Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini melakukan analisis terhadap tax coverage dari sektor-sektor perekonomian dengan pendekatan transaksi antarsektor ekonomi di DKI Jakarta tahun 2007, khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data-data yang berasal dari tabelinput-output dan Produk Domestik Regional Bruto yang dipadukan dengan datadatainternal Direktorat Jenderal Pajak, terutama data-data faktur pajak. Penelitianini didesain untuk mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang diduga perludiupayakan penggalian penerimaan pajak yang lebih optimal melalui upaya pemeriksaan pajak. Dari hasil penelitian, sektor-sektor yang diduga perlu lebih dioptimalkan upaya penggalian penerimaan melalui pemeriksaan adalah sektor industri tekstil, industri pakaian jadi, industri bahan kimia, serta industri mesin listrik dan perlengkapannya

---

This thesis performed analysis for tax coverage from economic sectors with intersectoral. Transactional Approach on DKI Jakarta Year 2007, especially Value-Added Tax. This research used quantitative method using data from input-output table and Gross Domestic Regional Product which collaborated with Directorate general of Taxation’s internal data, especially tax invoices data. This research iesigned to identify economic sector which suspected optimizing of tax revenue

vith tax audit is needed. Research output concluded economic sectors that needed

nore tax revenue optimizing with tax audit are : textile industry, garment industry, chemical industry, and electrical machine and equipment industry."

"Tesis ini membahas cara penentuan penghasilan yang pengenaan pajak yang bersifat final dan tidak final yang dilakukan oleh PT. "X", yakni perusahaan yang memperoleh penghasilan utama dari kegiatan usaba persewaan tanah dan/atau bangunan dan juga penghasilan lain seizin dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan, kemudian dibandingkan dengan ketentuan perpajakan menetepkan penghasilan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung dalam Pajak Penghasilan final dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Penelitian adanya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan perbedaan cara pandang antara pihak otoritas pajak dan Wajib Pajak PT. "X" dalam menentukan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan penyempumaan dan penegasan olch pihak otoritas pajak terhadap peraturan pajak final khususnya mengenai jumlah bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Selain itu penting untuk melibatkan semua Wajib Pajak yang melakukan usaba persewaan tanah dan/atau bangunan guna mendapatkan masukan-masukan untuk penyempumaan dan penegasan definisi penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak terkait dengan usaha tersebut

---

This theses discusses the way of detemination of income tax imposition which is subject to final tax and non final tax done by PT. "X", the company that camed major income from rent of land and/or building and also camed income from business other than income from rent of land and/or building. and then compared with the tax regulation in determining income as the tax base to calculate final income tax from rent of land and/or building. This research is descriptive. The research showed that there is difference in viewpoints betwecn tax authority and tax payer PT “X” in determining the tax base to calculatefinal income tax on income carned from rent land and/or building. This research suggest that this improvement must be done by tax authority to assert and confirm final taxregulation especially gross amount of income as the tax base to calculate income tax from rent of land and/or building. In addition it is also important to involve tax payers which conduct business on rent of land and/or building in order to obrain inputs for the improvement and relicf definition of gross amount to determine the tax base to be associated with the business."

"Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah Kota Tegal yang harus dipungut dan diadministrasikan sebaik mungkin. Demi mencapai target pendapatan, Pemerintah Kota Tegal menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Pemerintah Daerah lainnya, yakni dengan mengimplementasikan kebijakan apresiasi terhadap Wajib PBB-P2 dan aparat pemungut PBB-P2 di tingkat Kelurahan. Skripsi ini mendeskripsikan implementasi kebijakan yang diejawantahkan dalam dua program utama: Program Tahunan Undian Berhadiah bagi Wajib PBB-P2 dan Program Perlombaan Tahunan Kelurahan Pemungut PBB-P2 Terbaik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mendeskripsikan proses implementasi kedua program tersebut yang bertujuan untuk memotivasi baik Wajib PBB-P2 maupun aparat pemungut PBB-P2 di Kota Tegal agar mendukung proses pemungutan dan pengadministrasian PBB-P2 di Kota Tegal. Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi mengenai kebijakan apresiasi terhadap Wajib PBBP2 Kota Tegal dan aparat pemungut PBB-P2 Kota Tegal.

---

Land and Building Tax Rural and Urban Sector (PBB-P2) is one source of local revenue Tegal to be collected and administered as possible. To achieve the target revenue, the City of Tegal using different approaches with other regional governments, namely by implementing appreciation policy towards PBB-P2 taxpayers and PBB-P2 collector apparatus at the Village level. This thesis describes the implementation of the policy embodied in the two main programs: Annual Program Lottery for the PBB-P2 Taxpayers and Annual Competition Program for PBB-P2 Best Collector Apparatus. By using a qualitative approach, researcher describe the process of implementation of these two programs aimed at motivating both PBB-P2 taxpayers and PBB-P2 collector apparatus in Tegal to support the process of collecting and administrating PBB-P2 in Tegal. The result of this research are qualitative description about appreciation policy towards Tegal City Land and Building Taxpayers and Tegal City Land and Building Tax Collectors."

"Pada era pembangunan ini pemerintah sedang meningkatkan pembangunan disegala bidang. Peningkatan bidang-bidang usaha untuk membangun suatu negara sehingga menjadi negara yang adil dan makmur perlu ditingkatkan secara merata. Demikian juga dari sektor perhubungan, sektor ini merupakan salah satu bidang yang ikut berperan dalam pembangunan khususnya pada sektor penerbangan. Dalam Pelita V pada dasarnya merupakan program-program peningkatan segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan dan sedang digalakkan pula ekspor komoditi non migas. Dalam hal ini PT. Garuda Indonesia sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain meningkatkan penyediaan angkutan udara, juga ikut mensukseskan pelaksanaan Paket Deregulasi 24 Desember 1987 sebagai prioritas dengan senantiasa menyiapkan diri guna mampu menggalakkan ekspor non migas yang kian meningkat, serta wisatawan yang juga kian melonjak. Untuk memenuhi tuntutan tersebut diatas, PT. Garuda Indonesia harus berusaha secara keras untuk mencapai seperti yang di harapkan. Salah satu usaha PT. Garuda Indonesia yaitu meningkatkan anak perusahaannya agar supaya dapat mendukung usahanya dalam rangka meningkatkan penyediaan angkutan udara, menggalakkan ekspor komoditi non migas serta menambah jalur penerbangan untuk memenuhi arus wisatawan yang semakin melonjak. Salah satu anak perusahaannya adalah PT. Merpati Nusantara Airlines. PT. Merpati Nusantara airline’s sebagai anak perusahaan dibebani tugas berat untuk penerbangan perintis. Penerbangan perintis disini maksudnya adalah penerbangan dengan membuka jalur-jalur baru yang tadinya belum ada jalur penerbangannya ke daerah-daerah terutama jalur-jalur domestik. Maka untuk mendukung hal tersebut PT. Garuda Indonesia menyewakan pesawat Foker 28 kepada PT. Merpati Nusantara Airlines. Dengan bantuan pesawat ini diharapkan PT. Merpati Nusantara Airlines dapat menambah jalur penerbangan kedaerah-daerah atau wi1ayah-wilayah yang kurang atau belum ada jalur penerbangannya. Perjanjian sewa menyewa pesawat terbang ini berbeda dengan perjanjian sewa menyewa pesawat terbang biasa. Karena disini pembahasannya ditekankan pada PT. Garuda Indonesia sebagai induk perusahaan yang menyewakan pesawat pada PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai anak perusahaan yang menyewa pesawat. Jadi disini terjadi hubungan kontrak antara induk perusahaan dengan anak perusahaan."

"Tesis ini membahas persiapan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam menghadapi peralihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah pasca ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009. Peralihan PBB berdampak negatif terhadap keuangan negara karena mengurangi penerimaan perpajakan dan menambah defisit; berdampak negatif bagi provinsi karena menyebabkan penerimaan semua provinsi berkurang (kecuali bagi DKI Jakarta); berdampak negatif bagi 75% kabupaten/ kota karena menyebabkan defisit pada APBD; namun berdampak positif terhadap 25% kabupaten/kota lainnya karena mengalami surplus APBD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Metode Analythical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk melihat strategi kebijakan yang dianggap paling penting dalam pemungutan PBB oleh Pemda. Strategi yang digunakan antara lain kemampuan dan kemauan politik, penilaian, penetapan tarif, pemungutan/ penagihan, kemampuan administrasi, pengawasan, dan sosialisasi. Adapun strategi kebijakan yang dianggap paling penting oleh responden adalah penilaian.Hasil penelitian menyarankan agar dalam hal penilaian, Pemda masih harus banyak dibantu Pusat, mengingat penilaian diperlukan untuk menentukan NJOP yang digunakan dalam menentukan pajak terutang. Persiapan lebih lanjut yang harus disiapkan Pemda adalah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta pengadaan sarana/prasarana. Dengan segala permasalahan yang dihadapi, Pemda berharap hasil pungutan PBB yang dilakukan sendiri, jumlahnya tidak lebih kecil dari sebelum peralihan.

---

This thesis discusses the preparation government (central and regional governments) of transition land and property tax (PBB) from central tax to local tax after post Law 28/2009. Impact of transitional PBB is negative to central budget because it reduces tax acceptance and increasing the deficit; negative impact to the province because reduced acceptance of all provinces (except for DKI Jakarta); negative impact to 75% district/city for causing a deficit in the regional budget; but positive impact to 25% other district/cities for causing surplus in their regional budget. These research is qualitative descriptive design.Analythical Hierarchy Process (AHP) method is used to look at strategic policy that are most important in the collection PBB by the local government. The strategies used are ability and willingness of politic, valuation, tariff setting, collection/addiction, the ability of administration, supervision, and socialization. As for the strategic policies that are considered most important by respondents was evaluated.Research results suggest that in the case of the assessment, local governments still have a lot of help from central government, because the assessment is needed to determine NJOP that used in determining the tax. More preparation to be completed by the local government in enhancing the quality and quantity of human resources and procurement facilities/infrastructure. With all the problems faced, the local government hopes that PBB with own collection, the amount not less than before the transition."

"Girik adalah alat bukti tanda membayar pajak. Sebelum berlakunya UUPA, hukum tanah yang berlaku bersumber hanya hukum adat. Girik digunakan oleh pemilik tanah sebagai tanda bukti hak atas tanah, karena hanya pemilik tanah yang wajib membayar pajak. Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria terjadi perubahan secara fundamental di bidang hukum tanah dan hak- hak perorangan atas tanah yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat di Indonesia terutama di Jakarta yang menganggap Girik adalah bukti kepemilikan hak atas tanah. Girik tidak kuat untuk menjadi alat bukti kepemilikan hak atas tanah apabila terjadi sengketa di Pengadilan. Oleh karena itu perlunya sosialisasi dari pihak pemerintah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah adalah berupa Sertipikat, bukanlah Girik. Banyak masyarakat yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan Girik, karena didalam literatur ataupun Perundangundangan mengenai pertanahan sangatlah jarang dibahas dan dikemukakan. Tanah Girik bukan merupakan bentuk kepemilikan hak sesuai dengan UUPA, melainkan hanya bukti pembayaran pajak tanah saja. Namun demikian , Petuk Pajak Bumi/ Landrentee, Girik, Pipil,Verponding Indonesia ini adalah salah satu bukti tertulis yang dapat didaftarkan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Seperti permasalahan dalam penulisan tesis ini mengenai sengketa tanah girik yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 166/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. pemilik dari Girik C nomor 1349 tidak dapat membuktikan kepemilikannya yag sah di pegadilan, karena kurangnya alat bukti yang lain. Girik dapat menjadi alat bukti kepemilikan hak atas tanah dengan didukung alat bukti yang lain yang menguatkan. Oleh sebab itu, perlunya sosialisasi yang dilakukan pemerintah agar masyarakat melakukan pendaftaran pertama kali atas tanah yang masih berstatus hak milik adat.

---

Girik is proof of payment of tax. Before Act Number 5 of 1960 regarding Agrarian Law, the prevailing law on land was bassed on common law. Girik used by the land owner as a proof of the land, because only a landholder who is obliged to pay taxes. Since Act Number 5 Year 1960 regarding Agrarian Law promulgated, land law and personal rights on land in Indonesia fundamentally changed.. In fact, Some of Indonesian people especially in Jakarta still thought that Girik is an evidenceof land ownership. Because of that, need for socialization of the government to tell people that the proof of ownership land rights is a Sertipikat. Many people do not understand what is referred about Girik, because in literature or regulations of land is very rarely discussed and presented about that.Girik certificate is not propietary right as pointed out in Basic Agrarian Law (UUPA). It only indicates tax payment receipt. Nevertheless, there are other [less formal] land certificate of Petuk Pajak Bumi, Landrentee, Girik, Pipil, verponding Indonesia that can serve as written evidence for land registration as provided for in Government Regulation (PP) No.24 of 1997 concerning Land Regisration. Shown in land dispute case on Court of Central JakartaDecision Number 166/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. This research uses a method of a descriptive analysis with yuridis normative approach."

"Tesis ini membahas progresivitas Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang lebih dikenal oleh dunia sebagai pajak properti dan sumber daya alam di Indonesia, khususnya bagi Wajib Pajak yang mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas rumah tempat tinggalnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah PBB progresif terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak di Jakarta Selatan. Selain itu, penelitian ini juga ingin menjelaskan apakah rasio beban PBB terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak mempengaruhi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar PBB dan apakah tindakan yang dilakukan Wajib Pajak di Jakarta Selatan bila memiliki masalah ketidakmampuan membayar PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier berganda, dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner yang dibagikan pada 100 responden Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Selatan dengan sampling berdasarkan tingkat penghasilan Wajib Pajak. Dari analisis regresi diketahui bahwa terdapat korelasi positif antara beban PBB dengan kekayaan bersih sebesar 0,667 dan korelasi negatif dengan penghasilan bersih sebesar -0,021 namun tidak terdapat korelasi yang kuat antara rasio beban PBB terhadap kekayaan dan penghasilan bersih dengan ketidakmampuan Wajib Pajak untuk membayar. Walaupun demikian, angka Wajib Pajak yang mengeluhkan ketidakmampuan membayar PBB cukup tinggi (60% dari total responden) dan secara nyata terdapat kesenjangan pendapatan antar Wajib Pajak yang bertempat tinggal di lokasi dengan nilai properti tinggi. Masih banyaknya Wajib Pajak yang ingin melakukan permohonan pengurangan PBB namun tidak mengerti mekanismenya yaitu sebesar 18 orang (30%) dari 60 orang jumlah responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar menunjukkan masih kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah sebagai pihak yang akan mengemban kewenangan memungut PBB Pedesaan dan Perkotaan dapat membuat program pembatasan pajak yang menanggapi masalah ketidakmampuan membayar Wajib Pajak, menyiapkan integrasi data dan administrasi untuk mendukung sistem perpajakan tersebut serta memperluas sosialisasi dan pendidikan pajak bagi masyarakat khususnya program keringanan pajak bagi Wajib Pajak berpenghasilan rendah.

---

The focus of this study is the progresivity of Indonesian Land and Building Tax (PBB), mostly worldwidely known as Indonesian property and natural resource tax, especially for home residential taxpayer who deals with increasing property value. The purpose of this study is to explain whether PBB is progresive based on taxpayer?s economic ability in Jakarta Selatan. This study is also meant to explain whether the PBB ratio of taxpayer?s economic ability affects their inability to pay the tax in Jakarta selatan and how they reaction about their inability to pay. The research method applies multiple linier regression by collecting questionnaires from 100 residential taxpayer?s in Jakarta Selatan with sampling based on stratified taxpayer's income. From the analysis, it is known that there is a positive correlation between PBB with net wealth at 0,667 and negative correlation with net income at -0,021, but there is no strong correlation bertween PBB ratio of net asset and net income with taxpayer?s inability to pay the tax. However, the number of taxpayer complaining about their inability to pay PBB is high enough (60% from total respondens) and clearly there is a huge income gap between residential in the area with high value property. A huge percentage of taxpayer who don't understand the mechanismof PBB reduction (30% or 18 respondense from 60 respondens who has problem with their inability to pay PBB) indicates that there is still lack of public hearing and education about tax policy in society. The researcher suggests that local authorithy who will have the right to collect PBB in rural and urban areas (PBB Pedesaan dan Perkotaan) should create tax limitation program which address the problems of taxpayer's inability to pay, prepare the integration of data and administration to support the system and intensify public hearing and education to the society, especially the tax limitation program for low-income taxpayers."

"Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan minerba untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang sebagai konsekuensi dari eksploitasi lahan pertambangan. Reklamasi termasuk dalam bagian pertambangan dan merupakan satu kesatuan proses. Koreksi yang dilakukan fiskus pada Pajak Masukan atas kegiatan Reklamasi di lahan pascatambang telah berujung sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan PPN pada Pertambangan Minerba berlaku umum, yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sengketa terkait pengkreditan PM atas perolehan BKP/JKP untuk reklamasi, berakhir dengan putusan hakim yang memenangkan PKP. Terdapat keputusan yang berbeda antara DJP dan Kementerian ESDM, dimana Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi, namun di satu sisi DJP menganggap bahwa reklamasi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukannya dikoreksi. UU PPN dan PPnBM saat ini tidak mengakomodasi karakter dari usaha Pertambangan Minerba sehingga diperlukan regulasi PPN yang mengatur khusus untuk Pertambangan Minerba.

---

The Government requires Minerals and Coal Mining Companies to conduct reclamation on post mining land as result of exploitation in mining land. Reclamation included in the mining section and is a unified process. Corrections made by tax authorities on input taxes on Reclamation activities on post mining land have led to disputes. This research uses qualitative descriptive method and qualitative data analysis technique. The result of this research is the VAT treatment in Mineral and Coal Mining applies in general. Disputes related to the crediting of input tax on taxable supplies for reclamation activities, ends with a judge rsquo s decision to win the mining company. There is a different decision between DGT and EMR Ministry, where EMR requires mining companies to undertake reclamation, but on the one hand DGT assumes that reclamation is not related to business activities so that its Input Tax corrected. The current VAT law does not accommodate the character of the Minerals and Coal Mining business, hence a VAT regulation that is specially regulated for Mining business is required."