Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa tentang peranan sektor perbankan dalam mempengaruhi pertumbuhan investasi daerah periode 2002 sampai 2006 di Indonesia. Obyek penelitian mengambil contoh kasus di Indonesia dengan menggunakan data panel yang merupakan penggabungan antara data time series dan cross section, dimana data time series dari tahun 2002-2006 dan cross section 27 provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode fixed effect. Dalam penelitian ini selain variabel-variabel perbankan, ada variabel control yaitu tingkat inflasi yang digunakan untuk mencerminkan kondisi perekonomian daerah dan variabel Upah Minimum Propinsi (UMP) untuk mencerminkan produktivitas tenaga kerja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi dan UMP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan investasi daerah. Dari indikator perbankan, hampir semua variabel signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan investasi daerah, kecuali variabel bunga. Dimana variabel bank dan kredit memberikan pengaruh yang positif. Hasil estimasi juga menunjukkan variabel UMP merupakan variabel yang memberikan pengaruh terbesar dengan nilai koefisien 0.58297, disusul oleh variabel jumlah bank sebesar 0.014714, kemudian variabel inflasi sebesar 0.002199. Sedangkan pengaruh terkecil diberikan oleh variabel kredit- sebesar 0.002199 terhadap pertumbuhan investasi daerah.Estimasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa propinsi-propinsi yang berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI) khususnya propinsi yang berada di pulau Jawa memiliki tingkat pertumbuhan investasi tinggi dibandingkan dengan propinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

---

The Thesis is about analyzing of banking role’s sector towards influencing regional investment growth during 2002 - 2006 period in Indonesia. Object research was taking case sample in Indonesia by using data panel which is a combination of data time series and cross section, where data time series is from year 2002 - 2006 and 27 province in Indonesia as cross section. Multiple regression and fixed effect method were using in this analysis method. In addition to banking variable, there is also control variable in this research inflation rate level which are used to reflect a regional economy condition and province minimum wage variable (UMP) to describe work force productivity.

Result of the research shows that inflation variable and UMP has a significant and positive influence against regional investment growth. Most of significant variable affecting regional investment growth from banking indicator, except for interest variable where credit and bank variable provides more in positive influence. Estimation result is also show that UMP variable is a variable that contribute largest influence with coefficient rate of 0.58297, following bank variable amount of 0.014714, then inflation variable of 0.002199. Whereas the smallest is provided by credit variable of 0.002199 towards regional investment growth.

Estimation is conducted and show that province in Indonesian West Territory (KBI) particularly on Java has a high investment growth level compare to other provinces in Indonesian East Territory (KTI)."

"ABSTRAKPenelitian mengenai peran Foreign Direct Investment (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia masih jarang. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa FDI tidak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian lanjutan diperlukan sebagai perbandingan serta untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Hasil penelitian yang saya lakukan menggunakan OLS, Fixed Effect dan Random Effect menunjukkan bahwa FDI mempunyai peran dan secara statistic signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setelah dua tahun investasi dilakukan di Indonesia. Hasil lainnya dengan menggunakan Fixed Effect menunjukkan bahwa eksport, populasi dan pengeluaran daerah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tapi secara statistic hasil tersebut tidak signifikan.

---

ABSTRACTStudies of the impact of Foreign Direct Investment (FDI) on regional economic growth rate in Indonesia are still rare. Several previous studies reveal that FDI has no impact on regional economic growth in Indonesia. More studies are needed for comparison and to get more satisfactory results. My empirical study using OLS, Fixed Effect and Random Effect shows that the current FDI has a positive and statistically significant impact on the regional economic growth rate in Indonesia two years after the investment has been made. However, the current FDI does not have a statistically significant impact on the regional economic growth rate in the current and in the next year. In addition, using Fixed Effects, export, population, and local government spending increase regional economic growth rate but these results are statistically insignificant."

"Bank Indonesia merupakan lembaga pengawas dan pembina perbankan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin (right to license), mengatur (right to regulate), mengawasi (right to control) dan mengenakan sanksi (right to impose sanction) kepada perbankan. Kewenangan Bank Indonesia tersebut juga mencakup kewenangan dalam hal terjadi tindak pidana perbankan termasuk tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perbankan perlu ada peran aktif dari Bank Indonesia untuk melakukan mitigasi terhadap tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional sebagai Bank sentral yang memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas dan pembina perbankan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana implementasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) pada sektor perbankan nasional dan bagaimana peranan Bank Indonesia dalam mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional. Tesis ini selain menggunakan metode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa infbrman yang berprofesi di bidang perbankan, yaitu salah satu komisaris Bank BUMN dan salah satu pejabat Bank Indonesia sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi UU PTPK di Indonesia selama ini masih belum optimal, terlebih lagi pada sektor perbankan, implementasi UU PTPK bagi bank-bank BUMN masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan; dan peranan Bank Indonesia dalam mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional dijalankan melalui fungsi pengawasan Bank Indonesia dan adanya kerjasama antara Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga negara terkait lainnya.

---

Bank Indonesia is a banking supervisor and builder organization whose authorities are to license, to regulate, to control and to impose sanction in banking sector. The authority includes executing action in case of banking crime includes corruption in banking sector. The action against corruption crime in banking sector must have support from Bank Indonesia by executing mitigation to corruption crime in national banking sector as a Central Bank who commit to supervise and develop banking sector. The Thesis issues are how is the implementation of Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPL) in national banking sector and how is the role of Bank Indonesia to mitigate corruption crime in national banking sector. Besides using literature method, The thesis is supported by data of interview to professional banker informants as a mean to get responsible result research. The informants are one of BUMN Bank commissioner and one of Bank Indonesia functionary. The conclusions after the research are that implementation of UU PTPK is still not optimum yet, even more in banking sector, the implementation of UU PTPK for BUMN Bank is still having been around several obstacles and problems; and the role of Bank Indonesia to mitigate banking sector corruption crime is developed by supervision function of Bank Indonesia and cooperation of Bank Indonesia and the other related public organizations."

"Pertumbuhan ekonomi membutuhkan infrastruktur yang memadai, dan inilah mengapa Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sumber daya finansial yang besar di bangunan infrastruktur. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi sekitar 6 persen per tahun , investasi di infratruktur masih jauh dari cukup, yaitu sekitar 3.5 persen dari GDP. Melihat kondisi ini, penelitian ini ditujukan untuk : 1 menjelaskan hubungan antara sektor konstruksi dan sektor lainnya di dalam perekonomian dan 2 menganalisa dampak dari investasi di sektor konstruksi, melalui investasi domestik dan melalui skema Kerja Sama Pemerintah Swasta KPS bagi perekonomian nasional. Secara metodologi, penelitian ini menggunakan tabel Input-Output sektor konstruksi tahun 2010 dan analisa yang dilakukan: deskriptif, linkage, dan multiplier.Hasil analisa meliputi: 1 sektor konstruksi berkontribusi 15 untuk total ouput ekonomi di Indonesia, 2 diantara sub sektor di dalam sektor konstruksi, bangunan rumah memiliki kontribusi terbesar untuk output, 3 .labor multiplier pengganda pekerja cukup tinggi, dimana apabila ada peningkatan permintaan akhir sektor konstruksi Rp 100 Milyar, akan meningkatkan jumlah pekerja sebanyak 32 pekerja sektor konstruksi, 4 dampak peningkatan investasi di sektor konstruksi dengan skema KPS lebih besar daripada investasi domestik. Investasi KPS akan meningkatkan total output sebesar 1.11 , total pendapatan sebesar 0.92 , total pekerja 0.68 dan total value added 0.93 dimana perubahan persentase ini cukup kecil untuk investasi domestik.

---

Economic growth requires adequate infrastructure, which is why the Indonesian government has been allocating many resources on building infrastructure. Although Indonesia rsquo s economy grows relatively high around 6 percent annually , the infrastructure investment is still far from sufficient, which is only about 3.5 percent of GDP. Given this situation, this paper seeks to 1 describe the connections between the construction sector and the other sectors in the economy and 2 analyze the impacts of investments in the construction sector ndash by the domestic private actors and through the Public Private Partnership scheme ndash on the country rsquo s economy. Methodologically, the paper uses the input output IO table of the construction sector in 2010 and performs three sets of analyses descriptive, linkage, and multiplier.

Major findings include 1 the construction sector accounts for as much as 15 of the total economic output in Indonesia. 2 Among subsectors within the construction sector, House Building has the largest contribution to the output. 3 The labor multiplier is relatively high, with an increase in the final demand by Rp.100 Billion in the construction sector leading to an increase in the employment by 32 workers in the construction sector. 4 The impact of an increase in the investment in the construction sector is greater for PPP investments than domestic investments. The PPP investments led to increases in the total output by 1.11 , total income by 0.92 , total labor by 0.68 , and total value added by 0.93 , while the percentage changes were much smaller for domestic investments."

"Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem Kontrak Bagi Hasil Migas (KBH), dari KBH cost recovery menjadi KBH gross split. Perubahan KBH dengan skema gross split diharapkan menjadi solusi atas menurunnya tingkat investasi hulu migas serta meningkatkan pendapatan negara. Melalui Permen ESDM No. 8/2017 gross split diberlakukan. Perubahan mendasar pada KBH gross split adalah tidak adanya cost recovery, adanya base split dan komponen variable dan komponen progresif sebagai penyesuaian bagi hasil, pengadaan barang dan jasa dilakukan sendiri oleh Kontraktor tanpa persetujuan SKK Migas, serta persetujuan Plan Of Development (POD) yang tidak lebih dari 1 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dalam pemberlakuan KBH gross split yang bersifat lintas sektor dan implementasinya terhadap investasi, dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui library research dan wawancara kepada pelaku usaha. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepastian hukum dalam KBH gross split sudah ada namun masih terdapat kendala-kendala, dan terhadap investasi KBH gross split terbukti dapat menaikan investasi hulu migas namun belum dapat memperbaiki iklim investasi hulu migas secara keseluruhan.

---

In early 2017, Indonesia establish a new form of Production Sharing Contract (PSC), from PSC cost recovery to PSC gross split. PSC gross split is expected to be a solution to the decline upstream oil and gas investment level, and to increase state revenues. Through ESDM Regulation No. 8/2017 PSC gross split was applied. The basic term by PSC gross split are there’s no cost recovery, base split, component variable and component progresif as a compliance of profit sharing adjustments, self procurement by the contractor without SKK Migas approval, and Plan Of Development (POD) approval less than one month.

This study aims to determine the legal certainty in the implementation of KBH gross split which is cross-sectoral and its implementation of investment, using normative research methods through library research and interviews with business actors.

From the research results it is known that legal certainty in the KBH gross split already exists but there are still constraints, and the KBH gross split investment is proven to be able to increase the upstream oil and gas investment but has not been able to improve the overall upstream oil and gas investment climate."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank adalah memberikan kredit. Kredit dalam dunia perbankan memiliki peranan yang penting dalam pembiayaan perekonomian nasional dan merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun pemberian kredit oleh bank mengandung risiko, risiko itu adalah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari di mana debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Faktor ancaman risiko kredit bermasalah ini berhubungan erat dengan persoalan informasi kredit. Jika bank sebagai kreditur tidak mempunyai informasi yang cukup tentang calon debiturnya, maka bank akan menghadapi risiko kredit yang tinggi. Untuk mengatasi masalah kurangnya informasi kredit, Otoritas Jasa Keuangan memberi izin berdirinya Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan LPIP sebagai lembaga independen di luar OJK untuk mengelola dan menyediakan informasi kredit yang dibutuhkan dunia perbankan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum terkait Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan di Indonesia dan bagaimana peran Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan kesimpulan bahwa pengaturan terkait Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan saat ini terdapat dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia PBI dan Surat Edaran Bank Indonesia SEBI serta peran Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah sektor perbankan di Indonesia adalah dengan menyediakan informasi kredit yang mempunyai nilai tambah.

---

ABSTRACTProviding the credit is one of the business activities that can be done by the bank. On banking sector, credit have an important role to financing the national economy as well as the booster for economic growth. However, the credit that issued by the bank contain a risk. The risk is that in the future the debtor maybe fail to meet its obligations to the bank or so called Non Performing Loan NPL . The Non Performing Loan is closely related to the issue of credit informaiton. If the bank as the lender does not have enough credit information about the prospective debtor, then the bank will face higher credit risk. To overcome the lack of credit information problem, Indonesia Financial Services Authority OJK have given the permission of Private Credit Bureau Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan establishment in Indonesia. The Private Credit Bureau LPIP as an independent institution outside OJK, is expected to be able to provide credit information that needed by the banking sector. Based on those matters, this undergraduate thesis discusess about the regulation of the Private Credit Bureau LPIP and how the Private Credit Bureau LPIP role to prevent the Non Performing Loan of banking sector in Indonesia. The type of research used is juridical normative, with the conclusion that the regulation regarding Private Credit Bureau LPIP is regulated by several Bank Indonesia Regulation PBI , also by Circular Letter of Bank Indonesia SEBI and the role of Private Credit Bureau LPIP to preventing the occurrence of Non Performing Loan is by providing the credit information which has added value."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum beserta kendala yang dihadapi oleh perbankan terhadap pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia. Data yang digunakan ialah data time series selama periode 2000 kuartal 1- 2014 kuartal 4 dengan menggunakan estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kantor cabang, pertumbuhan DPK, dan suku bunga rill berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia sedangkan variabel NPL dan suku bunga modal kerja rill berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan PDB sub sektor bank yang tergantung kepada input bank seperti jumlah kantor cabang bank dan DPK yang merupakan variabel dominan dalam menciptakan dan mendorong pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia melalui peningkatan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh perbankan terhadap masyarakat.

---

This study aims to determined how to influence of third party funds growth and their constraints by banks to growth of sub sector banks in Indonesia The data of this study is time series for the period 2000 Q1 to 2014 Q4 and used Ordinary Least Square OLS The estimation results have shown that growth in the number of branch offices growth in deposits and interest rates rill have positive effect on growth of sub sector banks in Indonesia while variable NPL and interest rates on working capital rill negatively affect growth of sub sector banks in Indonesia This can be explained that growth of sub sector banks depend on the input of banks such as bank branches and deposit are the dominant variable in created and pushed growth of sub sector bank in Indonesia by enhanced the services that can be provided by banks on society."

"Kota Bandung telah terpilih menjadi proyek percontohan Kota kreatif se- Asia Pasifik pada tahun 2007. Hingga saat ini potensi ekonomi kreatif terus berkembang di Kota Bandung, sehingga memerlukan analisis secara cermat, bagaimana peranan dari masing-masing sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Bandung. Tabel Input-Output, dipilih sebagai alat analisis untuk dapat mengetahui keterkaitan antar sektor, analisis sektor kunci, dan analisis pengganda. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sektor ekonomi kreatif tidak termasuk sektor kunci dalam perekonomian Kota Bandung. Secara umum apabila dilihat menurut karakteristik produknya, sektor ekonomi kreatif ini lebih banyak digunakan sebagai permintaan akhir. Adapun sektor dengan nilai indeks total keterkaitan ke belakang terbesar, yaitu Penerbitan dan Percetakan; Radio dan Televisi; Film, Video dan Fotografi; Musik; Desain; Periklanan; dan Kerajinan. Sementara sektor dengan indeks total keterkaitan ke belakang dan indeks total keterkaitan ke depan terkecil, yaitu Permainan Interaktif; Layanan Komputer dan Piranti Lunak; Riset dan Pengembangan; Arsitektur; Seni Pertunjukan; Kuliner (Restoran); Fesyen; dan Pasar Barang Seni. Sedangkan sektor ekonomi kreatif, dengan nilai pengganda output, pengganda pendapatan, pengganda tenaga kerja dan pengganda nilai tambah bruto terbesar, yaitu Penerbitan dan Percetakan; Radio dan Televisi; Film, Video dan Fotografi; Seni Pertunjukan; dan Pasar Barang Seni.

---

Bandung City has been chosen as a pilot project on creative economy among cities in Asia Pacific 2007. The potential of creative economy in Bandung City grows continuously and thus requires thorough analysis on the role of each creative economy sectors in the regional economy of the city. This study constructs a creative economy Input-Output Table and investigates the linkages between the sectors, key sectors, and multipliers. Interestingly, the analysis shows that creative economy is not a key sector in the regional economy of Bandung City. This could be linked to the nature of the products in this sector that are widely used as final demand. The sectors with the biggest total backward linkages index value are Publishing and Printing; Radio and Television; Film, Video and Photography; Music; Design; Advertising ; and Crafts. While sectors with the smallest total backward linkages index and total forward linkages index are Interactive Games; Computer Services and Software; Research and Development; Architecture; Performing Arts; Culinary (Restaurant); Fashion; and Art Goods Market. Furthermore, the creative economy sector with the largest output multiplier, income multiplier, labor multiplier and gross value added multiplier, are Publishing and Printing; Radio and Television; Film, Video and Photography; Performing Arts; and Art Goods Market."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap pertumbuhan Total Factor Productivity (TFP) pada Industri Perbankan di Indonesia periode 2006-2010. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan variabel kontrol yang berasal dari faktor spesifik bank berupa Cost to Income Ratio (COST) dan Log of Total Assets (LOGAS) serta faktor spesifik negara berupa Annual Real GDP Growth (GDPGR), Ratio of Stock Market Capitalization to GDP (MACGDP), Inflation rate (INF). Analisis empiris dilakukan dalam dua tahap. Pertama, perhitungan Malmquist Indeks untuk mengestimasi TFPCH. Kemudian, regresi data panel untuk mengidentifikasi pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap pertumbuhan Total Factor Productivity (TFP).Hasil empiris menemukan bahwa aliran Foreign Direct Investment (FDI) berpengaruh terhadap Total Factor Productivity (TFP) pada industri perbankan di Indonesia periode 2006-2010.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the Total Factor Productivity (TFP) growth in the Banking Industry in Indonesia 2006-2010 period. This study is a quantitative study with control variables derived from bank-specific factors such as Cost To Income Ratio (COST) and Log of Total Assets (LOGAS) as well as country-specific factors such as of Annual Real GDP Growth (GDPGR), Ratio of Stock Market Capitalization to GDP (MACGDP), Inflation Rate (INF). The empirical analysis is conducted in two stages. First, a non parametric Malmquist index to estimates TFPCH. Then, panel regression are performed to identify the impact of FDI to Total Factor Productivity (TFP) growth.

The results found that Foreign Direct Investment (FDI) inflow effect on Total Factor Productivity (TFP) in the banking industry in Indonesia 2006-2010 period."

"Pertumbuhan aset adalah salah satu indikator perkembangan perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Penelitian ini meneliti bertujuan untuk melihat pengaruh internal perbankan dan variabel makro ekonomi terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia. Variabel yang diduga mempengaruhi terdiri dari variabel internal Perbankan yang meliputi Porsi Pembiayaan Bagi Hasil, Volume Deposito Mudharabah, Jumlah Uang Beredar dan Indeks Produksi Industri dengan menggunakan data bulanan, Januari 2010 sampai dengan Desember 2014. Analisis statistik menggunakan Korelasi Pearson Product Moment dan Regresi Linier Berganda atau Multi Linear Regression (MLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Volume Deposito Mudharabah dan Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia. Sedangkan, Pertumbuhan Porsi Pembiayaan Bagi Hasil dan Perubahan Indeks Produksi Industri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia.

---

Asset growth is one indicator of the development of Islamic banking as a financial intermediary. This study aims to investigate the influence of internal banking and macroeconomic variables on the growth of the total assets of Islamic banking in Indonesia. The variables suspected to affect consisting of internal variables that include Portion Banking Financing Sharing, Volume Mudharabah deposits, Money Supply and Industrial Production Index using monthly data, January 2010 to December 2014. Statistical analysis using Pearson Product Moment Correlation and Regression or Multiple Linear Regression (MLR).

The results showed that the Mudharabah Deposit Growth Volume Growth of the Money Supply and significant effect on the growth of the total assets of Islamic banks in Indonesia. Meanwhile, Portion Growth Financing For Results and Changes in Industrial Production Index has no effect on the growth of the total assets of Islamic banks in Indonesia."