Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya kemajuan teknologi saat ini memungkinkan organisasi/perusahaan mengotomasi pekerjaan tertentu. Salah satunya adalah otomasi workflow, yaitu pergerakan dokumen atau pekerjaan dalam suatu proses bisnis. Sistem yang digunakan untuk mengotomasi workflow disebut Workflow Management System (WFMS).Organisasi pada hakikatnya selalu berubah. Perubahan dapat terjadi pada proses bisnis, informasi yang digunakan, struktur organisasi, infrastruktur, dan sebagainya. Karena itu, dikembangkan adaptive WFMS yang dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Umumnya adaptive WFMS dibuat untuk mengatasi masalah perubahan yang terjadi pada proses atau informasi dalam organisasi tersebut.Dalam tugas akhir ini, penulis akan membahas adaptive WFMS yang digunakan untuk mengatasi dampak perubahan struktur organisasi terhadap workflow, seperti penambahan posisi, pengurangan posisi, atau modifikasi lainnya pada struktur organisasi, perubahan hak karyawan untuk melakukan workflow tertentu, perubahan penugasan karyawan pada suatu workflow dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan mempelajari konsep dan spesifikasi adaptive WFMS, mempelajari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan pada struktur organisasi terhadap workflow, membuat analisa kebutuhan, desain dan prototipe adaptive WFMS, diikuti dengan pengujian yang dilakukan pada sebuah contoh kasus.Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa adaptive WFMS memiliki kemampuan tidak hanya untuk mengotomasi perubahan workflow ketika terjadi perubahan dalam proses namun juga perubahan dalam struktur organisasi. Hasil analisa, desain dan implementasi yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah sebuah prototipe yang dapat mengadaptasi perubahan struktur organisasi terhadap workflow."

"Persaingan yang terjadi pada bisnis ritel, sebagai akibat kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran bagi individu untuk membangun usaha sendiri, berdampak pada semakin tingginya tuntutan untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen. Kebanyakan bisnis-bisnis ritel menerapkan struktur sederhana yang memiliki ciri-ciri: fleksibel, pekerjaan dan pelaksana tidak terspesialisasi, dengan staf pendukung yang sedikit. Sebagaimana bisnis ritel lainnya, Minimarket A juga menerapkan struktur sederhana. Setelah beberapa tahun berdiri timbul permasalahan seperti tidak adanya alur kerja yang jelas sehingga karyawan melakukan apa yang bisa dilakukan yang sebenarnya bukan merupakan tugas dan tanggung jawabnya, permasalahan juga muncul pada ketidakjelasan koordinasi antar toko dengan Kabag purchasing dalam hal pembelian dan pengiriman barang dagangan.Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan harus merencanakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan rencana perubahan. Dari alternatif rancangan perubahan yang ada, maka dipilihlah perubahan struktur sebagai solusi dari permasalahan di atas.Untuk mendapatkan struktur organisasi yang baru, maka pertama kali perlu dirancang suatu alur kerja yang baku yang, di mana dalam alur kerja tersebut dapat tergambarkan mekanisme koordinasi yang jelas, sehingga dapat dirumuskan sebuah job description baru yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh karyawan dalam melaksakan tugasnya sesuai dengan alur kerja yang ditetapkan.Dengan perubahan struktur diharapkan dapat terbentuk alur kerja yang tetap dan jelas, mekanisme koordinasi yang jelas, serta pada akhirnya tiap-tiap bagian memiliki job description yang jelas sehingga tidak ada lagi overlap dalam hal tanggung jawab dan tugas."

"PT. Y saat ini sedang mengalami penurunan efektivitas organisasi. Penurunan efektivitas rnembuat PT. Y terhambat dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penurunan efektivitas organisasi dapat terlihat dari beberapa masalah yang muncul di PT. Y. Penulis dan manager HRD PT. Y menyakini bahwa penyebab dari munculnya berbagai masalah tersebut adalah karena struktur organisasi yang ada tidak efektif sehingga tidak bisa mengakomodir pencapaian visi dan misi organisasi. Melalui proses analisa dan evaluasi , ditemukan beberapa kelemahan dalam struktur aktual PT. Y. Salah satu kelemahan utama dalam struktur PT. Y adalah tidak adanya departemen yang berfungsi untuk melakukan standarisasi proses kerja di beberapa subdepartemen produksi. Secara umum seharusnya setiap subdepartemen produksi di perusahaan manufaktur memiliki bagian yang berfungsi untuk melakukan standarisasi proses kerja. Dengan memperhatikan uraian mengenai masalah yang terkait erat dengan strulctur organisasi yang tidak efektif maka penulis merekomendasikan usaha pembahan struktur organisasi kepada PT. Y, yang dilakukan berdasarkan informasi mengenai faktor kontingensi PT. Y yang terdiri dari usia dan ukuran, teknologi yang digunakan, lingkungan Serta kekuatan eksternal dan keharmonisan antara lima bagian penting dalam struktur PT. Y. Proses pembahan struktur organisasi dilakukan dengan mengikuti 5 tahapan kegiatan yang terintegrasi. Penulis memberikan hasil proses perubahan dalam bentuk chart struktur organisasi baru untuk PT. Y"

"Dalam struktur ketatanegaraan, Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif (executif power) yang melaksanakan sistem peradilan pidana yang ada dalam ruang Iingkup kekuasaan kehakiman (judiciary power). Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, Kejaksaan mengikuti politik penegakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Jaksa tidak boleh diintervensi oleh siapa pun ketika menangani suatu perkara, agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Dalam dua periode, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1959, terdapat perbedaan penting dilihat dari sisi pelaksanaan penegakan hukum seiring dengan perubahan status Jaksa Agung dan Struktur Organisasi Kejaksaan. Sebelum tahun 1959, Jaksa Agung disebut Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dan secara administartif menjadi bawahan Menteri Kehakiman karena Kejaksaan berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Walaupun begitu Jaksa Agung punya kemandirian karena ia diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara sampai usia pensiun, sehingga dapat melaksanakan penegakan hukum dengan baik, bahkan terhadap Menteri Kehakiman sekalipun. Setelah tahun 1959, Presiden Soekarno manjadikan Jaksa Agung sebagai Menteri/Pembantu Presiden disusul dipisahkannya Kejaksaan dari Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang mandiri. Kebijakan itu diikuti oleh para Presiden penggantinya dengan sedikit modifikasi yaitu sebagai pejabat setingkat menteri, namun tetap menjadi anggota kabinet/Pembantu Presiden. Kedua perubahan itu, justru membuat pelaksanaan penegakan hukum semakin merosot. Kejaksaan mudah disalahgunakan oleh penguasa untuk memukul lawan-lawan politiknya. Secara kelembagaan, Kejaksaan mandiri namun independensi Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menjadi pudar karena ia Pembantu Presiden yang dapat diberhentikan kapan saja oleh Presiden. Jaksa yang semula ada dalam korsa pegawai kehakiman (judicial service), berubah menjadi korsa pangreh praja (civil service), bahkan semi militery service. Otonomi individual Jaksa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum menjadi hilang.

---

In the constitucional structure, prosecution service represents the part of executive power which enforce the criminal justice system in scope of judiciary power. As a part of executive power, prosecution service follows the law enforcement politic is specified by government. Prosecutor is the part of judiciary power; he can not intervene by everyone even when handling a case, so that law enforcement is ambulatory better. In two periods, that is before 1959 and after it there are important difference seen from law enforcement along with change of status of Attorney General and organization structure of prosecution service. Before 1959, Attorney General is referred as Attorney General of the Supreme Court of Justice and administratively become the subordinate of Minister of Justice because Prosecution Service stays in Department of Justice. Nevertheless, Attorney General has independence because he is appointed by president as a chief nation until retired age, so that they can execute law enforcement better, even to Minister of Justice. After 1959, Soekarno made Attorney General as Minister/auxiliary of President, and then Prosecution Service is dissociated from Department of Justice become independence institute. This policy followed by presidents after him by little modification that is as official in the level of minister, but remains to be cabinet member/auxiliary of President. These changes exactly make law enforcement more declines. Prosecution service is misused by the government to fight against the political enemy. In institute, prosecution service is independent but the independence of Attorney General in enforce the task and the authority become faded away because he just auxiliary of president which can be riffed any time by president. At the first, the prosecutor is in the Judicial Service then change into the Civil Service, even become the Semi Military Service. Individual autonomy of prosecutor in executing the task of law enforcement become loses."

"Integrated management system is a necessity, where every company must be able to carry out a quality management system, safety management, occupational health and the environment simultaneously. This situation will certainly complicate the construction company in its implementation. Most of the integrated management system research is done not in construction companies, but in the manufacturing sector and also does not ensure knowledge management. Whereas to improve organizational performance, it is necessary to consider knowledge management in a practical information system. Practical web-based information systems are important for the successful implementation of integrated management systems. The development of Information Systems and knowledge management in this integrated management system is to be able to improve organizational performance in construction companies. The methodology in first phase is using PLS-SEM on process integration, RII and Neural Network on the integration risks contained in process integration, RII on audit integration to ensure process integration is carried out properly, then all of them are carried out knowledge management through RAM RACI. This research will produce a information system integrated management system to improve organizational performance with the development of knowledge management.

---

Sistem manajemen terintegrasi adalah suatu keniscayaan, dimana setiap perusahaan harus dapat melaksanakan sistem manajemen mutu, manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan secara bersamaan. Keadaan ini tentu akan menyulitkan perusahaan konstruksi dalam penerapannya. Sebagian besar penelitian sistem manajemen terintegrasi dilakukan bukan di perusahaan konstruksi, tetapi di sektor manufaktur dan juga tidak memastikan untuk manajemen pengetahuan. Padahal untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu mempertimbangkan manajemen pengetahuan dalam sistem informasi yang praktikal. Sistem informasi yang praktikal penting dilakukan untuk kesuksesan penerapan sistem manajemen terintegrasi. Pengembangan Sistem Infomasi dan manajemen pengetahuan pada sistem manajemen terintegrasi ini adalah untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi pada perusahaan konstruksi. Metodologi penelitian ini dimulai dengan menggunakan PLS-SEM pada integrasi proses, RII dan Neural Network pada integrasi resiko yang terdapat dalam integrasi proses, RII pada integrasi audit untuk memastikan integrasi proses dilaksanakan dengan baik, kemudian kesemuanya di lakukan manajemen pengetahuan melalui RAM RACI. Pada akhirnya, penelitian ini akan menghasilkan sistem informasi sistem manajemen terintegrasi  untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan pengembangan manajemen pengetahuan."

"Instrusion Detection System (IDS) merupakan sistem untuk mendeteksi serangan dalam jaringan, baik lokal maupun internet. Dalam melakukan deteksi penyalahgunaan atau deteksi anomali, beberapa peneliti telah menggunakan data mining untuk mengidentifikasi berbagai jenis intrusi, termasuk yang jarang terjadi. Namun, data mining rentan terhadap data imbalance (data tidak seimbang) yang dapat mengurangi efektivitas algoritma klasifikasi karena asumsi mayoritas classifier terhadap distribusi yang seimbang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan dilakukan penelitian terkait penanganan data imbalance menggunakan metode Adaptive Synthetic Sampling (ADASYN) dengan cara menghasilkan data sintetis pada kelas minoritas agar algoritma klasifikasi dapat bekerja lebih baik. Metode ADASYN efektif bekerja pada variabel prediksi berjumlah 2 kelas (binary class), namun dikarenakan penelitian ini berurusan dengan masalah multiclass, makan akan digunakan pendekatan One-Vs-One (OVO) untuk menyeimbangkan kelas. Keefektifan ADASYN akan dievaluasi melalui implementasinya pada dataset Wi-Fi attacks, yaitu Aegean Wi-Fi Intrusion Dataset (AWID2). Data sebelum dan setelah rebalancing dievaluasi dengan menggunakan metode klasifikasi seperti regresi logistik dan Support Vector Machine (SVM), untuk dibandingkan nilai precision, recall, spesifisitas, serta F1-score dari kedua dataset tersebut. Meskipun ADASYN hanya meningkatkan nilai precision dalam dataset Wi-Fi attacks, dengan menggunakan metode klasifikasi SVM kernel polynomial terbukti efektif dalam mendeteksi kelas serangan, meskipun performa metrik lainnya tidak mencapai tingkat yang sama.

---

An Intrusion Detection System (IDS) is a system designed to detect attacks within networks, both local and internet-based. In the realm of misuse detection or anomaly detection, researchers have utilized data mining to identify various types of intrusions, including those that occur infrequently. However, data mining is susceptible to data imbalance, which can reduce the effectiveness of classification algorithms due to their assumption of balanced distribution. To address this issue, research will focus on handling data imbalance using the Adaptive Synthetic Sampling (ADASYN) method, which generates synthetic data for the minority class to enhance the performance of classification algorithms. ADASYN is effective for predictive variables with binary class scenarios, but since this study deals with multiclass problems, an One-Vs-One (OVO) approach will be employed to balance the classes. The effectiveness of ADASYN will be evaluated by implementing it on the Wi-Fi attacks dataset, specifically the Aegean Wi-Fi Intrusion Dataset (AWID2). Data before and after rebalancing will be evaluated using classification methods such as logistic regression and Support Vector Machine (SVM). Metrics including precision, recall, specificity, and F1-score will be compared between the two datasets. Although ADASYN only improves precision values in the Wi-Fi attacks dataset, using SVM with a polynomial kernel has proven effective in detecting attack classes, although other metric performances did not reach the same level."