Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Indonesia merupakan lembaga pengawas dan pembina perbankan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin (right to license), mengatur (right to regulate), mengawasi (right to control) dan mengenakan sanksi (right to impose sanction) kepada perbankan. Kewenangan Bank Indonesia tersebut juga mencakup kewenangan dalam hal terjadi tindak pidana perbankan termasuk tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perbankan perlu ada peran aktif dari Bank Indonesia untuk melakukan mitigasi terhadap tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional sebagai Bank sentral yang memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas dan pembina perbankan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana implementasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) pada sektor perbankan nasional dan bagaimana peranan Bank Indonesia dalam mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional. Tesis ini selain menggunakan metode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa infbrman yang berprofesi di bidang perbankan, yaitu salah satu komisaris Bank BUMN dan salah satu pejabat Bank Indonesia sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi UU PTPK di Indonesia selama ini masih belum optimal, terlebih lagi pada sektor perbankan, implementasi UU PTPK bagi bank-bank BUMN masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan; dan peranan Bank Indonesia dalam mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional dijalankan melalui fungsi pengawasan Bank Indonesia dan adanya kerjasama antara Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga negara terkait lainnya.

---

Bank Indonesia is a banking supervisor and builder organization whose authorities are to license, to regulate, to control and to impose sanction in banking sector. The authority includes executing action in case of banking crime includes corruption in banking sector. The action against corruption crime in banking sector must have support from Bank Indonesia by executing mitigation to corruption crime in national banking sector as a Central Bank who commit to supervise and develop banking sector. The Thesis issues are how is the implementation of Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPL) in national banking sector and how is the role of Bank Indonesia to mitigate corruption crime in national banking sector. Besides using literature method, The thesis is supported by data of interview to professional banker informants as a mean to get responsible result research. The informants are one of BUMN Bank commissioner and one of Bank Indonesia functionary. The conclusions after the research are that implementation of UU PTPK is still not optimum yet, even more in banking sector, the implementation of UU PTPK for BUMN Bank is still having been around several obstacles and problems; and the role of Bank Indonesia to mitigate banking sector corruption crime is developed by supervision function of Bank Indonesia and cooperation of Bank Indonesia and the other related public organizations."

"Semakin pesat kegiatan perekonomian semakin maju kegiatan perbankan baik yang sehat maupun tidak seperti maraknya tindak pidana di bidang perbankan. Bank dapat dilikuidasi karena adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank termasuk komisaris dan PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal merupakan salah satunya. Banyak regulasi yang mengatur tindak pidana di bidang perbankan ini., terutama dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 yang merupakan penyempunaan dari Undang -Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 46-53. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang merupakan komisaris bahkan pula pemilik dari bank harus dapat dijerat hukuman sampai ke harta pribadinya bila terbukti melakukan tindak pidana perbankan.

---

AbstractMore rapid economy, the more advance banking activities either be healthy or the unhealthy ones such as the rampant of banking crimes in banking. Banks might be liquidated because of the banking crime that acted by the insiders include the member of board of commissioner and PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal is one of them. A lot of regulations have governed this criminal actions especially Law Number 10 Year 1988 on Banking as the change of Law Number 7 Year 1992 on Banking in article 46-53. As a form of responsibility, the suspect which is can be sentenced until his personal property if is proved such banking crime."

"ABSTRAKKrisis ekonomi global pada tahun 2015 dan menguatnya peran financial technology fintech telah menimbulkan berbagai reaksi, antara lain menguatnya peran regulasi perbankan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, hal ini telah memicu munculnya beberapa regulasi perbankan, antara lain regulasi terkait stimulus untuk pembiayaan bank syariah POJK No. 12/POJK.03/2015 dan penerapan Branchless Banking atau Layanan Laku Pandai POJK No.19/POJK.03/2014 untuk mendorong perkembangan perbankan di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran regulasi perbankan tersebut dalam penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi panel berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah PYD , sedangkan variabel independennya adalah variabel fundamental bank syariah yang dipengaruhi oleh regulasi terkait yaitu rasio kecukupan modal CAR , pembiayaan UMKM PYDUmkm , migrasi status pembiayaan ? ?PFNPF , investasi bank InvBank , dummy branchless banking BBDummy serta variabel kinerja bank syariah seperti Financing Deposit Ratio FDR , Return on Asset ROA dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO . Sementara variabel makroekonomi yang digunakan antara lain jumlah uang beredar M2 , nilai tukar rupiah terhadap dollar KURS dan Inflasi. Adapun data yang digunakan adalah data dari 12 bank umum syariah di Indonesia sepanjang periode kuartal 3.2015-kuartal 2.2017. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, variabel CAR berpengaruh negatif terhadap PYD sementara variabel PYDUmkm, ? ?PFNPF, InvBank berpengaruh positif terhadap PYD. Kedua, BBDummy berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PYD. Ketiga, variabel kebijakan makroekonomi yaitu M2 berpengaruh positif terhadap PYD, sedangkan variabel KURS dan Inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PYD. Keempat, FDR berpengaruh positif terhadap PYD sedangkan ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap PYD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa regulasi OJK POJK No. 12/POJK.03/2015 memang berperan dalam akselerasi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Sementara regulasi terkait financial technology dirasakan belum terlalu efektif, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dan perbankan syariah, dalam upaya mendorong perkembangan perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan ke depan.

---

ABSTRACTThe global economic crisis in 2015 and the strengthening of the role of financial technology fintech has led to various reactions, including the strengthening of the role of banking regulation to maintain economic stability. In Indonesia, this has triggered the emergence of several banking regulations, including regulation related to the stimulus for Islamic bank financing POJK No. 12 POJK.03 2015 and the application of Branchless Banking or Layanan Laku Pandai POJK No.19 POJK.03 2014 to encourage the development of banking in Indonesia. Therefore, this study aims to see the role of banking regulation in the distribution of financing by sharia banks in Indonesia. This study uses quantitative method with multiple panel regression model. Dependent variable used is the financing provided by sharia banking PYD , while the independent variable is the fundamental variable of syariah bank influenced by related regulation that is capital adequacy ratio CAR , UMKM financing PYDUmkm , migration financing status PFNPF , investment banks InvBank , dummy branchless banking BBDummy as well as sharia bank performance variables such as Financing Deposit Ratio FDR , Return on Assets ROA , and operating expense to operating income ratio BOPO . While the macroeconomic variables used include the money supply M2 , the exchange rate of rupiah against the dollar KURS and Inflation. The data used is data from 12 sharia banks in Indonesia during the quarter 3.2015 quarter 2.2017. This research yields some findings. First, the CAR variable has a negative effect on PYD while the PYDUmkm, PFNPF, InvBank variables have a positive effect on PYD. Second, BBDummy has positive but not significant effect on PYD. Third, macroeconomic policy variable that is M2 has positive effect to PYD, while KURS and Inflation variables have negative but not significant effect to PYD. Fourth, FDR has positive effect on PYD while ROA and BOPO have negative effect on PYD. Overall, the results of this study imply that OJK regulation POJK No. 12 POJK.03 2015 does play a role in the acceleration of financing by Islamic banks in Indonesia. While the regulation related to financial technology felt not too effective, at least in the short term. These findings are expected to be an input, especially for the government and sharia banking, in an effort to encourage the development of sharia banking is strong and sustainable in the future. "

"Penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ternyata belum dapat membatasi ruang gerak peredaran uang haram melalui perbankan yang beroperasi di Indonesia. Semua pihak masih pesimis apakah undang-undang ini akan mampu mengurangi praktik pencucian uang di Indonesia, sebab penegakan hukum di negara ini masih sangat lemah. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apa pengertian dari pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan, peranan perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU dan peranan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengembangkan wawasan studi hukum tentang kegiatan pencucian uang (money laundering) dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pencucian uang dan penanggulangannya kepada masyarakat luas.Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yang bertitik tolak pada penulisan secara deskriptif analitis. Data yang diperoleh meliputi berhagai macam literatur hukum, pendapat ahli hukum yang ditulis dalam buku ataupun majalah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturanperaturan mengenai prinsip mengenal nasabah. Selain itu data juga diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang dan ahli di bidangnya di Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profit dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dan nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang."

"ABSTRAKTulisan ini memiliki dua pokok bahasan. Pertama, mengenai pengaturan gratifikasi di Indonesia yaitu meliputi tipologi gratifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perbedaannya dengan tindak pidana suap. Kedua, mengenai perkembangan gratifikasi sebagai tindak pidana di Indonesia yaitu meliputi pembahasan mengenai relevansi pengaturan gratifikasi di Indonesia dilihat dari review UNODC, perkembangan bentuk gratifikasi sebagai tindak pidana, dan kaitan gratifikasi sebagai tindak pidana dengan illicit enrichment. Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara terhadap pihak-pihak terkait bertujuan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana. Hukum yang berlaku yaitu berbagai macam peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu juga disertakan juga perbandingan mengenai definisi dan gratifikasi sebagai tindak pidana dengan beberapa negara yaitu Malaysia, India, dan Singapura. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan inti permasalahan serta solusi dalam menghadapi permasalah tersebut.

---

ABSTRACTThis research mainly discusses about three problems. Firstly, is concerning the management of gratification in Indonesia that includes gratification typology as a criminal act as regulated in Article 12 B of Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption and its difference with the crime of bribery. Second, concerning the development of gratification as a criminal act in Indonesia that covers the discussion about the relevance of gratification arrangement in Indonesia seen from UNODC review, the development of gratification form as a criminal act, and the link of gratification as a criminal act with illicit enrichment. By using literature research methods combined by field research in the form of interviews with related parties aims to provide an overview of the applicable law and its application in the field of eradication of criminal acts of corruption, especially regarding gratification as a crime. The applicable law is a variety of regulations concerning the eradication of criminal acts of corruption. It also includes a comparison of definition and gratification as a criminal offense with several countries namely Malaysia, India, and Singapore. From the exposure can then be found the core problems and solutions in the face of the problem"