Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 146032 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhamad Indra R.
"Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat berbagai bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa keputusan yuridis tidak setiap Keputusan akan diterima oleh warga negara bila menimbulkan kerugian yang mendesak, walaupun pada dasarnya setiap keputusan tata usaha negara itu adalah Presumptio justae Causa (dilaksanakan dengan seketika). keputusan yang sangat merugikan dilaksanakan tersebut dapat diminta penundaan pelaksanannya kepada pengadilan TUN yang berwenang. Permohonan dapat dikabulkan bila ada kepentingan mendesak/dirugikan dan tidak dikabulkan bila ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan.
Dalam penelitian ini, ditemukan kepentingan penggugat yang mendesak/dirugikan itu tidak serta merta terjadi. Kepentingan umum dalam rangka pembangunan adalah merupakan kepentingan seluruh negara/bangsa bukan dalam arti kepentingan lokal yang mengharuskan gugatan ditolak. Untuk mengatasi timbulnya sengketa dikemudian yang timbul akibat ketidakcermatan mengambil keputusan, maka saran yang direkomendasikan adalah (1). Perlunya pemahaman wewenang oleh setiap badan atau pejabat TUN dalam pembuatan keputusan; (2) perlunya adanya sanksi berupa pemberian ganti rugi secara pribadi badan atau pejabat TUN yang bersangkutan.
Wellfare state resulted in the concept of expending the role of government in all aspects of a society. That aims to promote the welfare of all citizens. A result that every community will always with the implementation of the tasks of the agency or official. Therefore always different forms of government action variations both factual and juridical decisions. Is that not every decisions can be received by citizens when the loss of an urgent cause although basically every decisions (can be) a decisions which is very harmfull for the delayed can be sued to court. That granted will can have an urgent interest/ injured and not granted if there is public interest in the frame work of development.
In this research found that the interest of plaintif urgent/ disadvantaged not necessarily occur. Is in the public interest of all citizens/ nation as whole Rather than local interest to addres the incidence of disputes due to decisions that are carefull. the suggestion is recommended (1) The need for the authorities in decisions making (2) The need to sanction the provision of compensation from the time the guilty officials.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22586
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Izzati
"Warga masyarakat dalam pengajuan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sudah seharusnya memperhatikan karakteristik dan kompetensi absolut dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat. Hal ini disebabkan ketepatan karakteristik dan tempat pengajuan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad menjadi salah satu syarat materil dan formil dalam mengajukan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad sehingga gugatan warga masyarakat diterima dan dapat dilanjutkan untuk diperiksa dalam proses persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dan metode pendekatan kasus dengan peraturan perundang-undangan dan 7 putusan pengadilan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi bahan hukum primer. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa terhadap gugatan perkaraOnrechtmatige Overheidsdaad dengan berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2019 tidak serta merta hanya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi dapat menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri. Untuk mengetahui manakah perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri maka Penggugat harus memperhatikan karakteristik dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat.

Citizens filing lawsuits for unlawful acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) should already pay attention to the characteristics and absolute competence of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that they wish to sue. This is due to the accuracy of the characteristics and place of submission of the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit which is one of the material and formal requirements in filing an Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit so that the community's claim is accepted and can be continued for examination in the trial process. The research method used is normative juridical and case approach methods with statutory regulations and 7 decisions of the Onrechtmatige Overheidsdaad case court which are the primary legal material. The results obtained from this study are that the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit with the enactment of Perma Number 2 of 2019 does not necessarily only become the authority of the State Administrative Court, but can become part of the authority of the District Court. To find out which Onrechtmatige Overheidsdaad cases are the absolute competence of the State Administrative Court and the District Court, the Plaintiff must pay attention to the characteristics of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that he wishes to sue."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2000
342.06 UNI h (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Depok: Universitas Indonesia, 2000
342.06 UNI h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"The dispute settlement of administrative law procedures which has local nature will be resolved under two steps. The first step through the District Administration Law judicature and the second step it will be held by the High Administrative Law Judicature. The dispute sttlement of administrative law procedure is an ultimum remidium. It means if the dispute can be sttled by using negotiation among parties (individual, corporate bodies and state officers), the disputes are not necessarily to be brought to the court, litigation)."
JHUII 14:1 (2007)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Wicipto Setiadi
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
342.06 WIC h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Suparto Wijoyo
"Administration and procedure of administrative courts in Indonesia."
Surabaya : Airlangga University Press, 2005
342.06 SUP k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 2003
342.066 MEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqan Naelufar
"[ABSTRAK
Tesis ini merupakan kajian yang hendak melihat konsep lembaga yang
berwenang dalam sebuah proses peradilan. Relevansi antar lembaga sebagaimana
dimaksud yaitu Komisi Informasi dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah
berwenang dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik.
tujuan daripada keterbukaan informasi publik adalah dalam rangka mengawal
kebebasan informasi sebagai falsafah Hak Asasi Manusia dalam generasi ketiga.
Dalam penelitian ini menggunakan teori Hukum, teori Politik Hukum Nasional,
Teori Pembagian Kekuasaan dan Kekuasaan Keempat, kerangka konsep yang
digunakan yaitu peradilan administrasi dalam perspektif politik hukum dan
Kebebasan atas informasi sebagai HAM.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa komisi informasi ditempatkan
layaknya peradilan tingkat pertama karena hasil dari putusan dapat dimintakan
banding kepada PTUN, dalam proses di PTUN menggunakan hukum acara
tersendiri yang menempatkan PTUN sebagai peradilan Banding. atas hasil
penelitian maka terdapat suatu paradigma baru dalam sistem peradilan di
Indonesia. Gagasan yang diambil dari penelitian adalah dengan
mengkonsolidasikan sistem penyelesaian sengketa informasi publik dalam
peradilan khusus dibawah PTUN, Konsep demikian digunakan agar dapat
mengawal dan memperkuat sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

ABSTRACT
This thesis is a study that about to the concept of authorized institutions
the process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commission
of Information and Administrative Court is competent in the process of dispute
public resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order to
guard the freedom of information as the philosophy of human rights in third
generation. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy,
Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), the
conceptual framework used is the administrative court in the political perspective
and freedom of information as a human rights.
Results of the research showed that the commission of information like
first instance courts as a result of the decision can be appealed to the
Administrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedural
law which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of the
research, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The idea
from research by consolidating system public information of dispute resolution in
a special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in order
to initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia.;This thesis is a study that about to the concept of authorized institutions
the process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commission
of Information and Administrative Court is competent in the process of dispute
public resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order to
guard the freedom of information as the philosophy of human rights in third
generation. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy,
Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), the
conceptual framework used is the administrative court in the political perspective
and freedom of information as a human rights.
Results of the research showed that the commission of information like
first instance courts as a result of the decision can be appealed to the
Administrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedural
law which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of the
research, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The idea
from research by consolidating system public information of dispute resolution in
a special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in order
to initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia.;This thesis is a study that about to the concept of authorized institutions
the process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commission
of Information and Administrative Court is competent in the process of dispute
public resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order to
guard the freedom of information as the philosophy of human rights in third
generation. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy,
Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), the
conceptual framework used is the administrative court in the political perspective
and freedom of information as a human rights.
Results of the research showed that the commission of information like
first instance courts as a result of the decision can be appealed to the
Administrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedural
law which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of the
research, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The idea
from research by consolidating system public information of dispute resolution in
a special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in order
to initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia., This thesis is a study that about to the concept of authorized institutions
the process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commission
of Information and Administrative Court is competent in the process of dispute
public resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order to
guard the freedom of information as the philosophy of human rights in third
generation. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy,
Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), the
conceptual framework used is the administrative court in the political perspective
and freedom of information as a human rights.
Results of the research showed that the commission of information like
first instance courts as a result of the decision can be appealed to the
Administrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedural
law which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of the
research, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The idea
from research by consolidating system public information of dispute resolution in
a special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in order
to initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia.]"
2015
T43067
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>