Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembagian harta bersama akibat perceraian dalam masyarakat berdasarkan hukum perdata Barat secara tersirat tercantum dalam pasal 25 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 119 kitab undang-undang hukum perdata juga memberi peluang bagi terbentuknya harta bersama melalui kesepakatan antara suami dan isteri yang meliputi : ..."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian perkawinan di dalam suatu perkawinan yang memiliki suatu akibat hukum terhadap harta perkawinan seperti ditolaknya harta perkawinan untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit apabila salah satu suami atau istri dipailitkan. Salah satu kasus terkait dengan perjanjian perkawinan adalah Sengketa Pailit No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang mana pada perkara ini terdapat suatu perjanjian perkawinan, akan tetapi perjanjian tersebut tidak dicatatkan sehingga tentu hal tersebut dapat membuat perjanjian perkawinan menjadi tidak mengikat kepada pihak ketiga dan membuat perkawinan dilangsungkan seperti tidak adanya perjanjian perkawinan, maka terhadap perkawinan tersebut terjadilah percampuran harta, dimana jika salah satu suami pailit maka harta perkawinan dapat masuk ke dalam boedel pailit. Untuk melakukan penelitian terkait dengan hal-hal tersebut maka digunakanlah metode penilitan yuridis normatif. Hasil Penelitian menyarankan bagi perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan ke Pegawai pencatat perkawinan maka dapat meminta penetapan Pengadilan Negeri agar perjanjian perkawinannya dapat dicatatkan.

---

The focus of this study is prenuptial agreement in marriage create a legal concequence, such as the marriage joint property can not be inserted in to bankruptcy property if the husband or wife went bankrupt. One of the case elucidate this premise is the case No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim which contain an unregistered prenuptial marriage agreement, so the prenuptial agreement can not bind to third party. On this regard the prenuptial agreement is consider as voidable and as the consequence the marriage property become a joint property that can be inserted to bankruptcy property. For researching for this topic i used the juridical normative research methods. The researcher suggest in the case of prenuptial agreement is not registred in a civil registration office they can ask for resolution from the court."

"Dalam skripsi ini telah memperlihatkan bagaimana sesungguhnya kehidupan dari segolongan penduduk di kelurahan Penjaringan. Suatu penekanan uraian tentang harta milik material mereka dalam kaitannya dengan kebudayaan kemiskinan. Kemiskinan bukanlah semata-mata sebagai suatu masalah yang terwujud dengan sendirinya, tetapi berhubungan dengan aspek lain."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penguatan ekonomi lokal masyarakat sebagai upaya menurunkan angka ketimpangan melalui kearifan lokal di Jawa Timur Tahun 2013-2017. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan Model Eksploratoris Sekuensial dengan regresi data panel sebanyak 190 data dari 38 kabupaten/kota pada Tahun 2013-2017. Variabel gini ratio sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen terdiri dari: jumlah koperasi pesantren, budaya mataraman, jumlah Produk Domestrik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap gini ratio di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. Upaya menekan angka ketimpangan tidak hanya dilakukan dengan aspek pembangunan ekonomi namun juga melalui optimalisasi kearifan lokal. Koperasi pesantren berpengaruh secara signifikan untuk menurunkan gini ratio dengan koefisien sebesar -0.001456, sementara budaya mataraman tidak berpengaruh secara signifikan namun dapat menurunkan gini ratio sebesar -0.039890. Diperlukan intervensi kegiatan yang tepat sasaran untuk menurunkan angka ketimpangan, yakni melalui peningkatan Produk Domestrik Regional Bruto (PDRB), pemerataan pembangunan manusia, optimalisasi koperasi pesantren, serta implementasi budaya rewang di Provinsi Jawa Timur.

---

This study tries to analyze the strategies for improving the economic community in East Java in 2013-2017. This study is joint research of the Sequential Exploratory Model with a panel data regression of 190 data from 38 districts/cities in 2013-2017. The Gini ratio variable is the dependent variable, while the independent variable consists of the number of pesantren cooperatives, mataraman culture, the number of Gross Regional Domestic Product (GRDP), and the Human Development Index (HDI). Taken together the independent variables are significant to the Gini ratio in East Java Province in 2013-2017. Efforts to increase inequality are not only carried out with aspects of development but also the optimization of local wisdom. The pesantren cooperatives reduce the gini ratio by a coefficient of -0.001456, while mataraman culture has no significant effect but can reduce the gini ratio by -0.039890. The intervention of targeted activities is needed to reduce inequality, through increasing the Gross Regional Domestic Product (PDRB), examining human development, optimizing pesantren cooperatives, and the implementation of rewang culture in East Java Province."

"Sentuh bahasa sebagai salah satu aspek peristiwa sentuh budaya berpengaruh terhadap istilah kekerabatan sapaan masyarakat etnik Cina khususnya sub etnik Hokkian di Jakarta Pusat dalam penelitian ini di wilayah Bungur dan Kemayoran. Penelitian dilaksanakan dengan sistem wawancara terbuka dan juga penelitian pustaka untuk memperoleh istilah-istilah kekerabatan sapaan yang asli baik dalam bahasa Cina dialek Hokkian maupun bahasa Betawi.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sentuh bahasa Cina-Betawi dapat dikatakan tidak mengakibatkan perubahan yang berarti di dalam kosakata istilah kekerabatan sapaan masyarakat etnik Cina kecuali adanya pemakaian istilah yang sama untuk hubungan kekerabatan yang berbeda. Namun dapat dikatakan berpengaruh besar dalam bidang fonetik, yaitu dengan munculnya bunyi-bunyi nasal di awal istilah-istilah sapaan tersebut, Juga adanya pencampuran istilah bahasa-bahasa tersebut yang membentuk makna tertentu dalam suatu istilah."

"Perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap hadirnya harta bersama. Harta bersama dalam hal ini tidak hanya mencakup aktiva, namun juga mencakup pasiva atau utang bersama. Tidak jarang apabila terdapat suatu objek berupa harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan untuk suatu utang bersama berupa perjanjian kredit yang dilakukan dengan pihak bank. Apabila objek yang hendak dijadikan jaminan berupa tanah beserta dengan bangunan di atasnya, maka pembebanan jaminan dapat dilakukan dengan lembaga jaminan hak tanggungan. Suatu permasalahan akan timbul ketika perkawinan harus berakhir karena adanya perceraian. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap harta dan utang bersama. Setelah perceraian, harta dan utang bersama seharusnya dibagi dengan besaran yang sama untuk suami dan istri. Akan tetapi, dalam praktiknya bisa saja terdapat salah satu pihak yang hanya menginginkan harta bersama tanpa mengingat bahwa harta sebagaimana dimaksud masih menjadi objek jaminan atas utang bersama berupa perjanjian kredit yang pernah dilakukannya. Keadaan demikian pun sejatinya tercermin dalam Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. Dalam menganalisis keadaan demikian, Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal sehingga menghasilkan penulisan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pembagian harta bersama yang objeknya masih menjadi jaminan untuk utang bersama tidak selalu dibagi dengan bagian yang sama besarnya untuk suami dan istri ketika mereka bercerai. Keadaan demikian jelas berbeda dengan ketentuan pembagian harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

Marriage will have legal consequences on the presence of joint marital property. Joint marital property in this case does not only include assets but also includes liabilities or joint debts. It is not uncommon for there to be an object in the form of joint marital property that is used as guarantee for a joint debts in the form of a credit agreement with the bank. If the object to be used as a guarantee is in the form of land along with the building on it, then the guarantee can be done with the institution of mortgage rights. A problem will arise when a marriage must end due to divorce. Similar to marriage, divorce will also have legal consequences on joint assets and debts. After divorce, joint assets and debts should be divided equally for husband and wife. However, in practice, there can be one party who only wants the assets without considering that the property in question is still an object of guarantee for joint debt in the form of a credit agreement. This situation is reflected in Decision Number 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. In analyzing this situation, the author uses a doctrinal research methods to produce analytical descriptive writing. The results of the research show that the division of joint marital property whose object is still guaranteed for joint debt is not always divided into equal parts for the husband and wife when they divorce. This situation is different from the provisions on the division of joint property in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Civil Code."

"Risiko merupakan kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan akan terjadi di masa depan. Demi meminimalisir risiko yang dihadapi perusahaan atauperorangan, dibutuhkan alat ukur yang dapat mengkuantifikasi risiko dengan baik. Beberapa contoh alat ukur risiko yang umum digunakan adalah Value-at-Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES). VaR mengukur batas bawah dari loss-loss yang besar pada ekor suatu distribusi loss, sementara ES mengukur rata-rata atau ukuran pemusatan dari lossloss yang melebihi VaR. Namun, kelemahan dari kedua alat ukur ini adalah tidak adanya informasi yang diberikan mengenai variabilitas data pada ekor distribusi tersebut. Oleh karena itu, pada skripsi ini diperkenalkan dan dibahas lebih lanjut mengenai Gini Shortfall (GS), suatu alat ukur risiko yang dapat dikatakan lebih komprehensif dibandingkan VaR maupun ES. GS dapat menjelaskan mengenai variabilitas data pada ekor distribusi yang diukur menggunakan Tail-Gini functional, yaitu pengukuran variabilitas berbasis GiniMean Difference atau Gini functional yang diterapkan pada ekor distribusi. Kelebihan lain GS adalah sifatnya yang dapat memenuhi empat kriteria koherensi apabila memenuhisyarat tertentu, dimana alat ukur yang koheren dapat menjadi berguna bagi perusahaan maupun investor dalam menentukan strategi bisnis dan investasi yang tepat. Selain itu, pada skripsi ini juga akan ditentukan formula eksplisit GS untuk beberapa jenis distribusi kontinu yang sering ditemukan dalam pengukuran loss, yaitu distribusi eksponensial, Pareto, dan logistik. Formula eksplisit yang didapat kemudian digunakan untuk menghitung risiko dari suatu data saham riil.A risk is the possibility of undesirable events happening in the future. Companies or individuals may minimize risks by selecting a good risk measure that is able to properlyquantify the risks they face. Some well-known risk measures include the Value-at-Risk (VaR) and the Expected Shortfall (ES). VaR measures the lower bound for big losses in a loss distribution tail, while ES measures the average or central tendency of losses surpassing or breaching the VaR. Unfortunately, there are some drawbacks in using thestated risk measures, mainly that they do not provide any information regarding the variability of losses in the distribution tail. For that reason, this thesis will introduce and explore Gini Shortfall (GS), a risk measure said to be more comprehensive than VaR and ES. GS is able to provide information on the variability of data in distribution tails measured with Tail-Gini functional, which is a tail variability measure based on thevariability measure Gini Mean Difference or Gini functional. Another superiority of GS compared to other risk measures is that under certain conditions, it can satisfy the four criteria of coherency. A coherent risk measure may be useful for companies or investors to determine the right business and investing strategies. Besides that, this thesis will also provide explicit formulas of GS for some continuous distributions commonly used in loss models, namely the exponential, Pareto, and logistic distributions. These formulas are then applied to calculate risks from actual stock data."

"Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Akan tetapi tujuan dari perkawinan tidak selalu terlaksana sehingga mengakibatkan perceraian. Perceraian berdampak pada harta kekayaan masingmasing suami istri, harta kekayaan yang didapat dari hasil pencaharian suami istri dalam perkawinan akan menjadi harta bersama (harta suarang). Pembagian harta bersama akibat perceraian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, adalah ditentukan menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pada masyarakat Adat Minangkabau, apabila terjadi perceraian maka harta kekayaan perkawinan yang akan dibagi antara suami istri adalah hanya harta bersama (harta suarang) saja. Harta bawaan (harta pusaka tinggi) akan dikembalikan kepada masing-masing pihak. Dalam putusan Pengadilan Agama Padang No. 0288/Pdt.G/2013/PA.pdg, harta pusaka tinggi milik istri dibagi 2 (dua) bagian untuk pihak penggugat dan tergugat (suami dan istri). Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembagian harta perkawinan akibat perceraian pada masyarakat Minangkabau adalah dibagi dua sama bagiannya antara suami istri, (1/2) bagian untuk suami dan (1/2) bagian untuk istri. Dan penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta perkawinan akibat perceraian Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 0288/Pdt.G/2013/PA.pdg, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Adat, yaitu Majelis hakim memutuskan tanah yang menjadi harta bawaan (harta pusaka) tetap menjadi milik pihak yang memiliki, sedangkan bangunan (rumah) yang berada di atas tanah tersebut menjadi harta bersama (suarang) sehingga harus dibagi 2 (dua) antara suami istri (penggugat dan Tergugat).

---

Marriage is represent tying born the mind between a man and a woman as husband dan wife with an eye to form the happy family, however the target do not always executed so that cause the divorce. Divorce impact on wealth their husband and wife, treasure obtained from the work of husband and wife in marriage will be the property together (harta suarang). The division of property with a result of divorce act according to act No. 1 in 1974 is determined according to the law of each, namely religious law, legal customs and other legal. In the Minangkabau, if the event of divorce and wealth to be divided between husband and wife is only property together (harta suarang). The estate of origin (the estate of inheritance high) will be returned to each party. In a verdict religious courts Padang No. 0288/Pdt.G/2013/PA.pdg ,the estate of inheritance high belonging to the wife split into two parts for parties to plaintiff and defendant (husband and wife). The research method used is the juridical normative, and the data used are secondary data. The result of research shows that the division of property due the divorce of marriage in Minangkabau is divided into two parts to the husband half and half for wife. And dispute resolution against the estate of the division of property divorce marriage due to an analysis of judical decisions religions No. 0288/Pdt.G/2013/PA.pdg had been in accordance with the act No. 1 in 1974 to license and customary law namely the judge decided the ground that becomes fixed treasure origin (estate of inheritance high) still the parties who have and and building that was sitting on the ground is property together so that it should be split into two between husband and wife."