Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fasilitas Teknologi Informasi yang ditawarkan oleh Presiden University yaitu fasilitas internet, email, e-book, file server dan laboratorium komputer, yang perlu dilindungi terhadap ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal datang dari pengguna dalam jaringan lokal (Local Area Network). Ancaman internal ini cukup tinggi karena mahasiswa yang selalu ingin mencari dan mencoba menerapkan ilmunya dan terkadang diterapkan secara tidak benar. Untuk itu dibutuhkan kebijakan keamanan sistem informasi yang cukup efektif,. Khususnya untuk menghadapi ancaman-ancaman dari dalam (internal). Karena di satu sisi adanya kebutuhan agar jaringan komputer tetap aman, tetapi di lain sisi aset Teknologi Informasi harus dapat dipergunakan oleh mahasiswa, staf dan dosen setiap saat. Diperlukan adanya identifikasi kebijakan keamanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Identifikasi ini berdasarkan pada aset dan resiko yang dapat terjadi karena ancaman internal. Standard dirancang sesuai dengan kebijakan keamanan yang merupakan penerapan teknologi yang mampu mengatasi ancaman internal tersebut.

---

Information technology facility that President University offered are internet, email, e-book, file server and computer laboratory that should be protected from internal and external threat. Internal threats are coming from user in Local Area Network. Internal threats are very high because students always searching and try to implement their knowledge and frequently it is implemented in the wrong way. For that reason it needs effective information security policy, especially to handle internal threats. Because in one side the need of safe computer networking but the other side information technology asset should be used by student, staff and lecturer at any time. It needs identification of security policy that relevant to organization needs. This identification based on asset and risk that can be exploited by internal threats. Standard will be designed related to security policies and should be implementation of technology that can handle internal threats."

"Tesis ini membahas mediasi yang digunakan oleh Crisis Management Initiative (CMI) dalam memediasi konflik internal yang terjadi di Aceh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengatakan bahwa mediasi yang efektif bukan hanya disebabkan multitrack diplomasi yang digunakan oleh mediator. Tapi juga teknik mediasi yang efektif yang bisa melihat kebutuhan dari pihak-pihak yang bertikai dan bisa menghentikan konflik kekerasan dan mewujudkan perdamaian.

---

The focus of the study is the significance of the Crisis Management Initiative (CMI) in mediation the internal conflict in Aceh. The study is conducted on the method of descriptive studies. The main purpose of the study is to understand the reason behind the succes of the mediation by CMI.the study is not only due the multitrack diplomacy but also due to the efective mediation which oriented to the disputants needs and also it can transform the violence conflict into long peace."

"Isu keamanan jaringan komputer sudah menjadi hal yang penting dalam dunia teknologi informasi. Banyak kerugian yang ditimbulkan oleh karena lemahnya sistem keamanan pada suatu jaringan komputer. Perlindungan perlu dilakukan untuk jaringan komputer yang mencakup jaringan komputer kampus dimana terdapat unit bisnis yang berbeda, autorisasi yang tersebar. Manajemen keamanan infrastruktur teknologi informasi tersebut menjadi rumit dan perlu perencanaan. Dalam tesis ini, dilakukan analisa manajemen keamanan jaringan komputer untuk Universitas Lampung. Metodologi standar yang digunakan adalah Security Policy Development Life Cycle (SPDLC) dengan didukung oleh analisa Critical Success Factors (CSFs). Tema yang dibahas ditekankan kepada aspek manajemen. Hasil akhir tesis ini berupa usulan kebijakan sistem keamanan jaringan komputer Universitas Lampung pada tataran isu-isu manajemen. Usulan tersebut mencakup a) Manajemen Keamanan ; b) Akses dan Kontrol; c) Administrasi dan Keamanan Jaringan Komputer; d) Virus; e) Layanan Surat Elektronik; f) Perencanaan Kelangsungan Bisnis; dan g) Penegakan Aturan. Tahap selanjutnya sebagai tindak lanjut adalah menerapkan usulan-usulan kebijakan yang dibuat. Penerapan ini perlu didukung infrastruktur perangkat keras , perangkat lunak, dan sumber daya manusia."

"Pada bulan September 2021, dilaporkan adanya dugaan pembobolan dan penyusupan hacker kedalam 10 Kementerian, Lembaga dan Instansi Pemerintah. Instansi XYZ adalah salah satunya. Instansi XYZ merupakan badan pengawas pemerintah yang belum menerapkan dan merancang kebijakan keamanan informasi dengan baik. Adanya peraturan dari Kementerian Kominfo dan BSSN terkait dengan keamanan informasi, membuat Instansi XYZ berinisiatif untuk memperbaiki kebijakan keamanan informasi sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Kominfo dan BSSN, yakni dengan menggunakan standar SNI ISO/IEC 27001:2013 Kebijakan keamanan informasi di Instansi XYZ dirancang sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan memahami penilaian aset, ancaman, kerentanan, kemungkinan terjadinya gangguan, dan dampak yang didapatkan terhadap keamanan informasi. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk merancang kebijakan keamanan informasi di Instansi XYZ menggunakan standar SNI ISO/IEC 27001:2013. Pengumpulan data dan uji validasi rancangan kebijakan keamanan informasi dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak terkait, antara lain: Kepala TI, sub koordinator keamanan informasi TI sub koordinator informasi, sub koordinator tata kelola TI dan manajemen risiko TI, dan sub koordinator infrastruktur. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan analisis dokumen internal organisasi, studi literatur, dan mengkaji penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu identifikasi aset, ancaman dan kerentanan; identifikasi risiko; penilaian risiko; penentuan kontrol risiko. Hasil penelitian ini memberikan rancangan kebijakan keamanan informasi yang sesuai dengan Instansi XYZ.

---

In September 2021, it was reported that there were allegations of hacking and cyber-attack on 10 ministries, institutions, and government in Indonesia. XYZ Institute is one of them. XYZ Institute is a government supervisory that has not implemented and designed information security policies properly. Following regulations from the Ministry of Communications and Informatics and BSSN related to information security, made XYZ Institute take the initiative to improve information security policies in accordance with the standards set by the Ministry of Communications and Informatics and BSSN using SNI ISO/IEC 27001:2013 The information security policy at XYZ Institute is designed as a reference in identifying and understanding the assessment of assets, threats, vulnerabilities, the possibility of interference, and the impact on information security. This study aims to design an information security policy at XYZ Institute, using the SNI ISO/IEC 27001:2013 as the standard. The data collection and validation test of the information security policy design was created by interviewing related parties, including head of IT, IT information security sub-coordinator, information sub-coordinator, IT governance and IT risk management sub-coordinator, and infrastructure sub-coordinator. In addition, data collection was performed by analyzing the organization's internal documents, literature studies and reviewing previous studies. The stages carried out in this research are the identification of assets, threats, and vulnerabilities; risk identification; risk assessment; risk control determination. The results of this study provide an information security policy design that is in accordance with XYZ Institute."

"Penelitian ini membahas bagaimana pentingnya mitigasi potensi ancaman terhadap implementasi golden visa di Indonesia terhadap keamanan nasional. Kebijakan golden visa sudah banyak dilakukan oleh banyak negara guna menghadapi persaingan global yang disebabkan oleh derasnya arus globalisasi. Namun, dalam perkembangannya banyak negara yang kemudian menghentikan atau memberikan evaluasi pada kebijakan tersebut menyusul kekhawatiran atas potensi ancaman yang menganggu keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan intelijen serta collaborative governance sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap key informan serta studi literatur terhadap sumber terbuka. Hasil penelitian menunjukan golden visa dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, akan tetapi untuk menghadapi potensi ancaman yang dapat muncul seperti tindak pidana pencucian uang, konflik sosial, pendanaan terorisme, serta pelanggaran keimigrasian maka kolaborasi dalam melakukan analisis intelijen melalui wadah Timpora memiliki suatu peran yang strategis. Memaksimalkan Timpora dalam melakukan analisis intelijen diantara akan dapat memberikan optimalisasi terhadap upaya mitigasi potensi ancaman golden visa di Indonesia serta memberikan implikasi pada ketahanan nasional yang dimiliki.

---

This research discusses the importance of mitigating potential threats to the implementation of the golden visa in Indonesia on national security. The golden visa policy has been implemented by many countries to face global competition caused by the rapid flow of globalization. However, in the course of its development, many countries then stopped or evaluated this policy following concerns over potential threats that could disrupt national security. This research uses an intelligence and collaborative governance approach as an analytical framework. This research uses qualitative methods and research data collection is carried out by conducting interviews with key informants and studying literature on open sources. The research results show that the golden visa can have an impact on the national economy, however, to deal with potential threats that could arise such as money laundering crimes, social conflicts, terrorism financing, and immigration violations, collaboration in conducting intelligence analysis through Timpora has a strategic role. . Optimizing Timpora in conducting intelligence analysis will be able to provide optimization of efforts to mitigate the potential threat of the golden visa in Indonesia as well as have implications for national resilience."