Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Distribusi kanal radio siaran FM yang selama ini tidak seimbang dan bijaksana menyebabkan penggunaan sumber daya kanal tidak optimal. Daerah-daerah berkembang mengalami kesulitan menambah porsi kanal dari yang telah ditetapkan. Distribusi kanal radio siaran FM untuk tiap-tiap propinsi ditetapkan pada Keputusan Menteri no 15 tahun 2003. Sebuah program sederhana dirancang untuk mencari keberadaan nomor-nomor kanal yang masih mungkin dialokasikan bagi suatu daerah. Nomor-nomor kanal ini merupakan nomor-nomor kanal yang bebas interferensi, baik terhadap semua pemancar-pemancar potensi interferensi, maupun terhadap pemancar itu sendiri. Propinsi yang dioptimalisasi dan dianalisa adalah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan daerah-daerah potensi interferensi dilakukan secara manual dengan menggunakan software Chirplus BC, yaitu daerah-daerah pada propinsi JawaTengah. Hasil simulasi dan analisa memperlihatkan bahwa lima pemancar dari total delapan pemancar yang dimiliki oleh propinsi tersebut memiliki nomor-nomor kanal yang mengalami interferensi dengan pemancar lain. Terdapat lima pemancar yang kepadanya masih dapat dialokasikan nomor-nomor kanal baru, dengan syarat nomor-nomor kanal yang mengalami interferensi diabaikan.

---

The distribution of FM broadcasting radio channels that has been allocated is both unbalance and unwise. This results in a less optimum use of channel source. Growing regions are also in trouble of adding new channels beside what has been allocated for them before. The distribution of FM broadcasting radio channels is stated on Keputusan Menteri no 15 tahun 2003.

A simple program is built to search the existence of new channels that are possible to be allocated for a transmitter in a region. These channels are interference-free channels, from both other potential-interfering transmitters, and the transmitter itself.

The province selected to be optimized and examined is the province of Yogyakarta. The selection of potential-interfering regions is done manually, by means of software Chirplus BC. This selection focuses on regions whose boundary located next to the province of D.I Yogyakarta, that is Central Java. The frequency spacing between two transmitters is calculated based on the value of protection ratio that has been calculated from data-processing.

The analysis shows that five among total eight transmitters have channels that conduct interference with another transmitter. If the channels that conduct interference are neglected, then there are still five transmitters that have possibilities to be allocated to new channels."

"Rancang Bangun system portable RF Monitoring untuk radio siaran FM. Kebutuhan Perangkat monitoring spektrum frekuensi radio merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen spektrum frekuensi radio. Monitoring spektrum frekuensi radio untuk keperluan radio siaran FM menjadi hal yang memerlukan banyak sumber daya dan waktukarena lokasinya tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Agar Monitoring dapat dilakukan secara efisien diperlukan perangkat yang mampu bekerja secara portable, otomatis dan memiliki akurasi sesuai dengan ketentuan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem portable RF monitoring untuk radio siaran FM dengan memanfaatkan signalhound USB SA44B dan Software LabView. Hasil penelitian menghasilkan sistem portable RF Monitoring untuk radio siaran FM yang memiliki ketidakpastian pengukuran /- 0.0821 dB dan nilai validitas /- 4,84 dB.

---

Needs of Radio Frequency Spectrum Monitoring Device is an integral part of management of radio frequency spectrum. monitoring of radio frequency spectrum for the purpose of FM radio broadcast needs manny resources and time due to its location which is spread all over Indonesia region. to monitor the radio frequency spectrum for the purpose FM radio broadcast, efficiently required monitoring device is needed which are able to work portable, automatic and accuracy in accordance with the technical provisions. the research aims to design a portable system for monitoring RF Radio with the FM broadcast spectrum analyzer using USB signalhound SA44B and LABView software. The result of the research produces portable RF monitoring Systrem for FM radio broadcasting that has a value of uncertainty of measurement 0.0821 dB with the validity 4.84 dB."

"Pada saat ini, radio broadcasting masih menjadi salah satu pilihan yang dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Radio juga menjadi sarana broadcasting yang lebih baik jika dibandingkan dengan teknologi televisi karena hanya data audio yang dikirim. Sehingga informasi-informasi terbaru dapat diinformasikan lebih cepat ke masyarakat. Pada radio broadcasting analog dibagi menjadi radio broadcasting AM (Modulasi Amplitudo) dan radio broadcasting FM (Modulasi Frekuensi). Kondisinya, radio broadcasting FM lebih banyak peminatnya dibanding AM, karena kualitas suara yang lebih baik dan tahan terhadap noise.Di kota Medan, saat ini terdapat 35 stasiun radio FM yang mengudara. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri 13/2010 terjadi perubahan jumlah kanal dan penomoran kanal di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya terdapat dua stasiun radio di kota Medan yang memperebutkan satu kanal. Sehingga dibutuhkan perancangan kanal baru di kota Medan untuk memenuhi permintaan tersebut. Penambahan kanal tersebut, harus mempertimbangkan kondisi stasiun radio eksisting yang ada di kota Medan. Artinya, ketika stasiun radio baru siaran, sedapat mungkin tidak menginterferensi stasiun radio baru itu sendiri maupun stasiun radio eksisting lainnya. Selain itu perlu diperhatikan juga batasan teknis pemancar berupa field strength, daya, pattern antena, dan adjacent channel.Pada skripsi ini dirancang penambahan kanal baru untuk kota Medan dengan kemampuan minimum dapat melayani lebih dari 50% populasi dan wilayah cakupannya serta memenuhi persyaratan Minimum Field Strength. Hasil dari simulasi diperoleh suatu sistem pemancar radio FM yang bekerja pada frekuensi 106,1 MHz atau pada kanal 186 dengan daya 3 kW mampu melayani hingga 72,7% populasi dan 52,58% cakupan di wilayah Medan. Walaupun nomor kanal yang digunakan berada pada adjacent-channel kedua dari kanal eksisting di wilayah Medan, akan tetapi kondisi ini masih dapat dipertimbangkan mengingat tidak adanya interferensi yang terjadi ketika stasiun radio tersebut mengudara.

---

Nowdays, broadcasting radio is still society?s choice as a medium for information and entertainment. Radio is also a better broadcacting medium compared to television because it is only transferred audio data. This would mean that the updated information can be received faster to society. Analog broadcasting radio divided into AM (Amplitude Modulation) and FM (Frequency Modulation). It turned out FM broadcasting radio has more listeners than AM for having better sound quality and resistant to noise.There are currently 35 FM radio stations in Medan. However, the channel amounts and numbering was changed due the Indonesia Ministerial Regulation number 13 that was published in 2010. As a result, there are two radio stations in Medan that have to compete each other for one channel. The situation would require a new planning for new channel in Medan to fulfill the demands. It means, when a new radio station broadcasts, it doesn?t interfere with itself and any other existing radio. Moreover, it has to consider also the transmitter technique limitations for the planning such as field strength, power, antenna pattern, and adjacent channel.In this Final Project, there will be a design for a channel addition in the city of Medan with the minimum capacity of serving more than 50 percent of the population on the region and able to meet the requirement of minimum field strength. The result of the simulation is acquired through a FM transmitter on 106,1 MHz or on channel 186 with power of 3 kilowatts which able to serve up to 72,7 percent of population and 52,58 percent coverage area of Medan. Though the channel's number that is used is on the second adjacent channel of the existing channels in Medan, the condition is still be able to considered given while the radio broadcasts that there are no interference."

"Penelitian ini mengungkap ideologi laten yang ada di balik program radio Guys' Talk yang disiarkan Hard Rock FM 87.6 Jakarta. Penelitian menggunakan analisis kritis wacana Norman Fairclough. Model analisis ini menghubungkan tiga dimensi dalam communicative events, yaitu teks, praktik wacana (discourse practice) , dan praktik sosiokultural (socioculktural pratice). Penelitian ini menemukan bahwa Guy's Talk secara taat asas menyampaikan ideologi kebebasan seksual dengan menampilkan skesk sebagai sesuatu yang bebas, individual, subjektif dan hedonis."

"Catatan sejarah tentang penyiaran internasional seringkali mencari jawaban mengenai cara penyiaran internasional mencapai atau membantu dalam pencapaian tujuan yang diembankan kepadanya. Posisi dari beberapa orang yang menyokong penyiaran internasional maupun sebaliknya disimpulkan sebagai sebuah perangkat dalam mengubah pandangan politik global.Voice of America sepanjang Perang Dunia II merupakan lambang supremasi penyiaran internasional Amerika Serikat. Sudah menjadi hal yang resmi bahwa VOA mempertimbangkan baik obyektifitas maupun ketidakberpihakan sebagai. suatu aspek utuh atas kapasitasnya mencapai keberhasilan. Hal ini diperkuat pada salah satu bagian utama yang memungkinkan perundang-undangan menetapkan bahwa penyiaran internasional Amerika Serikat memasukkan (meskipun tidak ada peraturan perundangan yang diperlukan untuk membatasi hal itu) "pemberitaan yang dapat diandalkan dan memiliki sumber berwenang, akurat, obyektifdan komprehensif'.Lembaga penyiaran wajib menyediakan "keberimbangan dan pandangan luas mengenai gagasan dan kelembagaan Amerika Serikat, yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan masyarakat Amerika Serikat" berdasarkan pertimbangan yang sejalan dengan akurasi, obyektif dan komprehensif.Selain itu. peraturan perundangan juga mewajibkan para awak penyiaran Amerika Serikat melaksanakan "suatu penyajian yang jelas dan efektif atas kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan diskusi serta opini yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. termasuk dalam tajuk rencana yang disiarkan VOA yang mewakili pandangan Pemerintah Amerika Serikat".Menyangkut pesatnya perkembangan dalam bidang komunikasi, aktivitas diplomasi secara umum dapat disalurkan melalui penggunaan radio, pers dan perangkat komunikasi lainnya. Saluran ini memungkinkan mengadakan hubungan langsung dengan rakyat negara asing tanpa melalui jalur-jalur resmi pemerintah negara yang bersangkutan. Cara seperti ini, khususnya yang menggunakan instrumen atau alat propaganda, telah dikembangkan dengan sempurna di negara-negara totaliter.Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu meneliti atau menggambarkan masalah-masalah aktual untuk ditelaah lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang satu dengan yang lain sesuai dengan teori-teori yang berlaku- untuk menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi.Selanjutnya, melalui data yang terkumpul disusun suatu dasar analisis dalam meneliti informasi siaran radio internasional Voice of America dalam kaitannya terhadap artikulasi kebijakan Politik Luar negeri Amerika Serikat pasta Tragedi 11 September 2001, yang dilakukan melalui metode semi analisis isi.Kesimpulan tesis ini berdasarkan hasil perhitungan 21 transkrip pemberitaan siaran VOA pada 11 September 2001 menilai bahwa aktifitas yang dilakukan VOA masih lebih menekankan pada unsur jurnalisme seperti layaknya yang dilakukan oleh sebuah organisasi media massa. Meskipun sepanjang perjalanan sejarah sangat terlihat memiliki kedekatan yang erat dengan berbagai artikulasi kepentingan pemerintah Amerika Serikat di luar negeri khususnya bagi kelangsungan diplomasi publiknya, namun terhadap pemberitaan seputar Serangan 11 September 2001 ini, belum terlihat adanya dukungan terhadap peran VOA yang lebih luas dalam mengartikulasikan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat sehingga diketahui oleh masyarakat (internasional)VOA sebagai simbol penyiaran Amerika Serikat sejak perang Dunia II, dalam memberikan informasi seputar Serangan 11 September 2001 masih terbatas pada upaya membentuk opini publik yang dalam jangka panjang akan memberikan implikasi peristiwa tersebut terhadap perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat.Pemberitaan siaran VOA yang terus-menerus memberikan penekanan pada peristiwa 11 September 2001, dilihat dari analisis data, ditunjukkan dengan banyaknya memuat berita mengenai peristiwa tersebut melalui liputan yang ditujukan kepada masyarakat maupun pejabat resmi pemerintah Amerika Serikat, terutama yang berpengaruh pada tingkat pengambil keputusan. Fakta ini menunjukkan bahwa VOA sebagai lembaga penyiaran internasional yang operasionalisasinya diselenggarakan oleh pemerintah Amerika Serikat berupaya memberikan news value dalam pemberitaannya.Berita-berita yang lebih banyak mengangkat ulasan maupun liputan mengenai peristiwa Serangan 11 September 2001 dianggap VOA memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal inilah yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi pembentukan dan distribusi pesan VOA khususnya dalam menjangkau para pendengar mereka yang tersebar di seluruh penjuru dunia."

"Radio Republik Indonesia (RRI) sering diidentikan sebagai "Radio Perjuangan", karena peran sertanya dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan, hingga proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memang dibacakan lewat corong RRI ke seluruh Indonesia dan dunia pada 17 Agustus 1945. Sejak itu hingga masa pemerintahan Orde Baru, RRI tergolong ke dalam radio pemerintah RI.Gerakan reformasi yang menjatuhkan Rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, berkelanjutan dengan dibubarkannya Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. RRI yang berada di bawah lembaga itu sebagai unit pelaksana teknis, akhirnya pindah ke bawah Departemen Keuangan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 37/2000, dengan status badan hukum Perusahaan Jawatan. PP ini sekaligus mulai menyebut-nyebut RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Disahkannya UU Penyiaran No 32 tahun 2002, menyatakan secara eksplisit bahwa RRI de Jure ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik, kendati secara de facto pelaksanaannya masih tertatih-tatih. Hingga saat ini RRI belum mendapat kepastian tentang badan hukumnya sesuai dengan UU Penyiaran, karena masih harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik sebagai turunan Undang-Undang Penyiaran.Penelitian ini ingin mencoba mencoba melihat sisi de facto atau tataran empirik dari RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, dengan secara lebih khusus memilih manajemen berita RRI Jakarta sebagai obyek penelitian. Jurnalisme merupakan suatu bidang yang amat mendapat perhatian dari Lembaga Penyiaran Publik di banyak negara di dunia.Penelitian ini bersifat kualitatif, dan secara parsial mencoba melakukan pendekatan grounded research. Peneliti langsung "terjunn ke lapangan dan melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana praktisi penyiaran di RRI Jakarta mengonstruksi realitasnya tentang wacana Lembaga Penyiaran Publik, dan lebih khusus lagi tentang berita yang berkualitas serta praktek-praktek di RRI Jakarta dengan status resminya sebagai Lembaga Penyiaran Publik.Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa sebagian besar jurnalis, redaktur, dan praktisi media di ruang redaksi RRI Jakarta belum memiliki pemahaman yang memadai tentang wacana Lembaga Penyiaran Publik, apalagi terhadap konsep-konsep key performance indicators-nya. Hal ini mengakibatkan mereka merasa bahwa belum terdapat arah yang jelas soal petunjuk pelaksanaan yang praktis di lapangan mengenai status baru RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Di samping manajemen yang tidak berjalan efisien dan efektif, terutama karena kurangnya pendanaan yang memadai dan tidak dijalankannya dengan baik fungsi perencanaan dan pengawasan, terdapat pula aspek kurangnya kepemimpinan yang membantu mengarahkan mereka pada masa transisi empirik ini."

"The requirements of the community for information presently have become the major requirements in the daily living.

The existing information media, both newspapers and radio broadcast like the television broadcast must be able to meet the requirements on information in accordance with the era. With the sophisticated technology, satellites for broadcast relays, both radio and television broadcast have been developed. Furthermore, telecommunication technology and computer (digital technology) have set up an internet information media.

The competition has occurred between the television broadcasting industries, since the establishment of the television station RCTI in 1989, and later followed by SCTV, Indosiar and so forth. Until 2004, there are already 15 national private television stations.

The development of business industries on television broadcasting conducted competitively among these television broadcasts, had brought forth the issuance of Constitution No. 32 year 2002 on Broadcasting.

With the validity of the constitution, there has occurred a number of responses both pro and contra, due to the impact on the private television industries.

From the results of research, this had motivated the writer to further know the impact of Constitution No. 32 year 2002 on Broadcasting towards the business industries on television broadcast. The writer had carried out a Field Research through the distribution of questionnaires on 30 respondents in the program and technical divisions, and HRD of PT, RCTI.

In order to know the impact on the Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, some articles were considered very crucial, and the questionnaire data showed an independent variable, i.e. the crucial articles that influence the dependent variables (Broadcasting Program) having 15 articles. These articles will influence the development of the broadcasting stations and working outlines (DPK) of RCTI as the National Television.

With the issuance of the Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, this will influence the performance of RCTI, particularly in obtaining the competition of the market segments on advertisements already available. Conversely, Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, will protect the local programs and become a information and entertainment media adjusting with the Indonesian culture in supporting the Regional Autonomy Constitution."