Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Motivation have a primary needs in an organization, in sub part of chief administration and protocol which an organization having main task and function to operate programs in which formal programs in government of Depok City where an organization have needs good works motivation. When doing a task in protocol division, good motivation in each implementer employees was needed.This research has describe to look and description a perception of employees about work motivation in sub part of chief administration and protocol of general division regional secretarial Depok city. This research using a quantitative method with a type description research and use cross sectional survey dimension. Total population in this research is 30 respondent and use total sample technique. All data has a count by SPSS version 15.Mc.Clelland (Needs Theory) has a focus about three factor; needs of success, needs of power or work authority and needs affiliation. Need of success consist of indicatorindicator work result, timing of finished works, resolve problems and detention in work and effectively. Needs of power consist of authority and responsibility. Needs affiliation consists of relationship with work partner, relationship with a chief and level of participation in organization. Based on process data result find out an employees perception about work motivation in sub part of chief administration and protocol of general secretariat regional city of Depok in high level."

"Skripsi ini meneliti kinerja petugas administrasi Puskesmas Sukmajaya berdasarkan persepsi petugas Puskesmas dan Masyarakat dengan menggunakan enam dimensi quality, quantity, timeliness, need for supervision, cost effectiveness, interpersonal impact, dan kendala yang dihadapi oleh petugas administrasi dalam peningkatan kinerja. Enam dimensi tersebut dibahas dengan menggunakan konsep umpan balik 360 derajat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (positivist) dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi petugas puskesmas dan masyarakat kinerja petugas administrasi sudah dinilai baik namun masih perlu diperbaiki di dimensi cost effectiveness. Walaupun sudah berjalan baik tapi masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, yaitu : perlu adanya pelatihan kearsipan untuk petugas administrasi; perlu adanya penambahan jumlah sumber daya manusia di lingkungan petugas administrasi; perlu adanya peningkatan koordinasi antar petugas administrasi dalam menyelesaikan administrasi pelaporannya; perlu adanya sistem baru yang berbasis komputer pada petugas loket administrasi pendaftaran.This research observed Sukmajaya Depok Town Central Health?s administration officer performance based on Central Health officer and public?s perception using six dimensions: quality, quantity, timeliness, need for supervision, cost effectiveness, interpersonal impact, and obstacles that were faced by administration officers in improving performance. The six dimensions are described by using 360 degree feedback concept. This research is positivist research with descriptive design.

The research result based on Central Health officer and public?s perception showed administration performance had been well valued but they stil needed to improve in cost effectiveness dimention. Although it has run well but there were several things that should be improved, such as: the need of archives trainings for administration officer, the need of number increasing human resource in administration officer, the need of creasing good coordination especially in administration officer to handle the administration report; the need of new computerize system for counter registration administration officer."

"Skripsi ini membahas tentang analisis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kuantitas pelaksana penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masih kurang memadai. Data dukung (TOR/RAB) yang dikumpulkan dari tiap Unit Kerja sering kali tidak lengkap dan mengalami keterlambatan saat pengumpulannya. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran meliputi pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran dari tiap Unit Kerja, penyusunan kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran oleh Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran dan penetapan RKA-K/L. Hasil dari Perencanaan Program dan Anggaran ini berupa dokumen RKA-K/L Sekretariat Presiden tahun 2013 yang sudah representatif, namun masih belum transparan kepada publik. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar dilakukan sosialisasi terkait kelengkapan dan ketepatan waktu pengumpulan data dukung, konsep penganggaran berbasis kinerja, dan perubahan-perubahan peraturan yang sering terjadi setiap tahunnya. Selain itu, sebaiknya RKA-K/L lebih transparan dan terbuka kepada publik.

---

This thesis discusses about the analysis of drafting work plan and budget at the Secretariat of President in 2013. This research uses qualitative method with descriptive design. The results of this research shows quantity of the human resources in drafting work plan and budget is still inadequate. Supporting data (TOR/RAB) which are collected from each Work Units are often incomplete and delay. The process of drafting the work plan and budget proposals include a work plan and budget for each Unit of work, drafting the work plan and budget by The Budget Planning Program and RKA-K/L validation.

The results of this Budget Planning Program is a Secretariat of President’s RKA-K/L document of 2013 which is representative, but is still not transparant to the public. Based on the research results, it is recommended to socialize the completeness and timeliness of supporting data collection related, performance based budgeting concept and regulatory changes which often occurs each year. In addition, it is recommend RKA-K/L to be more transparant and opened to the public."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Kebijakan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Informasi didapat melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terkait dengan kebijakan ini, yang disebut data primer. Data lainnya atau data sekunder didapat melalui media cetak dan elektronik.Hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional administrasi kependudukan khususnya SIAK; menambah rangsangan (incentive) yang dapat merangsang kemauan masyarakat untuk merasakan arti pentingnya dokumen kependudukan; dan meningkatkan frekuensi program-program administrasi kependudukan seperti sosialisasi dan operasi penertiban secara terus-menerus agar penduduk semakin mengenal pentingnya dokumen kependudukan.

---

The focus of this study is concerning implementation of the population administration policy conducted by Depok Municipal Government. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview.

The researcher recommends Depok Municipal Government to add more infrastructure and equipment in order to assist the day-to-day operation of the government officer; to stimulate people to realize the importance of population documents by providing incentive; to increase the number of socialization and the control of the valid identity documents."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penilaian prestasi kerja di Direktorat Pengadaan PNS Badan Kepegawaian Negara Jakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kaidah yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data terkumpul dengan teknik in-depth interview.Hasil penelitian ini menyarankan agar ada pengawasan langsung dari atasan pejabat penilai dalam proses pelaksanaan prestasi kerja, dan semua laporan harus disertai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan agar menghindari penyimpangan yang terjadi. Selain itu perlu ada perubahan sistem terkait reward dan punishment sehingga pegawai lebih terpacu untuk berprestasi.

---

This study focuses on how the performance appraisal is conducted at Direktorat Pengadaan PNS BKN Jakarta based on the regulations established by the Government. This is a qualitative descriptive study using the technique of in-depth interview to collect the data.The result of this study suggests that there should be constant monitoring from the highest functionaries in the Department and all reports must be completed with reliable evident in order to avoid any deviations. In addition, there is an urgency to change the reward and punishment system in order to motivate the PNS."

"Implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkalkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbagaj persoalan kompleks. Kompleksitas persoalan ini terajut dari adanya dominasi elit lokal, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum lcuamya organisasi lokal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Unluk mencapai pemerintahan daerah yang partisipatif diperlukan upaya yang serius untuk menyusun altematif kebijakan yang tepat. Upaya ini seyogyanya dilandaskan pada kajian akademis yang memadai dan komprehensif. Penelitian tentang panisipasi masyarakar lelah banyalc dilakukan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Namun penelitian mengenai partigipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang berada dalam koridor disiplin administrasi publik masih tergolong langka apalagi penclitian mengglmakan pendckatan berpikir sistem. Dengan mempenimbangkan lalar belakang rersebut maka penelitian ini diawali dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran aktual partisipasi masyarakat dalam pemcrlntahan daerah dewasa ini? Bagaimanakah derajat efektivitas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah? Bagaimanakah model berbasis berpikir sistem bagi panisipasi masyarakat dalam pemerimahan daerah ? Bagaimanakah altematif percepatan partisipasi yang dapar dilakukan ? Pendekatan berpildr sislem digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, adanya kesadaran bahwa partjsipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berada dalam situasi kompleksilas dinamis. Kedua, penelitian ini berupaya memahami akar permasalahan yang mendera partisipasi masyamkat melalui deteksi atas stmktur sistem daripada sekedar melihat kejadian-kejadian yang kasat mam Ketiga, adanya kehendak mendorong tindakan antisipatif Serta mencari solusi 3135 persoalan kegagalan pencapaian partisipasi masyarakat dalam pemedmahan daerah. Metode sistem dinamis dengan pendekatan lima tahap dari Coyle dipilih dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, sistcm dinamis merupakan bagigm dari hard system yang Iebih tepat digunakan dalam suatu aktivilas yang berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, analisis ini lebih tepat jika digunakan unruk mencari rekomendasi alas solusi dari sualu masalah. Ketiga, analisis ini mampu mengembangkan sistem berdasarkan komhinasi data kualitatif dan kuantitatif. Partisipasi masyarakal dalam pemedmahan daerah mengalami peningkatan berpola Kurva S di em reformasi. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah juga telah berkembang. Mekanisme partisipasi dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama adalah mekanisme partisipasi yang disediakan berdasarkan ketentuan daerah yang ada. Mekanisme ini menoakup Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Masa Reses DPRD, Rapat Terbuka DPRD, Rukun Tetangga &. Rukun Warga (RT & RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluraban (LPMK), Kontak Publik via Situs Intemet Pemkot Malang, Kunjungan Kezja Anggota DPRD, dan Konsultasi Publik.Kedua adalah mekanisme yang berasal dari inisiatif masyarakat dan tidak diatur sebagai mekanisme resmi panisipasi masyarakat. Mekanisme ini terdiri dari suara publik yang disalurkan lewal media massa baik cetak maupun elektrondcdan unjuk rasa. Dengan membandingkan mekanisme partisipasi masyarakat tersebut dengan teori ladder of citizen ernpowermem dari Burns, Hambleton, & Hogget maka disimpulkan bahwa mekanisme partisipasi yang ada telah mencapai demjat partisipasi warga namun belum mencapai derajat ideal, yakni citizen control. Dalam derajat partisipasi warga berarli masyarakat Kota Malang telah dapat memasukkan berbagai aspirasi dan kepenlingannya sepanjang tidak mengubah pakem kebijakan yang telah disusun oleh penyeienggara pemerintahan daerah. Kondisi ini telah dianggap efektif oleh Pejabat Pemerinlah Daerah dan Anggota DPRD namun dianggap tidak efektif oleh anggota masyarakal dan pegiat organisasi Iokal. Kesesuaian antara mekanisme panisipasi yang tersedia dengan pencapaian subslansi pemberdayaan pada derajat partisipasi menunjukkan adanya pembuktian atas teori ladder of citizen empowerment dari Bums, Hambleton, & Hogget. Adanya harapan sebagian slakehofder pemerintahan daerah terhadap mekanisme dan derajat partisipasi yang lebih tinggi juga membuktikan saran preskziptifdari teori di atas. Analisis sistem dinamis rnenunjukkan bahwa pengungkit dalam sistem partisipasi masyarakat dalam pemerinrahan daerah adalah peran clit lokal. Sebagai pengungkit (leverage) bennakna bahwa peran elit Iokal mempakan variabel paling sensitif bagi kinerja sislem partisipasi masyarakat. Dengan melakukan penyederhanaan terhadap sistem partisipasi yang tergambar dalam diagram simpal kausal maka diperoleh pola dasar sistem, yakni batas-batas pertumbuhan. Melalui pola dasar ini dapat dipahami bahwa dukungan pemerintah pusat mempakan limiting faktor bagi sistem ini. Melalui pemahaman alas pola dasar batas pertumbuhan maka dapat dipastikan bahwa solusi atas peningkatan kinerja sistem partisipasi dapal diiakukan melalui dua alternatifi Pertama, pcmbebasan faktor pembatas, yakni dengan meningkatkan dukungan pemerintah pusat terhadap panisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Dukmmgan ini dapat dilakukan dengan menycdiakan pemturan pemndang-undangan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi pada derajat panisipasi yang tertinggi. Dukungan tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan supervisi terhadap kualitas partisipasi dari kebijakan daerah. Kedua, intervensi melalui pengungkit yakni dengan mengurangi pengamh clit lokal dalam proses kebijakan daerah sehinggn dukungan penyelenggara daerah terhadap partisipasi masyarakat akan meningkat. Mengurangi pengamh elit lokal dapat dilakukan dengan menjamin adanya pmses partisipasi dan transparansi dalam pembualan dan implementasi kebijakan daerah.

---

The purpose of decentralization to promote public participation in local govemment is failed because of complex problems. These are the dominance of local elite, the lack of govemmenfs political will to support public participation, the lack of local organization?s capacity, and lack of the public awareness to participate. Realizing participatory local government needs robust policy based on comprehensive research. Many scholars in many disciplinm had conducted the research of public participation. but there is scarcity of public participation's research in local govemment especially using system thinking approach. According to that reason, the research problem statements are: what is the description of public participation in local govemment ? how effective is the degree of public participation? what is the system thinking based model for public participation in local govemment? how are the policy altematives for promoting public participation in local government? The using of system thinking in this research based on several reasons. First, public participation in local government is under dynamic complexity situation. Second, this research would understand root of the problem by systemic structure rather than event. Third, this research tries to anticipate the lirture problem by fomiulating the robust policy. The analysis of system dynamic of Coyle is selected for this research based on several researches. First, system dynamic is part of hard system, which prefer to attain delined goal. Second, this analysis produces model and recommendation in order to provide solution of the complex problem. Third, Coyle?s Analysis of system dynamic describing the system through both qualitative and quantitative data. The progress of public participation in local govemment in era of refonn is in S-curve type. There .are extended mechanism of public participation, which are divided into two types, i-e. regulated and altemative mechanisms. Local govemment Regulated mechanisms comprise of development planning meeting (musyawarah perencanaan pembangiman), sitting in council meeting, neighborhood association Rukun Tetangga & Rukun Warga) public consultation, community empowerment Institution (Lembaga Pemberdayaan lvlasyarakat Kelurahan), public contact via intemet. Altemative mechanisms initiated by community themselves and are not regulated by local government. These mechanisms comprise of public voices channeled by mass media and demonstration. Effectiveness of public participation mechanisms is in citizen participation level according to Bums, Hambleton, & Hogget's ladder of empowerment. This level is under the top of the ladder, i.e citizen control level. In this level, citizen could influence both in policy making and implementing but do not have decision power in the policy process- This level perceived as effective by local authorities but as not effective by citizens and local organization?s activists. This research proves that participation mechanisms match with the degree of participation level in ladder of empowerment theory. Citizen?s hope for better degree of participation in the top ladder proves that prescriptive suggestion in the ladder ofempowerment comes true. System dynamic analysis indicated that the leverage of public participation in local government is local elite?s role. It means that local elite?s role is the most sensitive parameter in the system. Simplification of the influence diagram of public participation system shows that archetype ofthe system is limits to growth Through this archetype, it could be concluded that limiting factor for the system is central govemment support. According to system thinking approach, the altemative solutions for improving public participation are releasing the limiting factor or pushing the leverage. Releasing the limiting factor means that central government increases it?s support for public participation in local govemment. Central govemment suppon could be operated through providing regulation increasing the level of public participation in local govemment. This support includes central govemment supervision for quality of participatory local government. Pushing the leverage means that local elite?s role in public policy process is limited so that local govemment support for public participation increases. Limitation could be operated by providing regulation for public participation and providing regulation for transparency in public policy process."

"Masalah pokok dalam tesis ini adalah bahwa Keppres no. 8 tahun 1978 tidak dapat dilaksanakan secara penuh oleh Menteri Sekretariat Negara dan pemrosesnya anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis menggunakan konsep koordinasi yang diambil dari pendapat Terry yaitu : untuk melaksanakan koordinasi diperlukan seorang koordinator yang menghimpun usaha kelompok dalam satu tindakan guna mengusahakan terciptanya tujuan bersama. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kwalitatif, dari informannya diambil dari pejabat yang menangani pemrosesan anggaran Lembaga dengan teknik wawancara. Dari hasil penelitian diperoleh temuan-temuan sebagai berikut : 1). bahwa penetapan alokasi dana untuk Lembaga Negara adalah wewenang Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengakibatkan tugas koordinasi yang harus dilakukan oleh Sekretariat Negara tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. 2). Kegunaan DUK/DUP yang tidak jelas dan dominasi pengambilan keputusan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas dalam pembahasan konsep DIK/DIP, menjadikan tidak bebasnya Lembaga Negara menyusun program yang benar. Sebagai saran perbaikan adalah : Wewenang koordinasi administrasi keuangan Lembaga Negara oleh Sekretariat Negara agar terbatas pada pengawasan saja, sedangkan untuk perencanaan anggaran didelegasikan kepada Lembaga Negara yang bersangkutan. Pengajuan DUKIDUP dan konsep DIKIDIP oleh Lembaga Negara yang bersangkutan, agar langsung ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas."

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan kesehatan yaitu Program Askeskin yang dibentuk oleh pemerintah agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Program ini dibentuk sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kemiskinan dan teknologi di Negara ini. Program Askeskin dibentuk untuk seluruh masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya yang sudah diterapkan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008, program Askeskin diganti dengan program JAMKESMAS. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahu persepsi pengguna Askeskin terhadap pelaksanaan pelayanan Program Askeskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna Askeskin yang telah diolah menggunakan metode statistik SPSS. Analisa penelitian ini diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif.

---

This research is describing about Askeskin Program which is one of the healthy program that made by government hence could be used by all society. This program was made in order to help society from the development of poverty and technology. Program Askeskin was made for whole society in general and especially for poor people which already been implemented from the year of 2005 to 2007. In the year of 2008, Askeskin Program was changed with JAMKESMAS Program.

Through this research, researcher has an intention to get the information about perception of Program Askeskin Users to the Conduction of Program Askeskin services. This research was using quantitative method with spreading the questionnaires to Askeskin Program users that already processed by SPSS statistic method. The analysis of this research was described with descriptive method."

"Penelitian ini menguji tingkat kesadaran UMKM terhadap perpajakannya yang diukur melalui 3 hal. Pertama dilihat dari karakteristik seperti pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi dari responden itu sendiri terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajaknya. Kedua apakah pengetahuan dan pemahaman para UMKM nantinya akan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak. Ketiga rencana pemerintah akan mengenakan pajak pada UKM dalam rangka memperluas potensial wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah telah membuat draf Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk UKM agar dapat menjaring wajib pajak lebih banyak lagi. Data Penelitian ini di dapat dari 75 responden yang tersebar di Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman para UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha berdiri. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Tidak banyak UMKM yang mengetahui adanya draf PP tersebut. UMKM mendukung rencana pengenaan tarif pajak 3% jika pengenaannya di lakukan secara adil.

---

This study examined the level of awareness of SMEs on its taxation which is measured by three factors. First, the characteristics such as education, age of business, business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination of the respondent itself against the knowledge and understanding of the tax. Second, the taxation knowledge and understanding of the SMEs will affect compliance to pay taxes. Third, the government's plan to impose a tax on the potential of SMEs in order to expand the tax payer. Therefore, the government has made a draft Government Regulation (PP) for SMEs in order to attract more taxpayers. The research data obtained from 75 respondents spread in Indonesia.

The results of this study indicates that knowledge and understanding of the SMEs is still relatively low. The characteristics that have positive and significant relationship are the ownership tax ID and the lenght of the business. The better tax knowledge and understanding, the better the tax compliance. Many SMEs do not know the existence of the draft regulation. SMEs support the imposition of 3% tentative tax rate if the imposition is done fairly."

"Sepakbola adalah olahraga yang paling digemari diseluruh dunia dan seiring dengan perkembangan zaman, popularitas sepakbola mampu menarik minat banyak penggemar baru. Berbicara mengenai sepakbola berarti berbicara mengenai banyak orang yang terlibat didalamnya, termasuk fans sepakbola itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap loyalitas fans klub sepakbola Liverpool melalui dimensi keunggulan asosiasi merek, kekuatan asosiasi merek, dan keunikan asosiasi merek. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang fans klub Liverpool yang menghadiri acara nonton bareng di lapangan Andik Futsal Depok dengan menggunakan metode non-probability sampling serta teknik purposive. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 9,5% dan sisa nya 90,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil analisis menunjukkan citra merek memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen.

---

Football is the most popular sport around the world and along with the times, the popularity of football could attract more new fans. Speaking of football means to talking about many people involved in it, including themselves football fans. The purposeof this study is to analyze how the effect of brand image on loyalty Liverpool football club fans through the dimensions of favorability of brand association, strength of brand association, and uniqueness of brand association. The method used is quantitative. The samples in this research were 100 people who attended the Liverpool supporters club watching the live match on the field Andik Futsal Depok by using non-probability sampling method and purposive techniques. The instrument of this research using questionnaires and analyzed by using simple linear regression analysis. The results ofthis study indicate that brand image affects customer loyalty by 9.5% and the rest of its 90.5% influenced by other factors. The analysis showed that brand image has a positive influence on customer loyalty."