"Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan Direktorat Jenderal pengelola dana terbesar di Indonesia. Dana Dekonsentrasi yang dikelolanya juga paling besar, tersebar di 33 propinsi. Di dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa dana dekonsentrasi untuk kegiatan non fisik tetapi fakta yang terjadi adalah : sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan berbentuk fisik.
Akibat dari kesalahan penggunaan dana dekonsentrasi tersebut, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tidak bisa tersaji secara wajar. Sejak pembuatan laporan keuangan tahun 2005 sampai 2007 Departemen Pendidikan Nasional mendapat opini Disclaimer. Penggunaan dana dekonsentrasi yang menghasilkan aset tetap sebenarnya sudah tidak sesuai dengan undang-undang, tetapi akan lebih bermasalah lagi jika pengelolaannya tidak menggunakan manajemen aset yang benar. Pemerintah sebagai pihak eksekutif yang paling bertanggung jawab di dalam pelaksanaan pemerintahan, perlu meningkatkan pelaksanaan unsur-unsur good governance secara konsisten. Unsur-unsur tata kelola tersebut antara lain adanya: Transparansi, yaitu pelaksanaan pemerintahan yang terbuka sehingga rakyat dapat mengetahui dengan jelas pelaksanaan pemerintah dan Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun pengelola pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum (besi practices).
Sebelum tahun 2004 di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pemerintah Republik Indonesia belum dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertangungjawaban pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku umum. Salah satu buktinya adalah pemerintah belum dapat menghasilkan neraca, yang berisikan aset, hutang dan ekuitas dana pemerintah. Demikian juga manajemen aset tetap pemerintah masih memprihatinkan.Salah satu bukti kelemahannya manajemen aset tetap pemerintah adalah lemahnya perlindungan aset tetap pemerintah sehingga banyak aset tetap pemerintah hilang, rusak, dll. Penyebab lemahnya manajemen aset tetap pemerintah antara lain disebabkan belum adanya laporan keuangan maupun laporan aset tetap pemerintah yang digunakan untuk manajemen aset tetap yang baik.
SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah. Disamping SAP pemerintah pusat juga mengembangkan dan mengimplimentasikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang menghasilkan neraca dan laporan-laporan BMN. Studi ini menganalisis, sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Manajemen aset tetap yang dimaksud meliputi penilaian resiko aset tetap (kerugian, pemborosan, dan penyalahgunaan aset tetap), perlindungan aset tetap (kebijakan-kebijakan dan perlindungan aset tetap organisasi pengendali aset tetap, catatan-catatan aset tetap, akuntabilitas aset tetap, inventarisasi secara periodik dan asuransi aset tetap), pemeliharaan aset tetap dan penilaian kinerja aset tetap.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur akan dilakukan penulis dengan mempelajari buku-buku teks artikel publikasi, literatur, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen, dan peraturan pendukung lainnya untuk kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang ada. Penelitian lapangan dilakukan pada instansi Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan instansi lain yang terkait dengan permasalahan agar memperoleh gambaran mengenai kondisi kantor serta bagaimana pelaksanaan manajemen pengelolaan aset tetap dana dekonsentrasi sehingga akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan. Untuk itu penulis melakukan wawancara, pengamatan/penelaahan serta menganalisa data-data terkait dengan pokok bahasan untuk mendapat jawaban dari permasalahan, Sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan, upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap, hambatan yang dialami didalam mengelola aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam mengelola aset tetap pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Keterbatasan penelitian ini adalah terkait pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang belum sinkron, karena pihak-pihak yang berkepentingan belum duduk bersama dalam satu forum untuk membuat solusi permasalahan. Sehingga yang terjadi adanya tarik menarik kepentingan akibatnya sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
