 1.1. integrated with the Cobit-based Information Technology Governance 2019 is expected to improve communication about I&T priorities, help maximize I&T for competitive advantage and bring transparency to the definition and risk management of I&T."

"Keamanan informasi merupakan aspek penting dan didukung oleh laporan yang dikeluarkan oleh Internal Audit Foundation yang berjudul Risk in Focus 2024 Global Summary disebutkan bahwa risiko paling besar yang akan dihadapi di tahun 2024 adalah Cybersecurity and Data Security dengan skor 73% untuk rata-rata worldwide. Berdasarkan report yang dikeluarkan oleh International Business Machine (IBM) berjudul Cost of a Data Breach Report 2023 dibutuhkan waktu rata - rata 204 hari untuk mengetahui adanya kebocoran data yang dialami pada instansi atau organisasi terdampak, serta membutuhkan waktu 73 hari untuk menanggulangi kebocoran data tersebut. Dalam rangka mewujudkan digitalisasi tersebut dilakukan implementasi sistem Audit Management System (AMS) yang dapat mengakomodir proses audit mulai dari tahap Planning, Execution, dan Reporting serta proses tindak lanjut rekomendasi baik yang dihasilkan dari audit internal maupun audit eksternal. Penggunaan AMS tidak terlepas dari risiko, akses menuju AMS dapat dilakukan tanpa Virtual Private Network (VPN). Dalam penelitian ini dilakukan risk assessment berbasis standar ISO/IEC 27005:2022 dengan mengusulkan metode penghitungan konsekuensi berdasarkan klasifikasi data yang ada dalam sistem dan metode peghitungan kemungkinan berdasarkan proses bisnis yang memiliki dampak ke kerentanan sistem serta risiko yang perlu dimitigasi akan digunakan ISO/IEC 27002:2022 sebagai standar untuk mengantisipasi risiko yang terjadi. Hasil pemeriksaan risiko diketahui terdapat 24 risiko dengan 1 risiko level sangat tinggi, 3 risiko level tinggi, 8 risiko dengan level sedang, 11 risiko dengan level rendah, dan 1 risiko dengan level sangat rendah yang terdapat pada departemen audit internal XYZ.

---

Information security is an important aspect and supported by a report issued by the Internal Audit Foundation entitled Risk in Focus 2024 Global Summary. Biggest risk that will be faced in 2024 is Cybersecurity and Data Security with a score of 73% for the global average. Based on a report issued by International Business Machine (IBM) entitled Cost of a Data Breach Report 2023, takes an average of 204 days to find out about a data leak by an affected agency or organization, and takes 73 days to overcome the data leak. In order to realize this digitalization, an Audit Management System (AMS) system was implemented which can accommodate the audit process starting from the Planning, Execution and Reporting stages as well as follow-up process for recommendations process. Using AMS is not without risks, access to AMS can be done without a Virtual Private Network (VPN). In this research, a risk assessment was carried out based on the ISO/IEC 27005:2022 standard by proposing a method for calculating consequences based on the classification of data in the system and a method for calculating possibilities based on business processes that have an impact on system vulnerabilities and risks that need to be mitigated. ISO/IEC 27002:2022 will be used to anticipate risks. Results of the risk examination revealed that there were 24 risks with 1 very high level risk, 3 high level risks, 8 medium level risks, 11 low level risks, and 1 very low level risk in the XYZ internal audit department."

"ABSTRAKInformasi merupakan aset vital bagi suatu organisasi, oleh karena itu maka diperlukan suatu mekanisme yang terstruktur untuk melindungi informasi yang dimiliki suatu organisasi. Perguruan tinggi merupakan salah satu sektor yang berisiko sangat tinggi terhadap keamanan informasinya. Perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan antara kultur keterbukaan informasi dengan penjaminan perlindungan aset informasinya. Universitas XYZ merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki aset informasi yang perlu dilindungi. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa telah terjadi beberapa masalah yang menyangkut insiden keamanan informasi yang menimbulkan kerugian berupa kerugian finansial, kerugian operasional dan kerugian reputasi atau citra Universitas XYZ.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset, risiko dan memberikan kontrol keamanan informasi yang sesuai dengan keadaan di Direktorat Akademik Universitas XYZ. Kontrol keamanan informasi yang digunakan berbasis ISO 27001:2013. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode penelitian semi kuantitatif. Penelitian ini membahas mengenai serangkaian kegiatan manajemen risiko dan menerapkan kontrol keamanan informasi yang tepat yang terdapat pada ISO 27001:2013.Hasil penelitian ini adalah rancangan kebijakan keamanaan informasi bagi Direktorat Akademik Universitas XYZ. Rancangan kebijakan keamanan informasi digunakan sebagai acuan dalam meminimalisir risiko keamanan informasi.

---

ABSTRACT

Information is a vital assets for organization, therefor a structured mechanism is needed to protect organization information assets. Higher education is one of the highest sector that have high risk in their information security area. Higher education are faced with the challenge of balancing between the culture of information opennes and protection of information assets. XYZ University also have information assets that needs to be protected. Based on interview, there are several information security incidents causing financial, reputation and operational loss for XYZ University.

This research aims to identify assets, risk, and appropriate information security control suitable for XYZ University Academic Directorate. Information security control based on ISO 27001:2013. This is a case study research with a semi quantitative method. This research discuss about a set of risk management activity and implement appropriate information security control based on ISO 27001:2013.

Result of this research is an information security policy design suitable for Academic Directorate University of XYZ. Information security policy is used as a reference to minimize the risk of information security."